Arsip Kategori: Lintas Daerah

Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Realisasi belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menembus kisaran 80–85 persen, menandai kinerja keuangan daerah relatif terjaga meski sejumlah organisasi perangkat daerah masih terkendala teknis.

Pemprov Bengkulu mencatat serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai 80 hingga 85 persen hingga pertengahan Desember.

Capaian ini dinilai cukup positif menjelang penutupan tahun anggaran.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Evaluasi difokuskan pada pemetaan hambatan dan percepatan realisasi belanja.

Baca juga Bawaslu Madina Raih Penghargaan dari KIP Sumut Kategori Penyelenggara Pemilu Informatif

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, mengatakan evaluasi menjadi instrumen untuk menilai kesesuaian program dengan perencanaan awal.

“Evaluasi ini untuk mengukur efektivitas kerja OPD. Memang masih ada beberapa data penyerapan hingga November yang belum sepenuhnya terinput, namun percepatan terus kita dorong,” ujar Denni.

Hasil evaluasi sementara menunjukkan sekitar 16 organisasi perangkat daerah masih berada pada kategori serapan rendah atau zona merah.

Namun kondisi tersebut, menurut Denni, tidak selalu mencerminkan lemahnya kinerja.

“Rendahnya serapan ini bukan semata karena keterlambatan kerja. Ada kendala teknis seperti gangguan jaringan atau sinyal, serta usulan kegiatan yang masuk melewati batas waktu yang telah ditentukan,” jelasnya.

Baca juga Dihari Bela Negara ke-77, Ketua JBN Sukabumi Raya Budi Arya “Mari Perkuat Nasionalisme”

Meski menghadapi kendala, Denni menilai tren penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu secara umum bergerak ke arah positif. Realisasi di atas 85 persen dinilai masih dalam koridor sehat.

Untuk mencapai 100 persen memang cukup berat karena banyak faktor. Namun jika sudah di angka 85 persen, itu sudah bisa dikategorikan sebagai capaian yang baik,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah segera menuntaskan administrasi dan mengajukan pencairan anggaran sesuai ketentuan waktu yang berlaku.

“Kami mengimbau seluruh OPD agar mengajukan pencairan dana paling lambat 25 Desember. Setelah tanggal tersebut, pengajuan pencairan tidak dapat lagi diproses,” pungkasnya.

(JSjurnaltipikor.com/)

#anggaranpemprov #tutuptahun #serapananggaran #pemprovbengkulu

MEDAN, JURNAL TIPIKOR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meraih penghargaan dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara kategori Penyelenggara Pemilu Informatif

Piagam penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Ketua KIP Sumut Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn di Kantor KIP Sumut Jalan Alfalah No.22 Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Jumat (19/12/2025).

Piagam tersebut diterima langsung Ketua Bawaslu Madina Ali Aga Hasibuan, MH, didampingi Muhammad Amin, M.Si sebagai Anggota Bawaslu Madina yang membidangi Data dan Informasi Publik.

Baca juga “Indonesia Darurat Integritas: BPKP Sebut Korupsi Pejabat Sebagai Virus Ganas yang Menggerogoti Nadi Bangsa”

Dilansir dari surat undangan KI Award 2024 dengan nomor 730/KIP-SU/XII/2025, KIP Sumut telah melakukan monitoring dan evaluasi tahun 2025 terhadap Badan Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum se-Sumatera Utara.

Ada lima kategori penghargaan yang diberikan terhadap Badan Publik dalam KI Award 2025 di Sumut. Seperti, Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.

Bawaslu Madina menerima penilaian sangat baik dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan KIP Sumut. Bawaslu Madina dinilai informatif dalam keterbukaan informasi Badan Publik Tahun 2025 Kategori Penyelenggara Pemilu.

Baca juga Aceh Masih dalam Status Tanggap Darurat: Upaya Pemulihan Terus Dikebut di Tengah Duka Mendalam

Ketua Bawaslu Madina didampingi Divisi PP Datin mengucap syukur atas penilaian sangat baik dari KIP Sumut pada tahun 2025. Informatif mendapat nilai 90-100.

