Arsip Kategori: Lintas Daerah

Bhatin Solapan, Riau – Jurnal Tipikor – Pemerintah Desa Air Kulim, Kecamatan Bhatin Solapan, pada hari Rabu, 15 Oktober 2025, telah sukses menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Acara ini merupakan tahapan krusial dalam proses penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2027.

Musrenbang Desa Air Kulim yang berlangsung di Balai Kantor Desa Air Kulim bertujuan utama untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026 serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.

Baca juga Disperdagin Kabupaten Bandung Percepat Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lewat Sosialisasi Model Bisnis Perdagangan

Acara dibuka secara resmi oleh Camat Bhatin Solapan, Bapak M. Rusydy, yang diwakili oleh Kasi PMD, Bapak Ramona Weka Denata, S.STP. Pembacaan doa disampaikan oleh Ustadz H. Herman, dan sambutan awal disampaikan oleh Ketua BPD, Bapak Suparno.

Musrenbang dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk perwakilan Camat Bhatin Solapan, Bapak Ramona Weka Denata, S.STP, Pj. Kepala Desa Air Kulim, Ibu Suryati SOS M.S.I, serta perwakilan dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti UPT Perikanan, UPT Pertanian, UPT Puskesmas, Dinas Pendidikan, UPT Dukcapil, UPT Perhubungan, dan UPT Bapenda.

Baca juga KPK Panggil Eks Kepala Dinas PU Papua sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap Dana Penunjang Operasional

Turut hadir pula Korcam serta unsur masyarakat desa seperti BPD, LPMD, tokoh masyarakat, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), tokoh agama, kader desa, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.

Baca juga “LECEHKAN LIRBOYO DAN KIAI, PW IPNU JATENG: ULAMA BUKAN BAHAN OLOK-OLOK, TRANS7 HARUS INTROSPEKSI!”

Dalam paparannya, Pj. Kepala Desa Air Kulim, Ibu Suryati SOS M.S.I, memaparkan kemajuan 13 titik pengerjaan infrastruktur yang telah berjalan. Beliau kemudian memberikan kesempatan kepada perwakilan UPT untuk menyampaikan usulan-usulan program mereka demi sinergi pembangunan.

Diskusi dalam Musrenbang fokus pada pembahasan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2027, khususnya meliputi pembangunan infrastruktur desa dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Telah ditetapkan 10 prioritas kegiatan perencanaan pembangunan.

Para peserta, termasuk perwakilan UPT, secara aktif memberikan masukan dan usulan-usulan konstruktif terkait prioritas pembangunan yang diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup warga Desa Air Kulim.

Baca juga KPK Sita 18 Aset Tanah Tersangka Jamal Shodiqin di Karanganyar, Total Aset yang Disita Kini 44 Bidang

Acara ditutup oleh Kasi PMD Kecamatan, Bapak Ramona Weka Denata S.STP, dan tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Desa Air Kulim, Bapak Salim.

Pelaksanaan Musrenbang ini menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Air Kulim dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.

(Irwansyah)

SIAK, JURNAL TIPIKOR – Kondisi Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kabupaten Siak dinilai jauh dari standar pelabuhan internasional, dengan fasilitas yang terbengkalai dan pengelolaan yang dicap tidak profesional.

Sorotan tajam ini muncul seiring dugaan kuat bahwa potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak dari sektor strategis ini tidak tergarap maksimal, bahkan hasilnya diduga kuat "dikuras" untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Penilaian kritis ini disampaikan oleh Direktur Pengawas Teritorial (Dirwastwe) BPKP Provinsi Riau, Farizal SE, kepada Jurnal Tipikor pada Jumat (10/10).

Farizal mengatakan, KITB sejatinya diyakini mampu menjadi sumber pundi-pundi PAD yang signifikan bagi daerah. Namun, ada dugaan serius bahwa hasil dari aktivitas pelabuhan selama ini tidak masuk secara maksimal ke kas daerah, melainkan dinikmati oleh kelompok atau kepentingan tertentu.

