News - Laman 6 dari 169 - jurnaltipikor.com

22 Apr 2026

Warga Keluhkan Jalan Lintas Provinsi Bengkulu Tanjung Iman – Muara Sahung Rusak Parah

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Warga masyarakat pengguna jalan lintas Provinsi Bengkulu mengeluhkan kondisi jalan rusak parah, berlubang, hingga digenangi air seperti rawa dan kolam. Kerusakan ini dikhawatirkan membahayakan pengendara, terutama saat musim hujan.

Hingga 2026, Jalan Lintas Provinsi Bengkulu ruas Tanjung – Iman Muara Sahung dilaporkan masih rusak parah. Lubang menganga di sepanjang badan jalan kerap membuat pengendara harus ekstra hati-hati agar tidak terperosok atau mengalami kecelakaan.

Warga menyebut kondisi jalan yang tergenang air saat hujan membuatnya mirip kolam ikan . Pengendara roda dua dan roda empat terpaksa melambatkan laju kendaraan bahkan mencari jalur alternatif agar tetap aman melintas “Parahnya lagi, selain berlobang di beberapa titik jalan menuju kecamatan muara sahung,pinggir jalan/sisi jalannya jatuh tergerus, “ungkap Dahrulkutni

Kondisi ini sudah berlangsung lama dan dikeluhkan masyarakat setiap tahunnya. Kerusakan jalan dinilai menghambat aktivitas warga, mulai dari distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera membangun dan memperbaiki ruas Jalan Tanjung – Iman Muara Sahung. Perbaikan dinilai mendesak agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terus terganggu.

“Jalan ini urat nadi masyarakat. Kami minta Pemprov segera turun tangan, jangan tunggu ada korban jiwa baru diperbaiki,” ujar Dahrul seorang warga pengguna jalan.

Dengan perbaikan jalan, warga berharap pengendara dapat melintas dengan nyaman dan selamat, serta roda perekonomian di wilayah Muara Sahung dan sekitarnya kembali lancar.

Jusri

22 Apr 2026

KUNCI UTAMA TERKUNCIR? Staf PBNU Mangkir Dipanggil KPK, Sinyal Kuat Ada “Ruang Gelap” Baru di Kasus Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Drama hukum dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 kembali memanas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa seorang staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berinisial SB (Syaiful Bahri) tidak memenuhi panggilan penyidik pada Senin (21/4) lalu, meski kehadirannya dinilai krusial untuk mengungkap tuntas skandal yang telah merugikan negara hingga Rp622 miliar ini.

Kegagalan hadirnya saksi SB ini memicu spekulasi adanya lapisan baru dalam jaringan korupsi yang melibatkan bukan hanya eksekutif, tetapi juga elemen organisasi masyarakat besar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemanggilan SB bukan tanpa alasan. Keterangan sang staf dianggap vital untuk menyempurnakan puzzle bukti yang sudah dikantongi penyidik.

“Keterangan dari saudara SB ini diperlukan untuk memberikan penjelasannya kepada penyidik sehingga membantu memperkuat bukti-bukti yang sudah didapatkan,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (22/4). Ia menambahkan bahwa kesaksian SB berpotensi membuat kasus ini menjadi “terang benderang”, mengindikasikan adanya informasi penting yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan.

Jejak Kasus yang Semakin Dalam

Kasus ini bermula dari penyidikan yang dimulai KPK pada 9 Agustus 2025. Gelombang penangkapan dan penetapan tersangka terus bergulir sepanjang awal 2026:

9 Januari 2026: Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex) resmi ditetapkan sebagai tersangka.
27 Februari 2026: Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI keluar, memastikan kerugian negara mencapai angka fantastis Rp622 miliar.
Maret 2026: Yaqut dan Gus Alex ditahan. Status Yaqut sempat dialihkan ke tahanan rumah atas permohonan keluarga pada 19 Maret, namun kembali dibatalkan dan ia ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK pada 24 Maret setelah dinilai ada upaya pengaburan bukti.
30 Maret 2026: Lingkaran tersangka meluas dengan ditetapkan Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, dan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Aziz Taba.

Meski pemilik biro Maktour, Fuad Hasan Masyhur, belum ditetapkan sebagai tersangka, namanya tetap dalam pengawasan ketat dan sempat dicekal ke luar negeri.

