Jaga Kebugaran, Rutan Manna Laksanakan Senam Irama Bersama Pegawai dan WBP

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR  – Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna (Rutan Manna) menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani seluruh jajaran dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan mengadakan kegiatan Senam Irama Bersama pada hari Jumat, 12 Desember 2025.

​Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Dalam Rutan di Blok A dan Blok B ini diikuti oleh seluruh pegawai Rutan Manna dan perwakilan WBP dari berbagai blok hunian.

Dipandu oleh instruktur senam yang energik, suasana pagi hari di Rutan Manna menjadi meriah dan penuh semangat.

Baca juga Kajari Sukabumi Raih Penghargaan di Sukabumi Award 2025

​Kepala Rutan Manna, Bapak M Nur Nawawi Mahbup, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang sangat penting.

“Kesehatan adalah modal utama kita, baik bagi petugas dalam menjalankan tugas maupun bagi WBP selama menjalani masa pembinaan. Senam Irama ini bukan hanya sekadar olahraga, tapi juga sarana untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, dan menghilangkan kejenuhan,” ujarnya.

​Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan program pembinaan kepribadian di Rutan Manna yang berfokus pada kesehatan fisik, mental, dan sosial.

​”Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang segar, diharapkan suasana Rutan Manna akan semakin kondusif. Pegawai bisa bekerja lebih optimal, dan WBP bisa fokus pada program pembinaan yang diberikan,” tutup beliau.

Baca juga Pisah Sambut Kapolsek Parungkuda Dari Kompol. Aah Hermawan, S.E.,M.H., Kepada AKP. Erman, S.H.

​Para WBP yang mengikuti senam pun terlihat antusias dan bersemangat mengikuti setiap gerakan. Salah satu WBP, Bpk AG, mengungkapkan rasa senangnya. “Senang sekali bisa senam bersama Bapak/Ibu petugas. Rasanya seperti ada di luar, badan jadi lebih ringan dan pikiran jadi lebih tenang,” katanya.

​Rutan Manna berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan positif serupa guna menciptakan lingkungan Rutan yang sehat, humanis, dan berorientasi pada pembinaan yang berkualitas.

(Siprian)

DPRD Kabupaten Kaur: Mengulang Sejarah Atau Tidak?

Kaur, JURNAL TIPIKOR – Tiga periode DPRD Kabupaten Kaur di pimpin oleh Partai Golkar, 2009-2014, 2019-2024, 2024-2029. dan setiap periode tersebut diwarnai dengan kejadian yang tidak diinginkan. Pertama, berangkas DPRD Kabupaten Kaur pernah dicuri dengan cara yang tidak biasa, diduga bisa di bukak menggunakan kapak. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan pengawasan di gedung DPRD.

Kejadian kedua yang cukup memprihatinkan adalah saat ini sedang tahapan sidang kasus korupsi yang cukup besar. Kasus ini menjadi sorotan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan penindakan kasus korupsi di Kabupaten Kaur. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas dan transparan.

Masyarakat Kabupaten Kaur saat ini menaruh perhatian besar pada kinerja DPRD periode terbaru. Menurut Pauzan, seorang warga Kabupaten Kaur, mudah-mudahan periode ini tidak ada kejadian seperti sebelumnya. “Kami berharap agar DPRD Kabupaten Kaur dapat bekerja dengan baik dan transparan, serta tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu,” kata Pauzan.

Baca juga Bimbingan Teknis Pengemasan SKT untuk Industri Hasil Tembakau Kabupaten Bandung Sukses Digelar

Masyarakat Kabupaten Kaur berharap agar DPRD dapat menjadi lembaga yang efektif dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan percaya bahwa kepentingan mereka diwakili dengan baik oleh DPRD Kabupaten Kaur.

(JSjurnaltipikor.com/)

Usulkan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Tahun 2026 ke Kementerian PU

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Mendukung pembangunan fisik daerah, Dinas PUPR Bengkulu Selatan mulai mengusulkan proyek infrastruktur prioritas ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026.

Terbatasnya anggaran pemerintah membuat Bengkulu Selatan berinisiatif menjemput anggaran ke pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah harus mencari alternatif agar kebutuhan infrastruktur masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Dinas PUPR Bengkulu Selatan mengambil langkah proaktif dengan mengajukan berbagai proposal pembangunan kepada Kementerian PU.

