MADINA, JURNAL TIPIKOR – Dugaan penurunan mutu proyek irigasi persawahan di Desa Sabajior, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan publik. Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAK) menilai temuan lapangan terbaru yang diungkap tim wartawan mengindikasikan lemahnya pengawasan serta potensi ketidaksesuaian pelaksanaan proyek dengan spesifikasi teknis. Atas dasar itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II didesak untuk membuka dokumen proyek secara transparan.
Hasil pantauan lapangan yang dilakukan tim wartawan pada Senin (15/12/2025) menemukan indikasi bahwa pada sejumlah titik bangunan saluran irigasi, struktur dasar terlihat menggunakan material tanah berlumpur dan agregat yang tidak padat. Di atas material tersebut tampak taburan semen yang tidak menyatu dengan struktur utama. Secara kasat mata kondisi ini terlihat rapi, namun diduga hanya bersifat permukaan dan bukan bagian dari proses pengecoran sesuai standar teknis konstruksi. Dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis lanjutan oleh pihak berwenang.
Perbedaan aktivitas pekerjaan juga ditemukan di lapangan. Pada segmen proyek yang berada di bawah pengawasan Miswar masih terlihat adanya kegiatan pekerjaan. Sementara pada segmen pekerjaan yang berada di bawah pengawasan Akhyar, tidak ditemukan aktivitas pekerja maupun pengawas saat pantauan dilakukan.
Baca juga DRAMA ASET VS. NYAWA SATWA: WALIKOTA “LELAH”, KEBUN BINATANG BANDUNG DI UJUNG TANDUK!
Selain persoalan kualitas pekerjaan, tim wartawan juga tidak menemukan keberadaan papan proyek di kedua segmen pekerjaan tersebut. Ketiadaan papan proyek menyebabkan publik tidak memperoleh informasi penting terkait sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, konsultan pengawas, jadwal pekerjaan, serta pihak penanggung jawab resmi sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan transparansi proyek pemerintah.
Berdasarkan temuan lapangan tersebut, muncul dugaan sementara bahwa metode penaburan semen di atas material berlumpur dilakukan untuk menutupi kualitas bangunan yang sebenarnya. Praktik ini diduga bertujuan menekan biaya pelaksanaan sehingga berpotensi menguntungkan pihak pelaksana proyek. Meski demikian, dugaan ini masih bersifat sementara dan membutuhkan klarifikasi serta pemeriksaan menyeluruh.
Polemik proyek irigasi Sabajior sebelumnya juga diwarnai pernyataan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II. Salah seorang staf BBWS Sumatera II, Parlindungan Nasution, menyebut bahwa tumpukan lumpur pada saluran irigasi disebabkan oleh banjir beberapa waktu lalu.
“Lumpur dan material yang terlihat itu akibat banjir, bukan karena kesalahan pekerjaan. Dalam waktu dekat pengawas akan turun mengecek langsung ke lapangan,” ujarnya.
Baca juga Mantan Bupati Karanganyar Juliatmono Mangkir Dua Kali dalam Sidang Korupsi Masjid Agung
Namun hasil dokumentasi dan pantauan lapangan tidak menemukan adanya jejak maupun tanda wilayah terdampak banjir di sekitar lokasi proyek. Pernyataan tersebut juga dibantah oleh Kepala Desa Sabajior, Rahmat Saleh, yang menegaskan bahwa wilayahnya bukan daerah rawan banjir.
“Jangan sebut desa kami banjir, karena itu tidak benar,” tegas Rahmat Saleh.
Rahmat juga menyatakan dukungannya agar BBWS Sumatera II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta pelaksana proyek turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi faktual. Ia meminta agar polemik yang berkembang tidak mencoreng nama baik Desa Sabajior.
“Jangan sampai mencoreng nama baik Desa Sabajior. Jangan nanti kami dibilang tidak menerima pembangunan,” ujarnya.
Baca juga Pastikan Takaran Tepat Jelang Nataru, Disperdagin Kabupaten Bandung Awasi Pompa Ukur BBM di SPBU
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Operasi dan Perawatan (OP) BWS Sumatera II, Dedek Ardiansyah, sebelumnya menyampaikan sikap tegas terkait temuan lapangan tersebut.
“Kita tidak akan menerima pekerjaan seperti itu. Minggu depan kita akan turun langsung ke lokasi, dan jika benar ditemukan kesalahan, akan kita instruksikan untuk dibongkar,” tegas Dedek Ardiansyah.
Dedek juga menyebut telah menghubungi konsultan proyek dan memerintahkan penghentian sementara aktivitas pekerjaan hingga dilakukan pengecekan. Pada Rabu (10/12/2025), ia kembali menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan konsultan terkait persoalan proyek tersebut.
“Sudah saya pastikan persoalan proyek itu telah saya perintahkan untuk dicek. Mulai besok mereka akan melakukan perbaikan pekerjaan tersebut. Dan hanya sampai di situ yang bisa kami lakukan,” ujarnya, sembari menegaskan bahwa proyek tersebut murni untuk kepentingan masyarakat dan tidak seharusnya ditarik ke ranah politik.
Namun hingga pantauan lapangan terakhir dilakukan, belum terlihat adanya aktivitas perbaikan di lokasi proyek. Kondisi saluran irigasi masih menunjukkan retakan, struktur cor yang rapuh, serta penggunaan material yang dinilai tidak layak. Area proyek tampak sepi tanpa kehadiran pekerja maupun konsultan pengawas.
Baca juga Pelarian Berakhir: Terduga Pelaku Kasus Penghinaan Suku Sunda, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan (Resbob) Berhasil Ditangkap di Jawa Tengah
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAK), Syapariddin Pohan, menilai temuan lapangan ini sebagai indikasi serius lemahnya pengawasan proyek pemerintah.
“Jika benar ditemukan penaburan semen di atas material berlumpur yang hanya untuk menutupi kualitas pekerjaan, maka hal itu patut dipertanyakan secara serius. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” tegas Syapariddin Pohan.
Ia menambahkan, proyek irigasi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan petani dan masyarakat luas harus dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu.
“Alasan banjir harus diuji secara objektif melalui pemeriksaan teknis di lapangan. Jangan sampai narasi tersebut justru digunakan untuk menutupi kelemahan pekerjaan. Kami mendesak BBWS Sumatera II membuka seluruh dokumen proyek, mulai dari kontrak, RAB, hingga laporan pengawasan,” ujarnya.
Hingga berita ini disusun, tim wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana proyek, pengawas lapangan, serta konsultan pengawas guna memperoleh hak jawab. Namun konfirmasi tertulis maupun pesan WhatsApp yang dikirimkan belum mendapatkan tanggapan resmi.
Dengan dugaan kualitas konstruksi yang tidak sesuai standar, minimnya transparansi pelaksanaan proyek, ketiadaan papan proyek, serta sisa waktu pekerjaan yang semakin terbatas, publik kini menunggu langkah nyata dan transparan dari BBWS Sumatera II serta instansi terkait agar proyek irigasi Sabajior benar-benar dikerjakan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.
(Lubis)
