Arsip Kategori: Seputar KPK & Kejaksaan

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di bawah terik matahari Jakarta, tepat di depan gedung yang seharusnya menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi, sebuah prasasti diresmikan dengan penuh khidmat. Namanya: Halte Setiabudi Integritas. Sebuah ironi yang mungkin terlalu pahit untuk ditelan jika hanya dilihat sebagai seremoni belaka.

Pada Minggu (21/6/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Transjakarta menggelar peresmian penamaan halte tersebut. Acara ini dihadiri oleh para petinggi negara, mulai dari Ketua KPK Setyo Budiyanto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga mantan Gubernur Sutiyoso. Kehadiran mereka seolah mengirim pesan kuat: integritas kini telah “ditempelkan” pada infrastruktur publik.

Namun, pertanyaan besarnya tetap menggantung di udara: Apakah sekadar mengganti nama halte cukup untuk membersihkan noda korupsi yang masih mengakar?

Baca juga POLRI BONGKAR JARINGAN GELAP: ISTRI PENGENDALI KEUANGAN NARKOBA INTERNASIONAL AKAN DIPERIKSA, FRANS ANTONI HIDUP MEWAH DI THAILAND SAAT BURON

Ketua KPK Setyo Budiyanto berdalih bahwa penamaan ini bukan sekadar seremoni kosong. Menurutnya, ini adalah upaya menciptakan “memori kolektif”. “Orang akan mengingat, orang akan menjaga, akan melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan namanya,” ujar Setyo, yang mengklaim ide tersebut lahir dari kebiasaannya naik transportasi umum.

Pernyataan ini terdengar mulia, namun terasa dangkal di tengah statistik kasus korupsi yang terus bergulir. Apakah warga Jakarta yang setiap hari melewati halte ini benar-benar akan tiba-tiba berubah menjadi lebih jujur hanya karena membaca kata “Integritas” di papan nama? Ataukah ini justru bentuk pelarian elit politik dari tanggung jawab substansial penegakan hukum yang tegas?

Gubernur Pramono Anung mencoba mengalihkan narasi ke aspek finansial. Ia bangga menyatakan bahwa pembangunan halte ini tidak menyentuh dana APBN/APBD, melainkan murni dari pendapatan iklan. “Kami laporkan ke Ketua KPK dan mohon diawasi… Jakarta menggunakan skema pembiayaan yang memberikan ruang untuk membangun kepercayaan masyarakat,” klaim Pramono.

Baca juga KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TUTUP PAKSA PERUSAHAAN DI PANONGAN: “UDARA BERACUN DAN SUNGAI MATI ADALAH KEJAHATAN, BUKAN BIAYA PRODUKSI”

Nada defensif ini justru memunculkan skeptisisme baru. Jika kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui hal-hal kecil seperti penamaan halte dan pendanaan mandiri, lantas bagaimana dengan kepercayaan terhadap sistem birokrasi yang lebih besar? Apakah integritas bisa dibeli dengan uang iklan, ataukah ia menuntut reformasi struktural yang menyakitkan?

Hadirnya komedian Cak Lontong dalam acara tersebut menambah dimensi satir yang tak terhindarkan. Dalam candaannya yang terselip serius, Cak Lontong mengingatkan, “Integritas adalah yang utama, dan bukan berarti hanya berhenti pada formalitas penamaan, tetapi bagaimana komitmen kita.”

Kata-kata Cak Lontong mungkin adalah teguran paling keras bagi para pejabat yang hadir. Karena pada akhirnya, warga Jakarta tidak butuh lebih banyak plakat atau nama-nama indah di halte bus. Mereka butuh bukti nyata bahwa kata “Integritas” tidak hanya terpampang di depan Gedung KPK, tetapi juga tercermin dalam setiap keputusan, anggaran, dan tindakan para pemimpin yang berdiri di atas panggung peresmian tersebut.

Halte Setiabudi Integritas kini resmi beroperasi. Namun, ujian sesungguhnya bukan pada seberapa bersih haltemya, melainkan pada seberapa bersih tangan-tangan yang meresmikannya. Waktu akan menjawab apakah ini adalah awal dari kesadaran baru, atau sekadar kosmetik politik di tengah krisis kepercayaan publik.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dugaan korupsi dalam tata kelola program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026, semakin mengerucut pada skandal pengadaan barang fiktif senilai ratusan miliar rupiah. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, secara tegas mengungkapkan adanya kontrak pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan alat pemindai sidik jari yang tidak pernah terwujud secara fisik, meski anggarannya telah mengalir deras.

