Arsip Kategori: Lintas Daerah

BENGKULU SELATAN, JURNAL TIPIKOR – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Manna membuktikan bahwa jeruji besi bukan penghalang untuk produktivitas.

Melalui langkah nyata mendukung kedaulatan pangan, jajaran Rutan Manna berhasil melaksanakan panen kangkung di lahan ketahanan pangan lingkungan luar Rutan, Selasa (27/1).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Manna, Muhamad Nur, dengan melibatkan sinergi penuh antara staf pengelolaan, CPNS, peserta magang, hingga para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Baca juga DARI PELOSOK SIAK KE MEJA OPERASI FKUI: JEJAK PENGABDIAN SUNYI SEORANG GURU DESA YANG BERBUAH DOKTER SPESIALIS

Akselerasi Program Menteri: Dari Lahan untuk Rakyat

Panen ini bukan sekadar rutinitas pertanian biasa, melainkan implementasi langsung dari 15 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya mendukung program strategis nasional, tetapi juga memberikan bekal keterampilan hidup (life skill) yang nyata bagi Warga Binaan.

Kami ingin mereka siap berdaya guna saat kembali ke masyarakat nanti,” tegas Muhamad Nur.

Poin Penting Kegiatan Panen:

• Hasil Panen: Sebanyak 5 kilogram kangkung segar berhasil dipetik dan langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan internal.
• Pemberdayaan WBP: Narapidana dilibatkan aktif guna mengasah keahlian bertani secara profesional sebagai bekal mandiri pasca-bebas.
• Sinergi Instansi: Melibatkan CPNS dan peserta magang untuk memperkuat kerja sama tim dalam mendukung pembinaan yang optimal.

Baca juga Polres Sukabumi Laksanakan Shalat Ghaib dan Doa Bersama untuk Dua Anggota Polri yang Gugur serta Korban Bencana Cisarua

Komitmen Berkelanjutan

Keberhasilan panen kangkung ini menjadi pemantik bagi Rutan Manna untuk terus mengoptimalkan sisa lahan yang ada.

Ke depan, program ketahanan pangan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi Rutan menjadi tempat pembinaan yang lebih produktif dan manusiawi.

Rutan Manna menegaskan bahwa transformasi fungsi pemasyarakatan kini berfokus pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung, baik oleh internal Rutan maupun sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah.

(Jusri)

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Perwakilan Dari Masyarakat Kaur, Amli menyampaikan, telah memasukan surat pemberitahuan terkait dengan waktu dan jadwal hearing bersama

Kata Amli, surat pemberitahuan sudah kami sampaikan di DPR Daerah Kabupaten Kaur, Bengkulu hari ini dan hearing tersebut berkait dengan HGU perusahaan PT.DSJ ( Dinamika Selaras Jaya ) dengan dana hibah dari Pemda Kaur, Bengkulu kepada instansi Vertikal

Hemat kami kata Amli, aksi hearing dilakukan bersama instansi terkait dan DPRD (Banggar) maupun tim pengguna anggaran (TAPD) dan LPSe, dengan pasal, dugaan tumpang tindih dana hibah yang menjadi kewenangan APBN (Pusat)

Baca juga Wujudkan Swasembada Pangan Era Prabowo, Pj Kades Suryati “Hujani” Lahan Air Kulim dengan Belasan Ribu Bibit Jagung

Peserta hearing diperkirakan berjumlah 15 anggota, dan hearing direncanakan di gedung DPRD Kabupaten Kaur, Bengkulu pada tanggal 02/02/2026, dan dalam hearing ini nanti, kami akan mempertanyakan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan bukti serah terima hibah daerah (BSTHD). Demikian Amli

(Jusri)

BATHIN SOLAPAN, JURNAL TIPIKOR | Awal tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi kedaulatan pangan di Kabupaten Bengkalis. Sejalan dengan visi Presiden H. Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, Penjabat (Pj) Kepala Desa Air Kulim, Suryati, memimpin langsung aksi nyata penanaman jagung serentak yang dipusatkan di KM 14, Kecamatan Bathin Solapan, Senin (26/01/2026).

