Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah babak baru drama korupsi yang seolah tak pernah habis bahan bakarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW). Kali ini, giliran Penjabat Sekretaris Daerah Tri Hariadi (TH) dan sederet kepala dinas serta direktur CV yang dipanggil untuk “curhat” di Polda Jawa Timur.

Modus operandi yang terungkap terbilang unik, bahkan bisa masuk kurikulum sekolah kejahatan kreatif: memeras pejabat bawahannya menggunakan surat pernyataan pengunduran diri yang sudah ditandatangani, bermeterai, namun kosong tanggal. Seperti sihir hitam birokrasi, surat itu menjadi alat teror psikologis. Jika “setoran” tidak lancar, ancamannya bukan PHK biasa, melainkan hilangnya karier ASN dalam sekejap mata.

“Ini bukan sekadar korupsi, ini seni pemerasan modern,” ujar seorang pengamat ironi sosial yang enggan disebut namanya. “Bupati seolah berkata, ‘Tanda tangan dulu, tanggalnya nanti saya isi sesuai mood dan jumlah transfer Anda.’”

Baca juga Kereta Korupsi Masih Ngebut, Manajer PT Tanjung Raya Intiwira Dipanggil KPK: ‘Silakan Masuk, Jangan Lupa Bawa Fakta, Bukan Tiket Gratis

Dari target Rp5 miliar, KPK menduga GSW berhasil mengantongi Rp2,7 miliar dari 16 Kepala SKPD/OPD. Angka yang fantastis untuk sekadar “uang kopi” atau “biaya administrasi ketakutan”. Ajudan sang bupati, Dwi Yoga Ambal, dikabarkan berperan sebagai “tagihan berjalan”, mengingatkan para korban layaknya debt collector yang sopan namun mematikan.

Selain Tri Hariadi, KPK juga memeriksa Kepala Dinas KB-PPPA Kasil Rokhmad, Staf Ahli Bupati Galih Nusantoro, Plt. Kepala Bapenda Tranggono Dibjo Harsono, hingga Sekretaris Dinas Perikanan Evi Purvitasari. Tak ketinggalan, sejumlah direktur CV seperti Jaya Sakti, Kartika Perkasa, Mulia Murti Bakti, dan Armada Perkasa turut dipanggil. Seolah-olah, ekosistem korupsi di Tulungagung telah melibatkan hampir seluruh lapisan, dari birokrat hingga pengusaha lokal yang mungkin bingung apakah mereka sedang berbisnis atau membayar iuran keamanan.

Sebelumnya, pada 10 April 2026, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menangkap 18 orang, termasuk GSW dan adiknya, anggota DPRD Tulungagung Jatmiko Dwijo Saputro. Otak di balik operasi ini sepertinya ingin mengirim pesan jelas: bahwa di era digital, bahkan surat kosong pun bisa berbicara lantang di meja penyidikan.

Baca juga Kasus Dugaan TPKS yang Dilaporkan NL Memasuki Babak Baru, Satreskrim Polres Sukabumi Tegaskan Penanganan Perkara On The Track

Kasus ini menjadi pengingat pahit bagi publik: ketika jabatan disalahartikan sebagai lisensi untuk memeras, dan ketika tanda tangan basah menjadi alat transaksi kekuasaan. Rakyat hanya bisa geleng-geleng kepala, sambil bertanya-tanya, berapa banyak “surat kosong” lain yang masih beredar di lemari besi birokrasi kita?

Catatan: Rilis ini disusun dengan nada satir untuk menyoroti absurditas modus korupsi yang terjadi. Fakta-fakta dasar merujuk pada keterangan resmi KPK per Mei 2026.