“Mestinya Pelabuhan KITB bisa menjadi motor ekonomi daerah, tapi faktanya tidak mencerminkan wajah pelabuhan internasional. Hasilnya diduga dikuras untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” ujar sumber yang mengetahui pengelolaan pelabuhan tersebut.

Kualitas pengelolaan KITB saat ini dipertanyakan. Bahkan, untuk perawatan fasilitas pelabuhan saja, diduga pengelola tidak mampu menyisihkan anggaran yang memadai, meskipun dana dari aktivitas di Pelabuhan KITB disebut-sebut cukup besar. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel.

Baca juga BPKP Soroti Tolak Ukur Keberhasilan Kepala Daerah, Sebut IKKD Kemendagri Jadi Instrumen Kunci

Tuntutan Publik: Serahkan KITB ke Pengelola Profesional

Ke depan, masyarakat berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bersikap tegas terhadap pengelolaan pelabuhan tersebut. Publik mendesak agar pengelolaan diserahkan kepada pihak yang profesional dan memiliki integritas, sehingga PAD dari sektor pelabuhan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya untuk pembangunan daerah.

“Kalau dikelola dengan baik dan transparan, Pelabuhan Tanjung Buton bisa menjadi sumber pemasukan besar bagi pembangunan di Siak. Jangan sampai aset strategis ini terus dibiarkan dikelola tanpa manfaat nyata,” tegasnya.

Sorotan terhadap kinerja pengelola pelabuhan kian menguat. Publik menilai, evaluasi menyeluruh harus dilakukan terhadap pihak yang selama ini dipercaya mengelola KITB agar potensi besar yang ada tidak terus terbuang percuma, melainkan menjadi penopang utama perekonomian Siak.

(Tim)

MANDAU, JURNAL TIPIKOR– Gubernur Riau Abdul Wahid, M.Si., bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Irjen Pol. Herry Heryawan, memimpin langsung kegiatan penanaman jagung dalam rangka mendukung Program Swasembada Pangan Nasional 2025.

Kegiatan ini berlangsung di lahan ketahanan pangan Kelompok Tani Desa Bhatin Betuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pada Rabu (8/10/2025).

Dalam upaya optimalisasi lahan pertanian Polri, peninjauan dan penanaman simbolis ini dilakukan di lahan seluas 345 hektare yang dipersiapkan untuk penanaman jagung hibrida Kwartal IV tahun 2025.

Baca juga o9Lanal Bintan Gagalkan Penyelundupan 9 Kg Bahan Baku Narkotika di Perairan Selat Riau

Apresiasi Sinergi untuk Kemandirian Pangan.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap sinergi yang terjalin antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, dan pihak swasta dalam mendukung percepatan program ketahanan pangan nasional.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., terkait optimalisasi lahan pertanian Polri guna mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Kapolda Irjen Pol. Herry Heryawan.

Ia menegaskan pentingnya sektor pertanian dalam memperkuat kemandirian pangan masyarakat dan menyatakan bahwa pemanfaatan lahan ini adalah wujud nyata kontribusi Polri dalam mendukung program pangan berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong partisipasi aktif seluruh jajaran wilayah Polres Bengkalis dan Polsek-Polsek untuk terus mendukung program ketahanan pangan, sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat dalam mengatasi ancaman krisis pangan nasional,” tambah Kapolda.

Baca juga Polda Jatim Tegaskan Proses Hukum Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny Akan Berjalan Setelah Proses Identifikasi Selesai

Kapolda juga mengajak seluruh Kelompok Tani dan elemen masyarakat, khususnya para petani, untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Bupati Bengkalis Turut Hadir dan Mendukung Penuh

Turut hadir mendampingi Gubernur dan Kapolda adalah Bupati Bengkalis Kasmarni beserta jajaran Forkopimda dan sejumlah Pejabat Utama Polda Riau.

Setelah penanaman jagung secara simbolis, kegiatan dilanjutkan dengan meninjau langsung kesiapan lahan di Kampung Desa Bhatin Betuah.