Langkah agresif ini bukan sekadar seremoni. Di atas lahan seluas 2,5 hektar, sebanyak 12.600 bibit jagung dan semangka mulai ditanam sebagai bagian dari Gerakan Nasional Penanaman Jagung.

Baca juga BANDUNG PEDULI! Dinsos Kota Bandung Gerak Cepat Tembus Lokasi Longsor Cisarua Lembang

Upaya ini menjadi kelanjutan dari kesuksesan kolaborasi Polri dan petani di tahun 2025 yang telah berhasil mengelola ratusan ribu hektar lahan di seluruh Indonesia.

Sinergi Lintas Sektor di Garis Depan
Pj Kades Air Kulim, Suryati, yang hadir mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah harga mati bagi kesejahteraan warga Desa Air Kulim.

“Kita tidak ingin hanya menjadi penonton. Desa Air Kulim harus menjadi lumbung pangan yang mandiri. Jagung adalah komoditas strategis yang mampu mendongkrak ekonomi lokal secara signifikan,” tegas Suryati di sela-sela kegiatan penanaman.

Baca juga BPKP Bongkar “Dosa” Tata Ruang KBB: Longsor Bukan Sekadar Takdir, Tapi Kegagalan Mitigasi!

Suryati juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas dukungan penuh berupa bantuan bibit unggul, pupuk, hingga pendampingan teknis yang menjadi bahan bakar utama keberhasilan program ini.

Bukan Sekadar Seremonial

Nada optimisme serupa disampaikan oleh Direktur BUMDes Air Kulim, Aditya Kurniawan, S.Pd., Gr. Ia menekankan bahwa sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus membuahkan hasil konkret di tangan masyarakat.

“Mari kita jadikan kegiatan ini bukan hanya seremonial, tapi benar-benar menjadi gerakan berkelanjutan untuk kemandirian ekonomi masyarakat,” cetus Aditya.

Baca juga “Jangan Tukar Nyawa dengan Sayur!”: Dedi Mulyadi Berang Lihat Hutan Burangrang Jadi Kebun di Lokasi Longsor Cisarua

Aksi Simbolis di Lapangan

Puncak acara ditandai dengan penanaman benih jagung secara simbolis oleh Pj Kades Suryati bersama Aditya Kurniawan dan perwakilan kepolisian sektor Mandau. Aksi ini disaksikan langsung oleh jajaran tokoh penting, di antaranya:

•  Suparno (Ketua BPD Desa Air Kulim)
• R. Gultom (Perwakilan Kapolsek Mandau)
• Safrizal Rianto (Sekretaris Desa Air Kulim)
• Arben Tobing, S.E. (Perwakilan PT. Darma Jaya Lestari)
• Jajaran Babinkamtibmas dan Babinsa yang mewakili Danramil 03/03 Mandau.

Dengan target produksi nasional yang terus dipacu, gerakan di Desa Air

Kulim ini diharapkan menjadi pemicu bagi desa-desa lain di Kabupaten Bengkalis untuk memaksimalkan potensi lahan tidur demi masa depan pangan Indonesia yang lebih tangguh.

Pewarta : Irwansyah Siregar

Editor : Azi

PEMALANG, JURNAL TIPIKOR – Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Jawa Tengah beberapa hari terakhir mulai menunjukkan dampak serius. Curah hujan dengan intensitas tinggi tidak hanya mengguyur pemukiman, tetapi juga memicu banjir di sejumlah titik strategis di wilayah Pemalang bagian selatan.

Titik Banjir dan Pengaruh Gunung Slamet

Berdasarkan laporan lapangan, wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Pulosari (Desa Sima dan Penakir) hingga wilayah Randudongkal dan Sikasur. Banjir ini disinyalir merupakan fenomena kompleks; selain akibat curah hujan lokal yang ekstrem, kondisi di hulu yakni Gunung Slamet turut memicu luapan air.

Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah tetangga, yakni daerah Serang (Kabupaten Purbalingga) dan kawasan Guci (Kabupaten Tegal), yang hingga kini dikabarkan masih terendam banjir. Aliran air dari dataran tinggi ini menjadi ancaman nyata bagi warga di daerah bawah.

Baca juga BPKP Bongkar “Dosa” Tata Ruang KBB: Longsor Bukan Sekadar Takdir, Tapi Kegagalan Mitigasi!

Ancaman Kesehatan Mengintai

Di tengah kepungan air, masyarakat diingatkan untuk tidak lengah terhadap ancaman “bencana kedua”, yaitu gangguan kesehatan.

Cuaca yang lembap dan lingkungan yang kotor pasca-banjir menjadi sarana penyebaran penyakit yang cepat.

Pemerintah setempat dan tokoh masyarakat mengimbau warga untuk mewaspadai:

• Infeksi Saluran Pernapasan: Demam, flu, pileg, dan batuk.
• Penyakit Endemik: Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dipicu oleh genangan air sebagai sarang nyamuk.
• Pola Hidup Bersih: Tetap mengonsumsi makanan bergizi dan menjaga kebersihan lingkungan meski dalam kondisi darurat.

Harapan Kedepan

Meski prakiraan cuaca menunjukkan potensi hujan masih akan bertahan dalam beberapa hari ke depan, warga diharapkan tetap tenang namun selalu siaga terhadap evakuasi mandiri jika debit air kembali meningkat.

“Semoga cuaca bisa segera membaik dan air cepat surut agar aktivitas warga kembali normal,” pungkas laporan tersebut.

Pewarta : JT Biro Pemalang

Editor : Azi

Batahan, JURNAL TIPIKOR – Forum Mahasiswa Batahan Peduli (FORMABA Peduli) menggelar audiensi bersama Pemerintah Kecamatan Batahan pada Rabu, 21 Januari 2026.

Audiensi ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi dan persoalan yang hingga kini masih dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Batahan.

Audiensi tersebut dipimpin oleh Koordinator Umum FORMABA Peduli, Fadil Fauzan, didampingi Koordinator Lapangan Zilgio Winata, dan diterima langsung oleh Camat Batahan, Sukiman, S.E. Pertemuan ini turut dihadiri oleh para Kepala Desa se-Kecamatan Batahan, termasuk Kepala Desa Batahan.

Baca juga Kapolsek Parungkuda Dan Camat Hadiri Acara Launching SPPG Yayasan Shaiba Insan Sejahtera

Dalam audiensi tersebut, FORMABA Peduli menyerahkan delapan tuntutan utama yang disertai dengan kajian strategis. Kajian ini merupakan hasil konsolidasi mahasiswa yang dilaksanakan pada 19 Januari 2026 di Aula Kantor Desa Sari Kenanga.

Mahasiswa yang tergabung berasal dari berbagai perguruan tinggi dan disatukan oleh kepedulian terhadap kondisi sosial, lingkungan, serta pelayanan publik di kampung halaman mereka.

Koordinator Umum FORMABA Peduli, Fadil Fauzan, menegaskan bahwa audiensi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menghadirkan dialog yang terbuka dan solutif antara masyarakat dan pemerintah.

“Aspirasi yang kami sampaikan menyangkut keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah nyata dan berkelanjutan demi kepentingan warga Batahan,” ujarnya.

Baca juga Bukan Setoran Warga, KPK Bongkar Fakta Video “Uang Sekarung” dalam OTT Bupati Pati Sudewo

Adapun delapan aspirasi yang disampaikan meliputi:

1. Pemberantasan peredaran narkoba, kriminalitas, dan balap liar.
2. Penanganan ancaman buaya di Sungai Batahan.
3. Penyusunan dan penerapan program mitigasi banjir.
4. Fasilitasi penyelesaian konflik agraria.
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
5. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah 6. 6. (TPS) serta pengawasan aktivitas tambang pasir.
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penertiban hewan ternak.
8. Penguatan kegiatan keagamaan, adat, dan budaya berbasis kearifan lokal.

Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerintah Kecamatan Batahan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa secara bertahap sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Untuk persoalan yang berada di luar kewenangan kecamatan, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten.