Pengungkapan ini disampaikan oleh kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan intensif selama sembilan jam sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kamis (18/6/2026).

Baca juga Rumah “Cik Cik Bum Bum” Disita KPK: Jejak Korupsi Rp19 Miliar Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq Terus Terkuak

Kontrak Raksasa Sebelum Jabatan Dimulai

Krisna Murti menyoroti anomali waktu dalam kontrak tersebut. Ia menyatakan bahwa kontrak pengadaan dengan pihak ketiga (outsourcing) untuk instalasi CCTV dan alat sidik jari sudah ada sebelum Sony Sonjaya resmi bergabung dengan BGN. Nilai kontrak tersebut fantastis, mencapai lebih dari Rp300 miliar.

“Sistem dirancang agar setiap penerima manfaat melakukan pemindaian sidik jari yang terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan asumsi lima unit CCTV per SPPG, total kebutuhan mencapai sekitar 5.000 unit CCTV beserta perangkat sidik jari,” jelas Krisna.

Namun, realitas di lapangan bertolak belakang dengan dokumen kontrak. Ketika masa kontrak mendekati akhir pada 19 Februari 2026, Sony Sonjaya meminta klarifikasi dan bukti fisik pemasangan di salah satu sekolah. Hasilnya nihil. Vendor tidak mampu menunjukkan bukti pemasangan.

“Artinya, 5.000 CCTV dengan sidik jari untuk penerima manfaat tidak terpasang. Ini adalah total loss atau kerugian total yang diduga fiktif,” tegas Krisna.

Baca juga Jaring KPK Makin Ketat: Politisi PDIP Riyan Dediano Diperiksa, Skandal Suap Kereta Api Kemenhub Terancam Bongkar Jaringan Besar

Lima Tersangka, Satu Jaringan Korupsi?

1. Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus yang merugikan negara ini, yakni:
   1. Dadan Hindayana (Mantan Kepala BGN)
2. Lodewyk Pusung (Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan)
3. Sony Sonjaya (Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi)
4. Asep Yusuf Soemantri (Pihak Swasta)
5. Andri Mulyono (Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal)

Meski statusnya sebagai tersangka, Sony Sonjaya memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan kepada media setelah keluar dari Gedung Jampidsus Kejagung. Namun, melalui kuasa hukumnya, ia justru melempar bola panas dengan mengindikasikan bahwa kerugian negara mungkin jauh lebih besar dari yang terungkap, mengingat infrastruktur teknologi senilai Rp300 miliar tersebut hanyalah “hantu” di atas kertas.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi integritas pengelolaan anggaran negara, khususnya untuk program yang menyentuh hajat hidup orang banyak seperti gizi anak bangsa. Publik kini menunggu kejelasan: apakah alat-alat canggih itu benar-benar tidak pernah ada, atau hanya dialihkan ke kantong oknum tertentu?

(Tim Redaksi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegakkan ketukan palu hukumnya terhadap Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq (FAR). Setelah sebelumnya menggemparkan publik dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di bulan suci Ramadhan, kini penyidik menyita aset strategis milik terduga koruptor tersebut, termasuk sebuah rumah mewah di Semarang, Jawa Tengah.

Penyitaan ini menjadi bukti konkret bahwa dugaan korupsi senilai Rp19 miliar dalam skema pengadaan jasa outsourcing dan proyek lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026 bukan sekadar wacana, melainkan kejahatan sistematis yang telah merugikan negara.

Baca juga Jaring KPK Makin Ketat: Politisi PDIP Riyan Dediano Diperiksa, Skandal Suap Kereta Api Kemenhub Terancam Bongkar Jaringan Besar

Sita Aset di Semarang dan Plangisasi di Pekalongan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6), mengonfirmasi langkah tegas penyidik.

“Penyidik menyita salah satu rumah saudari FAR yang berlokasi di wilayah Semarang,” ujar Budi.