Usai acara, Gubernur Riau dan Kapolda Riau juga menyempatkan diri mengunjungi pasar murah beras Bulog 5 kg yang dijual seharga Rp62.000, menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Provinsi dan Kepolisian dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

(Irwansyah)

Bathin Solapan, JURNAL TIPIKOR – Masyarakat Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, menyambut hari yang istimewa dengan penuh kegembiraan pada Minggu, 5 Oktober 2025. Penjabat (Pj) Kepala Desa Buluh Manis, Samsul, secara resmi membuka perhelatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat desa yang ke-IX di Aula Desa Buluh Manis.

Mengangkat tema inspiratif, “Generasi Muda Al-Qur’an di Desa Buluh Manis”, acara ini mendapat dukungan dan perhatian langsung dari jajaran pemerintah daerah, TNI, dan Kepolisian setempat, menunjukkan komitmen kuat terhadap pembinaan keagamaan di tingkat desa.

Dukungan Penuh dari Pemerintah Daerah

Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, M. Arsya Fadillah, bersama Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusdy, S.STP., M.Si., menjadi penanda dukungan penuh Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan. Turut hadir pula perwakilan dari Koramil Mandau, Polsek Mandau yang diwakili oleh Bripka Agus Rizal, serta mantan kepala desa Legimun.

Dalam suasana khidmat dan gembira, acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan doa bersama yang dipimpin oleh Ustad Azhar M,AG. Suasana semakin semarak dengan penampilan paduan suara tilawah Al-Qur’an yang memukau.

Melahirkan Generasi Muda Berakhlak Mulia

Sebanyak 39 peserta kafilah STQ dari berbagai RW/RT di Desa Buluh Manis siap berkompetisi dalam ajang ini. Setelah pembukaan resmi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama para peserta dan seluruh tamu kehormatan.

Pj. Desa Buluh Manis, Samsul, berharap kegiatan STQ ini tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga berperan strategis. “Kami berharap ajang ini dapat mencari dan melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan pemahaman yang luas terhadap ayat-ayat suci Al-Qur’an,” ujarnya.

Baca juga Camat Bathin Solapan, Kapolsek, dan Koramil Hadiri Pelantikan Peserta STQ Desa Air Kulim

Acara penting ini turut dihadiri oleh Sekdes Buluh Manis Marawen, Kepala KUA Suryanto, Ketua LPTQ Suardi, Ketua BPD Desa Buluh Manis Musriyanto, serta berbagai elemen masyarakat lainnya, termasuk tokoh agama, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan pengurus LPTQ.
(Irwansyah)

Bathin Solapan, JURNAL TIPIKOR— menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, dengan digelarnya Pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat desa yang ke-14.

Acara yang berlangsung khidmat dan gembira di Aula Desa Petani ini, mendapat dukungan dan perhatian langsung dari jajaran pemerintah dan kepolisian setempat.

Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Arsya Fadillah, bersama Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusdy, S.STP., M.Si., dan perwakilan dari Polsek Mandau, Aipda Hidayat, S.AP, menjadi penanda dukungan penuh Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan terhadap kegiatan keagamaan dan pembinaan Al-Qur’an di tingkat RW/RT Desa Petani.

Baca juga IWO Indonesia Apresiasi Sikap Dewan Pers, Tuntut Transparansi dari Biro Pers Istana

Acara dibuka dengan penuh berkah, diawali dengan pembukaan dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama/Ustad setempat.

Suasana semakin semarak dengan penampilan Tarian pembukaan STQ ke-14, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama ke-45 peserta kafilah STQ dari Desa Petani.

Selain para pejabat dan 45 peserta kafilah, acara penting ini juga dihadiri oleh Pj. Kepala Desa Petani, Ali Ridwan S.AP, Kepala Pondok Pesantren Ibadurrahman PPTQ, Kepala Pondok Pesantren PPTQ Belading Ustad Yana, Ketua STQ Mansyur Ginting, Ketua BPD Desa Petani, serta berbagai elemen masyarakat lainnya, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus STQ.

Pembukaan STQ ini diharapkan tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga menjadi ajang yang strategis untuk mencari dan melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan pemahaman yang luas terhadap Al-Qur’an.