Misteri di Balik Ketidakhadiran SB

Ketidakhadiran SB pada jadwal panggilan 21 April 2026 menjadi sorotan tajam. Sebagai staf di tubuh PBNU, keberadaannya diduga kuat memiliki keterkaitan dengan mekanisme distribusi atau alokasi kuota haji yang menjadi objek sengketa. Apakah SB memegang dokumen kunci? Atau ia mengetahui aliran dana di luar catatan resmi yang melibatkan perantara organisasi?

“Kami akan menempuh langkah hukum sesuai prosedur terhadap saksi yang mangkir tanpa alasan jelas. Yang terpenting, kebenaran harus terungkap demi memulihkan hak rakyat atas kursi haji yang sah,” tegas sumber internal KPK yang enggan disebutkan namanya.

Publik kini menanti: Apakah ketidakhadiran SB ini merupakan bentuk pembangkangan biasa, atau tanda bahwa ada “tembok tebal” yang sedang berusaha dijaga agar tidak runtuh? Dengan kerugian ratusan triliun dan melibatkan nama-nama besar, kasus kuota haji ini telah bertransformasi menjadi ujian terbesar bagi integritas penyelenggara ibadah umat tahun ini.

KPK berjanji akan terus mengejar setiap jejak, termasuk memastikan kehadiran SB dalam waktu dekat, untuk membongkar habis praktik curang yang telah mencederai jutaan calon jemaah haji Indonesia.(*)

22 Apr 2026

THR BERBAU SUAP: KPK Bongkar Modus Masif Kepala Daerah “Menyuap” Forkopimda demi Aman Kursi

JAKARTA, JURNAL TOPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang tata kelola pemerintahan daerah. Lembaga antirasuah ini mengungkap praktik mencengangkan di mana Tunjangan Hari Raya (THR) yang seharusnya menjadi hak pegawai, justru disulap menjadi alat transaksi suap masif dari kepala daerah kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/4), menegaskan bahwa modus operandi ini bukan kasus tunggal, melainkan pola sistemik yang terungkap dari serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang tahun 2026.

“Modus-modus pemberian THR kepada pihak-pichak di luar [anggaran resmi], seperti forkopimda ini, dari pemerintah kabupaten, cukup masif terungkap dari beberapa peristiwa tertangkap tangan yang KPK lakukan,” tegas Budi di hadapan para jurnalis.

Rantai Kasus dari Bengkulu hingga Jawa Timur

Budi merinci bahwa benang merah korupsi ini menghubungkan sejumlah wilayah yang sebelumnya tampak tidak berkaitan. Dimulai dari OTT terhadap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, yang mengakui mengalokasikan ratusan juta rupiah hasil pemerasan proyek untuk dibagikan sebagai THR kepada anggota Forkopimda setempat.

Pola serupa kemudian terulang di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Bupati Gatut Sunu Wibowo, yang baru saja diamankan dalam OTT ke-10 KPK tahun ini, diduga kuat menggunakan uang suap untuk membiayai “kedermawanan” musiman kepada para pimpinan daerah lainnya demi mendapatkan dukungan politik dan keamanan jabatan.

Kini, sorotan tajam mengarah ke Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Kasus Bupati Muhammad Fikri Thobari yang awalnya dikira hanya terkait suap proyek, ternyata memiliki ekor panjang berupa distribusi THR ilegal.

“Ini masih akan terus ber-progres. Kami memeriksa lima saksi pada 21 April 2026, termasuk dua anggota Polri, dua jaksa, dan seorang ASN untuk mengusut aliran uang THR oleh Fikri Thobari kepada Forkopimda Rejang Lebong,” ungkap Budi. Ia menjanjikan update berkala seiring perkembangan penyidikan.

Puncak Gunung Es Korupsi Daerah

KPK menilai fenomena ini adalah “puncak gunung es”. Pemberian THR kepada Forkopimda yang tidak memiliki dasar hukum anggaran yang jelasindikasinya merupakan bentuk pembelian pengaruh (buying influence). Kepala daerah seolah membeli “ketenangan” dan dukungan dari aparat penegak hukum dan militer di daerahnya agar program-program—seringkali yang sarat proyek korupsi—dapat berjalan tanpa hambatan atau pengawasan ketat.

“Uang rakyat yang seharusnya untuk pembangunan atau kesejahteraan pegawai, malah dijadikan pelicin hubungan antar-elita daerah,” kritik pengamat kebijakan publik menanggapi temuan KPK ini.