Pemerintah Kecamatan Batahan juga berjanji memberikan respon awal secara tertulis paling lambat 14 hari kerja, memulai langkah konkret dalam 30 hari kerja, serta menyampaikan laporan perkembangan paling lambat 60 hari kerja sejak audiensi berlangsung. Selain itu, ruang komunikasi dan evaluasi bersama akan dibuka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Baca juga BPKP Bongkar “Patologi Kronis” Pasca Pilkada 2024: Jual Beli Jabatan Adalah Kejahatan Jabatan Sempurna, Pelaku Terancam PTDH hingga Penjara Seumur Hidup!

Sementara itu, FORMABA Peduli menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hasil audiensi secara kritis dan konstruktif. Mahasiswa juga menyatakan kesiapan untuk menempuh langkah advokasi lanjutan secara damai dan sesuai ketentuan hukum apabila tidak terdapat kejelasan tindak lanjut dari pemerintah.

Audiensi ini menegaskan peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang hadir dari kampus untuk kampung halaman, demi mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Batahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

(Siregar )

BHATIN SOLAPAN, JURNAL TIPIKOR– Rangkaian Kejuaraan Turnamen Bola Voli Dana Bermasa Kabupaten Bengkalis Cup I Antar Kampung (Tarkam) Tahun 2025 di Desa Petani resmi berakhir.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Arsya Fadillah, secara formal menutup turnamen tersebut pada Selasa (13/01/2026) setelah partai final putri yang berlangsung penuh antusiasme.
Pertandingan puncak yang mempertemukan Club RPC Petani melawan IKBC Rantau Kopar (Rohil) tersebut berlangsung sengit.

Laga dipimpin oleh wasit nasional dari PBVSI Provinsi Riau, Rahmi, dan berakhir dengan kemenangan dramatis Club RPC Petani dengan skor tipis 3-2.
Dukungan Penuh Pemerintah dan Stakeholder

Baca juga Dari Bengkulu ke Madina, Begini Perjalanan Karier Kapolres AKBP Bagus Priandy

Acara penutupan ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting, di antaranya:

• • Camat Bhatin Solapan, M. Rusydy
  • Kepala Desa Petani, Ali Ridwan, S.A.P.
  • Kasi PMD Kecamatan, Beni
  • Kasipem Desa Petani, Parno, S.P.D.
  • Bhabinkamtibmas Polsek Mandau, Aiptu Hidayat
  • Ketua Harian PBVSI Kabupaten Bengkalis dan perwakilan PBVSI Riau.

Dalam sambutannya, Arsya Fadillah menyampaikan apresiasi tinggi kepada panitia, pemerintah desa, dan kecamatan atas suksesnya penyelenggaraan ini.

“Tarkam ini bukan sekadar kompetisi untuk mencari pemenang, melainkan ruang untuk mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan semangat olahraga di tengah masyarakat. Semoga tahun depan pelaksanaannya lebih meriah dan mampu melahirkan bibit atlet unggul dari desa kita,” ujar Arsya Fadillah.

Kemeriahan dan Sportivitas Tinggi
Tribun lapangan voli dipadati oleh suporter yang memberikan dukungan luar biasa bagi tim kesayangan mereka. Kehadiran tokoh-tokoh daerah di pinggir lapangan menjadi simbol dukungan moral yang nyata bagi para atlet yang bertanding dengan sportivitas tinggi.

Camat Bhatin Solapan, M. Rusydy, bersama Kepala Desa Petani, Ali Ridwan, juga menyampaikan harapan agar turnamen ini menjadi agenda tahunan.

Mereka menilai Dana Bermasa telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa melalui kegiatan positif seperti olahraga.

Penyerahan Hadiah
Di penghujung acara, dilakukan prosesi penyerahan hadiah kepada para pemenang:

• Juara 1 (Club RPC Petani): Hadiah diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Arsya Fadillah.
• Juara 2 (IKBC Rohil): Hadiah diserahkan oleh Camat Bhatin Solapan, M. Rusydy.