“Pencapaian ini adalah bukti kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas seluruh komisioner dan jajaran staf dan sekretariat Bawaslu Madina, dibawah bimbingan langsung Koordinator Divisi yang membidangi Data dan Informasi Publik bapak M. Amin Lubis, M. Si. ” kata Ali Aga Hasibuan.

Ali menyampaikan, penilaian tersebut akan menjadikan motivasi bagi Bawaslu Madina untuk bekerja lebih baik kedepan dalam segala bentuk keterbukaan informasi yang bisa diungkap ke publik dan hal-hal lainnya.

“Terima kasih kami sampaikan kepada KIP Sumut atas penilaian yang sangat baik ini. Tentunya hal ini akan terus kami jaga, kami rawat untuk menjadi Badan Publik sebagai Penyelenggara Pemilu,” jelasnya. (RR Siregar)

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Program pembinaan literasi di Rutan Kelas IIB Manna kembali dilaksanakan hari ini dengan melibatkan peserta magang dalam kegiatan pembelajaran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pada kegiatan tersebut, WBP mengikuti pembelajaran dasar berupa membaca dan mengeja sebagai bagian dari upaya peningkatan kemampuan literasi.

Pembelajaran difokuskan pada pengenalan huruf, latihan mengeja suku kata, membaca kata sederhana, serta latihan menulis dasar. Proses belajar dilaksanakan secara bertahap dan interaktif agar WBP lebih mudah memahami materi dan aktif mengikuti kegiatan.

Baca juga Desa Ulak Lebar Kecamatan Muara Sahung proyek dana desa jalan Sentral Produksi Di Pagar Warga. Diduga Sebagian Tak Kantongi Hibah.

Kepala Rutan Kelas IIB Manna M Nur Nawawi Mahbub menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan literasi ini memiliki peran penting dalam proses pembinaan WBP. “Pembelajaran membaca dan mengeja merupakan bekal dasar bagi WBP untuk meningkatkan kepercayaan diri dan membuka peluang perubahan ke arah yang lebih baik. Kegiatan ini kami dorong agar terus berjalan secara berkelanjutan,” ujar Kepala Rutan.

Kegiatan pembinaan membaca dan mengeja ini akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian serta peningkatan kapasitas intelektual WBP di Rutan Kelas IIB Manna.

(JSjurnaltipikor.com/)

Kaur, JURNAL TIPIKOR – Hujan dengan intensitas tinggi disertai dan angin kencang yang melanda Kaur sejak Selasa 16 Desember malam hingga Rabu 17 Desember 2025, mengakibatkan bencana alam longsor dan pohon tumbang di Desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

Akibatnya, akses jalan menuju desa tersebut sempat terputus tertimbun oleh material longsor dan juga pohon yang cukup besar.

Beruntung, anggota Polres Kaur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat langsung gontong royong membersihkan material longsor dan pohon tumbang sehingga jalan bisa dilewati kembali.

“Longsor di Desa Tuguk sudah kita tangani, Alhamdulillah sekarang akses jalan yang sempat terputus sudah bisa dilewati,” kata Kepala BPBD Kabupaten Kaur Muljunias, ST., Rabu 17 Desember 2025.

Baca juga Istri PPPK BPJN Laporkan Dugaan Suaminya Berselingkuh dengan PPPK Pemkab Seluma ke Inspektorat

Ia mengungkapkan, longsor yang cukup dahsyat tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIB saat hujan deras menguyur wilayah Kabupaten Kaur dan menyebabkan tebing setinggi empat meter longsor dan membawa bebatuan serta pohon berukuran besar tumbang hingga menutup ruas jalan penghubung Kecamatan Luas dan Muara Sahung.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akses jalan sempat tertutup total.

Lalu petugas gabungan langsung bergerak mengevakuasi material longsor berupa tanah, batu, dan pohon yang menimpa badan jalan.

“Sekarang cuaca sedang buruk, maka dari itu kami imbau kepada seluruh masyarakat Kaur agar lebih waspada.