Tidak berhenti di situ, untuk memastikan aset-aset hasil korupsi tetap aman dari penggelapan atau pemindahtanganan ilegal, tim penyidik pada 15-16 Juni 2026 juga melakukan pemasangan tanda penyitaan (plang sita) pada tiga unit bangunan komersial di Pekalongan. Bangunan-bangunan tersebut meliputi toko retail waralaba dan sebuah salon yang diduga merupakan bagian dari jaringan pencucian uang atau penampungan hasil korupsi.

Budi memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak: “Jangan ada yang mencoba menutup maupun merusak tanda penyitaan yang telah KPK pasang. Setiap upaya menghalangi proses hukum akan berujung pada pidana tambahan.”

Baca juga Tambah Kapasitas Produksi, Perumda AM TJM Sukabumi Kebut Pembangunan IPA, Progres Tembus 70%

Dari Panggung Lagu ke Balik Jeruji Besi

Kasus ini mencuri perhatian nasional tidak hanya karena nilai kerugiannya, tetapi juga karena profil tersangkanya. Fadia Arafiq, yang dikenal luas sebagai penyanyi dengan hits “Cik Cik Bum Bum”, ditangkap pada 3 Maret 2026 bersama ajudan dan orang kepercayaannya di Semarang. Penangkapan itu merupakan bagian dari OTT ketujuh KPK di tahun 2026, yang dilakukan secara mengejutkan tepat di tengah kesibukan ibadah bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Sehari setelah penangkapan, 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka tunggal. Dakwaan utamanya berat: konflik kepentingan masif. Fadia dituduh memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan perusahaan milik keluarganya, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), dalam sejumlah tender Pemkab Pekalongan.

Peta Aliran Uang Korupsi Rp19 Miliar

Investigasi KPK berhasil membongkar aliran dana haram tersebut dengan rinci:

• Rp13,7 miliar: Dinikmati langsung oleh Fadia Arafiq dan keluarganya.
•  Rp2,3 miliar: Dibagikan kepada Direktur PT RNB yang juga berstatus Asisten Rumah Tangga (ART), Rul Bayatun.
• Rp3 miliar: Berupa hasil penarikan tunai yang belum didistribusikan, disita sebagai barang bukti.

Total kerugian negara dan keuntungan ilegal yang dicapai mencapai angka fantastis Rp19 miliar. Angka ini menggambarkan betapa dalamnya cengkeraman nepotisme dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Fadia Arafiq.

Dengan disitanya aset-aset properti di Semarang dan Pekalongan, KPK mengirimkan pesan jelas: harta hasil korupsi tidak akan pernah bisa dinikmati dengan tenang. Proses hukum akan terus berjalan hingga tuntas, tanpa pandang bulu, meski tersangkanya adalah seorang kepala daerah yang juga figur publik.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengencangkan cengkeramannya pada kasus dugaan suap proyek strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut memeriksa politisi PDI Perjuangan, Riyan Dediano (RYD), sebagai saksi kunci, menandakan bahwa investigasi telah menembus lapisan elit politik dan birokrasi yang selama ini diduga menjadi “payung” bagi praktik korupsi sistematis.

Pemeriksaan terhadap Riyan Dediano berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (18/6). Kedatangan RYD pukul 09.46 WIB menjadi sorotan tajam, mengingat kasus ini bukan lagi sekadar penyimpangan teknis pengadaan, melainkan dugaan rekayasa tender masif yang melibatkan jaringan pejabat negara, pengusaha, hingga anggota DPR.

Dari Operasional ke Politik: Eskalasi Kasus yang Mengkhawatirkan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan RYD dilakukan dalam kapasitas saksi untuk mendalami alur dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Selain RYD, KPK juga memanggil saksi dari pihak swasta berinisial WPW.

Baca juga Tambah Kapasitas Produksi, Perumda AM TJM Sukabumi Kebut Pembangunan IPA, Progres Tembus 70%

Langkah ini merupakan kelanjutan logis dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada April 2023 lalu di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah (kini Semarang). Apa yang awalnya terungkap sebagai kasus suap di tingkat teknis, kini berkembang menjadi skandal nasional yang melibatkan 21 tersangka, termasuk mantan anggota Komisi V DPR RI, Sudewo.