Dengan tiga OTT besar yang melibatkan kepala daerah dalam waktu berdekatan di tahun 2026, KPK memberikan sinyal keras bahwa tidak ada lagi ruang bagi praktik “bagi-bagi kue” kekuasaan yang dibungkus dengan nama THR. Penelusuran aliran uang akan terus dilakukan hingga ke akar-akarnya, memastikan bahwa setiap rupiah uang haram yang berpindah tangan dapat dipertanggungjawabkan di meja hijau.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah di Indonesia: integritas tidak bisa ditawar, dan tradisi koruptif yang menyamar sebagai budaya “berbagi” akan ditindak tegas tanpa kompromi. (***)

21 Apr 2026

RUTAN MANNA GELAR TES URINE PEGAWAI DAN WBP, BUKTI KOMITMEN ZERO NARKOBA DAN HANDPHONE ILEGAL

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Rutan Kelas IIB Manna melaksanakan tes urine bagi pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai wujud tindak lanjut Ikrar dan Deklarasi Zero Handphone Ilegal dan Narkoba, Selasa (21/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Klinik Pratama Rutan Kelas IIB Manna sejak pukul 14.45 WIB ini diikuti oleh 05 orang pegawai dan 10 orang WBP. Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Manna, Ketua Satops Patnal Rutan Manna, serta Petugas Medis Klinik Pratama Rutan Manna.

Kegiatan diawali dengan arahan dari Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Manna dan Ketua Satops Patnal Rutan Manna yang menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk mewujudkan Rutan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba serta peredaran handphone ilegal. Tes urine ini dilaksanakan sebagai langkah deteksi dini sekaligus bentuk pengawasan internal bagi seluruh pegawai dan WBP.

Petugas Medis Klinik Pratama Rutan Manna melakukan pengambilan sampel urine terhadap pegawai dan WBP yang ditentukan secara acak. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai SOP dengan pengawasan langsung dari Satops Patnal, serta tetap mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak masing-masing.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh sampel urine pegawai dan WBP Rutan Kelas IIB Manna menunjukkan hasil negatif narkoba. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Seluruh peserta juga kooperatif mengikuti rangkaian tes urine hingga selesai.

Kepala Rutan Kelas IIB Manna, Hannibal,S.Sos.,M.Si. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan jajaran Rutan Manna dalam menindaklanjuti Ikrar dan Deklarasi Zero Handphone Ilegal dan Narkoba. “Hasil negatif ini membuktikan komitmen kami menjaga Rutan Manna tetap bersih dari narkoba. Tes urine akan terus dilaksanakan secara berkala dan insidentil sebagai upaya pencegahan dini,” tegasnya.

Kegiatan ditutup dengan evaluasi singkat dan penegasan kembali komitmen bersama untuk menjaga Rutan Kelas IIB Manna tetap Zero Handphone Ilegal dan Narkoba demi mewujudkan pemasyarakatan yang bersih, sehat, dan berintegritas.

Jusri
(Tim Humas Rutama)

21 Apr 2026

Dharma Wanita Persatuan Rutan Kelas IIB Manna Gelar Pertemuan Rutin, Perkuat Sinergi, Kekompakan, dan Peran Organisasi

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Rutan Kelas IIB Manna melaksanakan kegiatan pertemuan rutin yang digelar pada Selasa (21/04/2026) pukul 11.20 WIB bertempat di Aula Kantor Rutan Kelas IIB Manna.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Rutan Kelas IIB Manna yang baru, Ibu Yusmala Dewi, beserta seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Rutan Kelas IIB Manna. Pertemuan rutin ini menjadi bagian dari agenda organisasi dalam rangka memperkuat koordinasi, meningkatkan kekompakan, serta mempererat tali silaturahmi antaranggota.

Acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama sebagai bentuk harapan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota. Selanjutnya, Ketua Dharma Wanita Persatuan Rutan Kelas IIB Manna, Ibu Yusmala Dewi, secara resmi memperkenalkan diri sebagai ketua yang baru.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pertemuan rutin ini memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi, koordinasi, serta penguatan peran organisasi Dharma Wanita Persatuan dalam mendukung tugas dan tanggung jawab suami sebagai petugas pemasyarakatan.

“Dharma Wanita Persatuan bukan hanya wadah silaturahmi, tetapi juga sarana untuk saling mendukung, berbagi informasi, serta meningkatkan kontribusi positif dalam kehidupan organisasi dan keluarga besar pemasyarakatan,” ungkapnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan umum, pembahasan agenda organisasi, evaluasi kegiatan sebelumnya, serta penyampaian rencana program kerja ke depan. Dalam sesi ini, anggota diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, dan pandangan terkait pelaksanaan kegiatan organisasi.

