Arsip Kategori: Lintas Daerah

Purbalingga, JURNAL TIP Kegiatan Car Free Day (CFD) yang secara rutin diselenggarakan setiap dua minggu sekali di Kabupaten Purbalingga kini semakin menunjukkan geliat positif.

Dipusatkan di Alun-Alun Purbalingga, agenda mingguan ini tidak hanya menarik animo masyarakat lokal, tetapi juga menjadi magnet bagi warga dari kabupaten tetangga, termasuk Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Banyumas.

CFD di Alun-Alun Purbalingga telah terbukti memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat.

Baca juga DIDUGA OKNUM ASN JADI MAKELAR PROYEK PT. BSP, CIPTAKAN PRAKTEK MONOPOLI”

Selain berfungsi sebagai sarana hiburan yang menyegarkan, kegiatan ini juga menyediakan ruang yang nyaman dan aman bagi warga untuk berolahraga.

Manfaat Ekonomi dan Layanan Publik

Aspek ekonomi juga menjadi salah satu nilai tambah yang signifikan. Kehadiran CFD telah memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar arena, menciptakan perputaran ekonomi mikro yang bermanfaat.

Beragam stan meramaikan Alun-Alun setiap kali CFD diselenggarakan, menawarkan berbagai kebutuhan dan layanan, di antaranya:

• Stan Kuliner: Menyajikan aneka ragam makanan dan minuman.
• Stan Pelayanan/Pengecekan Kesehatan: Memberikan kemudahan akses pemeriksaan kesehatan dasar.
• Stan Olahraga: Menyediakan fasilitas atau produk terkait aktivitas fisik.
• Stan Layanan Publik Lainnya: Menyediakan informasi dan layanan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Jadwal dan Harapan ke Depan

Terkait pelaksanaan teknisnya, salah satu tokoh Purbalingga, Bapak Gunanto Eko Saputro, saat dihubungi melalui pesan singkat, mengonfirmasi bahwa CFD di Alun-Alun Purbalingga diadakan setiap dua minggu.

Bac juga “DARURAT AIR TANAH KOTA BANDUNG! GUBERNUR DEDI MULYADI PERINTAHKAN AUDIT TOTAL SUMBER AIR; PERUSAHAAN ‘SAINGAN AQUA’ TERANCAM DISIDAK!”

Penutupan akses jalan di sekitar lokasi dilakukan mulai pukul 05.30 hingga pukul 09.00 WIB.

“Diharapkan CFD bisa menjadi agenda rutin dan juga bisa diselenggarakan di setiap Kabupaten, mengingat begitu besarnya dampak positif untuk masyarakat,” ujar Bapak Gunanto Eko Saputro, menyampaikan harapannya agar inisiatif positif ini dapat direplikasi di daerah lain.

Kegiatan CFD di Purbalingga diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menyediakan ruang publik yang sehat, rekreatif, sekaligus ekonomis bagi warganya.

[JT Kabupaten Pemalang]

Kaur, Bengkulu – jurnaltipikor.com/ // Seorang pria paruh baya pemilik tanah pekarangan atas nama Darmadi yang berdomisili di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang diketahui telah memegang bukti atas penguasaan hak milik sejak kurang lebih 20 tahun, akan membawa dugaan penyerobotan lahan perumahan miliknya ke ranah hukum. Sabtu, (1/10/2025).
‎
‎Penguasaan hak milik atas tanah tersebut tersebut dibuktikan dengan adanya tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terus dibayar oleh Darmadi ke pihak pemerintahan desa setiap tahunnya yang ditagih kepadanya.
‎
‎Sementara pada saat ini, di atas lahan miliknya tersebut, kini telah diratakan dengan tanah timbunan serta telah terkumpul beberapa alat material bangunan seperti batako dan besi yang diduga milik pembeli lahan tersebut. Dan kejadian ini tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik sahnya yakni Darmadi.