Baca juga Kesbangpol Pastikan Tidak Ada Aliran Sesat di Seluma

Usulan ini ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan di tahun 2026, terutama pembangunan jembatan permanen dan perbaikan serta rehabilitasi ruas jalan Nasional yang melewati wilayah Bengkulu Selatan.

Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan, Abdulah Umaya Zahari, SE, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah infrastruktur prioritas yang kembali diusulkan kepada Pemerintah Pusat.

Seluruh usulan tersebut dipertimbangkan berdasarkan kondisi riil di lapangan serta urgensi kebutuhan masyarakat.

Mulai dari jembatan yang mendesak untuk dibangun, Jembatan Desa Tanjung Menang menuju Desa Tanjung Eran, Jembatan Desa Durian Seginim, Jembatan Wisata Lubuk Langkap, Jembatan Desa Ganjuh, Jembatan Desa Melao, serta jembatan di Desa Keban Jati, Kecamatan Ulu Manna.

Baca juga Kejari Kota Bandung Tetapkan Wakil Wali Kota dan Anggota DPRD sebagai Tersangka Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan

“Ini yang kita sampaikan ke pusat adalah yang urgensi, penting oleh masyarakat jadi prioritas dulu,” kata Umaya.

Selain pembangunan jembatan, usulan juga mencakup perbaikan dan rehabilitasi jalan nasional yang menjadi jalur vital bagi aktivitas masyarakat dan ekonomi daerah.

Seperti rehabilitasi ruas jalan nasional mulai dari Jalan Fatmawati menuju Kurawan, Kecamatan Pino Raya yang sudah lama dikeluhkan warga dan merupakan jalur penghubung antar wilayah Sumatera.

Pemerintah daerah sebut Umaya, sangat berharap pemerintah pusat dapat mengakomodir seluruh proposal yang diajukan.

Baca juga Kejati Jabar Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Bekasi, Kerugian Negara Capai Rp 20 Miliar

Mengingat keterbatasan fiskal di daerah tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan berskala besar secara mandiri.

“Besar harapan kami, usulan ini dapat diterima sehingga masyarakat Bengkulu Selatan dapat menikmati infrastruktur yang lebih layak dan aman.

Pembangunan jembatan dan jalan bukan hanya soal akses, tetapi juga soal keselamatan dan peningkatan ekonomi daerah,” inbuhnya.

(Siprian)

Kesbangpol Pastikan Tidak Ada Aliran Sesat di Seluma

Seluma, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kabupaten Seluma memastikan tidak ada aliran yang melenceng dari ajaran agama atau “sesat” di Seluma.

“Alhamdulillah, dari beberapa laporan stakeholder kita di Seluma, tidak ada aliran menyimpang di Seluma,” ujar Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, Dadang Kosasi, ST., MT, Selasa 9 Desember 2025.

Menurut Dadang, Kesbangpol terus berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kecamatan, desa, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan untuk memastikan kondisi Seluma tetap kondusif.

Baca juga Kejari Kota Bandung Tetapkan Wakil Wali Kota dan Anggota DPRD sebagai Tersangka Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan

Setiap potensi kerawanan, baik yang bersifat sosial, politik, maupun keagamaan, dipantau secara intensif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan.

“Laporan rutin dari stakeholder menjadi bagian penting bagi kami untuk menilai situasi di lapangan. Hingga kini, tidak ditemukan indikasi aliran yang mengarah pada tindakan radikal, ekstrem, ataupun anarkis,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa aktivitas organisasi masyarakat di Seluma sejauh ini berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan keresahan.

“Kami (Kesbangpol, red) juga secara berkala melakukan pembinaan dan dialog bersama kelompok-kelompok masyarakat untuk menjaga komunikasi serta mencegah kesalahpahaman yang bisa memicu konflik,” ujarnya

Selain itu, Dadang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah. Ia mengajak warga untuk tetap waspada dan proaktif melaporkan bila menemukan kegiatan mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum.

“Jika ada hal mencurigakan, segera laporkan kepada aparat desa atau pihak keamanan terdekat,” tutupnya.