(Irwansyah)

Siak, JURNAL TIPIKOR Siak – Isu tidak sedap kembali menerpa tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Siak Pusako (BSP). Sejumlah pihak mendesak adanya perombakan total di jajaran manajemen, termasuk seruan agar semua gerbong orang-orang yg diangkat oleh bekas Dirut lama yg tdk profesional harus dicopot dari posisinya. Desakan itu menguat seiring kabar bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BSP disebut kurang berminat melanjutkan jabatan definitif sebagai Dirut.

Plt Dirut saat ini diketahui telah lama berkarier di internal perusahaan, dengan jabatan terakhir sebagai General Manager. Ia disebut memahami betul kondisi internal manajemen BSP dalam lima tahun terakhir yang berada di bawah kendali tiga unsur utama: Bupati sebagai perwakilan pemilik saham(Owner), Komisaris Utama, dan Direktur Utama.

Menurut Direktur Pengawas Teritorial (Dirwaster) Badan Pemantau Kebijakan Farizal mengatakan,  persoalan utama yang menggerogoti BSP adalah lemahnya komitmen tiga stakeholder kunci dalam membenahi perusahaan.

“Kalau tiga unsur ini(Bupati,Komisaris Utama dan Dirut) kompak ingin menyehatkan perusahaan, masalah bisa diselesaikan. Tapi yang terjadi justru budaya “Apa yang bisa saya keruk hari ini utk pribadi saya’ meski perusahaan terancam kolaps,” ujar sumber tersebut.

Baca juga BGN Buka Peluang Pidanakan Pelaku Pencemaran Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Seorang informan bahkan menyebut BSP sebahagian “isinya hantu semua” Salah satu contoh pemborosan yang disorot adalah pembelian tiga(3) unit mesin cuci oleh salah satu departemen dengan nilai anggaran sekitar Rp1 miliar pada akhir tahun 2024 untuk keperluan kantor Zamrud. Mesin tersebut disebut diimpor dari Jerman dengan bahan berbasis baja.

Selain itu, jumlah pegawai tetap dan Pegawai kontrak dinilai membebani keuangan perusahaan.

Pegawai tetap disebut menerima pendapatan bersih mendekati dua digit, sedangkan pegawai kontrak di atas satu digit, namun tanpa evaluasi berkala atas kemampuan Kerja(Sertifikasi sesuai bidang) dan produktifitas Kerja dgn melakukan Assesmen secara berkesinambungan.

Sebagian besar pekerjaan mereka dikerjakan oleh pekerja outshorsing dengan pendapatan hanya Rp3–7 juta per bulan. Assessment kinerja dan sertifikasi kompetensi pegawai disebut tidak pernah dijalankan secara serius.

“Banyak pegawai hanya makan gaji buta, sementara tim leader tidak punya sertifikasi sesuai bidang. Ada yang tamatan sekolah agama,Sag,, ditempatkan di bagian HCM(Human Capital Managemen),” ujar sumber lain.

Baca juga Wakil Walikota, Dr. H. Erwin, SE., M.Pd Ajak Warga Bandung Teladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Peringatan Maulid Nabi

Selain pemborosan SDM, biaya operasional juga membengkak akibat pengangkutan minyak menggunakan truk. Biaya distribusi dengan model ini disebut 8–10 kali lebih mahal dibandingkan menggunakan jalur pipa. Namun perbaikan pipa tak kunjung dilakukan karena PT.BPS tidak memiliki kelebihan dana dari hasil penjulan Minyak karena habis terpakai oleh beban Montly Fix Cost&Variable Cost.malah,,bisa jadi minus..

“Selagi Pipa distrubusi tidak diperbaiki,maka selama itupula PT.BSP harus menggunakan Truk sbg transportasi pengangkut minyak hasil produksi”,artinya,,BSP tdk bisa menekan biaya operasional lewat kegitan vital ini,,tetapi ada cara lain yg pasti Efektive&terukur,,yaitu dgn Melakukan;” Efisiensi SDM,Perampingan Departemen dan pengawasan atas Tender Pengadaan Barang dan Jasa oleh Departemen HCM&Departemen SCM.