Baca juga Tony Kuswoyo Dipastikan Jadi Ketua KPU Kabupaten Kaur Definitif

‎
‎Diketahui sebelumnya, orang yang diduga menjual lahan perumahan milik Darmadi tersebut atas nama Asmawi yang tidak lain adalah adik kandung dari mertuanya sendiri.
‎
‎Dengan adanya kejadian tersebut, Darmadi selaku pemilik lahan tersebut menyatakan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke pihak pemerintahan desa beberapa waktu lalu, namun pihak pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa Muara Sahung sampai saat ini belum dapat menyelesaikan kasus yang menimpa Darmadi tersebut.
‎
‎Gunawan selaku Kepala Desa Muara Sahung, Ketika dikonfirmasi langsung oleh wartawan media online jurnaltipikor.com/ terkait hal ini di kediamannya menyampaikan akan menyelesaikan kasus ini secepatnya.
‎
‎"Aku lah ragu nian sak dulu, pasti kasus ini kah belanjut, anye ame lah luk ini kah ku jenguk ke rumahnye Darmadi petang ini, mpuk Asmawi kah ku datangi pule malam kele, mangke ijean ini selesai, anye tulung kudai umungkan dengan Darmaditu jangan kudai dibawe ke ranah hukum, kite selesaikah secare pemerintahan desa kudai", Sampai Gunawan dengan gaya bahasa daerah.

Baca juga Kepala Desa Parungkuda Hadiri Acara Pemberian Santunan Anak-Anak Yatim Piatu yang Digelar DPD IWO I Kabupaten Sukabumi

‎
‎Artinya, “Saya memang sudah ragu dari dulu, pasti kasus ini akan berlanjut, namun kalau sudah begini Darmadi akan saya datangi ke rumahnya sore ini, Asmawi pun juga akan saya datangi, supaya selesai permasalahan ini, tapi tolong sampaikan sama Darmadi, jangan dulu permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, kita selesaikan dulu secara pemerintahan desa dulu” Sampai Gunawan kepada awak media.
‎
‎Lebih tidak masuk akal lagi, diketahui pada saat ini, lahan perumahan tersebut sudah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama pembeli lahan Darmadi yang dijual oleh Asmawi, seusai transaksi jual beli yang dikeluarkan langsung oleh Gunawan selaku Kepala Desa pada saat ini.
‎
‎Menurut keterangan Darmadi, andaikan tidak menemukan jalan keluar dari pihak pemerintahan desa nantinya, kasus ini pasti akan saya bawa ke ranah hukum.
‎
‎”Kalau hal ini nantinya tidak menemukan jalan keluar dari pihak pemerintahan desa, maka kasus ini pasti akan saya bawa ke ranah hukum”, Pungkas Darmadi.
‎(JS)
‎

Lebong, Bengkulu – jurnaltipikor.com/ // Ironis, proyek pembangunan jalan provinsi di wilayah Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, yang baru saja dibangun oleh PT Pebana Adi Sarana pada tahun anggaran 2025, kini mengalami kerusakan.

Jalan yang baru seumur jagung itu tampak retak dan hancur, diduga akibat dilintasi alat berat jenis Dozan 320 tanpa menggunakan alas atau landasan, Jumat malam (31/10/25).

Jalan tersebut merupakan akses utama menuju Desa Tambang Sawah, Pinang Belapis. Kerusakan jalan langsung dipantau oleh Kepala Desa bersama tokoh masyarakat pada Sabtu (1/11/25).

Baca juga Tony Kuswoyo Dipastikan Jadi Ketua KPU Kabupaten Kaur Definitif

Berdasarkan informasi di lapangan, kerusakan ini diduga disebabkan oleh aktivitas pihak PT SMT yang menjalankan alat berat Dozan 320 di atas badan jalan tanpa pelindung dasar. Akibatnya, permukaan jalan mengalami retakan dan lubang di beberapa titik.

Salah satu tokoh masyarakat, Arfan, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi jalan desa kami ini. Selama ini kami berharap pemerintah provinsi dapat membangun jalan tersebut, dan alhamdulillah harapan itu akhirnya terwujud. Namun dengan adanya tindakan para kontraktor ini, kami sangat menyesalkan perbuatan mereka. Kami anggap mereka bersikap semena-mena dan tidak menghargai hasil pembangunan,” ujarnya. (JS)

Kaur, Bengkulu – jurnaltipikor.com/ // Tony Kuswoyo dipastikan akan menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur secara definitif. Kepastian ini diperoleh setelah digelarnya rapat pleno antar komisioner KPU Kabupaten Kaur pada Kamis, 29 Oktober 2025.

Keputusan tersebut diambil demi menjaga kelangsungan organisasi KPU Kabupaten Kaur yang saat ini mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan pemilu berikutnya.