(JSjurnaltipikor.com/)

Rutan Manna Jalin Koordinasi Erat dengan BPBD Bengkulu Selatan untuk Kesiapsiagaan Bencana

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – ​ Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap potensi bencana alam, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Manna menjalin koordinasi strategis dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pertemuan ini merupakan langkah proaktif Rutan Manna untuk memastikan keselamatan seluruh petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam menghadapi situasi darurat.

​Kepala Rutan Manna, M Nur Nawawi Mahbub, didampingi oleh Kasubsi Pengelolaan Rutan Manna/Hastomo Arbi, mengunjungi kantor BPBD Bengkulu Selatan dan disambut langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD, Gunawan Plt.

Baca juga Cegah Macet dan Bencana Saat Nataru, Kapolda Jabar Kolaborasi Dengan Pemkab Sukabumi

Koordinasi ini difokuskan pada beberapa aspek kunci:

  • Penyusunan Rencana Kontingensi: Mendiskusikan dan menyusun langkah-langkah darurat yang terperinci, termasuk penentuan titik kumpul dan jalur evakuasi yang aman di lingkungan Rutan.
  • Peningkatan Kapasitas SDM: Rencana pelaksanaan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana bagi petugas Rutan dan perwakilan WBP, mencakup penanganan gempa bumi, banjir, dan kebakaran.
  • ​Dukungan Sarana dan Prasarana: Peninjauan kebutuhan logistik dan peralatan dasar penanggulangan bencana di Rutan Manna.

​M Nur Nawawi Mahbub menyampaikan, “Kolaborasi dengan BPBD adalah hal yang esensial, terutama mengingat Bengkulu memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Kami berkomitmen menjadikan Rutan Manna sebagai lingkungan yang aman dan tanggap bencana.

Baca juga IRONI! SK PPPK Paruh Waktu Diterima, Bank BJB Langsung ‘Serbu’ Tawarkan Pinjaman; BPKP Soroti Mirisnya Jebakan Utang Mirip ‘Bank Emok’

Kesiapsiagaan adalah kunci untuk meminimalkan risiko, dan kami ingin setiap petugas serta WBP tahu persis apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat.”

​Di tempat yang sama, [Gunawan] menyambut baik inisiatif ini. “Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dari Rutan Manna. Penguatan mitigasi bencana di lingkungan Pemasyarakatan sangat penting, dan kami siap memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk pelatihan, instruktur, maupun asistensi teknis.

Melalui koordinasi ini, kami memastikan bahwa Rutan Manna telah terintegrasi dalam sistem penanggulangan bencana daerah,” ujarnya.

​Sinergi antara Rutan Manna dan BPBD Bengkulu Selatan ini diharapkan dapat menciptakan budaya sadar bencana yang kuat, serta menjamin respons yang cepat dan terkoordinasi jika terjadi situasi darurat.

Rutan Manna berencana akan segera menindaklanjuti pertemuan ini dengan pelaksanaan simulasi evakuasi dalam waktu dekat.

(Siprian)

Bengkulu Selatan Bangun SPBU Baru Atasi Kelangkaan BBM

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Bengkulu Selatan saat ini hanya memiliki empat SPBU. Namun jumlah tersebut masih kurang.
Setiap hari masyarakat kekurangan BBM. Oleh sebab itu diperlukan tambahan SPBU di Bengkulu Selatan.

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa waktu lalu di Bengkulu Selatan akhirnya mendorong pemerintah daerah mengambil keputusan strategis yang lebih berani.

Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajuddin, S.Sos mengakui kalau jumlah SPBU yang ada saat ini sudah jauh dari memadai.

Baca juga Eks Gubernur Bengkulu Agusrin Jadi DPO, Terlibat Penipuan Cek Kosong Rp30,5 Miliar, Begini Kronologi Kasusnya

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan, aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, serta kebutuhan energi di berbagai sektor, empat SPBU yang beroperasi saat ini, SPBU Tanjung Raman, SPBU Kutau, SPBU Ibul, dan SPBU Ulu Manna sudah tidak mampu menampung kebutuhan masyarakat.

“Solusi yang paling realistis dan jangka panjang adalah pembangunan SPBU baru.

Bengkulu Selatan tidak bisa terus-menerus bergantung pada SPBU saat ini yang daya layannya sudah overload,” kata Rifai.

Menurutnya, krisis BBM bukan lagi persoalan distribusi semata, tetapi sudah menjadi hambatan serius bagi stabilitas ekonomi daerah.