Baca juga Wakil Walikota, Dr. H. Erwin, SE., M.Pd Ajak Warga Bandung Teladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Peringatan Maulid Nabi

Pihak yang mengkritisi BSP menyarankan langkah cepat dan terukur untuk menyelamatkan aset kebanggaan Kabupaten Siak sekaligus menjaga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usulan tersebut antara lain:

1. Menetapkan batas minimum produksi harian agar mampu menutup biaya tetap(variable cost) dan variabel cost.setidaknya BSP harus berprouksi pada kapasitas # 8 ribu barrel/hari.
2. Memangkas variabel cost yang tidak mendesak serta efisiensi belanja di semua departemen termasuk biaya perjalanan Dinas.
3. Melakukan assessment menyeluruh terhadap pegawai tetap dan pegawai kontrak sebagai dasar perampingan.Hasil Asesment menjadi dasar sebagai langkah merumahkan Pgawai/Pegawai Kontrak yg dianggap tdk produktif&hanya menjadi beban Perusahaan.
4. Mengharuskan semua,mulai dari level Supervisor,Team Leader,Tim Manager,Manager HAS utk mengantongi Sertifikasi sesuai bidang yg mereka pegang,utk memastikan mereka bena2,,memiliki kompetensi.
5. Meninjau ulang jumlah departemen dan posisi yang dinilai tidak relevan.Perampingan Jumlah Departemen.Apa benar BSP membutuhkan Tim Penasehat?,,apa masih dibutuhkan devisi yg kerjanya merekap absensi karyawan dgn system technology face checklock yg sdh ada?,,maka,,bagian2 ini dibuang saja.
6. Mengawasi secara ketat dan terbuka proses pengadaan barang dan jasa di semua unit,baik di bagian Human Capital Management(HCM)maupun di Bagian Suply Chain Managemen).,agar kedepan masyarakat tdk lagi tercengang mendengar harga 3 unit mesin cuci dibeli dgn harga rp.1 Milyard.,Kedepan tdk lagi kita mendengar,,semua proyek di BSP sdh diatur pemenangnya sehingga kontraktor lokal hanya gigit jari,usahkan mau dpt proyek,diundang utknikut tender saja tdk lagi.
7. Membentuk ” TIM KHUSUS” PROGRAM EFESIENSI TOTAL yang bertujuan UTK MENDAPATKAN DUIT guna Membiayai Perbaikan Pipa;,TIM yg lansung di Komandoi oleh 3 Pejabat SteakHorder Penting di tubuh PT.BSP(Bupati,Komisaris Utama&Dirut).
8. Menutup unit usaha tidak produktif, termasuk memposisikan kembali PT BSP Zapin kpd coor bisnisnya,,agar tdk membebani PT.BSP., Bisa saja PT.BSP Zapin melakukan aktivitas spt yg dilakukan oleh PT.Elnusa Petro Tchnik ,salah satu anak perusahaan Pertamina,.harus jelas Kegitannya&terukur&tdk.menjadi Benalu di Perusahaan Induk.

Para pengkritik menegaskan bahwa keberhasilan penyelamatan BSP berada di tangan Bupati, Komisaris Utama, dan Direktur Utama. “Kuncinya cuma satu: mau atau tidak. Harus ada keberanian memilih pegawai profesional, memangkas departemen yang tak efisien, dan membuka proses tender secara transparan,” tegas narasumber.

Isu melemahnya minat Plt Dirut terhadap jabatan definitif juga menimbulkan pertanyaan publik tentang masa depan perusahaan. Sebagian masyarakat khawatir BUMD kebanggaan daerah itu tengah berada di ambang kehancuran jika pembenahan mendasar tidak segera dilakukan.

(Far)

SIAK, JURNAL TIPIKOR – Proses rekrutmen Direktur Utama (Dirut) PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang baru kini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat Siak.

Mulai dari mahasiswa, tokoh agama, hingga pemimpin ormas, semua menaruh harapan besar agar manajemen perusahaan daerah ini dapat diperbaiki secara menyeluruh.

Hal ini sejalan dengan kondisi Kabupaten Siak yang sedang menghadapi tantangan berat akibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim, yang berdampak pada terhambatnya berbagai program pembangunan dan menumpuknya utang daerah.