Suasana semakin aktif ketika dilaksanakan sesi tanya jawab interaktif antara anggota dengan Ketua Dharma Wanita Persatuan. Dalam sesi tersebut, berbagai pertanyaan, saran, dan aspirasi disampaikan oleh anggota, yang kemudian dijawab dan ditanggapi secara langsung oleh Ketua DWP. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan komunikasi serta partisipasi aktif seluruh anggota dalam membangun organisasi yang lebih baik.

Selain itu, dalam diskusi juga dibahas beberapa rencana kegiatan ke depan yang diharapkan dapat meningkatkan peran serta Dharma Wanita Persatuan, baik dalam kegiatan sosial, kekeluargaan, maupun kegiatan penunjang lainnya di lingkungan Rutan Kelas IIB Manna.

Kegiatan berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga akhir acara.

Pertemuan kemudian ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan dengan sesi ramah tamah antaranggota sebagai bentuk penguatan hubungan kekeluargaan dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan Rutan Kelas IIB Manna.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Dharma Wanita Persatuan Rutan Kelas IIB Manna semakin solid, aktif, dan mampu memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan serta memperkuat peran perempuan dalam organisasi.

(Jusri)

21 Apr 2026

Dari Ikrar ke Aksi Nyata, Rutan Manna Gelar Razia Tegas Zero Handphone dan Narkoba

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR — Rutan Kelas IIB Manna menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program Zero Handphone dan Narkoba dengan melaksanakan razia kamar hunian warga binaan pemasyarakatan pada Selasa (21/04/2026) pukul 11.20 WIB di Blok Hunian Rutan Kelas IIB Manna.

Kegiatan razia dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Manna, Medi Ihwandi, S.E., bersama Ketua Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Rutan Manna, Hastomo Arbi, S.E., serta melibatkan petugas pengamanan. Razia ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Ikrar dan Deklarasi Zero Handphone dan Narkoba yang sebelumnya telah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen bersama jajaran pemasyarakatan.

Sebelum pelaksanaan, kegiatan diawali dengan apel pengarahan kepada seluruh petugas, dilanjutkan dengan pembagian tugas serta penjelasan teknis guna memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur. Tim kemudian melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kamar hunian warga binaan, termasuk penggeledahan badan dan barang milik warga binaan secara humanis namun tetap tegas.

Dari hasil razia tersebut, tidak ditemukan adanya narkoba maupun handphone di dalam kamar hunian. Namun demikian, petugas menemukan beberapa barang yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian, di antaranya mancis/pemantik api, pinset, dan kartu remi. Seluruh barang temuan tersebut telah diamankan untuk dilakukan pendataan dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan razia berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif, serta diakhiri dengan apel penutup dan evaluasi sebagai bagian dari penguatan pengamanan internal.

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Manna, Medi Ihwandi, S.E., menyampaikan bahwa kegiatan razia ini merupakan bagian dari langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan di dalam rutan.

“Razia ini kami laksanakan secara rutin dan insidentil sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Kami memastikan pelaksanaan dilakukan secara humanis namun tetap tegas sesuai aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Satops Patnal Rutan Manna, Hastomo Arbi, S.E., menegaskan bahwa jajarannya akan terus memperkuat fungsi pengawasan internal guna mencegah terjadinya pelanggaran.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta menindak tegas setiap pelanggaran. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan mewujudkan lingkungan rutan yang bersih dari barang terlarang,” tegasnya.

Kepala Rutan Kelas IIB Manna, Hannibal, S.Sos., M.Si., juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan jajaran dalam menindaklanjuti komitmen yang telah diikrarkan.

“Ini adalah wujud nyata dari komitmen kami. Tidak hanya berhenti pada deklarasi, tetapi langsung kami tindak lanjuti dengan langkah konkret melalui razia. Kami akan terus memperkuat pengawasan dan tidak memberi ruang terhadap pelanggaran,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Manna menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan bebas dari peredaran handphone ilegal serta narkoba.