Baca juga Dandim 0624 dan Danrem 062 Tinjau Langsung Lokasi Longsor Arjasari, Tiga Warga Masih dalam Pencarian

Banyak pelaku usaha yang mengaku terganggu karena waktu operasional tersedot habis untuk mengantre BBM.

Para sopir angkutan barang bahkan kehilangan 50 persen produktivitas harian akibat keterlambatan pengisian bahan bakar.

Rifai mengungkapkan, pemerintah telah mengajukan rencana pembangunan SPBU baru ke pihak Pertamina sebagai pemegang otoritas perizinan.

Baca juga Arjasari: Bencana Alam Bongkar Kerapuhan Kebijakan, Korban Hilang Tuntut Pertanggungjawaban

Lokasi yang diusulkan juga sedang dikaji dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kepadatan penduduk, serta potensi pemerataan layanan BBM di seluruh wilayah Bengkulu Selatan.

“Kalau kita hanya mengawasi dan menindak pelanggaran tanpa menambah fasilitas, masalah ini tetap akan terjadi.

Penambahan SPBU adalah kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar wacana,” tegasnya.

Meski demikian, Bupati menegaskan langkah pembangunan SPBU ini akan tetap dibarengi tindakan jangka pendek melalui penertiban pengunjal (penimbun) yang kerap memperkeruh situasi.

Baca juga KPK Periksa Empat Pendamping PKH Ngawi dan Magetan di Surakarta Terkait Kasus Bansos Beras Kemensos

Praktik penyelewengan BBM dinilai memperburuk kelangkaan karena volume distribusi ke konsumen akhir menjadi tidak proporsional.

“Kami akan tegas. Jika terbukti ada oknum yang mengambil keuntungan pribadi dengan menimbun BBM, pengisian bagi mereka akan dibatasi bahkan dihentikan. Pemeriksaan rutin akan kami intensifkan,” ujar Rifai.

Keputusan penambahan SPBU ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Bengkulu Selatan.

Dalam sidang paripurna terakhir, berbagai fraksi sepakat bahwa pemerintah tidak bisa terus-menerus terjebak dalam pola lama yang hanya mengandalkan pengawasan tanpa penambahan infrastruktur baru.

Baca juga CORONG JABAR: Mengingatkan Pemprov, Pemkab/Pemkot Harus Evaluasi dan Tindak Tegas Pelanggaran di KBU dan KBS!

DPRD juga mendorong agar izin pembangunan SPBU baru diprioritaskan dan disegerakan.

Rifai mengaku memahami betul keluhan masyarakat karena ia sendiri pernah mengalami langsung panjangnya antrean di SPBU.

Ia menilai pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa pelayanan publik harus terus ditingkatkan dengan menyediakan fasilitas yang memadai.

“Hampir satu jam saya mengantre. Itu pun belum tentu dapat BBM.
Kondisi seperti ini tidak boleh menjadi rutinitas,” ucapnya.

Dengan hadirnya SPBU baru kelak, pemerintah berharap distribusi BBM dapat lebih merata, antrean menurun drastis, dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal.

Pemkab menargetkan bahwa semua proses perizinan, penentuan lokasi, hingga pembangunan awal bisa dimulai dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Kami ingin masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak hanya bicara, tetapi bekerja nyata,” tutup Rifai.

(Siprian)

Pemprov Bengkulu Evaluasi Kinerja URC JKN

Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar pertemuan monitoring dan evaluasi Unit Reaksi Cepat (URC) Bantu Rakyat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa, 2 Desember 2025.

Pertemuan ini menjadi momentum untuk menilai sejauh mana tim URC yang tersebar di setiap kabupaten dan rumah sakit mampu memberikan layanan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan akses JKN

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar menegaskan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan program bantuan kesehatan bagi masyarakat terus berjalan sesuai harapan.

“Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa program Pak Gubernur untuk masyarakat, terutama yang menyangkut pelayanan kesehatan melalui pembentukan tim URC, benar-benar berjalan dengan cepat dan tepat,” ujar Khairil.

Baca juga Arogan, Kades Keban Agung Dorong Wartawan Saat Sedang Bertugas

Ia menjelaskan, keberadaan URC menjadi garda terdepan dalam merespons berbagai kendala yang dialami masyarakat saat mengakses layanan JKN.

