Penulis: Penulis

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) menyoroti tajam ketidakjelasan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Pasca dikonfirmasi menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdalih tersangka kasus korupsi kuota haji tersebut masih menjalani pemeriksaan kesehatan intensif di RS Bhayangkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak Senin malam (23/3) hingga Selasa pagi (24/3) sebagai prosedur sebelum Yaqut dikembalikan ke Rumah Tahanan (Rutan) Negara KPK. Namun, publik menangkap sinyal adanya keistimewaan perlakuan terhadap tersangka yang diduga merugikan negara sebesar Rp622 miliar tersebut.

Baca juga Prabowo: Saya Keliling Dunia Bukan untuk Gaya-gayaan, Tapi Jaga Isi Piring Rakyat!

Spekulasi “Hilangnya” Tersangka

Isu mengenai ketidakhadiran Yaqut di Rutan pertama kali mencuat dari keterangan Silvia Rinita Harefa, istri terdakwa Immanuel Ebenezer, saat menjenguk suaminya pada Sabtu (21/3).

Silvia membeberkan bahwa Yaqut tidak terlihat di dalam sel, bahkan saat pelaksanaan Shalat Idul Fitri pada 21 Maret 2026.

“Informasinya keluar Kamis malam. Semua tahanan tahu dan bertanya-tanya, karena tidak mungkin ada pemeriksaan menjelang malam takbiran,” ungkap Silvia kepada awak media.

Baca juga Guncang Samudra! ‘Mata’ Baru TNI AL KRI Prabu Siliwangi-321 Tiba di Jakarta, Siap Amankan Kedaulatan Bawah Laut

Privilese Tahanan Rumah di Tengah Kerugian Ratusan Miliar

Keputusan KPK mengabulkan permohonan keluarga untuk menjadikan Yaqut tahanan rumah pada 17 Maret lalu dinilai mencederai rasa keadilan. Mengingat statusnya sebagai tersangka utama dalam sengkarut kuota haji 2023-2024, langkah KPK yang membiarkannya keluar dari Gedung Merah Putih memicu tanda tanya besar mengenai ketegasan lembaga antirasuah tersebut.

Ketua Umum BPKP, A.Tarmizi menegaskan bahwa KPK harus transparan mengenai kondisi kesehatan Yaqut. Jangan sampai alasan medis menjadi “pintu darurat” bagi para pejabat untuk menghindari dinginnya jeruji besi rutan.

Proses Hukum Harus Terbuka

Meski KPK mengklaim penyidikan mengalami kemajuan positif dan sedang melengkapi berkas untuk tahap penuntutan, desakan publik agar Yaqut segera dikembalikan ke Rutan semakin menguat.

“Rakyat berhak tahu apakah ini murni masalah kesehatan atau sekadar drama untuk mengulur waktu. Kasus haji menyangkut hak umat, jangan ada kompromi,” pungkas pernyataan organisasi pemantau kebijakan tersebut.
(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Sebuah tragedi memilukan mengguncang keluarga besar seniman legendaris Betawi, almarhumah Mpok Nori. Siti Darmawati (Wati), sang cucu, ditemukan tewas mengenaskan di rumah kontrakannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, pada Sabtu (22/3/2026).

Wati menjadi korban pembunuhan keji yang dilakukan oleh suami sirinya sendiri, Muhammad Adam (M. Adam).
Motif Asmara dan Cemburu Buta
Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, aksi nekat M. Adam dipicu oleh kekesalan yang memuncak.

Pelaku mengaku naik pitam karena korban menolak diceraikan dan justru menyatakan keinginan untuk kembali ke pelukan mantan suaminya. Tak hanya itu, dugaan perselingkuhan juga disebut-sebut menjadi pemantik emosi pelaku hingga gelap mata menghabisi nyawa perempuan yang dinikahinya secara siri tersebut.

