KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara sebagai Tersangka Pemerasan, Satu Pejabat Kejaksaan Buron

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR-– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga pejabat di Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses penegakan hukum tahun anggaran 2025-2026. Penetapan ini merupakan hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.

Dalam operasi yang berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada Kamis, 18 Desember 2025, tim penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga kuat merupakan hasil praktik pemerasan.
Identitas Para Tersangka

Berdasarkan hasil gelar perkara, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama:

  1.  Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN) – Kepala Kejari HSU (Status: Ditahan).
  2. Asis Budianto (ASB) – Kasi Intelijen Kejari HSU (Status: Ditahan).
  3. Tri Taruna Fariadi (TAR) – Kasi Datun Kejari HSU (Status: Buron/Melarikan Diri).

Baca juga KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara sebagai Tersangka Pemerasan, Satu Pejabat Kejaksaan Buron

Upaya Pengejaran Tersangka TAR

Tersangka Tri Taruna Fariadi (TAR) diketahui melarikan diri saat operasi berlangsung. Menanggapi hal tersebut, KPK telah mengambil langkah-langkah strategis:

  1. Sinergi Kelembagaan: Melakukan koordinasi intensif dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Agung RI.
  2. Persuasif: Melakukan pendekatan kepada pihak keluarga dan kerabat dekat guna menghimbau tersangka agar segera menyerahkan diri.
  3.  Tindakan Tegas: KPK menegaskan akan segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) jika tersangka tidak kooperatif dalam waktu dekat.

Baca juga Heboh! Warga MBG Bakar Fasilitas Polsek Usai Isu Tangkap Lepas Narkoba

Pernyataan KPK

“Kasus ini menjadi atensi serius karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Kami akan mengusut tuntas aliran dana dan memastikan proses hukum berjalan transparan,” ujar juru bicara KPK dalam konferensi pers di Jakarta..

Saat ini, dua tersangka yang telah ditahan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk pendalaman kronologi pemerasan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di lingkungan Pemkab HSU.(*)

Kontak Media:
Biro Hubungan Masyarakat KPK

Heboh! Warga MBG Bakar Fasilitas Polsek Usai Isu Tangkap Lepas Narkoba

Mandailing Natal, JURNAL TIPIKOR – Situasi di Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Kabupaten Mandailing Natal, mendadak heboh pada Sabtu (20/12/2025).

Ratusan warga mendatangi dan mengepung Markas Kepolisian Sektor Muara Batang Gadis (Polsek MBG) menyusul isu dugaan praktik tangkap lepas terhadap seorang terduga pengedar narkoba yang sebelumnya diamankan oleh aparat kepolisian.

Aksi tersebut merupakan luapan kekecewaan masyarakat atas maraknya peredaran narkoba yang dinilai semakin meresahkan. Warga menyebut peredaran narkoba telah menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan generasi muda dan ketertiban sosial di wilayah tersebut.

Informasi mengenai bebasnya kembali terduga pengedar narkoba menjadi pemicu utama kemarahan warga. Mereka menilai penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.
Di halaman Polsek MBG, warga secara bergantian menyampaikan protes dan tuntutan agar aparat kepolisian bertindak tegas, transparan, serta tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

“Kami datang bukan untuk membuat keributan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” ujar salah seorang tokoh masyarakat di hadapan aparat.

Baca Juga Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Lodaya 2025, Wabup “Pemkab Sukabumi Dukung Penuh”

Situasi kemudian memanas. Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa diduga melakukan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas di lingkungan Kantor Polsek Muara Batang Gadis (MBG) yang dipimpin oleh Kapolsek MBG, Iptu Akmaluddin, S.H., M.H.

Seiring meningkatnya ketegangan, sejumlah petugas kepolisian dilaporkan sempat meninggalkan lokasi kantor polsek guna menghindari eskalasi situasi dan menjaga keselamatan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait langkah tersebut.