Serta mengurangi kegiatan di luar rumah apabila cuaca sedang tidak bersahabat,” imbaunya.

Baca juga BEWARA: Kebun Binatang Bandung Darurat! Pangdam Siliwangi Turun Tangan, Pejuang Bonbin Ancam Laporkan Walikota

Sementara itu, Kapolres Kaur AKBP Yuriko Fernanda, SH, S.IK, MH., melalui Wakapolres, Kompol. Yosril Radiansyah, SH., menyampaikan, pihaknya bersama Babinsa, serta unsur terkait lainnya turut terjun ke lapangan untuk bahu-membahu melakukan pembersihan material tanah longsor dan pemotongan batang pohon yang melintang di jalan.

Selain melakukan evakuasi material, petugas di lapangan juga disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas.

Kini akses jalan di Desa Tuguk telah kembali normal dan sudah dapat dilalui kembali oleh berbagai jenis kendaraan dengan aman.

Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Tapi kita selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi bencana alam mengingat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi yang masih melanda wilayah Kabupaten Kaur,” sampainya.

(SM)

Seluma, JURNAL TIPIKOR – Seorang perempuan asal Kota Bengkulu, berinisial LN (34), Rabu 17 Desember 2025 mendatangi kantor Inspektorat Daerah Seluma.

Tujuannya, untuk melaporkan seorang perempuan berinisial AG, diketahui merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma ke Inspektorat Seluma.

LN melaporkan AG karena diduga berselingkuh dengan suaminya, AT (35) yang saat ini sebagai PPPK di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu.

“Saya hari ini mengadu ke Inspektorat karena suami saya sudah ketahuan berselingkuh dengan tenaga PPPK kesehatan di Seluma, saya harap mereka dipecat,” kata LN, kepada RB.

Baca juga BEWARA: Kebun Binatang Bandung Darurat! Pangdam Siliwangi Turun Tangan, Pejuang Bonbin Ancam Laporkan Walikota

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Seluma, Dr. Marah Halim, mengaku telah menerima laporan tersebut.

Selanjutnya, pihaknya akan memanggil oknum PPPK yang diduga berselingkuh dengan suami pelapor, untuk dimintai keterangan.

“Laporan sudah kami terima, akan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain itu, saat ini Inspektorat Seluma juga menangani 3 oknum PPPK Seluma yang diduga juga terlibat kasus asusila

“Sampai saat ini sudah 3 ASN PPPK yang laporannya sudah ada dengan kami.

Baca juga Kajati Jabar Lantik Kajari Kota Bandung dan Kajari Kota Sukabumi: Tegaskan Integritas dan Tanggung Jawab Moral

2 tenaga kesehatan dan 1 tenaga guru, mengenai sanksi nanti kita lakukan pemeriksaan dulu," terangnya.

Di sisi lain, Sekretaris BMA Kabupaten Seluma, Marwan Suparsih, menegaskan sosialisasi hukum adat perlu digaungkan kembali.

Karena menyangkut adat dan moralitas seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Seluma.

BMA Seluma akan terus berupaya untuk menegakkan hukum adat Seluma, sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2014.

"Tak cukup uang damai terus selesai, kalau hukum adat Serawai ini benar-benar diterapkan sesuai Perda No. 4 Tahun 2024, tidak ada lagi warga yang berani berbuat zina, kumpul kebo, perselingkuhan dan sejenisnya.

Hal ini perlu untuk terciptanya semua unsur pemerintahan dan elemen masyarakat, diharapkan kerjasamanya demi masyarakat yang bermoral di Kabupaten Seluma ini," singkatnya.

(JSjurnaltipikor.com/)

Kepahiang, JURNAL TIPIKOR – Warga Kabupaten Kepahiang khususnya mereka yang tinggal di batas wilayah dengan kabupaten atau provinsi tetangga, sangat berharap adanya peningkatan pembangunan infrastruktur.

Salah satunya, warga yang tinggal di daerah perbatasan Kecamatan Seberang Musi dengan wilayah Pasemah Kabupaten Empat Lawang Sumsel.