Kerugian PT BSP Diduga Akibat Buruknya Tata Kelola Internal
Selama ini, masyarakat menilai kerugian yang dialami PT BSP bukan semata-mata karena faktor eksternal, melainkan akibat dari buruknya tata kelola manajemen internal.

Baca juga Mantan Menko Polhukam Mahfud MD: Polri Harus Kembali ke Jati Diri untuk Raih Kepercayaan Publik

Beberapa persoalan krusial yang menjadi sorotan publik adalah:

1. Penempatan Jabatan Bukan Berdasarkan Profesionalisme: Penunjukan General Manager diduga lebih didasarkan pada kedekatan personal dan kesediaan untuk mengikuti arahan, bukan pada keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini membuat banyak profesional justru tersingkir.
2. Praktik Nepotisme dan Ketidakadilan dalam Rekrutmen: Posisi Human Resource Manager yang seharusnya berfokus pada pengembangan SDM justru disebut-sebut lebih banyak mengurus tender proyek. Rekrutmen pegawai pun sering tidak transparan, di mana anak pejabat atau mantan pegawai yang memiliki kedekatan keluarga bisa dengan mudah kembali bekerja, seolah PT BSP adalah perusahaan keluarga.
3. Fenomena “Gaji Buta”: Dugaan adanya pegawai titipan yang menerima gaji bulanan tanpa pernah hadir atau bekerja di anak perusahaan PT BSP menjadi sorotan tajam. Praktik ini dinilai merugikan keuangan perusahaan dan melukai rasa keadilan.
4. Penyaluran CSR yang Tidak Tepat Sasaran: Alokasi dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat di desa-desa penghasil minyak, justru dipakai untuk membeli fasilitas mewah seperti kuda olahraga bagi pejabat, sementara kondisi jalan di desa-desa tersebut banyak yang rusak parah.

Baca juga ANGGOTA KODIM WONOSOBO TEWAS SAAT LERAI PERTIKAIAN

Harapan Besar untuk Dirut Baru

Masyarakat Siak berharap besar kepada Dirut baru yang akan ditunjuk oleh Bupati agar segera melakukan langkah-langkah strategis untuk membersihkan berbagai praktik buruk tersebut.

Prioritas utama yang harus segera diselesaikan adalah:

• Perombakan Total Manajemen SDM: Membangun sistem rekrutmen yang profesional, transparan, dan bebas dari nepotisme.
•  Pemberantasan “Gaji Buta”: Menghentikan segala bentuk praktik keuangan yang tidak sah dan merugikan perusahaan.
• Optimalisasi Penyaluran CSR: Memastikan dana CSR benar-benar menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di desa-desa penghasil minyak.
•  Penempatan Pejabat Sesuai Kompetensi: Memposisikan individu berdasarkan keahlian dan kapasitas, bukan karena kedekatan atau koneksi pribadi.

“Masyarakat Kabupaten Siak berharap kepada Dirut yang nanti dipilih Ibu Bupati, agar mampu membereskan penyakit dan kebiasaan buruk ini semua,” ujar Farizal, salah seorang tokoh masyarakat, mewakili suara banyak pihak yang menginginkan PT BSP kembali menjadi perusahaan daerah yang profesional, berdaya saing, dan menjadi kebanggaan serta sumber PAD utama bagi Kabupaten Siak.(***)

Pekanbaru, JURNAL TIPIKOR— PT Bumi Siak Pusako (BSP), salah satu BUMD pengelola ladang minyak, secara resmi mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama Iskandar, yang berlaku sejak minggu lalu.

Manajemen BSP menunjuk General Manager (GM) Raihan sebagai pengganti sementara untuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan lancar.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari manajemen BSP terkait alasan di balik pengunduran diri Iskandar.

Baca juga Soal Mundurnya Dirut PT Bumi Siak Pusakaa, Dirwaster BPKP Riau : Jangan Recokin Bupati dengan segala kepentingan Pribadi dan kelompok

Keputusan ini kembali memicu spekulasi terkait bursa calon Direktur Utama permanen. Pergantian ini terjadi tak lama setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 30 Juni 2025, yang juga menyetujui pengunduran diri Komisaris Hendrisan dan menunjuk H. Heriyanto sebagai penggantinya.