Sekretaris KPU Kabupaten Kaur, Rusdan Tapsiri, menjelaskan bahwa hasil kesepakatan rapat pleno itu akan segera disampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, KPU RI akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tony Kuswoyo sebagai Ketua KPU Kabupaten Kaur.

“Meskipun SK dari KPU RI belum kami terima, sudah bisa dipastikan bahwa Tony Kuswoyo akan menggantikan Mukhlis Ariyanto yang sebelumnya dinonaktifkan oleh DKPP RI karena pelanggaran kode etik,” ujar Rusdan.

Baca juga Kepala Desa Parungkuda Hadiri Acara Pemberian Santunan Anak-Anak Yatim Piatu yang Digelar DPD IWO I Kabupaten Sukabumi

Sebelum keputusan pleno tersebut ditetapkan, jabatan Ketua KPU Kabupaten Kaur sempat dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt), yaitu Jailani. Namun, dalam waktu dekat, Tony Kuswoyo akan resmi memimpin KPU Kabupaten Kaur dan menyelesaikan masa jabatan hingga tahun 2028.
(JS)

‎Kaur, Bengkulu – jurnaltipikor.com/ // Disaksikan langsung oleh beberapa oknum wartawan dan masyarakat, WK I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur yang diketahui berasal dari Fraksi Partai Gerindra memberikan bantuan langsung material berupa 10 sak semen kepada masyarakat Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur. Kamis, (30/10/2025).
‎
‎Bantuan material tersebut diberikan Dian guna membantu masyarakat di dua desa, yakni Desa Bukit Makmur dan Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara Sahung, yang mana mereka akan melaksanakan goro membangun jalan rabat beton dibagian titik yang dianggap rawan dan diketahui jalan tersebut adalah milik Pemda Kaur.
‎
‎Selaku salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kaur, Herdian Sapta Nugraha, S.H Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kaur memberikan bantuan tersebut yakni bukti rasa kepeduliannya terhadap masyarakat di Kecamatan Muara Sahung khususnya, mengingat kondisi akses jalan apabila hujan deras, jalan tersebut susah untuk dilewati kendaraan, sementara daerah tersebut terkenal salah satu penghasil pertanian yakni kopi dan sawit.

Baca juga Usut Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK dan BPK Lakukan Sampling Mesin EDC di Pulau Jawa

‎Disisi lain, salah seorang masyarakat desa Cinta Makmur yang enggan disebut namanya, ketika dikonfirmasi langsung oleh wartawan media online jurnaltipikor.com/ terkait kegiatan goro ini mengatakan kekecewaannya terhadap pihak pemerintahan desa Cinta Makmur.
‎
‎”Kegiatan ini untuk sumber dananya yakni dari sumbangan masyarakat yang ada di dua desa, Bukit Makmur dan Cinta Makmur, namun sayangnya Kepala desa kami sendiri sampai saat ini belum ada memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun terhadap kegiatan ini”, Ujar warga tersebut.
‎
‎Di tempat yang sama, M. Zahri Aziz, S.E selaku Kepala Desa Bukit Makmur yang sekaligus mewakili seluruh masyarakat desa Bukit Makmur, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua lapisan masyarakat, dan Herdian Sapta Nugraha, S.H Wakil Ketua I DPRD Kaur atas bantuan material kepada masyarakat kami.
‎
‎”Terima kasih banyak saya tujukan kepada semua lapisan masyarakat desa Bukit Makmur serta Cinta Makmur, dan juga Bapak Herdian Sapta Nugraha, S.H selaku Wakil Ketua I DPRD Kaur atas bantuan material semen kepada kami dalam kegiatan gotong royong pembangunan jalan rabat beton ini”, Ucap Aziz.

(JS)

Kaur, Bengkulu – jurnaltipikor.com/ // Pemerintah Kabupaten Kaur kembali melakukan rotasi dan promosi jabatan di lingkungan birokrasi daerah. Sebanyak 21 pejabat struktural dilantik langsung oleh Bupati Kaur, Gusril Pausi, S. Sos, M. AP, dalam sebuah acara yang digelar di Aula Setda Kaur pada Senin, 27 Oktober 2025.