Modus Operandi: Rekayasa Tender Sejak Fase Administrasi

Berdasarkan penyidikan, modus operandi yang digunakan sangat terstruktur dan canggih. KPK menduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa proses pengadaan, mulai dari tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender. Proyek-proyek yang menjadi sasaran empuk korupsi ini mencakup infrastruktur vital seperti:

• Jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
• Pembangunan jalur kereta api di Makassar.
• Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur.
• Proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

Hadirnya nama-nama besar seperti dosen Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) Dandun Prakosa, serta pengusaha sekaligus Ketua Kadin Kota Surakarta Ferry Septha Indrianto, dalam daftar saksi yang diperiksa pekan ini, semakin memperkuat indikasi bahwa kolusi antara birokrat, akademisi, dan pelaku usaha telah berjalan lama.

Baca juga Jemaah Haji Kabupaten Sukabumi Tiba di Pusbangdai, Satu Jemaah Meninggal Dunia Di Tanah Suci

Publik Menuntut Transparansi Total

Dengan bertambahnya jumlah tersangka menjadi 21 orang dan dua korporasi, serta keterlibatan aktif politisi partai berkuasa, publik mempertanyakan sejauh mana integritas pengawasan di Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan terhadap Riyan Dediano bukan hanya tentang satu individu, tetapi merupakan ujian bagi komitmen negara dalam memberantas korupsi yang mengakar di proyek-proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah.

KPK diharapkan tidak berhenti pada level eksekutor lapangan atau pejabat menengah. Masyarakat menunggu langkah tegas berikutnya: apakah ada “otak” di balik layar yang masih bebas berkeliaran? Dan yang lebih penting, bagaimana uang rakyat yang seharusnya membangun konektivitas bangsa ini dikorupsi demi kepentingan segelintir oknum?

Kasus DJKA Kemenhub ini harus menjadi peringatan keras: tidak ada tempat berlindung bagi koruptor, terlepas dari jabatan atau afiliasi politik mereka.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang publik dengan pengembangan serius dalam kasus dugaan korupsi besar-besaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak hanya berfokus pada aliran uang suap, lembaga antirasuah kini menyoroti upaya sistematis untuk menggagalkan proses hukum. Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar HP Sitorus, resmi diperiksa sebagai saksi kunci terkait dugaan penghambatan penyidikan (obstruction of justice) pada Jumat (12/6).

Langkah ini menandakan bahwa KPK tidak main-main dalam membongkar jaringan yang diduga melindungi para tersangka dari jerat hukum. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidik sedang mendalami keterangan saksi soal adanya pengumpulan informasi atau materi pemeriksaan saksi-saksi lain dalam perkara ini.

“Penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi atau materi pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara ini (Bea Cukai), yang diduga mengarah pada upaya menghambat proses penyidikan,” ujar Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat (126).

Baca juga “SANDIWARA KAMBING HITAM? BPKP GUSAR, PECAT KEPALA UPTD TIKOMDIK HANYA ALIBI, PURWANTO HARUSNYA YANG TURUN!”

Budi menambahkan, penyidik masih mengkaji bukti-bukti yang diperoleh untuk menentukan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal ini secara eksplisit melarang setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi.

Saat dikonfirmasi, Iskandar HP Sitorus mengakui kehadirannya di gedung KPK lantaran ia menerima kuasa non-litigasi dari salah satu terdakwa utama, John Field, pemilik PT Blueray Cargo. “Karena saya melakukan kerja-kerja nonlitigasi berdasarkan surat kuasa dari John Field,” aku Iskandar singkat. Pengakuan ini memicu pertanyaan kritis: Apakah peran “konsultan” tersebut sekadar pendampingan hukum, atau menjadi bagian dari strategi untuk memanipulasi jalannya penyelidikan?

Baca juga KPK Sita Rp200 Juta dan Mobil Mewah: Skandal Suap “Pengondisian” Audit BPK di Muara Enim Terbongkar

Kasus yang Mengguncang Istana Keuangan

Pengembangan kasus terhadap Iskandar terjadi di tengah panasnya persidangan kasus suap Bea Cukai yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 4 Februari 2026. Hanya sehari setelah OTT, KPK menetapkan enam tersangka, termasuk pejabat tinggi Bea Cukai seperti Rizal (eks-Direktur Penindakan dan Penyidikan), Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta tiga pihak dari PT Blueray Cargo: John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan.

