Bandung, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap sejumlah irregularitas dan kendala sistemik yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Sebagai lembaga pemantau independen, BPKP mencatat adanya kesenjangan signifikan antara tujuan mulia kebijakan pendidikan nasional—yaitu pemerataan akses dan meritokrasi—dengan realita teknis di lapangan yang cenderung merugikan peserta didik.
Berdasarkan pengaduan masyarakat dan analisis data awal, BPKP menyoroti tiga isu krusial yang memerlukan respons immediat dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Terkait:
1. Ketidakandalan Sistem dan Transparansi Data
Mekanisme digital yang menjadi tulang punggung SPMB tahun ini menunjukkan ketidakstabilan yang mengganggu proses seleksi. Tercatat adanya inkonsistensi data, perubahan peringkat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara algoritmik, serta minimnya akses informasi bagi publik untuk memverifikasi keabsahan hasil seleksi. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi bukan hanya kewajiban moral, tetapi syarat mutlak untuk membangun kepercayaan publik. Kegagalan sistem dalam menyajikan data yang akuntabel berpotensi mencederai prinsip keadilan substansial.
2. Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Peserta Didik
Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika sistem seleksi gagal mengakomodasi siswa yang memenuhi kriteria zonasi, prestasi, atau afirmasi secara objektif, maka negara telah lalai dalam menjamin hak tersebut. BPKP menemukan indikasi bahwa banyak siswa berprestasi dan berhak secara regulasi tersingkir akibat kesalahan administratif atau celah verifikasi yang tidak ketat. Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural di mana akses pendidikan tidak lagi ditentukan oleh kualifikasi siswa, melainkan oleh ketahanan terhadap error sistem dan kelengkapan birokrasi yang sering kali tidak merata.
3. Urgensi Penegakan Akuntabilitas di Seluruh Jalur Seleksi
BPKP mencatat adanya anomali pada berbagai jalur penerimaan, termasuk Jalur Zonasi, Prestasi, dan Afirmasi. Temuan lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen yang disubmit dengan hasil verifikasi akhir, serta dugaan lemahnya pengawasan terhadap validitas data domisili dan sertifikat prestasi. Jika dibiarkan, kondisi ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap integritas institusi pendidikan dan membuka ruang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan asas kejujuran dan fair play.
REKOMENDASI DAN TUNTUTAN BPKP
Demi menyelamatkan martabat pendidikan nasional dan melindungi hak-hak peserta didik, BPKP mendesak pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah berikut:
1. Audit Independen dan Transparansi Penuh: Membentuk tim audit independen yang melibatkan ahli teknologi informasi, hukum administrasi, dan perwakilan masyarakat sipil untuk meninjau ulang seluruh proses seleksi, algoritma penentuan peringkat, dan validitas data peserta. Hasil audit harus dibuka untuk publik.
2. Verifikasi Ulang Berbasis Keadilan: Melakukan verifikasi ulang (re-check) terhadap kasus-kasus yang dilaporkan sebagai anomali atau kesalahan sistem, dengan memberikan prioritas pada pemulihan hak siswa yang terbukti memenuhi syarat namun tertolak akibat kegagalan teknis.
3. Evaluasi Tata Kelola dan Sanksi Administratif: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja panitia seleksi dan penyedia layanan sistem. Bagi oknum atau pihak yang terbukti lalai, abai, atau melanggar prosedur operasional standar (POS), harus diberikan sanksi administratif yang tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
4. Perbaikan Sistem Jangka Panjang: Merevisi mekanisme SPMB ke depan dengan memperkuat sistem keamanan data, verifikasi berlapis yang partisipatif, dan mekanisme pengaduan yang responsif sebelum periode pendaftaran berikutnya.
BPKP menegaskan bahwa kritik ini disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperbaiki. Pendidikan adalah investasi bangsa yang tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian administratif atau lemahnya pengawasan. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikannya secara adil, transparan, dan bermartabat.
(Her)