Terpantau dari Markas Komando Polres Mandailing Natal, Kapolres Mandailing Natal AKBP Arie Sofandi Paloh, S.H., S.I.K., bergerak menuju lokasi kejadian bersama rombongan untuk melakukan pengamanan dan pengendalian situasi.

Baca juga Persiapan Hadapi Bhayangkara FC, Beckham Putra Usung Misi Bangkit di GBLA

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait isu dugaan dilepasnya terduga pengedar narkoba yang menjadi pemicu aksi warga tersebut.)

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bersikap terbuka serta melakukan penindakan secara serius dan konsisten terhadap peredaran narkoba yang dinilai telah merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan mengancam masa depan generasi muda di Kecamatan Muara Batang Gadis.

(Siregar)

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Lodaya 2025, Wabup “Pemkab Sukabumi Dukung Penuh”

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Polres Sukabumi menggelar apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Lodaya 2025 untuk pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Apel berlangsung di Mapolres Sukabumi, pada Jumat (19/12/2025).

Acara tersebut dipimpin langsung Kapolres Sukabumi, AKBP Dr. Samian, S.H.,S.I.K.,M.Si.

Ratusan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait mengikuti apel tersebut. Hadir pula Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E.,Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Inf Agung Ariwibowo, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sukabumi.

Baca juga Persiapan Hadapi Bhayangkara FC, Beckham Putra Usung Misi Bangkit di GBLA

Dalam apel itu, Kapolres Sukabumi bersama Dandim 0622 dan Wakil Bupati Sukabumi melakukan pemeriksaan kesiapan pasukan dan sarana prasarana pendukung operasi.

Dalam sambutannya, Kapolres Sukabumi, AKBP Dr. Samian, S.H.,S.I.K.,M.Si
,membacakan amanat Kapolri yang menegaskan bahwa apel gelar pasukan merupakan tahapan akhir untuk memastikan kesiapan personel dan perlengkapan Operasi Lilin 2025. Operasi ini ditujukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Kapolri menyebut perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi agenda nasional yang rutin digelar setiap tahun dan berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Nataru 2025 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat hampir 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain lonjakan mobilitas, potensi cuaca ekstrem juga menjadi perhatian. BMKG memprediksi adanya sistem siklonik di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026 dan meningkatkan risiko bencana alam selama periode Nataru.

“Situasi ini menuntut kesiapsiagaan ekstra, baik dari aspek pengamanan, pelayanan, maupun respons cepat di lapangan, agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman,” demikian amanat Kapolri.

Baca juga Bekasi Gempar! KPK Jaring Bupati Ade Kuswara Kunang dalam Operasi Tangkap Tangan

Secara nasional, Operasi Lilin 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan dan didukung 2.903 pos pengamanan, pelayanan, serta pos terpadu yang disiagakan untuk mengamankan lebih dari 44 ribu objek vital, termasuk gereja, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, bandara, dan kawasan wisata.

Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Inf Agung Ariwibowo menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Lilin harus adaptif terhadap dinamika di lapangan, termasuk potensi bencana alam yang saat ini mulai terjadi di sejumlah wilayah Sukabumi.

“Beberapa wilayah sudah terdampak bencana. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar pengamanan Nataru tetap berjalan tanpa mengabaikan penanganan bencana,” ujarnya.

Baca  juga Bawaslu Madina Raih Penghargaan dari KIP Sumut Kategori Penyelenggara Pemilu Informatif

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2025. Ia meminta seluruh personel tetap fokus, menjaga koordinasi, serta cepat merespons setiap perkembangan situasi di lapangan.

“Kita ingin memastikan masyarakat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan terbaik. Koordinasi dan kesiapsiagaan menjadi kunci, terutama dalam kondisi cuaca yang tidak menentu,” kata Wabup.

Wabup juga mengingatkan pentingnya menjaga stamina dan kesehatan personel agar pelayanan kepada masyarakat, baik masyarakat lokal maupun pendatang, dapat berlangsung optimal selama periode Natal dan Tahun Baru.

Usai apel gelar pasukan, kegiatan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti miras dalam rangka Cipta Kondisi Menjelang Nataru.