Pelantikan ini mencakup 14 pejabat eselon II, 4 pejabat eselon III, dan 3 pejabat eselon IV. Pejabat eselon II yang dilantik menempati posisi strategis, termasuk Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati, sementara rotasi eselon III dan IV bertujuan memperkuat struktur organisasi di tingkat bidang dan seksi.

Dalam sambutannya, Bupati Gusril Pausi menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang wajar dan merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah daerah serta bagian dari evaluasi kinerja.

“Saya berharap pejabat yang dilantik hari ini agar dapat bekerja dengan cepat, tanggap, serta berorientasi pada pelayanan publik,” tutur Bupati.

Baca juga Satuan Samapta Polres Sukabumi Polda Jabar Cepat Tanggap Membantu Pengguna Jalan yang Terjebak Banjir di Cikakak

Bupati juga menekankan pentingnya loyalitas, integritas, serta komitmen terhadap visi pembangunan daerah bagi pejabat yang baru dilantik.

Beliau berharap mereka dapat segera beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan tantangan tugas di bidang masing-masing.

“Saya berharap pejabat yang baru dilantik, mulai hari ini hingga ke depan dapat segera bekerja dan beradaptasi serta menyesuaikan diri masing-masing terhadap lingkungan tempat kalian bekerja,” tegasnya.

Baca juga “BANDUNG TERJEBAK DI LINGKARAN SETAN BANJIR: SOLUSI TAK HANYA POMPA, TAPI KOMITMEN TOTAL!”

Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Dr. Ir. Hiftario Syaputra, ST, menambahkan bahwa pelantikan kali ini telah memperhatikan hasil evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi.

“Rotasi ini telah melalui proses seleksi yang panjang serta pertimbangan yang matang. Kita ingin memastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensi dan pengalaman masing-masing,” tambah Hiftario.

Daftar Pejabat yang Dilantik (Eselon II B):

1. Lisarmawan, MAP (Kadis Penbud)
2. Junaidi, ST, MM (Kadis LH)
3. Erliza Feryanti, S.IP, M.Si (Kadis PMD)
4. Sastriana, S.STP, M,Si (Kepala BKPSDM)
5. Robi Antomi, S.Pi, M.Ling (Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Pemerintahan Setda Kaur)
6. M. Adhar Cilas S,Pd, M.Si (Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDA Setda Kaur)
7. Ifrianto, SE (Kepala Dinas Perikanan)
8. Sipta Miarip, SE (Kepala Dinas Kesehatan)
9.  Usadi Dinata, S.Pd (Kepala Kesbangpol)
10. Apen Ardiansyah, SP (Kepala Damkar)
11. Sasmadi, M.Si (Kadis Dishub)
12. Ujang Syafiri, S.IP (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)
13. Dodi Haryono, S.Pd (Kadis Pertanian)
14. Three Marnope, S.Pd, M.TPd (Sekretaris DPRD Kaur)

Rangkaian acara pelantikan berlangsung lancar dan khidmat, diakhiri dengan pembacaan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara.

Dengan rampungnya pelantikan ini, masyarakat Kabupaten Kaur menaruh harapan besar agar roda pemerintahan dapat bekerja semakin efektif, solid, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
(JS)

Kaur, Bengkulu – JURNAL TIPIKOR // Hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Pemerintah Desa (Pemdes) di sejumlah wilayah kini mulai menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apa yang semestinya menjadi fungsi pengawasan, perlahan berubah menjadi hubungan yang “terlalu akrab”, hingga menimbulkan kesan bahwa audit dana desa hanya menjadi formalitas belaka.

Dalam praktiknya, setiap tahun Inspektorat melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, hasil audit yang seharusnya menjadi alat kontrol transparansi dan akuntabilitas, kini sering kali tidak lebih dari tumpukan laporan tanpa makna, berhenti di meja tanpa tindak lanjut.

Banyak pihak menilai, hubungan yang terlalu “mesra” antara auditor dan perangkat desa menjadikan fungsi pemeriksaan kehilangan taring. “Kalau sudah akrab, kritik berubah jadi basa-basi. Kesalahan jadi seolah kekeliruan administratif kecil, bukan pelanggaran serius,” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.

Baca juga Beberapa Mantan Pejabat Distan Beserta Kontraktor Di Kabupaten Kaur Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Korupsi Puskeswan.