Warga berharap adanya peningkatan jalan dan jembatan, yang sudah terabaikan sejak lama.

Kabar baiknya, mulai Tahun Anggaran (TA) 2026 mendatang lewat APBD provinsi bakalan ada peningkatan pembangunan infrastruktur di batas wilayah Kabupaten Kepahiang.

Baca juga BEWARA: Kebun Binatang Bandung Darurat! Pangdam Siliwangi Turun Tangan, Pejuang Bonbin Ancam Laporkan Walikota

Dirancang, Pemprov Bengkulu lewat APBD 2026 akan mengalokasikan dana hingga Rp12 miliar untuk peningkatan infrastruktur batas Kepahiang – Sumsel.

Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, SIP menyampaikan untuk peningkatan infrastruktur Pemkab sangat bergantung kepada dana pusat ataupun provinsi.

Lewat APBD provinsi pula nantinya, juga akan dilakukan peningatan infrastruktur pada sejumlah titik.

Seperti, perbaikan pelapis tebing di ruas jalan provinsi Pasar Kepahiang – batas Sumsel Rp15 miliar, pembangunan Jembatan Desa Bogor Baru senilai Rp25 miliar.

Baca juga Kajati Jabar Lantik Kajari Kota Bandung dan Kajari Kota Sukabumi: Tegaskan Integritas dan Tanggung Jawab Moral

Termasuk pula mengakomodasi program TMMD di Kecamatan Ujan Mas.

“APBD kita tak sanggup, makanya kita berupaya semaksimal mungkin mendapatkan alokasi dana pusat dan provinsi untuk peningkatan sarana infrastruktur di Kabupaten Kepahiang,” kata Nata.

Daerah lainnya, telah mengusulkan sejumlah program langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), usulan pembangunan yang telah diajukan adalah, pembangunan jembatan Jalan PEDA sepanjang 25 meter, jalan Lingkar Siderejo sepanjang 4,2 KM, Jalan Lingkar Sukasari 5,9 KM, Jalan Renah Kurung – Batu Bandung 11 KM serta Jalan Simpang Cinta Mandi – Damar Kencana 17 KM.

APBD kita kan defisit, mudah-mudahan usulan yang diajukan dapat terealisasi nantinya,” harap Nata.

Baca juga KETIKA NEGARA BERSENGKETA, 711 SATWA MENUNGGU MATI

Sebagai gambaran, berdasarkan, struktur RAPBD 2026, pendapatan daerah hanya diplot sebesar Rp698,62 miliar.

Sementara itu, belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dengan total Rp716,48 miliar sehingga tercatat defisit anggaran sebesar Rp17,86 miliar.

(JSjurnaltipikor.com/)

Solo, JURNAL TIPIKOR — Puluhan pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Jawa Tengah-DIY dilaporkan diusir dari Museum Keraton Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (13/12) sore, saat tengah melaksanakan pekerjaan revitalisasi dan konservasi.

Insiden ini terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, ketika petinggi Lembaga Dewan Adat (LDA)—kelompok yang mendukung SISKS Pakubuwana XIV Mangkubumi—sedang berada di Jakarta memenuhi undangan Kementerian Kebudayaan.

Kronologi Pengusiran dan Kunci Pintu Diganti
Menurut salah satu pegawai BPK X, Aldila, ia bersama tim yang berjumlah antara 20 hingga 25 orang sedang bertugas di dalam museum, meneruskan pekerjaan konservasi yang telah berjalan selama sebulan terakhir.

“Tiba-tiba beberapa oknum yang tidak kami kenal mengusir atau menyuruh kami pergi dari museum,” kata Aldila.

Baca juga Kejaksaan Agung Kawal Ketat Implementasi Dana Desa di Bali, Target Nol Korupsi 2028

Karena merasa situasi di dalam ruangan menjadi tidak nyaman, Aldila dan timnya memilih untuk menuruti permintaan tersebut dan segera keluar dari museum. Mereka mengaku tidak menerima penjelasan mengenai alasan pengusiran itu.

Setelah tim BPK X keluar, pintu Museum Keraton Surakarta kemudian dikunci dan digembok, menyebabkan peralatan dan bahan kerja mereka masih tertinggal di dalam.