Panitia lokal mencatat bahwa seluruh rangkaian acara berjalan aman, lancar, dan tertib berkat koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas Polsek Mandau.

Baca juga Ilegal dan Tanpa Izin, Wali Kota Bandung Pastikan Teras Cihampelas Segera Rata dengan Tanah!

Evaluasi akan segera dilakukan terkait fasilitas dan mekanisme pendaftaran agar penyelenggaraan di masa mendatang dapat menjangkau cakupan yang lebih luas hingga tingkat kecamatan.

Dengan suksesnya Dana Bermasa Cup I ini, Desa Petani membuktikan diri siap menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi lainnya di masa depan.

Pemerintah Desa Petani / Panitia Turnamen Dana Bermasa Cup 2025.
Apakah ada bagian atau gelar nama yang ingin Anda tambahkan atau sesuaikan kembali?

(Iwansyah)

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Manna bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan tes urine/narkoba bagi petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rabu (7/1). Kegiatan ini merupakan upaya nyata dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Tes urine melibatkan petugas kesehatan Rutan Kelas IIB Manna, petugas BNNK Kabupaten Bengkulu Selatan, petugas pengamanan, serta sejumlah WBP dan petugas Rutan. Pemeriksaan difokuskan kepada WBP dan petugas yang berkaitan atau terindikasi dengan kasus narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar, sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan.

Pelaksanaan tes urine dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan kesehatan, sehingga seluruh proses berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kegiatan berlangsung dengan tertib serta tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban di dalam Rutan.

Baca juga Pemerintah Desa Karangkancana Tetapkan APBDes Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan dan petugas Rutan Kelas IIB Manna yang menjalani tes urine dinyatakan negatif narkoba. Hal ini menegaskan bahwa Rutan Kelas IIB Manna berada dalam kondisi bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Kepala Rutan Kelas IIB Manna, Muhamad Nur, menyampaikan bahwa hasil tersebut merupakan buah dari komitmen dan pengawasan yang konsisten dalam menjaga integritas serta profesionalitas petugas, sekaligus pembinaan berkelanjutan terhadap WBP.

“Alhamdulillah, hasil tes urine menunjukkan seluruh WBP dan petugas negatif narkoba. Ini membuktikan bahwa Rutan Kelas IIB Manna bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kami akan terus berkomitmen mendukung program nasional pemberantasan narkotika serta menjaga lingkungan pemasyarakatan yang aman dan sehat,” ujar Muhamad Nur.

Baca juga Kapolres Sukabumi Raih Penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI

Lebih lanjut, Kepala Rutan menegaskan bahwa kegiatan tes urine akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan, pencegahan, serta pembinaan terhadap WBP dan petugas.

Secara keseluruhan, kegiatan tes urine/narkoba berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Kondisi keamanan dan ketertiban Rutan Kelas IIB Manna tetap terjaga, serta seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Jusri)

BENGKULU SELATAN, JURNAL TIPIKOR – Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai dedikasi dan semangat perjuangan untuk melakukan perubahan tentu sangat di harapkan keberadaannya di masyarakat , selain adanya ormas tersebut bisa bersinergi dengan pemerintah yang sah tentu nya juga bisa di jadikan kontrol sosial di masyarakat terhadap kebijakan kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Kemarin Selasa 06/01/2026 bertempat di aula pendopo Bupati Bengkulu Selatan dilaksanakan pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan pimpinan Wilayah (DPW) Amanah Bangsa Rakyat Indonesia bersatu (ABRI-1) Provinsi Bengkulu dan juga pengurus Dewan pimpinan daerah (DPD) Se Provinsi Bengkulu.

Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABRI-1 Rahmadsyah dalam sambutannya setelah pengukuhan menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pengurus ABRI-1 mulai dari DPW, DPD hingga ke anggota agar keberadaan ormas ini benar benar memiliki peran penting sebagai kontrol sosial di masyarakat , Organisasi ini di harapkan bisa bersinergi dengan pemerintah yang syah dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat , ABRI-1 hadir siap bersama sama pemerintah dan masyarakat mengawal kebijakan yang pro rakyat ujar Rahmadsyah.