Petugas URC ditempatkan di seluruh kabupaten/kota dan di setiap rumah sakit agar reaksi penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan.

“Artinya kita ingin memastikan bahwa petugas-petugas yang ditempatkan dalam tim URC itu sudah bekerja dengan baik.

Dari data dan laporan yang disampaikan masyarakat, kita melihat sudah ada keberhasilan yang cukup terlihat,” tambahnya.

Baca juga Si Pintar Online , harumkan Kabupaten Bandung ! Raih Penghargaan di Ajang Kompetisi Inovasi Jawa Barat 202, Dorong Optimalisasi PAD dan Transparansi Retribusi Pasar

Meski begitu, Khairil mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan tetap memiliki sejumlah tantangan.

Oleh karena itu, pertemuan ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan seluruh petugas URC agar persoalan yang muncul bisa didengar langsung dan dicari solusi terbaiknya.

“Keberhasilan sudah nampak, tetapi tentu ada kendala.

Ada permasalahan yang harus kita dengarkan dan kita selesaikan bersama.

Inilah tujuan utama kita berkumpul hari ini,” tutup Khairil.

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan menjelaskan mewujudkan progam prioritas daerah yakni Bantu Rakyat salah satunya dengan percepatan URC JKN, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.

“Dengan adanya kebijakan satu orang tim URC disetiap desa akan membantu masyarakat yang tidak dapat mendatangi tempat pelayanan untuk pengaktifan JKN” kata Helmi.

Baca juga PMII Kota Bandung Menyoroti dan Mendesak Kejaksaan Negeri Terhadap Penegakan Hukum di Kota Bandung Dugaan Tindak Pidana Jual Beli Jabatan di Pemerintahan Kota Bandung

Ada 1 orang di setiap desa di seluruh Provinsi Bengkulu untuk menjadi tim URC agar pelayanan kesehatan dengan pengaktifan JKN berjalan maksimal.

Sebab sebelumnya lebih dari 100 orang tim URC JKN telah dikukuhkan yang bertugas di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi pemerintahan.

Dengan demikian dengan 1 petugas di desa dapat saling berkoordinasi mempercepat tujuan 100 persen URC.

“Kita targetkan 100 persen, mengingat berdasarkan laporan dari BPJS Kesehatan terdapat 308.789 orang belum melakukan aktivasi JKN,” paparnya.

Baca juga SENGKETA BERDARAH DI SUKAHAJI BANDUNG! SHM vs. HAK RAKYAT: INKRACHT VS. INTENSITAS KEKERASAN

Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem respons cepat layanan kesehatan.

Melalui evaluasi berkala ini, diharapkan URC JKN dapat semakin optimal dalam memberikan kepastian dan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Bengkulu.

(Jusri)

Arogan, Kades Keban Agung Dorong Wartawan Saat Sedang Bertugas

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Kepala Desa (Kades) Keban Agung 1 Kecamatan Kedurang Ili Suryani dinilai melakukan arogansi terhadap salah satu wartawan media cetak Harian Bengkulu Ekspress (BE) Renald Ayubi.

Pasalnya saat wartawan tersebut melakukan liputan, Kades tersebut melakukan pengusiran sambil mendorong wartawan Renald Ayubi Rabu, 3 Desember 2025 di kantor Inspektorat Bengkulu Selatan.

Kejadian bermula saat Renald menjalankan tugas peliputan terkait pengaduan masyarakat Dusun Pagar Bunga, Desa Keban Agung 1, soal izin penggarapan lahan yang diduga bermasalah.

Baca juga SENGKETA BERDARAH DI SUKAHAJI BANDUNG! SHM vs. HAK RAKYAT: INKRACHT VS. INTENSITAS KEKERASAN

Renald sempat melakukan konfirmasi kepada Inspektur Daerah (IPDA), Hamdan Sarbaini, S.Sos. Usai wawancara Inspektur, Renald pindah ruangan dan saat bersamaan bertemu dengan Kades Ili Suryani.

Dalam aksi yang mengejutkan itu, Ili Suryani mengeluarkan Alquran dan memaksa meletakkannya di kepala Renald sambil mengucapkan sumpah paksa.