Gelombang penangkapan terus bergulir. Pada 26 Februari 2026, Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai, juga ditetapkan sebagai tersangka. Puncaknya, pada 27 Februari 2026, KPK menyita uang tunai senilai Rp5,19 miliar dalam lima koper dari sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga kuat merupakan hasil korupsi atau dana untuk melicinkan proses ilegal.

Jejak Suap hingga ke Puncak Pimpinan

Narasi kasus ini semakin menohok dengan munculnya nama Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, dalam dakwaan ketiga terdakwa dari PT Blueray Cargo yang menjalani sidang perdana pada 6 Mei 2026. Dakwaan mengungkapkan adanya pertemuan tertutup antara Djaka Budi, para pejabat Bea Cukai lainnya, dan pengusaha kargo—termasuk John Field—di sebuah hotel di Jakarta pada Juli 2025.

Pada 20 Mei 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK melempar bom berita lain: Djaka Budi Utama diduga menerima suap fantastis mencapai 213.600 Dolar Singapura (sekitar Rp2,5 miliar). Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan simbol dari betapa dalamnya praktik jual-beli wewenang di institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan penerimaan negara.

Baca juga  “Audit Bukan Ladang Cuan”: KPK Bongkar Skandal Suap Rp1,6 Miliar Bupati Muara Enim untuk “Membeli” Hasil Audit BPK

Dengan pemeriksaan terhadap Iskandar Sitorus, KPK mengirimkan pesan keras: Tidak ada ruang bagi siapa pun, termasuk pihak yang mengklaim sebagai pengawas atau konsultan, untuk ikut campur tangan dan merusak integritas penyidikan. Jika terbukti, upaya penghambatan ini akan menambah daftar panjang pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh mereka yang terlibat.

Publik kini menunggu transparansi penuh dari KPK. Apakah “tembok perlindungan” yang dibangun melalui rekayasa informasi dan tekanan non-litigasi ini akan runtuh? Atau justru ada tangan-tangan besar lain yang masih luput dari sorotan? Satu hal pasti: KPK telah menunjukkan gigi tajamnya, dan kasus Bea Cukai ini belum berakhir.

Latar Belakang Singkat:

• 4 Feb 2026: OTT di Ditjen Bea Cukai.
• 5 Feb 2026: 6 Tersangka ditetapkan (3 Pejabat BC, 3 PT Blueray Cargo).
• 26 Feb 2026: 1 Tersangka baru (Budiman Bayu Prasojo).
•  27 Feb 2026: Penyitaan Rp5,19 Miliar di Ciputat.
• 6 Mei 2026: Sidang perdana John Field, Andri, Dedy Kurniawan; Nama Dirjen Djaka Budi Utama muncul.
•  20 Mei 2026: JPU menyebut Djaka Budi terima suap SGD 213.600.
•  12 Juni 2026: Pemeriksaan saksi Iskandar HP Sitorus terkait dugaan penghambatan penyidikan.

(Azi)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menorehkan prestasi signifikan dalam pemberantasan korupsi dengan menyita barang bukti bernilai total Rp200 juta serta satu unit mobil dari kasus dugaan suap untuk pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan. Kasus ini mengungkap praktik gelap yang melibatkan pihak swasta, ASN, hingga pejabat tinggi daerah.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa tim penyidik berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp100 juta dari Augusz Dewanggara (AGG), seorang pengusaha swasta yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan Rp100 juta lainnya dari MYN, perantara dalam kasus tersebut. Selain itu, kendaraan roda empat, dokumen penting, dan barang bukti elektronik juga diamankan selama penyelidikan tertutup.

“Barang-barang ini menjadi bukti kuat adanya aliran dana ilegal yang bertujuan memengaruhi hasil audit BPK,” ujar Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Baca juga  “Audit Bukan Ladang Cuan”: KPK Bongkar Skandal Suap Rp1,6 Miliar Bupati Muara Enim untuk “Membeli” Hasil Audit BPK

Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT)
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7-8 Juni 2026. Dalam OTT ke-12 sepanjang tahun ini, sepuluh orang ditangkap, termasuk Bupati Muara Enim Edison. Lima orang ditangkap di Jakarta, sementara lima lainnya di Sumatera Selatan. Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka awal, yaitu:

1. Edison, Bupati Muara Enim.
2. Abi Nurwardani, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim.
3. Cory Erin Hardi, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi.
4. Adi Triyadi, keponakan Edison.