Kondisi ini memperparah persepsi publik bahwa pengawasan internal pemerintah daerah tidak lagi independen. Inspektorat yang seharusnya menjadi penjaga integritas keuangan desa, justru terjebak dalam praktik saling menguntungkan dan saling menjaga rahasia. Akibatnya, penyimpangan kecil di tingkat desa sering luput dari teguran, sementara penyalahgunaan anggaran yang lebih besar jarang sampai ke aparat penegak hukum.

Padahal, audit bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari sistem akuntabilitas publik. Ketika hasil audit hanya menjadi hiasan di atas kertas tanpa tindak lanjut, maka semangat transparansi yang diusung Dana Desa sejak awal menjadi sia-sia.

Beberapa pengamat kebijakan publik menegaskan bahwa untuk mengembalikan kepercayaan publik, perlu ada pemisahan tegas antara fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan.

“Selama Inspektorat masih berperan ganda, sulit berharap audit berjalan objektif. Karena di satu sisi mereka membina, di sisi lain mereka memeriksa,” ujar seorang pemerhati kebijakan desa, M Suryadi, S. Sos.

Baca juga KPK Beri Isyarat Sosok Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Kini, masyarakat desa mulai sadar bahwa akuntabilitas bukan sekadar laporan rapi atau tanda tangan pejabat, tetapi keberanian membuka data, menindak kesalahan, dan memperbaiki sistem.

Jika hubungan Inspektorat dan Pemdes terus berlangsung “terlalu harmonis”, maka audit hanya akan menjadi hiasan di atas kertas, sementara uang rakyat terus menguap tanpa jejak.

Red. (JS)

Bhatin Solapan, Jurnal Tipikor – Pemerintah Desa Pematang Obo, Kecamatan Bhatin Solapan, telah sukses menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) pada hari Sabtu, 18 Oktober 2025.

Acara ini menandai tahapan krusial dalam proses penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2026.

Musrenbang Desa Pematang Obo yang berlangsung di Aula Kantor Desa Pematang Obo bertujuan utama untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026, serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.

Baca juga Wakil Walikota Erwin Tinjau Gorong-Gorong di Babakan Ciparay, Tegaskan Bangunan di Atas Saluran Harus Dibongkar

Acara dibuka secara resmi oleh Kasi PMD Kecamatan Bhatin Solapan, Bapak Ramona Weka Denata, S.STP., yang mewakili Camat Bhatin Solapan, Bapak M. Rusydy. Pembacaan doa disampaikan oleh Ustadz Abdul Manaf, dan sambutan awal disampaikan oleh Ketua BPD, Bapak Saferi Barus.

Pj. Kepala Desa Pematang Obo, Bapak Harzulkifli S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang Desa ini merupakan momen penting dalam proses pembangunan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Musrenbangdes adalah wadah partisipatif untuk menentukan arah pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Baca juga Pemkot Bandung dan Unpas Kolaborasi Dorong Transformasi Kebijakan dan Inovasi Pengelolaan Sampah Menuju Bandung Berkelanjutan

Senada dengan hal tersebut, Kasi PMD Kecamatan Bhatin Solapan, Bapak Romona Weka Denata, S.STP., menyampaikan bahwa kegiatan Musrenbang Desa merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

“Tujuannya adalah dalam rangka penetapan skala prioritas RKP Desa Tahun 2026 di pemerintah Desa,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh beragam unsur, termasuk Pj. Kepala Desa Pematang Obo, Sekdes, Ketua BPD beserta anggota, Korcam Pendamping Desa, perwakilan UPT, Kepala Dusun, RT/RW se-Desa Pematang Obo, Kepala Sekolah SD dan SMP se-Desa Pematang Obo, Perangkat Desa, Ketua BUMDES, Kader Posyandu, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan seluruh masyarakat undangan lainnya.

Pelaksanaan Musrenbang ini menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Pematang Obo dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran, memastikan bahwa program yang akan dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.

(Irwansyah)

Bhatin Solapan, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bhatin Solapan, pada hari Jumat, 17 Oktober 2025, sukses menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Acara krusial ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2027.

Musrenbang Desa Tambusai Batang Dui yang bertempat di Aula Kantor Desa Batang Dui bertujuan utama untuk membahas, menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026, serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.