Sumber : (Tim Humas Rutama)

Kontributor : Jusri

21 Apr 2026

Rutan Kelas IIB Manna Perkuat Komitmen Zero Handphone dan Narkoba melalui Ikrar Bersama Kanwil Ditjenpas Bengkulu

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR — Rutan Kelas IIB Manna mengikuti kegiatan Ikrar dan Deklarasi Zero Handphone dan Narkoba yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu, pada Selasa (21/04/2026) pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, di mana jajaran Kanwil Ditjenpas Bengkulu serta Kepala UPT Pemasyarakatan se-Wilayah Bengkulu hadir secara langsung di Aula Kanwil Ditjenpas Bengkulu, sementara Rutan Kelas IIB Manna mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Aula Rutan Kelas IIB Manna.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar dan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari peredaran handphone ilegal dan narkoba di seluruh satuan kerja pemasyarakatan.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu menegaskan bahwa integritas, kedisiplinan, serta pengawasan yang ketat merupakan kunci utama dalam mencegah masuknya barang terlarang di lingkungan rutan dan lapas. Seluruh jajaran diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta konsisten terhadap komitmen yang telah diikrarkan bersama.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan program Zero Handphone dan Narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Acara ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta kegiatan.

Kepala Rutan Kelas IIB Manna, Hannibal, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen seluruh jajaran, khususnya di Rutan Kelas IIB Manna, untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi masuknya handphone ilegal dan narkoba.

“Deklarasi ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi pengingat dan penguat komitmen kita bersama untuk benar-benar mewujudkan Rutan yang bersih dari handphone ilegal dan narkoba. Seluruh jajaran harus konsisten, disiplin, dan tidak memberi ruang terhadap pelanggaran,” tegasnya.

Beliau juga menambahkan bahwa Rutan Kelas IIB Manna akan terus mendukung penuh kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan kondusif.

(Jusrie)

21 Apr 2026

Bupati Sukabumi Tegaskan ASN Harus Tetap Disiplin Ditengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., memimpin Rapat Dinas Bulan April 2026 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (21/4/2026). Rapat yang dipandu Sekretaris Daerah (Sekda) H. Ade Suryaman ini dihadiri Wakil Bupati, H. Andreas, S.E., kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, hingga para Camat se-Kabupaten Sukabumi.

Dalam forum tersebut, Bupati didampingi Wabup menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah atas kontribusi mereka dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, diserahkan pula sertifikat akreditasi laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan publik.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah instansi, di antaranya Samsat Cibadak, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kesehatan.

Bupati H Asep Japar menegaskan pentingnya menjaga disiplin aparatur sipil negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia secara khusus menyoroti pelaksanaan kerja dari rumah (WFH) agar tidak disalahgunakan.

“WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat, apalagi sampai di luar kota,” tegasnya.

Selain disiplin, Bupati juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk digali. Ia mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah melalui langkah konkret di lapangan.

Bupati menambahkan, pemkab. Sukabumi tengah mencanangkan program operasi gabungan pajak kendaraan sekaligus layanan pembayaran pajak di wilayah masing-masing.

“Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita perlu jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan sadar membayar pajak,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama.

“Kerja sama yang solid antarinstansi menjadi kunci. Kita harus saling membantu dan memperkuat satu sama lain,” katanya.

Wabup juga mengingatkan para camat untuk mengawal proyek strategis nasional di wilayahnya agar berjalan optimal dan terintegrasi. Program-program tersebut, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Merah Putih, dinilai sebagai bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, sektor UMKM juga didorong untuk mengambil peran dalam mendukung program pemerintah, termasuk masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan program MBG di Kabupaten Sukabumi.

Di bidang pelayanan dasar, perhatian juga difokuskan pada penanganan stunting. Kepala perangkat daerah hingga camat diminta mendukung target pemerintah provinsi dalam menekan angka stunting hingga di bawah 5 persen melalui peningkatan kualitas lingkungan dan layanan kesehatan.

(Rama)

21 Apr 2026

GELEDAH DISNAKER: Kejari Cimahi Bongkar Kotak Pandora Dugaan Korupsi Pelatihan Tenaga Kerja 2022–2024

CIMAHI, JURNAL TIPIKOR – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cimahi melakukan gebrakan besar dengan menggeledah kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi pada Selasa (21/4/2026).

Langkah represif ini diambil guna mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pada program pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mencakup tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Pantauan di lokasi menunjukkan tim penyidik Pidsus Kejari Cimahi tiba di kompleks Pemerintah Kota Cimahi dan langsung menyisir sejumlah ruangan di kantor Disnaker guna mencari dokumen dan alat bukti krusial.

Mencari Titik Terang Praktik “Hadiah dan Janji”

Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi, Fajrian Yustiardi, menegaskan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian vital dari proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti agar konstruksi perkara menjadi terang benderang.