(Rama)

Persiapan Hadapi Bhayangkara FC, Beckham Putra Usung Misi Bangkit di GBLA

BANDUNG – Gelandang muda andalan PERSIB, Beckham Putra Nugraha, menegaskan tekadnya untuk membawa Pangeran Biru kembali ke jalur kemenangan pada laga pekan ke-15 Super League 2025/26. PERSIB dijadwalkan menjamu Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu, 21 Desember 2025.

Pemain yang akrab disapa Etam ini mengaku tidak ingin hasil minor saat bertandang ke markas Malut United kembali terulang. Sebelumnya, tren positif enam kemenangan beruntun PERSIB harus terhenti setelah kalah 0-2 di Stadion Kie Raha, Ternate, pada 14 Desember lalu.

Jadikan Kekalahan Sebagai Motivasi
Bagi Beckham, kekalahan tersebut bukanlah alasan untuk terpuruk, melainkan cambuk untuk tampil lebih maksimal di hadapan pendukung sendiri.

“Ini tentunya jadi motivasi tambahan buat saya pribadi. Kalah dari Malut United harus menjadi pembelajaran berharga. Saya pikir semua pemain juga sudah tahu tentang tanggung jawab di pertandingan selanjutnya,” tegas Etam.

Baca juga Bekasi Gempar! KPK Jaring Bupati Ade Kuswara Kunang dalam Operasi Tangkap Tangan

Kondisi Fisik dan Tantangan Jadwal Padat

Meski PERSIB harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan AFC Champions League Two (ACL Two), Beckham memastikan bahwa kondisi fisiknya tetap prima. Ia menyadari jadwal padat menuntut profesionalisme tinggi dalam menjaga kebugaran.

“Kita tahu, PERSIB bermain di dua ajang, kompetisi dan ACL Two. Tentunya itu sangat menguras energi. Jadi kita juga harus bisa mengatur keseimbangan fisik dan waktu,” pungkas pemain berlabel Tim Nasional Indonesia tersebut.

Kemenangan melawan Bhayangkara FC menjadi target krusial bagi PERSIB untuk tetap bersaing di papan atas klasemen Super League musim ini. Dukungan Bobotoh di GBLA diharapkan menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan Bojan Hodak untuk mengamankan tiga poin penuh.

Baca juga Bawaslu Madina Raih Penghargaan dari KIP Sumut Kategori Penyelenggara Pemilu Informatif

Tentang PERSIB:

PERSIB adalah klub sepak bola profesional Indonesia yang berbasis di Bandung, Jawa Barat. Saat ini berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia (Super League) dan mewakili Indonesia di ajang kompetisi antar-klub Asia, AFC Champions League Two.(*)

 

Bekasi Gempar! KPK Jaring Bupati Ade Kuswara Kunang dalam Operasi Tangkap Tangan

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan gebrakan dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Tim Satuan Tugas KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12) malam.

Dalam operasi senyap tersebut, penyidik lembaga antirasuah berhasil mengamankan sedikitnya 10 orang. Nama yang paling mencolok di antaranya adalah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kebenaran penangkapan tersebut saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/12) pagi.

“Benar, tim KPK telah melakukan serangkaian tangkap tangan di Kabupaten Bekasi sejak kemarin hingga dini hari tadi. Sebanyak 10 orang kami amankan, termasuk unsur penyelenggara negara, yakni Bupati Bekasi,” ujar Budi kepada awak media.

Baca juga KPK Amankan Bupati Bekasi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Barang Bukti Uang Tunai Diamankan

Selain mengamankan para terperiksa, tim penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah dan valuta asing, serta dokumen penting yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang berlangsung. Meski demikian, KPK belum merinci secara detail total nilai uang yang disita.