Namun, skandal semakin meluas ketika KPK melakukan OTT lanjutan pada 10 Juni 2026. Lima Aparatur Sipil Negara (ASN) dari BPK RI turut ditangkap, menjadikan OTT ini sebagai yang ke-13 sepanjang 2026. Pada 11 Juni 2026, KPK resmi menetapkan lima tersangka baru, termasuk:

• Titin Rita Lestari, mantan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
• Fika, Direktur PT Millenium Solusi Abadi.
• Augusz Dewanggara, pihak swasta.

Baca juga “TIDAK KENAL, TIDAK BISNIS, TIDAK TERLIBAT”: KPK TEGAS BANTAH KAITAN FITROH ROHCAHYANTO DENGAN SKANDAL KORUPSI MBG DAN SONY SANJAYA

Modus Operandi: Pengondisian Hasil Audit

Kasus ini mencuat setelah ditemukan indikasi bahwa sejumlah pihak memberikan suap kepada anggota tim audit BPK untuk memanipulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan anggaran Pemkab Muara Enim tahun 2025-2026. Uang suap diduga digunakan untuk “mengondisikan” temuan audit agar tidak merugikan para pelaku.

Praktik ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak integritas lembaga pengawas seperti BPK. Dengan adanya penyitaan barang bukti senilai Rp200 juta dan mobil mewah, KPK menunjukkan keseriusannya dalam membongkar jaringan korupsi yang sistematis.

Dampak bagi Publik
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur pemerintah dan pihak swasta bahwa upaya untuk memanipulasi proses audit atau menggunakan suap akan berujung pada hukuman tegas. Masyarakat diharapkan tetap mendukung langkah-langkah KPK dalam memberantas korupsi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami peran masing-masing tersangka dan mencari tahu apakah ada pihak lain yang terlibat dalam jaringan suap ini. Langkah-langkah hukum lebih lanjut akan segera diambil sesuai dengan perkembangan penyelidikan.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi hotline KPK atau mengunjungi situs resmi mereka.

(*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelanjangi wajah buruk birokrasi di tingkat daerah. Kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison (EDS), untuk kedua kalinya terungkap bermula dari upaya sistematis untuk “membeli” integritas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Modus operandinya tidak sekadar suap biasa, melainkan konspirasi tingkat tinggi untuk memanipulasi temuan audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Dari Temuan Audit ke Meja Negosiasi

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa akar masalah ini berawal dari pemeriksaan rutin BPK Perwakilan Sumatera Selatan pada awal 2026. Audit tersebut menemukan penyimpangan yang melebihi batas materialitas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan daerah.

Alih-alih memperbaiki tata kelola, Edison justru memilih jalan pintas yang ilegal. Pada Mei 2026, Edison memerintahkan Rusdi Hairullah (RSH), saat itu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, untuk “membereskan” temuan audit tersebut.

“Ini bukan perbaikan administrasi, ini transaksi,” tegas Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6).

Rantai komando korupsi ini berlanjut ketika Rusdi menginstruksikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Abi Nurwardani (ABN), untuk menemui pihak swasta bernama Augusz Dewanggara alias Angga (AGG). Melalui perantara berinisial MYN, negosiasi harga atas “kebersihan” laporan keuangan pun terjadi.

Baca juga JARING KORUPSI MBG KIAN SEMPIT: Kejagung Tetapkan Tersangka Ke-4, Skandal “Dapur Hantu” dan Suap Terkuak

Harga Integritas: Rp1,6 Miliar

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Angga dengan dingin menetapkan tarif: sekitar Rp1,6 miliar. Uang inilah yang diminta sebagai fee atau imbalan agar temuan audit BPK yang memberatkan dapat diubah atau dihilangkan.

Setelah kesepakatan tercapai, Angga menyiapkan apa yang disebut KPK sebagai “pasukan”—sebuah istilah yang ditemukan dalam barang bukti komunikasi para tersangka. Pasukan ini bertugas mengkoordinir aksi dengan Titin Rita Lestari (TTN), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPK RI yang menjabat Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumsel.

Sementara itu, Abi Nurwardani bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan uang suap kepada Angga dan perantaranya, sebelum akhirnya sebagian dana mengalir ke oknum ASN BPK sebagai pelicin agar hasil audit dimanipulasi sesuai keinginan Bupati.