“Mereka mengunci semua pintu dengan gembok. Peralatan kami semua, barang-barang kami masih ada di dalam,” tambahnya.

Aldila telah melaporkan peristiwa ini ke kantornya dan menunggu arahan lebih lanjut dari BPK Wilayah X.

Baca juga BAHAYA JUAL BELI JABATAN MENGANCAM BIROKRASI! BPKP: PELAKU DAN PENYUAP HARUS DIPENJARA, KARENA JELAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Bantahan dari Kubu SISKS Pakubuwana XIV Purbaya

Secara terpisah, Juru Bicara SISKS Pakubuwana XIV Purbaya, KPA Singonagoro, membantah bahwa telah terjadi pengusiran. Ia menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan adalah bagian dari upaya penggantian kunci-kunci Keraton agar kabinet bentukan SISKS Pakubuwana XIV Purbaya, yang disebut Babadan, dapat bekerja dengan baik.

“Jadi tidak ada pengusiran. Bisa dilihat, orang-orang di sana masih ada kok,” ujar KPA Singonagoro.
Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya meminta pekerja dari BPK X untuk pulang lebih awal karena adanya rencana penggantian gembok pintu sebagai bagian dari pembenahan. “Tapi kalau pengusiran, tidak ada,” katanya.

KPA Singonagoro memastikan pihak SISKS Pakubuwana XIV Purbaya terbuka untuk berkoordinasi. Ia mempersilakan tim BPK X untuk kembali masuk ke museum dengan berkoordinasi bersama pengageng yang bersangkutan, seperti GKR Devi untuk urusan Museum.(*)

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR  – Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna (Rutan Manna) menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani seluruh jajaran dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan mengadakan kegiatan Senam Irama Bersama pada hari Jumat, 12 Desember 2025.

​Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Dalam Rutan di Blok A dan Blok B ini diikuti oleh seluruh pegawai Rutan Manna dan perwakilan WBP dari berbagai blok hunian.

Dipandu oleh instruktur senam yang energik, suasana pagi hari di Rutan Manna menjadi meriah dan penuh semangat.

Baca juga Kajari Sukabumi Raih Penghargaan di Sukabumi Award 2025

​Kepala Rutan Manna, Bapak M Nur Nawawi Mahbup, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang sangat penting.

“Kesehatan adalah modal utama kita, baik bagi petugas dalam menjalankan tugas maupun bagi WBP selama menjalani masa pembinaan. Senam Irama ini bukan hanya sekadar olahraga, tapi juga sarana untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, dan menghilangkan kejenuhan,” ujarnya.

​Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan program pembinaan kepribadian di Rutan Manna yang berfokus pada kesehatan fisik, mental, dan sosial.

​”Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang segar, diharapkan suasana Rutan Manna akan semakin kondusif. Pegawai bisa bekerja lebih optimal, dan WBP bisa fokus pada program pembinaan yang diberikan,” tutup beliau.

Baca juga Pisah Sambut Kapolsek Parungkuda Dari Kompol. Aah Hermawan, S.E.,M.H., Kepada AKP. Erman, S.H.

​Para WBP yang mengikuti senam pun terlihat antusias dan bersemangat mengikuti setiap gerakan. Salah satu WBP, Bpk AG, mengungkapkan rasa senangnya. “Senang sekali bisa senam bersama Bapak/Ibu petugas. Rasanya seperti ada di luar, badan jadi lebih ringan dan pikiran jadi lebih tenang,” katanya.

​Rutan Manna berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan positif serupa guna menciptakan lingkungan Rutan yang sehat, humanis, dan berorientasi pada pembinaan yang berkualitas.

(Siprian)

Kaur, JURNAL TIPIKOR – Tiga periode DPRD Kabupaten Kaur di pimpin oleh Partai Golkar, 2009-2014, 2019-2024, 2024-2029. dan setiap periode tersebut diwarnai dengan kejadian yang tidak diinginkan. Pertama, berangkas DPRD Kabupaten Kaur pernah dicuri dengan cara yang tidak biasa, diduga bisa di bukak menggunakan kapak. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan pengawasan di gedung DPRD.