Dugaan sementara, penangkapan ini berkaitan dengan suap proyek infrastruktur atau perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Status Hukum Ditentukan dalam 24 Jam

Saat ini, Bupati Ade Kuswara Kunang beserta sembilan orang lainnya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Baca juga HATTRICK OTT: KPK Gelar Operasi Maraton di Tiga Wilayah, Amankan 25 Orang Termasuk Bupati dan Pejabat Kejaksaan

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

“Kami masih melakukan pemeriksaan mendalam. Perkembangan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara dan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan melalui konferensi pers resmi sore nanti,” tambah Budi Prasetyo.

Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah di Bekasi yang terjerat kasus hukum, sekaligus menjadi peringatan keras bagi para pejabat publik lainnya untuk menjauhi praktik rasuah.(*)

Kontak Media:
Biro Hubungan Masyarakat KPK

Aktivis Anak Bangsa Soroti Dugaan Penyelewengan Rp1,88 Miliar pada Proyek Gedung RSKGM Kota Bandung

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Proyek strategis Pembangunan Gedung Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Tahap I Tahun Anggaran 2024 kini tengah menjadi pusat perhatian.

Aktivis Anak Bangsa menyoroti adanya temuan ketidaksesuaian kontrak pada paket pekerjaan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, proyek ini terindikasi mengalami kelebihan pembayaran yang mencapai Rp1.886.739.873,00.

Kelebihan pembayaran tersebut ditemukan pada dua klaster utama pekerjaan. Pertama, terdapat penambahan biaya sebesar Rp1.554.977.958,00 melalui addendum kontrak untuk item-item yang seharusnya sudah termasuk dalam rencana anggaran biaya (RAB) awal, seperti biaya mobilisasi alat berat, pondasi tower crane, hingga pembuangan tanah galian. Kedua, ditemukan kekurangan volume pekerjaan fisik di lapangan senilai Rp331.761.915,00, yang meliputi pekerjaan pembesian dan pengecoran pondasi yang tidak sesuai spesifikasi.

Sekretaris Jendral Aktivis Anak Bangsa saat Berorasi (Poto : Dok.Jurnal Tipikor)

Narasumber Utama: Dena Hadiyat (Koordinator Aktivis Anak Bangsa)

Dalam keterangannya, Koordinator Aktivis Anak Bangsa, Dena Hadiyat, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tata kelola proyek yang dinilai lemah dalam pengawasan.

“Kami menyoroti tajam adanya ketidakberesan dalam proyek RSKGM Tahap I ini. Sangat tidak masuk akal jika item pekerjaan yang sudah secara eksplisit ada dalam kontrak awal kembali ditagihkan melalui addendum,” ujar Dena saat diwawancarai terkait temuan tersebut.

Dena menambahkan bahwa persoalan ini menunjukkan adanya kelalaian kolektif dari berbagai pihak terkait. “Ini adalah dampak dari kurang cermatnya Pengguna Anggaran, PPK dalam mengendalikan kontrak, hingga lemahnya pengawasan lapangan oleh konsultan pengawas,” tegasnya.

Menurutnya, ketidaktercapaian sasaran strategis ini sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan fasilitas kesehatan yang berkualitas.
Mengenai langkah selanjutnya, Dena menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat adanya potensi kerugian keuangan daerah yang besar.

“Kami tidak akan berhenti pada sekadar kritik. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Aktivis Anak Bangsa akan melakukan laporan pengaduan resmi kepada aparat penegak hukum atas dugaan penyelewengan ini.

Kami menuntut agar seluruh kelebihan pembayaran sebesar Rp1,88 miliar segera disetorkan kembali ke Kas Daerah dan pihak-pihak yang lalai diberikan sanksi tegas,” pungkas Dena.

Aktivis Anak Bangsa kini mendesak Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk segera menyelesaikan proses pengembalian dana tersebut sesuai dengan komitmen waktu yang telah ditentukan guna menghindari delik hukum yang lebih berat.

(Her)

KPK Amankan Bupati Bekasi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)

LJAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025). Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik mengamankan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kabar penangkapan tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (19/12/2025) dini hari.
“Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang),” ujar Budi Prasetyo singkat.