Baca juga MENJAGA INTEGRITAS PENDIDIKAN: BPKP DESAK EVALUASI MENYELURUH ATAS IMPLEMENTASI SPMB 2026 DEMI KEADILAN BAGI PESERTA DIDIK

OTT Beruntun dan Penetapan Tersangka

Aksi licik ini berakhir di ujung penjarakan setelah KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) beruntun pada 7-8 Juni dan 10 Juni 2026. Total 10 orang ditangkap, termasuk pejabat daerah dan aparatur negara.

Hingga Kamis (11/6), KPK telah menetapkan lima tersangka kunci dalam kasus ini:
1. Edison (EDS): Bupati Muara Enim nonaktif (dalang utama).
2. Augusz Dewanggara (AGG): Pihak swasta (fasilitator suap).
3. Titin Rita Lestari (TTN): ASN BPK RI (penerima suap/manipulator audit).
4. Cory Erin Hardi: Pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi.
5. Fika: Direktur PT Millenium Solusi Abadi.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi institusi pengawasan negara. Ketika auditor yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan korupsi justru terlibat dalam jual-beli hasil pemeriksaan, maka fondasi akuntabilitas publik runtuh sepenuhnya.

KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas aliran dana suap dan peran setiap pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu. Pesan KPK jelas: Mengubah hasil audit dengan suap bukan hanya kejahatan korupsi, tetapi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

(*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengguncang publik dengan penetapan tersangka keempat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tegas ini menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi oknum yang memanfaatkan program strategis nasional untuk memperkaya diri sendiri melalui modus manipulasi data dan suap.

Tersangka terbaru berinisial AYS (Asep Yusuf Somantri), seorang pihak swasta yang diketahui merupakan orang kepercayaan dari Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua BGN yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan pada Sabtu (6/6/2026) dan dikonfirmasi oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, Kamis (11/6/2026).

Modus Operandi: Manipulasi Portal dan “Titik Dapur Kosong”

Dari hasil penyidikan, terungkap skema licik yang melibatkan kolusi antara oknum birokrat dan pihak swasta. Sony Sonjaya diduga memberikan akses ilegal kepada AYS untuk mengintervensi tim verifikatur mitra MBG. Intervensi ini bertujuan untuk memetakan “titik dapur yang kosong” serta mengatur proses pendaftaran calon Satuan Pelayanan Penyedia Gizi (SPPG).

Baca juga MENJAGA INTEGRITAS PENDIDIKAN: BPKP DESAK EVALUASI MENYELURUH ATAS IMPLEMENTASI SPMB 2026 DEMI KEADILAN BAGI PESERTA DIDIK

Akibat intervensi tersebut, sejumlah pendaftaran yang telah disetujui secara sah kemudian dibatalkan secara sepihak untuk membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu. Lebih parah lagi, AYS diduga memfasilitasi pendaftaran SPPG meskipun portal pendaftaran resmi telah ditutup, sebuah pelanggaran prosedur yang jelas-jelas merugikan negara dan mendiskualifikasi peserta lain yang patuh aturan.

Sebagai imbalan atas fasilitas dan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang suap kepada Sony Sonjaya. Meski nominal pasti belum dirincikan ke publik, aliran dana haram ini menjadi bukti kuat adanya transaksi kejahatan dalam pengelolaan anggaran MBG tahun 2025–2026.

Empat Tersangka, Satu Pesan Tegas

Dengan ditetapkannya AYS, total tersangka dalam kasus ini kini berjumlah empat orang. Tiga tersangka sebelumnya adalah petinggi BGN, yakni:

1. Dadan Hindayana (Mantan Kepala BGN)
2. Lodewyk Pusung (Mantan Wakil Kepala BGN)
3. Sony Sonjaya (Mantan Wakil Kepala BGN)

AYS disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 605 ayat (2) dan Pasal 606 KUHP. Saat ini, AYS telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Penetapan tersangka keempat ini mengirimkan sinyal keras bahwa Kejagung akan terus mengusut tuntas setiap celah korupsi dalam program MBG. Publik menunggu transparansi lebih lanjut terkait nilai kerugian negara dan apakah masih ada “ikan besar” lain yang terlibat dalam jaringan korupsi yang sistematis ini.