Renald langsung merekam kejadian tersebut. Akan tetapi kades tersebut melarang, dengan cara mendorong bahkan memukul kepada Renald. Bahkan ada upaya merampas ponsel yang digunakan untuk merekam.

“Saya tidak terima atas perlakuan kades dan sekarang saya di Polres Bengkulu Selatan melaporkan tindakan kades,” kata Renald saat dikonfirmasi Rabu, 3 Desember 2025 siang.

Renald merasa perlakuan kades tersebut telah melanggar dan menghalangi tugas wartawan. “Saya melapor,” ujarnya lagi.

(Siprian)

“SETELAH DIJAJAH HAMPIR 10 TAHUN, SAAT INI DENGAN KOMISARIS YG BARU, PT. BSP ZAPIN SIAP BERKARYA UNTUK NEGERI”

SIAK, JURNAL TIPIKOR – Babak baru penyelamatan aset daerah dan penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini tengah bergulir di Kabupaten Siak. Setelah hampir satu dekade diduga menjadi “tempat penitipan” oknum yang makan gaji buta, salah satu anak perusahaan vital PT Bumi Siak Pusaka (PT. BSP), yakni PT. BSP Zapin, bangkit di bawah kepemimpinan baru yang energik dan berorientasi bisnis.

PT. BSP Zapin, yang selama hampir 10 tahun terakhir disebut-sebut hanya menampung sanak keluarga dan sahabat para petinggi Kabupaten Siak dengan gaji mengalir tanpa adanya kontribusi kerja nyata, kini dihadapkan pada perubahan radikal.

Kebijakan strategis ini merupakan bagian dari upaya penyelamatan menyeluruh yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT. BSP yang baru, menyusul pergantian kepemimpinan di Kabupaten Siak. Langkah awal yang paling krusial adalah dengan mengganti pucuk pimpinan di anak perusahaan.

Baca juga GEGER! BPKP SOROT ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG RANGKAP JABATAN DI ORGANISASI PENERIMA HIBAH APBD: “POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN DAN KKN!”

Gerak Cepat Komisaris Baru: Fokus Cuan dan Aksi Nyata

Komisaris baru PT. BSP Zapin yang dikenal enerjik dan visioner langsung tancap gas. Ia bergerak cepat mencari peluang bisnis baru yang dapat mendatangkan pundi-pundi pendapatan, sejalan dengan filosofi: “APA YANG BISA SAYA LAKUKAN HARI INI UNTUK PERUSAHAAN BISA DATANGKAN DUIT”.

Salah satu terobosan bisnis yang segera dieksekusi adalah melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang selama ini mendominasi jasa angkut (Traking) minyak mentah produksi PT. BSP. KSO ini menjadi solusi alternatif angkutan minyak mentah PT.
BSP menyusul masalah (trable) pipa penyalur minyak mentah yang sudah uzur, berusia lebih dari 60 tahun.
Pengendali dan Penyeimbang Persaingan

Dengan masuknya PT. BSP Zapin sebagai salah satu Perusahaan Rekanan Pengadaan Barang & Jasa di Induk Perusahaan (PT. BSP), hal ini diprediksi akan membawa dampak positif yang besar.

Baca juga ANCAMAN MAUT DARI HUTAN GUNDUL: BANJIR BANDANG SUMUT BUKTI NYATA, JAWA BARAT DI UJUNG TANDUK BENCANA SERUPA! 

Kehadiran PT. BSP Zapin diyakini akan menciptakan persaingan yang sehat dan menghilangkan praktik monopoli serta praktik makelar proyek yang selama ini disinyalir merugikan BUMD.

“Praktek kongkalikong atas kualiatas kerja/barang yang dikirim Suplier tdk bisa lagi dilakukan baik oleh Kontraktor, pihak panitia lelang maupun pihak USER,” tegas sumber internal.

PT. BSP Zapin kini hadir bukan hanya sebagai rekanan, tetapi juga sebagai alat pengontrol dan penyeimbang yang membuat iklim persaingan menjadi sehat, memastikan PT. BSP memperoleh harga tawaran yang kompetitif dengan kualitas kerja sesuai standar yang ditentukan.