Kronologi dan Jumlah Pihak yang Diamankan
Kegiatan penyelidikan tertutup ini telah berlangsung sejak Kamis malam. Berdasarkan keterangan awal, tim KPK di lapangan tidak hanya mengamankan bupati, tetapi juga sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Baca juga HATTRICK OTT: KPK Gelar Operasi Maraton di Tiga Wilayah, Amankan 25 Orang Termasuk Bupati dan Pejabat Kejaksaan

Berikut adalah poin-poin utama terkait operasi tersebut:

  • Waktu Kejadian: Kamis, 18 Desember 2025 (Malam hari).
  • Lokasi: Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
  • Jumlah Terperiksa: Sebanyak 10 orang telah diamankan oleh tim penyidik untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
  • Status Penyelidikan: Hingga saat ini, kegiatan masih terus berprogres di lapangan.
    Proses Hukum Selanjutnya

KPK memiliki waktu 1 \times 24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang terjaring dalam operasi ini. Saat ini, identitas lengkap sembilan orang lainnya serta konstruksi perkara yang menjerat para pihak tersebut belum diungkapkan secara mendetail kepada publik.

“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar 10 orang. Masih berprogres,” tambah Budi.
KPK berkomitmen untuk memberikan informasi lebih lanjut melalui konferensi pers resmi segera setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kontak Media:
Biro Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan
www.kpk.go.id

Serapan Anggaran Pemprov Bengkulu Tembus 85 Persen Jelang Tutup Tahun

Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Realisasi belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menembus kisaran 80–85 persen, menandai kinerja keuangan daerah relatif terjaga meski sejumlah organisasi perangkat daerah masih terkendala teknis.

Pemprov Bengkulu mencatat serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai 80 hingga 85 persen hingga pertengahan Desember.

Capaian ini dinilai cukup positif menjelang penutupan tahun anggaran.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Evaluasi difokuskan pada pemetaan hambatan dan percepatan realisasi belanja.

Baca juga Bawaslu Madina Raih Penghargaan dari KIP Sumut Kategori Penyelenggara Pemilu Informatif

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, mengatakan evaluasi menjadi instrumen untuk menilai kesesuaian program dengan perencanaan awal.

“Evaluasi ini untuk mengukur efektivitas kerja OPD. Memang masih ada beberapa data penyerapan hingga November yang belum sepenuhnya terinput, namun percepatan terus kita dorong,” ujar Denni.

Hasil evaluasi sementara menunjukkan sekitar 16 organisasi perangkat daerah masih berada pada kategori serapan rendah atau zona merah.

Namun kondisi tersebut, menurut Denni, tidak selalu mencerminkan lemahnya kinerja.

“Rendahnya serapan ini bukan semata karena keterlambatan kerja. Ada kendala teknis seperti gangguan jaringan atau sinyal, serta usulan kegiatan yang masuk melewati batas waktu yang telah ditentukan,” jelasnya.

Baca juga Dihari Bela Negara ke-77, Ketua JBN Sukabumi Raya Budi Arya “Mari Perkuat Nasionalisme”

Meski menghadapi kendala, Denni menilai tren penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu secara umum bergerak ke arah positif. Realisasi di atas 85 persen dinilai masih dalam koridor sehat.

Untuk mencapai 100 persen memang cukup berat karena banyak faktor. Namun jika sudah di angka 85 persen, itu sudah bisa dikategorikan sebagai capaian yang baik,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah segera menuntaskan administrasi dan mengajukan pencairan anggaran sesuai ketentuan waktu yang berlaku.

“Kami mengimbau seluruh OPD agar mengajukan pencairan dana paling lambat 25 Desember. Setelah tanggal tersebut, pengajuan pencairan tidak dapat lagi diproses,” pungkasnya.

(JSjurnaltipikor.com/)

#anggaranpemprov #tutuptahun #serapananggaran #pemprovbengkulu

Bawaslu Madina Raih Penghargaan dari KIP Sumut Kategori Penyelenggara Pemilu Informatif

MEDAN, JURNAL TIPIKOR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meraih penghargaan dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara kategori Penyelenggara Pemilu Informatif

Piagam penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Ketua KIP Sumut Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn di Kantor KIP Sumut Jalan Alfalah No.22 Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Jumat (19/12/2025).