BPKP Ingatkan Agar Jabatan Dirut Profesional

Menanggapi dinamika ini, Direktur Pengawas Teritorial Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Provinsi Riau, Farizal, S.E., mengingatkan agar penentuan Direktur Utama BSP tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.

“Jabatan Dirut PT BSP bukan jabatan politis, melainkan jabatan profesional. Kandidat harus ahli di bidang pengeboran minyak bumi, berpengalaman dalam manajemen kilang, dan punya rekam jejak meyakinkan,” tegas Farizal.

Ia juga menambahkan bahwa pergantian ini seharusnya menjadi momentum untuk perombakan manajemen internal BSP secara menyeluruh.

Baca juga Mensesneg: Isu Reshuffle Kabinet untuk Singkirkan Menteri Era Jokowi Tidak Benar

Sorotan Terhadap Praktik Nepotisme di Internal BSP

Farizal juga menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam tubuh PT BSP, seperti penunjukan kerabat pada posisi strategis dan adanya oknum pegawai yang terlibat dalam proyek untuk mengambil komisi.

Ia mendesak evaluasi kinerja dan penertiban pegawai “titipan” yang tidak memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas.
Menurutnya, jika PT BSP ingin profit, budaya kerja harus diubah menjadi lebih profesional dan berorientasi pada bisnis.

“Mulai dari jajaran teratas sampai level terbawah harus bermental entrepreneurship dan business oriented,” ujarnya.

Reputasi Bupati Siak di Ujung Tanduk
Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemerintah Kabupaten Siak (72,29%) memiliki tanggung jawab besar.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Ajak Generasi Muda Bijak Bermedia dan Tangkal Hoaks

Farizal mengingatkan Bupati Siak untuk tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak yang ingin menempatkan kerabat tanpa kompetensi.

“Jika salah mengambil keputusan, rakyat akan menyalahkan langsung Bupati. Reputasi politik Ibu Bupati bisa runtuh karena dianggap gagal membenahi PT BSP,” tutup Farizal.

Ia menekankan pentingnya memberikan keleluasaan kepada Bupati untuk membuat keputusan terbaik tanpa intervensi.

(Tim)

PEKANBARU, JURNAL TIPIKOR— PT Bumi Siak Pusako (BSP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor perminyakan, mengonfirmasi pengunduran diri Direktur utamanya, Iskandar.

Pengunduran diri ini berlaku sejak minggu lalu, dengan surat pengunduran diri yang dikirimkan melalui surel.

Pergantian kepemimpinan ini terjadi tidak lama setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 30 Juni 2025. Dalam RUPS tersebut, diumumkan pengunduran diri Komisaris PT BSP Hendrisan, yang kemudian digantikan oleh Plt Komisaris H Heriyanto.

Baca juga Hadiri Rakornas Kemendagri, DPRD Kota Bandung Akan Perkuat Produk Hukum Daerah Pro Ekonomi Kreatif

Menanggapi situasi ini, Direktur Pengawas Teritorial (Dirwaster) Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Provinsi Riau, Farizal, S.E. mendesak Bupati Siak untuk memanfaatkan momentum ini guna membenahi manajemen PT BSP secara menyeluruh.

Ia menekankan perlunya perombakan struktur organisasi, mulai dari direksi hingga supervisor, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Farizal juga menyoroti dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di dalam tubuh perusahaan, termasuk penunjukan kerabat dalam posisi penting dan adanya oknum pegawai yang bermain proyek.

Baca juga Jaga Warga Jaga Kota: Kecamatan Sukajadi, Sukasari dan Cidadap Kondusif

Ia juga menuntut efisiensi sumber daya manusia dengan mengevaluasi pegawai titipan yang tidak memiliki deskripsi pekerjaan jelas.

PT BSP adalah BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Siak (72,29%), Pemerintah Provinsi Riau (18,07%), Kabupaten Kampar (6,02%), Kabupaten Pelalawan (2,41%), dan Kota Pekanbaru (1,21%).

(Tim)