Sumber : Antara

Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di saat masyarakat masih bertanya-tanya mengapa tiket kereta api semakin mahal sementara relnya kerap “kaget” karena pemeliharaan yang dipertanyakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya. Kali ini, dua manajer dari PT Tanjung Raya Intiwira, inisial DP dan OSJ, dipanggil untuk menjadi saksi dalam drama kolosal dugaan suap proyek perkeretaapian yang sepertinya lebih panjang dari antrean mudik Lebaran.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dengan nada datar khas birokrat yang lelah menjelaskan hal sama berulang kali, mengumumkan panggilan tersebut pada Selasa (19/5). “Pemeriksaan atas nama DP dan OSJ selaku Manajer Umum PT Tanjung Raya Intiwira,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Lokasi pemeriksaan? Tentu saja di ruang interogasi yang AC-nya mungkin lebih dingin daripada hati para koruptor saat ketahuan.

Panggilan terhadap duo manajer ini bukanlah kejadian isolatif. Sehari sebelumnya, Senin (18/5), KPK sudah lebih dulu “mengobrol” dengan Robby Kurniawan, Staf Ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi dan Dudy Purwagandhi. Jika diibaratkan sinetron, episode kali ini adalah kelanjutan dari plot twist yang dimulai sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 11 April 2023 silam di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah—yang kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang, mungkin agar terdengar lebih segar meski kasusnya tetap basi bagi sebagian pihak.

Baca juga Kasus Dugaan TPKS yang Dilaporkan NL Memasuki Babak Baru, Satreskrim Polres Sukabumi Tegaskan Penanganan Perkara On The Track

Kasus ini bermula dari dugaan praktik busuk dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Modusnya? Klasik tapi efektif: rekayasa tender. Dari administrasi hingga penentuan pemenang, semua diatur rapi seolah-olah itu adalah skenario film, bukan pengadaan negara. Ironisnya, yang dikorbankan bukan hanya anggaran negara, tetapi juga keselamatan penumpang yang setiap hari menumpangi rel-rel hasil “proyek spesial” tersebut.

Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk sosok bernama Sudewo, serta dua korporasi sebagai tersangka. Angka ini terus bertambah seperti gerbong kereta yang tak kunjung berhenti di stasiun akhir. Proyek-proyek yang terseret kasus ini pun beragam: dari jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua supervisi di Lampegan, Cianjur, hingga perbaikan perlintasan sebidang di Jawa-Sumatera.

Pertanyaannya kini bukan lagi “siapa berikutnya?”, melainkan “kapan kereta keadilan ini benar-benar sampai di stasiun vonis?” Karena bagi rakyat kecil, melihat manajer dan pejabat diperiksa memang memuaskan rasa keadilan sesaat, namun yang mereka butuhkan adalah jaminan bahwa uang pajak mereka tidak lagi digunakan untuk membiayai “tiket gratis” bagi para oknum yang bermain di balik layar.

Baca juga Rotasi Jabatan di Polres Sukabumi, Kapolres Tegaskan Profesionalisme dalam Bertugas

KPK tampaknya sadar bahwa satir terbaik adalah tindakan nyata. Dengan memanggil DP dan OSJ, lembaga anti-rasuah ini mengirim pesan jelas: Tidak ada kursi empuk di PT Tanjung Raya Intiwira atau di mana pun yang bisa melindungi Anda dari sorotan lampu merah Gedung Merah Putih.

Kita tunggu saja apakah pemeriksaan kali ini akan menghasilkan terobosan baru, atau sekadar menambah daftar panjang “saksi yang kooperatif” dalam naskah korupsi yang sepertinya tak pernah habis ditulis. Selamat datang di realitas Indonesia, di mana rel kereta mungkin lurus, tetapi jalur hukumnya sering kali berliku.(*)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah pertunjukan teater birokrasi yang semakin absurd, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuktikan bahwa kesopanan terhadap elit politik sering kali lebih berat timbangannya daripada urgensi penegakan hukum. Senin ini (18/5/2026), jadwal pemeriksaan Muhadjir Effendy, sang Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji—yang juga mantan Menteri Agama ad interim saat skandal ini bermula—tiba-tiba dibatalkan. Alasannya? Klasik, klise, dan entah mengapa masih bisa ditelan oleh publik: “Ada agenda lain.”