“ABRI-1 hadir bukan sebagai ormas biasa , ABRI-1 satu hadir dengan komitmen penuh bersama pemerintah yang syah menjaga amanah Bangsa dan negara ini dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat dan berkomitmen bersama sama pemerintah yang syah mensejahterakan masyarakat ” tegas Rahmadsyah

Baca juga BPKP Bongkar “Patologi Kronis” Pasca Pilkada 2024: Jual Beli Jabatan Adalah Kejahatan Jabatan Sempurna, Pelaku Terancam PTDH hingga Penjara Seumur Hidup!

Dalam pandangan ketum ABRI-1 sebagai bagian dari masyarakat ormas ABRI-1 harus mengedepankan kebijakan dan kontrol sosial yang berdasarkan Akhlakul kharimah jangan buat kerusakan yang akan merusak citra organisasi

“Kita hadir untuk jadi penyeimbang di masyarkat, sepanjang pemerintah yang Syah kebijakannya pro dengan kesejahteraan dan kemaslahatan ummat maka kita bantu, tetapi jika ada kebijakannya yang tidak pro rakyat maka ABRI-1 siap menjadi garda terdepan membela masyarkat” jelas Rahamdsyah

Di tambahkan oleh Rahmadsyah pihaknya juga berpesan kepada seluruh jajarannya agar senantiasa menjaga nama baik organisasi jika ada anggota ABRI-1 yang berbuat kesalahan maka pihaknya tidak segan segan juga akan bertindak tegas kepada anggota nya

“ABRI-1 ini juga punya jendral dan jendralnya bukan kaleng kaleng jendral tempur, jadi jangan macam macam sama ABRI-1, jika anggota ABRI-1 yang bermasalah siap siap juga kami gulung” tutupnya Sembil tersenyum.

Baca juga Memahami Alur Sengketa Informasi Publik: Panduan Penegakan Transparansi Berdasarkan UU KIP

Acara pengukuhan tersebut juga di hadiri anggota dewan penasehat ABRI-1 pusat Brigjend TNI Ahmad Said,S.Sos , dalam uraianya beliau menyampaikan bahwa ABRI-1 hadir juga dalam menjaga kestabilan , keamanan dan kesejahteraan masyarakat luas , ABRI-1 lahir dari semangat perjuangan dan akan terus mengibarkan panji panji perjuangan dan perubahan di masyarakat, di kesempatan tersebut jenderal Ahmad Said juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Provinsi Bengkulu terutama Gubernur Bengkulu dsnnjuga Bupati Bengkulu Selatan yang menerima keberadaan organisasi ABRI-1 di daerah ini terbukti sambutan positif yang di berikan kepada kami dan seluruh jajaran ABRI-1 tutur sang jendral

Bupati kabupaten Bengkulu Selatan H.Rifai Tajudin,S.Sos dalam arahannya menyampaikan ucapan terimakasih atas di pilihkan kabupaten Bengkulu Selatan sebagai tempat pengukuhan Pengurus DPW dan DPD ABRI-1 se Provinsi Bengkulu ini menandakan kabupaten kami di percaya untuk mengembangkan organisasi ini. Rifai Tajudin yang juga sekaligus sebagai ketua dewan pembina DPD ABRI-1 Kabupaten Bengkulu Selatan berpesan kepada ketua terpilih baik DPW maupun ketua ketua DPD agar senantiasa adanya ormas ini bener benar dapat membantu masyarakat berkaitan dengan kegiatan sosial maupun hal lain.