“Rangkaian tindakan ini adalah upaya mencari dan mengumpulkan alat bukti agar dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Tenaga Kerja tahun anggaran 2022-2024 menjadi terang. Ada indikasi kuat mengenai penerimaan hadiah dan janji oleh oknum dinas terkait program pelatihan tersebut,” tegas Fajrian saat dikonfirmasi di sela-sela kegiatan.

Penyidikan Maraton Tiga Tahun Anggaran

Kasus ini menarik perhatian publik karena mencakup rentang waktu pelaksanaan program selama tiga tahun berturut-turut.

Fokus penyidikan saat ini adalah mendalami dugaan penyimpangan pada program pelatihan yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas SDM di Kota Cimahi, namun diduga menjadi ajang rasuah.

Fajrian menambahkan, penggeledahan tidak akan berhenti di satu titik. Jika ditemukan keterkaitan dengan pihak lain atau kebutuhan dokumen tambahan, penyidik akan melakukan pengembangan ke lokasi-lokasi baru

Landasan Hukum Terbaru

Dalam menjalankan aksinya, tim penyidik mengacu pada regulasi terbaru, yakni Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang perubahan hukum acara pidana.

Aturan ini memperkuat kewenangan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, baik dokumen fisik maupun digital, guna menjamin akuntabilitas penyidikan.

“Ujungnya, seluruh perbuatan para pelaku yang terlibat dalam dugaan korupsi ini akan kami minta pertanggungjawabannya secara hukum,” pungkas Fajrian.

Hingga berita ini diturunkan, proses penggeledahan masih berlangsung. Pihak Kejaksaan belum merinci jumlah dokumen atau barang bukti yang disita, namun berjanji akan segera memberikan informasi lanjutan kepada publik setelah proses inventarisir selesai.(Her)

21 Apr 2026

Gandeng KPK, Badan Gizi Nasional Siapkan ‘Barikade’ Anti-Rasywah Kawal Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah progresif untuk memastikan transparansi program prioritas nasional. Menanggapi temuan identifikasi potensi korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala BGN Dadan Hindayana secara resmi mengusulkan penyusunan rencana aksi bersama guna menutup celah penyelewengan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil menyusul rilis Lampiran Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK yang memetakan sejumlah titik rawan dalam tata kelola program tersebut.

“Kami akan usulkan penyusunan rencana aksi bersama antara BGN dengan KPK, serta melakukan pemantauan bersama untuk setiap tahapan progresnya,” tegas Dadan Hindayana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Komitmen Perbaikan Tata Kelola

Dadan menekankan bahwa BGN memandang serius delapan poin kerawanan yang diidentifikasi KPK—mulai dari regulasi, rantai birokrasi, hingga potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ini adalah masukan yang sangat penting. Kami akan mendalami setiap poin tersebut bersama KPK untuk memperkuat sistem yang ada di BGN. Fokus kami adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berubah menjadi nutrisi bagi anak-anak bangsa, bukan hilang di tengah jalan,” tambahnya.

Menjawab 8 Tantangan Integritas

Berdasarkan laporan KPK, terdapat beberapa area krusial yang akan menjadi fokus pembenahan dalam rencana aksi BGN-KPK mendatang, di antaranya:

Standardisasi Regulasi: Memperjelas tata kelola lintas lembaga.
Efisiensi Birokrasi: Memangkas peluang praktik rente dan biaya operasional yang tidak perlu.
Desentralisasi Pengawasan: Melibatkan pemerintah daerah lebih aktif.
Transparansi Mitra: Menyiapkan SOP ketat dalam penentuan mitra dapur (SPPG) guna menghindari konflik kepentingan.
Keamanan Pangan: Optimalisasi peran Dinas Kesehatan dan BPOM.

Langkah Strategis Ke Depan

Selain rencana aksi dengan KPK, BGN sebelumnya telah menekankan pentingnya peran akuntan di setiap SPPG sebagai garda terdepan pelaporan keuangan.

Dengan adanya kolaborasi langsung dengan lembaga antirasuah, BGN optimis program MBG dapat berjalan dengan akuntabilitas tinggi serta mencapai indikator keberhasilan yang terukur.

“Kami ingin menutup ruang gelap bagi para pemburu rente. Kerja sama dengan KPK adalah bentuk komitmen tanpa kompromi kami terhadap integritas,” tutup Dadan.

(Red)