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dengan wajah datar menyampaikan kabar tersebut kepada pers. “Yang bersangkutan sudah terjadwal untuk agenda lainnya sehingga belum bisa memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari ini,” ujarnya. Sebuah kalimat yang terdengar sangat administratif, namun menyimpan sindiran pahit bagi rakyat biasa. Bayangkan, jika seorang karyawan telat masuk kantor karena “ada agenda lain”, surat peringatan mungkin sudah menunggu di meja HRD. Namun, ketika seorang saksi kunci dalam kasus korupsi senilai Rp622 miliar berhalangan hadir, institusi antirasuah justru dengan ramah menawarkan opsi “penjadwalan ulang”.

Mari kita lihat konteksnya sejenak. Kasus dugaan korupsi kuota haji ini bukan soal kehilangan uang receh di parkiran mall. Ini adalah dana umat, dana negara, yang seharusnya menjamin ibadah jutaan muslim Indonesia. Kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, sudah menjadi tersangka dan bahkan sempat merasakan dinginnya sel tahanan (meski dengan drama check-in check-out tahanan rumah yang membingungkan). Dua pengusaha travel haji juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga Rotasi Jabatan di Polres Sukabumi, Kapolres Tegaskan Profesionalisme dalam Bertugas

Namun, di tengah jaring-jaring hukum yang mulai mengencang itu, Muhadjir Effendy seolah memiliki “kekebalan jadwal”. Pertanyaannya bukan apakah beliau bersalah atau tidak—itu ranah pengadilan—tetapi mengapa “agenda lain” seorang penasihat presiden dianggap lebih prioritas daripada klarifikasi atas dugaan kebocoran anggaran haji yang skandalnya telah mencoreng wajah Kementerian Agama selama bertahun-tahun?

Apakah “agenda lain” tersebut berupa rapat koordinasi tingkat tinggi? Kunjungan kerja mendadak? Atau sekadar waktu santai yang tak bisa diganggu gugat? Publik berhak bertanya: Apakah ada hierarki kewarganegaraan di Indonesia, di mana waktu milik elite politik dihargai lebih mahal daripada waktu penyidik KPK, dan jauh lebih berharga daripada hak rakyat untuk mengetahui kebenaran atas uang mereka yang hilang?

Penundaan ini, meskipun secara prosedural tampak sah karena adanya permohonan dari pihak saksi, secara substansial mengirimkan pesan yang berbahaya: bahwa proses hukum bisa dinegosiasikan dengan kalender pribadi para pejabat. Jika KPK ingin menjaga kredibilitasnya di mata publik yang kian sinis, lembaga ini harus menunjukkan bahwa tidak ada “agenda lain” yang lebih suci daripada agenda menegakkan keadilan.

Baca juga Drama 97 Menit, Jantung Maung, dan Satu Tandukan yang Lebih Berharga daripada Gaji Setahun: Persib Menang, Tapi Saraf Penonton Hampir Putus

Rakyat kecil tidak punya kemewahan untuk membatalkan panggilan polisi karena “sedang sibuk”. Mereka datang ketika dipanggil, takut ketika diperiksa, dan pasrah ketika hukum berbicara. Sangat ironis jika di negeri ini, hanya mereka yang memegang kuasa yang tampaknya memiliki kendali penuh atas kapan hukum boleh mengetuk pintu mereka.

KPK kini berada di persimpangan. Akankah mereka terus bersikap akomodatif terhadap “kesibukan” para elite, atau akan tegas menyatakan bahwa dalam urusan korupsi ratusan miliar, satu-satunya agenda yang sah adalah menghadap penyidik? Penjadwalan ulang mungkin solusi administratif, tetapi bagi publik, ini terasa seperti penundaan keadilan yang diberi kemasan sopan santun.

Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini satir yang bertujuan menyoroti dinamika penegakan hukum dan persepsi publik terhadap privilese elit politik, berdasarkan fakta berita yang tersedia.

(Red)