“ Kami atas nama pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan merasa bangga dan terharu dengan dipilihnya tempat kami ini sebagai tempat pengukuhan dan pelantikan pengurus DPW dan DPD ABRI-1 , harapan kami kedepan teman teman pengurus ABRI-1 bisa melakukan kegiatan yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat khususnya nya masyarakat Bengkulu Selatan, seperti membangun kepedulian terhadap situasi dan kondisi saudara saudara kita yang tertimpa musibah seperti bencana Sumatra kalo ini” . Jelas Bupati

Baca juga KPK Dalami Peran Ketua Umum Hiswana Migas Terkait Proses Pengadaan Digitalisasi SPBU Pertamina

Menurut bupati bencana Sumatra yang saat ini masih berdampak tentu masih butuh banyak uluran tangan dan kepedulian kita bersama, bahkan pihak nya mengajak untuk senantiasa menanamkan ke peka’an terhadap saudara saudara kita yang terdampak bencana sebagaimana yang di lakukan pemerintah daerah Bengkulu Selatan yang sudah juga melakukan penggalangan dana dan sudah di donasikan langsung ke daerah yang terdampak bencana seperti daerah Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh. Pungkas bupati

Gubernur Bengkulu H.Helmi Hasan,SE yang di wakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sisardi, MM mengapresiasi adanya ormas ABRI-1 ini dan berharap menjadi penyeimbang sebagai kontrol sosial di masyarakat, Sisardi. menyampaikan permohonan maaf karena bapak gubernur Bengkulu tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa di tinggalkan.

“Bapak Gubernur memberikan apresiasi adanya pengukuhan ormas ABRI-1 ini dan pemerintah akan selalu memberikan respon yang baik untuk seluruh ormas yang ada di lingkungan pemerintahan provinsi Bengkulu, keberadaan ormas ini hendak nya bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka program bantu rakyat”.jelasnya

Ditempat yang sama ketua DPW ABRI-1 Provinsi Bengkulu Ujang Mulkati,M.Pd tidak bisa menutupi rasa syukur dan bahagianya karena sudah di lakukan pelantikan, secara khusus pihaknya mengucapkan kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota ABRI-1 atas dedikasi, loyalitas, perjuangan dan keikhlasan nya hingga sampai ke tahap ini.

” Ini adalah awal buat kita melangkah kedepan untuk kemajuan dan kemaslahatan kita semua, harapan saya seluruh jajaran pengurus dan anggota ABRI-1 Provinsi Bengkulu bekerja dengan niat tulus dan ikhlas mengembangkan dan memajukan organisasi ini jauh lebih baik”. Ungkan Ujang mulkati

Dalam pantauan media ini hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut ketua DPRD Bengkulu Selatan , Forkompinda Bengkulu Selatan, pimpinan ormas , tokoh masyarakat, Tokoh adat dan elemen masyarakat lainnya.

(Jusri)

MADINA, JURNAL TIPIKOR– Situasi di pusat pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal memanas, saat puluhan massa yang tergabung dalam Gordang Sambilan Centre menggelar aksi unjuk rasa di rumah dinas Bupati Madina dan berlanjut ke Gedung DPRD Madina, Senin (5/1/2026).

Pantauan di lokasi, massa mulai berkumpul sejak pagi hari dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa secara bergantian menyampaikan orasi, menyoroti kondisi Mandailing Natal yang dinilai belum mengalami perubahan signifikan meski telah berusia 26 tahun.

Ketua Gordang Sambilan Centre, Miswaruddin Daulay, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Madina, Saipullah Nasution, yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat.

“Ketika Pilkada 2024 lalu, masyarakat menaruh harapan besar. Namun belum genap satu tahun menjabat, Madina justru diguncang isu OTT KPK. Ini harus dijelaskan secara terang kepada publik,” teriak Miswaruddin dari atas mobil komando.

Baca juga Sidang Dakwaan Korupsi Chromebook: JPU Sebut Nadiem Makarim Buka Celah Intervensi Pengadaan untuk Eks Anggota DPR

Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari KPK RI terkait substansi OTT yang mencuat pada Juli 2025, sementara proses penggeledahan dan penyitaan dokumen disebut sudah dilakukan. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan kegelisahan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

Usai berorasi di rumah dinas bupati, massa bergerak menuju Gedung DPRD Madina. Di depan kantor wakil rakyat tersebut, Gordang Sambilan Centre kembali menyampaikan tuntutan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket.