Direktur Pengawas Teritorial BPKP Provinsi Riau, Farizal, S.E (Poto : Dok.Jurnal Tipikor)

Apresiasi BPKP: “Sosok yang Kita Butuhkan”

Kecepatan aksi ini menuai pujian dari Direktur Pengawas Teritorial Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Provinsi Riau, Farizal, S.E

“Kami merasa bangga atas gerak cepat Komisaris PT. BSP Zapin. Sosok anak muda kreatif, berani, dan berorientasi bisnis seperti ini yang kita butuhkan untuk mengomandoi BUMD-BUMD yang dimiliki Masyarakat Siak saat ini,” ujar Farizal.

Farizal menambahkan, masyarakat tidak membutuhkan direksi dan komisaris yang hanya sibuk dengan pemikiran: “APA YG BISA SAYA BAWA PULANG DARI PERUSAAN UTK SAYA HARI INI'” atau yang hanya bisa berkata, “HARUS DIKUKAN KAJIAN YG MENDALAM.”

Ia mencontohkan, kasus PT. Triomas yang berhasil membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 60 Ton TBS/Jam di atas lahan rawa hanya dengan sedikit lahan sawit, membuktikan bahwa aksi nyata lebih utama dari sekadar kajian berkepanjangan.

“DO IT NOW OR NOT AT ALL” menjadi semangat baru yang diusung dalam menyehatkan BUMD Siak dan membawa PT. BSP Zapin kembali berkarya untuk negeri.(*)

 

Untuk Kemajuan Sektor Pertanian, Anggota DPRD Kaur Jemput Bola Bantuan Alsintan ke Kementan

Kaur, JURNAL TIPIKOR – Langkah demi langkah terus dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur untuk memajukan Kabupaten Kaur.

Salah satu yang menjadi fokus utama adalah sektor pertanian.

Sebab Kaur merupakan wilayah yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

Bantuan alat mesin pertanian (alsintan) adalah hal yang sangat yang sangat diharapkan oleh para petani di Kabupaten Kaur.

Baca juga Kejari Seluma Lengkapi Berkas 2 Tersangka Pungli PPG

Maka dari itu beberapa waktu yang lalu, sebagai perwakilan masyarakat anggota DPRD Kaur datang langsung ke Kementerian Pertanian (Kementan) menjemput bola mengajukan proposal usulan bantuan alsintan untuk Kabupaten Kaur.

Waka I DPRD Kaur Herdian Safta Nugraha didampingi oleh para staf, melaksanakan kegiatan pengajuan proposal tersebut dan disambut baik oleh pihak Kementan menandai awal mula dijalinnya kerja sama antara Kementan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur.

Dikatakan Waka I, apa yang ia sampaikan ke Kementan adalah aspirasi yang ditampung dari masyarakat Kaur.

Baca juga GEGER! BPKP SOROT ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG RANGKAP JABATAN DI ORGANISASI PENERIMA HIBAH APBD: “POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN DAN KKN!”

Bahwa mereka yang berprofesi sebagai petani sangat mengharapkan bantuan alat mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil tani mereka.

“Membawa aspirasi masyarakat Kaur khususnya para petani, beberapa waktu yang lalu saya telah datang langsung ke Kementerian mengusulkan bantuan Alsintan untuk Kaur di tahun 2026 yang akan datang,”kata Waka.

Ia menjelaskan, ada beberapa Alsintan yang diusulkan agar bisa disalurkan di Kabupaten Kaur di tahun 2026 yang akan datang.

Diantaranya adalah, traktor, bajak dan mesin pengolah tanah lainnya.

Baca juga TNI AD Kerahkan 21.707 Prajurit, Perkuat Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Tiga Provinsi Sumatra

Kemudian, alat-alat lain yang sering digunakan untuk menanam seperti alat Panen (Combine Harvester, Fruit Picker) serta untuk Pasca Panen (Mesin Pemipil dan Penyortir).

Ditambahkannya, dalam melakukan usulan ini sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur melalui OPD terkait memang sangat diperlukan.

OPD terkait juga harus bergerak, memberikan data ke Kementerian Pertanian agar nanti bisa didata sehingga bantuan Alsintan yang diharapkan oleh para petani tersebut bisa dibawa ke Kabupaten Kaur.

“Kita akan terus kawal usulan proposal ini, Pemkab Kaur melalui OPD terkait tentu akan kita libatkan,” pukasnya.

(SM)