Baca juga MAKI Endus Bau Amis Suap Tahanan Rumah Yaqut Cholil Qoumas, Desak Dewas KPK Bongkar ‘Main Mata’ Aparat

Modus Keji: Dicekik Lalu Dicor Beton

Kekejaman M. Adam tidak berhenti pada penghilangan nyawa semata. Setelah mencekik Wati menggunakan tangan kosong dan seutas tali hingga tewas, pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan cara yang sangat dingin.

• Penyembunyian Jasad: Jasad korban dimasukkan ke dalam sebuah drum plastik berukuran besar.
• Pengecoran: Pelaku kemudian menuangkan adukan semen beton ke dalam drum tersebut hingga menutupi seluruh tubuh korban, bertujuan agar aroma busuk tidak tercium dan jasad sulit ditemukan.

Terungkap Berkat Laporan Ibu Kandung

Skandal berdarah ini akhirnya terbongkar justru melalui informasi dari keluarga terdekat pelaku. Ibu kandung M. Adam, yang diduga mengetahui perbuatan putranya, melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat. Laporan ini menjadi kunci bagi kepolisian untuk membongkar “makam beton” di dalam kontrakan tersebut.

Baca juga Deklarasi Nasionalisme: Integritas Harga Mati, Jaga Kedaulatan NKRI!

Penangkapan Pelaku

M. Adam sempat melarikan diri sesaat setelah melakukan aksinya. Namun, pelariannya berakhir di Tegal, Jawa Tengah. Tim buser berhasil melacak dan meringkus pelaku tanpa perlawanan berarti.

Saat ini, M. Adam tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tidak manusianya.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) secara resmi melayangkan somasi dan aduan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk mengusut tuntas dugaan praktik lancung di balik status tahanan rumah mantan Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas.

MAKI menduga ada aroma suap dan gratifikasi yang membuat tersangka korupsi proyek sistem informasi tersebut mendapat “perlakuan istimewa” dari aparat penegak hukum.

Keistimewaan yang Mencurigakan
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa keputusan Bareskrim Polri untuk tidak menjebloskan Yaqut ke Rumah Tahanan (Rutan) adalah anomali besar dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Baca juga Deklarasi Nasionalisme: Integritas Harga Mati, Jaga Kedaulatan NKRI!

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2024, Yaqut melenggang dengan status tahanan rumah, sebuah kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan publik.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa, tapi penanganannya kok seperti pilih kasih? Kami menduga ada kekuatan uang atau gratifikasi di balik keputusan tidak menahan Yaqut di sel. Ini jelas melanggar standar prosedur penahanan tersangka korupsi yang biasanya sangat ketat,” ujar Boyamin dalam keterangannya, Kamis (21/3).

KPK Dipertanyakan: Mandeg atau Sengaja Dihentikan?

Langkah MAKI ini juga dipicu oleh rekam jejak penanganan kasus yang membingungkan. KPK diketahui pernah mengendus kasus pengadaan sistem informasi yang sama, namun secara misterius tidak menindaklanjutinya hingga akhirnya ditangani oleh Bareskrim.

MAKI mempertanyakan apakah ada “koordinasi bawah tangan” antara oknum di KPK dan Bareskrim sehingga kasus ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Poin Utama Aduan MAKI ke Dewas KPK:

1. Audit Investigatif: Meminta Dewas memeriksa pimpinan KPK terkait alasan penghentian atau lambatnya penanganan kasus Yaqut di masa lalu.
2. Dugaan Gratifikasi: Mendesak Dewas untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana kepada oknum penyidik yang memuluskan status tahanan rumah bagi tersangka.
3. Transparansi Publik: Menuntut penjelasan terbuka mengapa tersangka korupsi proyek vital negara diberikan kelonggaran yang tidak didapatkan oleh tersangka korupsi lainnya.

“Surat resmi sudah kami kirimkan ke Dewas KPK hari ini. Kami tidak akan membiarkan kasus ini menguap begitu saja hanya karena sosok tersangka yang memiliki pengaruh politik. Hukum harus tegak, bukan malah ‘rebahan’ karena suap,” tegas Boyamin.

(Azi)