Selain isu OTT, massa juga menyinggung dugaan utang Pilkada 2024 sebesar Rp2,3 miliar untuk pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK), dugaan pelanggaran UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait mutasi ASN, dugaan pungutan liar jabatan, gratifikasi di OPD, hingga dugaan tekanan terhadap perusahaan perkebunan sawit. Dalam aksinya, massa secara terbuka meminta Saipullah Nasution mundur dari jabatannya sebagai Bupati Madina.

Baca juga Warga Desak Polres Kaur Tuntaskan ‘Utang’ Kasus OTT Dinas Pendidikan Tahun 2017

Menanggapi rangkaian aksi dan tudingan tersebut, Tim Penasihat Hukum (TPH) Bupati Mandailing Natal melalui Achmad Sandry, S.H., M.Kn, memberikan bantahan tegas.

“Kami menegaskan klien kami, H. Saipullah Nasution, S.H., M.H. dan Atika Azmi Utammi, tidak memiliki utang uang maupun utang politik dalam Pilkada Mandailing Natal 2024. Klaim utang Rp2,3 miliar itu tidak benar karena tidak pernah ada perjanjian utang-piutang,” ujarnya kepada wartawan.

Ia juga membantah keras tudingan keterlibatan kliennya dalam isu OTT KPK, mutasi ASN, pungutan liar jabatan, hingga permintaan fee proyek.

“Seluruh tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan fitnah. Kami telah melaporkannya secara resmi ke Polda Sumatera Utara atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan pemerasan,” tegasnya.

Baca juga Indonesia Masuki Era Baru Hukum Pidana: Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional Mulai Diberlakukan

Achmad Sandry menambahkan, saat ini Bupati Madina tetap fokus menjalankan roda pemerintahan, pemulihan pascabencana, serta mendukung agenda pemberantasan narkoba di wilayah Mandailing Natal.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya. (Siregar)

SEMARANG, JURNAL TIPIKOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Semarang, Selasa (30/12).

Lahirnya regulasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam mendukung eksistensi pondok pesantren (ponpes) sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Tiga Pilar Utama Fasilitasi

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus), Sodri, menjelaskan bahwa Perda ini mencakup tiga poin krusial yang selama ini menjadi aspirasi dunia pesantren di Semarang:

1. Fasilitasi Pendidikan: Dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan pesantren, termasuk kegiatan nonformal seperti mengaji.
2.  Sarana dan Prasarana (Sarpras): Perhatian pemerintah dalam pengembangan fisik pesantren, seperti perbaikan asrama dan fasilitas sanitasi (MCK).
3. Pemberdayaan Sosial: Penguatan peran pesantren sebagai pusat dakwah dan peningkatan kapasitas santri serta lembaga melalui sinergi lintas sektor (Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga swasta).

“Pengesahan ini adalah hasil perjuangan panjang. Kami ingin memastikan pesantren, termasuk pesantren disabilitas, mendapatkan perhatian yang layak selama memiliki izin resmi dari Kementerian Agama dan tercatat secara administratif di Pemkot,” ujar Sodri.

Baca juga Perkuat Integritas Internal, Bea Cukai Tindak Tegas Puluhan Pegawai Bermasalah

Apresiasi Wali Kota dan Langkah Selanjutnya

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, memberikan apresiasi tinggi kepada DPRD atas percepatan pembahasan regulasi ini. Ia menekankan bahwa Perda ini adalah hadiah menyambut tahun baru bagi komunitas pesantren di Semarang.
“Alhamdulillah, kita memasuki tahun baru dengan harapan pesantren semakin tertata. Fokus kami selanjutnya adalah pendataan menyeluruh agar tidak ada satupun santri yang tertinggal dalam program fasilitasi ini,” ungkap Wali Kota Agustina.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Semarang akan segera menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan turunan teknis. Saat ini, tercatat lebih dari 300 pondok pesantren di Kota Semarang yang telah berizin dan berpotensi menerima manfaat dari kebijakan baru ini.

Tentang Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang terus berkomitmen mewujudkan kemajuan daerah melalui kebijakan yang inklusif, mendukung pendidikan keagamaan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk Semarang yang lebih religius dan sejahtera.(*)