Piagam tersebut diterima langsung Ketua Bawaslu Madina Ali Aga Hasibuan, MH, didampingi Muhammad Amin, M.Si sebagai Anggota Bawaslu Madina yang membidangi Data dan Informasi Publik.

Baca juga “Indonesia Darurat Integritas: BPKP Sebut Korupsi Pejabat Sebagai Virus Ganas yang Menggerogoti Nadi Bangsa”

Dilansir dari surat undangan KI Award 2024 dengan nomor 730/KIP-SU/XII/2025, KIP Sumut telah melakukan monitoring dan evaluasi tahun 2025 terhadap Badan Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum se-Sumatera Utara.

Ada lima kategori penghargaan yang diberikan terhadap Badan Publik dalam KI Award 2025 di Sumut. Seperti, Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.

Bawaslu Madina menerima penilaian sangat baik dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan KIP Sumut. Bawaslu Madina dinilai informatif dalam keterbukaan informasi Badan Publik Tahun 2025 Kategori Penyelenggara Pemilu.

Baca juga Aceh Masih dalam Status Tanggap Darurat: Upaya Pemulihan Terus Dikebut di Tengah Duka Mendalam

Ketua Bawaslu Madina didampingi Divisi PP Datin mengucap syukur atas penilaian sangat baik dari KIP Sumut pada tahun 2025. Informatif mendapat nilai 90-100.

“Pencapaian ini adalah bukti kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas seluruh komisioner dan jajaran staf dan sekretariat Bawaslu Madina, dibawah bimbingan langsung Koordinator Divisi yang membidangi Data dan Informasi Publik bapak M. Amin Lubis, M. Si. ” kata Ali Aga Hasibuan.

Ali menyampaikan, penilaian tersebut akan menjadikan motivasi bagi Bawaslu Madina untuk bekerja lebih baik kedepan dalam segala bentuk keterbukaan informasi yang bisa diungkap ke publik dan hal-hal lainnya.

“Terima kasih kami sampaikan kepada KIP Sumut atas penilaian yang sangat baik ini. Tentunya hal ini akan terus kami jaga, kami rawat untuk menjadi Badan Publik sebagai Penyelenggara Pemilu,” jelasnya. (RR Siregar)

Dihari Bela Negara ke-77, Ketua JBN Sukabumi Raya Budi Arya “Mari Perkuat Nasionalisme”

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Peringatan Hari Bela Negara ke-77 tahun Tahun 2025 mengusung tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”. Dalam momentum ini, Ketua Jurnalis Bela Negara (JBN) Sukabumi Raya, Budi Arya, mengajak masyarakat untuk memperkuat jiwa nasionalisme dan memahami peran penting warga terhadap negara.

“Negara akan kuat ketika masyarakatnya memiliki jiwa nasionalisme yang kokoh dan sadar akan peran pentingnya bagi bangsa,” kata Budi Arya, Jumat (19/12/2025).

Lanjut Budi Arya, pentingnya belajar dari para pejuang terdahulu yang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, di era serba digital, masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial.

“Kita bangsa besar, patut mencontoh para pejuang. Di era medsos, jangan langsung menelan mentah isu yang berpotensi mengadu domba,” ucapnya.

Baca juga “Indonesia Darurat Integritas: BPKP Sebut Korupsi Pejabat Sebagai Virus Ganas yang Menggerogoti Nadi Bangsa”

Budi juga mengingatkan seluruh jajaran JBN Sukabumi Raya untuk tetap solid menghadapi tantangan zaman. Ia menilai kewaspadaan terhadap isu yang berkembang cepat menjadi kunci menjaga persatuan.

“Mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap isu yang cepat menyebar. Kita jaga adat dan budaya agar tidak dirusak kelompok asing. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mempertahankan budaya dan bahasanya. Jika budaya dan bahasa hilang, maka negara pun terancam hilang,” tandas Budi.

(Rama)