Baca juga DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Anak Yatim Piatu di Wanajaya Cisolok

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Arsya Fadillah, Pj. Kepala Desa Tambusai Batang Dui, Desy Susanty, S.H., Sekretaris Desa, Ketua dan anggota BPD, pendamping desa, UPT, Kepala Dusun, RT/RW, Kepala Sekolah SD dan SMP se-Desa Tambusai Batang Dui, Perangkat Desa, Ketua BUMDES, kader posyandu, tokoh pemuda, tokoh agama, serta seluruh masyarakat undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Pj. Kepala Desa Desy Susanty, S.H., menyampaikan bahwa Musrenbangdes ini merupakan momen penting dalam proses pembangunan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Diharapkan seluruh usulan prioritas dapat menjadi dasar dalam penyusunan RKPDes dan selanjutnya diusulkan ke tingkat kecamatan maupun Bengkalis. Semua usulan yang disampaikan oleh setiap masyarakat melalui RT/RW dan dusun di Musrenbangdes hari ini akan ditampung,” jelasnya.

Baca juga KPK Periksa Lima Saksi Meringankan Atas Permintaan Tersangka Wawan Kristiawan dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Arsya Fadillah, menegaskan komitmennya untuk membangun Desa Tambusai Batang Dui. “Kepada masyarakat sampaikanlah usulan dan aspirasi, terkait 10 prioritas insyaallah kita akan upayakan,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy MR, S.STP, M.Si., menyampaikan bahwa Musrenbang Desa adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

“Tujuannya adalah dalam rangka penetapan skala prioritas RKP Desa Tahun 2026 di pemerintah Desa Tambusai Batang Dui,” tutur Camat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh Kepala Desa Tambusai Batang Dui, Desy Susanty, S.H., Ketua BPD, dan Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy MR, S.STP, M.Si.

Pelaksanaan Musrenbang ini menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Tambusai Batang Dui dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.

(Irwansyah)

BHATIN SOLAPAN, Jurnal Tipikor – Pemerintah Desa Balai Makam menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) pada hari Kamis, 16 Oktober 2025.

Acara krusial ini menandai komitmen bersama seluruh elemen desa dalam merencanakan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran, sekaligus menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2027.

Musrenbang Desa Balai Makam yang dilaksanakan di Balai Kantor Desa ini bertujuan utama untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026 serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.

Baca juga Disperdagin Kabupaten Bandung Percepat Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lewat Sosialisasi Model Bisnis Perdagangan

Acara dibuka secara resmi oleh Camat Bhatin Solapan, Bapak M. Rusydy, yang diwakili oleh Kasi PMD, Bapak Ramona Weka Denata, S.STP. Setelah pembacaan doa oleh Ustadz Amran, sambutan awal disampaikan oleh Ketua BPD, Bapak Arsaja Mulyadi.

Turut hadir dalam Musrenbang ini Korcam, Babinsa, serta berbagai unsur masyarakat desa seperti BPD, LPMD, UPT Puskesmas, Korcam, UPT Kementerian Sosial, RW, RT, tokoh masyarakat, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), tokoh agama, kader desa, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda, menunjukkan keterlibatan yang luas dalam proses perencanaan.

Dalam paparannya, Kepala Desa Balai Makam yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Bapak Baharuddin, menyampaikan kemajuan 10 titik pengerjaan infrastruktur yang telah berjalan.

Baca juga “LECEHKAN LIRBOYO DAN KIAI, PW IPNU JATENG: ULAMA BUKAN BAHAN OLOK-OLOK, TRANS7 HARUS INTROSPEKSI!”

Setelah itu, beliau memberikan kesempatan kepada perwakilan UPT untuk menyampaikan usulan-usulan program mereka demi sinergi pembangunan.

Diskusi dalam Musrenbang fokus pada pembahasan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2027, khususnya meliputi pembangunan infrastruktur desa dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Hasil musyawarah ini berhasil menetapkan 10 prioritas kegiatan perencanaan pembangunan.
Para peserta, termasuk perwakilan UPT,

secara aktif memberikan masukan dan usulan-usulan konstruktif terkait prioritas pembangunan yang diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup warga Desa Balai Makam.

Acara ditutup oleh Kasi PMD Kecamatan, Bapak Ramona Weka Denata S.STP, dan perwakilan tokoh masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang ini secara tegas menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Balai Makam dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.

(Irwansyah)