Kejadian kedua yang cukup memprihatinkan adalah saat ini sedang tahapan sidang kasus korupsi yang cukup besar. Kasus ini menjadi sorotan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan penindakan kasus korupsi di Kabupaten Kaur. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas dan transparan.

Masyarakat Kabupaten Kaur saat ini menaruh perhatian besar pada kinerja DPRD periode terbaru. Menurut Pauzan, seorang warga Kabupaten Kaur, mudah-mudahan periode ini tidak ada kejadian seperti sebelumnya. “Kami berharap agar DPRD Kabupaten Kaur dapat bekerja dengan baik dan transparan, serta tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu,” kata Pauzan.

Baca juga Bimbingan Teknis Pengemasan SKT untuk Industri Hasil Tembakau Kabupaten Bandung Sukses Digelar

Masyarakat Kabupaten Kaur berharap agar DPRD dapat menjadi lembaga yang efektif dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan percaya bahwa kepentingan mereka diwakili dengan baik oleh DPRD Kabupaten Kaur.

(JSjurnaltipikor.com/)

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Mendukung pembangunan fisik daerah, Dinas PUPR Bengkulu Selatan mulai mengusulkan proyek infrastruktur prioritas ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026.

Terbatasnya anggaran pemerintah membuat Bengkulu Selatan berinisiatif menjemput anggaran ke pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah harus mencari alternatif agar kebutuhan infrastruktur masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Dinas PUPR Bengkulu Selatan mengambil langkah proaktif dengan mengajukan berbagai proposal pembangunan kepada Kementerian PU.

Baca juga Kesbangpol Pastikan Tidak Ada Aliran Sesat di Seluma

Usulan ini ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan di tahun 2026, terutama pembangunan jembatan permanen dan perbaikan serta rehabilitasi ruas jalan Nasional yang melewati wilayah Bengkulu Selatan.

Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan, Abdulah Umaya Zahari, SE, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah infrastruktur prioritas yang kembali diusulkan kepada Pemerintah Pusat.

Seluruh usulan tersebut dipertimbangkan berdasarkan kondisi riil di lapangan serta urgensi kebutuhan masyarakat.

Mulai dari jembatan yang mendesak untuk dibangun, Jembatan Desa Tanjung Menang menuju Desa Tanjung Eran, Jembatan Desa Durian Seginim, Jembatan Wisata Lubuk Langkap, Jembatan Desa Ganjuh, Jembatan Desa Melao, serta jembatan di Desa Keban Jati, Kecamatan Ulu Manna.

Baca juga Kejari Kota Bandung Tetapkan Wakil Wali Kota dan Anggota DPRD sebagai Tersangka Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan

“Ini yang kita sampaikan ke pusat adalah yang urgensi, penting oleh masyarakat jadi prioritas dulu,” kata Umaya.

Selain pembangunan jembatan, usulan juga mencakup perbaikan dan rehabilitasi jalan nasional yang menjadi jalur vital bagi aktivitas masyarakat dan ekonomi daerah.

Seperti rehabilitasi ruas jalan nasional mulai dari Jalan Fatmawati menuju Kurawan, Kecamatan Pino Raya yang sudah lama dikeluhkan warga dan merupakan jalur penghubung antar wilayah Sumatera.

Pemerintah daerah sebut Umaya, sangat berharap pemerintah pusat dapat mengakomodir seluruh proposal yang diajukan.

Baca juga Kejati Jabar Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Bekasi, Kerugian Negara Capai Rp 20 Miliar

Mengingat keterbatasan fiskal di daerah tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan berskala besar secara mandiri.

“Besar harapan kami, usulan ini dapat diterima sehingga masyarakat Bengkulu Selatan dapat menikmati infrastruktur yang lebih layak dan aman.

Pembangunan jembatan dan jalan bukan hanya soal akses, tetapi juga soal keselamatan dan peningkatan ekonomi daerah,” inbuhnya.

(Siprian)