Kejakatan Agung berkomitmen untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap program makan bergizi gratis dengan memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik suap-menyuap.

(Red)

Kontak Media:
Pusat Informasi Kejaksaan Agung
Jakarta, Indonesia

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Di tengah riuh rendah spekulasi publik yang menyebut lebih dari 20 nama terlibat dalam dugaan korupsi raksasa di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk menyeret nama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto, KPK hadir dengan bantahan tegas dan data faktual. Lembaga antirasuah ini secara resmi meluruskan narasi liar yang mencoba mendiskreditkan integritas pimpinan KPK tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/6/2026), menyatakan dengan jelas bahwa Fitroh Rohcahyanto tidak memiliki hubungan pribadi maupun profesional dengan Sony Sanjaya, mantan Wakil Kepala BGN yang kini menjadi tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sampaikan secara tegas: Fitroh Rohcahyanto tidak mengenal Sony Sanjaya. Tidak ada interaksi, tidak ada kolusi, dan tidak ada kepentingan terselubung,” ujar Budi.

Baca juga  “Longsor Korupsi” di Muara Enim: KPK Sapu Bersih 5 ASN BPK RI dalam OTT Lanjutan, Skandal Suap Temuan Audit Terbongkar

Narasi yang beredar di masyarakat juga mengaitkan Fitroh dengan sebuah yayasan tertentu yang diduga menjadi bagian dari jaringan penyelewengan dana MBG. Menanggapi hal ini, Budi menjelaskan bahwa yayasan yang dimaksud telah berdiri jauh sebelum program MBG digulirkan. Yayasan tersebut berfokus pada kegiatan sosial murni, seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga sekitar, tanpa adanya afiliasi politik atau bisnis dengan proyek pemerintah.

“Yayasan ini bersifat sosial. Fitroh tidak menerima, tidak pernah menerima, dan tidak akan pernah menerima manfaat materiil sepeser pun dari aktivitas yayasan tersebut. Ini adalah catatan penting untuk meluruskan fitnah yang beredar,” tegas Budi.

Sementara itu, Fitroh Rohcahyanto secara pribadi juga memberikan klarifikasi tajam. Saat dihubungi wartawan, ia menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam bisnis kuliner atau pengadaan dapur umum.

“Saya tidak kenal secara personal dengan Sony Sanjaya. Saya tidak pernah berkomunikasi dengannya untuk meminta ‘titik dapur’, apalagi membeli titik dapur. Mengapa? Karena saya bukan pelaku bisnis dapur. Narasi bahwa saya terlibat dalam pembagian kuota dapur MBG adalah omong kosong belaka,” kata Fitroh dengan nada tegas.

Baca juga BOIKOT TRANSPARANSI? Diskominfo Kota Bandung Absen Sidang KI Jabar, Gagal Buka Data “Foya-Foya” Anggaran Media 2024-2025

Klarifikasi ini muncul seiring dengan perkembangan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pada 3 Juni 2026, Kejagung resmi menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka: Dadan Hindayana (eks Kepala BGN), Lodewyk Pusung (eks Wakil Kepala BGN), dan Sony Sanjaya (eks Wakil Kepala BGN).

Modus operandi yang terungkap menunjukkan pola sistematis: penunjukan yayasan-yayasan fiktif atau tidak memenuhi syarat yang terafiliasi dengan para tersangka untuk menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau “dapur MBG”. Dari skema inilah, diduga kuat terjadi aliran dana ilegal dan mark-up harga pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara secara masif.

KPK menegaskan bahwa lembaga ini terus memantau perkembangan penanganan kasus oleh Kejagung dan siap berkoordinasi jika diperlukan. Namun, KPK juga mengingatkan publik untuk tidak terjebak dalam hoaks yang mencoba mencampurkan nama-nama pejabat penegak hukum ke dalam skandal korupsi tanpa dasar bukti yang kuat.

“Integritas pimpinan KPK adalah garis merah. Kami tidak akan diam ketika nama baik institusi dan pimpinan kami dicoreng dengan tuduhan tanpa dasar. Hukum harus berjalan adil, transparan, dan berdasarkan fakta, bukan gosip,” tutup Budi Prasetyo.

KPK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi yang bersih dari intervensi dan fitnah.

(Azi)