“Gunting Merah” untuk Pejabat: Mulai 1 Juli, PNS Dilarang Keras Terlibat MLM, Ancaman Sanksi Tegas Mengintai

HANOI, JURNAL TIPIKOR – Era ambigu bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat publik dalam dunia pemasaran berjenjang (multi-level marketing/MLM) resmi berakhir. Terhitung mulai 1 Juli, aturan baru yang tertuang dalam Keputusan Nomor 173/2026 secara eksplisit menutup celah hukum yang selama ini sering disalahgunakan oleh oknum aparatur negara untuk mencari keuntungan di luar gaji resmi melalui skema MLM.

Regulasi ini bukan sekadar imbauan moral, melainkan larangan keras dengan konsekuensi administratif yang nyata. Pemerintah Vietnam mengambil sikap tegas untuk memisahkan peran birokrat dari aktivitas bisnis yang rentan terhadap konflik kepentingan dan potensi penipuan berkedok investasi.

Siapa yang Masuk Daftar Hitam?

Keputusan 173/2026 tidak hanya menyasar PNS aktif. Jaring pengawasan diperluas mencakup spektrum luas aparat negara dan individu berisiko tinggi. Berikut adalah kelompok yang diharamkan menandatangani kontrak dengan perusahaan MLM:

 

  1. Aparat Negara & Militer: Pejabat, PNS, perwira militer profesional, anggota pertahanan, serta personel kepolisian.
  2. Pelaku Kriminal & Pelanggar Aturan: Individu yang sedang menjalani hukuman penjara atau memiliki rekam jejak kejahatan terkait pemalsuan barang, penipuan, penggelapan, iklan palsu, dan pelanggaran aturan MLM sebelumnya.
  3. Warga Asing Ilegal: Warga negara asing tanpa izin kerja yang sah di Vietnam.
  4. Pengusaha MLM “Gagal”: Mantan pemilik, pemegang saham, atau manajer dari perusahaan MLM yang sertifikat operasionalnya telah dicabut karena pelanggaran.
  5. Pelanggar Konsumen: Individu yang masih dalam masa sanksi administratif akibat pelanggaran perlindungan konsumen.

Baca juga “Amplop Maut” Kuansing: KPK Bongkar Alur Uang Sisa Hasil Usaha KUD, Narasi “Belum Buka” Menhut Diuji Fakta Penyidikan

Memberantas MLM Terselubung

Selain memperketat siapa yang boleh bergabung, regulasi ini juga menyerang model bisnis MLM itu sendiri. Pemerintah secara tegas melarang skema yang lebih mengutamakan imbalan atas perekrutan anggota baru (recruitment-based) daripada penjualan produk nyata. Praktik ilegal seperti jual-beli posisi bisnis atau transfer jaringan secara gelap kini akan ditindak lebih keras.

Perusahaan MLM juga dipaksa untuk meningkatkan transparansi. Mereka wajib memiliki sistem teknologi informasi terintegrasi untuk mengelola jaringan, melakukan deposit jaminan, serta menyajikan rencana kompensasi dan program pelatihan yang jelas. Prosedur administrasi pun didorong ke arah digitalisasi penuh untuk mengurangi biaya kepatuhan sekaligus memudahkan pengawasan.

Pesan Tegas untuk Integritas Birokrasi

Langkah ini merupakan respons terhadap maraknya kasus penyalahgunaan wewenang dan citra buruk birokrasi akibat keterlibatan pejabat dalam skema piramida keuangan. Dengan adanya larangan ini, pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa integritas pelayanan publik tidak bisa ditawar dengan janji keuntungan cepat dari MLM.

Bagi perusahaan MLM, ini adalah peringatan untuk membersihkan rumah mereka sendiri. Bagi PNS dan pejabat, ini adalah garis merah yang tidak boleh dilampaui. Mulai 1 Juli, tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi di balik dalih “bisnis sampingan”.

Catatan: Rilis ini disusun berdasarkan informasi dari Keputusan Nomor 173/2026 yang dilaporkan oleh Surat Kabar Dan Tri.

“Amplop Maut” Kuansing: KPK Bongkar Alur Uang Sisa Hasil Usaha KUD, Narasi “Belum Buka” Menhut Diuji Fakta Penyidikan

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Drama suap jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) memasuki babak baru yang lebih gelap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mengungkap identitas tersangka, tetapi juga mulai membongkar asal-usul dana haram yang tersimpan dalam amplop misterius yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Dalam konferensi pers dini hari, Sabtu (4/7/2026), Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mematahkan kesan bahwa uang dalam amplop tersebut muncul dari ruang hampa. KPK mengungkap informasi awal bahwa dana tersebut berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Unit Desa (KUD).

“Ini kan sumbernya dari sisa hasil usaha, dari KUD, kemudian dikumpulkan oleh bendahara, disampaikan oleh staf bupati, dan kemudian oleh bupati dibawa untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian,” tegas Taufik.

Baca juga Bantahan Tegas KPK: Naikkan Gaji Pemda Bukan Obat Manjur Atasi Korupsi, Pejabat Tak Bisa Beli Integritas

Pengungkapan ini menohok karena menunjukkan adanya sistematisasi aliran dana ilegal yang melibatkan struktur koperasi desa, bendahara, hingga staf bupati, sebelum akhirnya diserahkan langsung oleh Bupati Suhardiman Amby demi melancarkan pengurusan rekomendasi di tingkat kementerian.

Narasi “Politis” vs Fakta Hukum

Temuan ini sekaligus menjadi ujian berat bagi narasi yang dibangun oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Kamis (2/7), Raja Juli mengklaim dirinya sebagai pihak yang “terjebak” dan bersikap profesional. Ia menyatakan bahwa amplop tersebut ditinggalkan oleh Suhardiman saat audiensi pada 2 Juni 2026, dan ia baru mengetahuinya setelah tamu pergi. Raja Juli bahkan menekankan bahwa ia memerintahkan ajudannya mengembalikan amplop tersebut tanpa pernah membuka isinya, meski proses pengembalian tertunda hingga 12 Juni 2026 akibat kendala jadwal.

Namun, KPK dengan tegas mengingatkan bahwa langkah penyidikan tidak didikte oleh konferensi pers atau pencitraan publik.

“Tentunya kami akan melakukan pemanggilan, tetapi ini murni kebutuhan penyidikan, bukan karena ada konferensi pers dari pihak lain,” kata Taufik, merespons spekulasi mengenai kemungkinan pemanggilan Menhut.

Baca juga Dari Kursi Menteri ke Bangku Saksi: Dito Hadiri Panggilan KPK, Singgung Soal “Tidak Sibuk” di Tengah Skandal Korupsi Haji Rp622 Miliar

Taufik menegaskan bahwa keterangan mengenai asal uang dari SHU KUD saat ini masih bersumber dari satu pihak, yaitu Bupati Suhardiman Amby yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekda Kuansing Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles. Karena itu, KPK masih akan mendalami kebenaran klaim tersebut melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya.

Dua Wajah Kasus: Suap Jabatan dan Gratifikasi Hutan

Kasus ini tidak berhenti pada isu jual-beli jabatan. KPK juga menduga kuat adanya penerimaan gratifikasi oleh Suhardiman terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Kombinasi antara manipulasi jabatan dan eksploitasi sumber daya alam ini menunjukkan pola korupsi yang terstruktur dan merugikan negara secara ganda.

Dengan terbongkarnya alur uang dari level desa (KUD) hingga ke meja menteri, publik kini menunggu ketegasan KPK. Apakah “amplop yang belum dibuka” itu benar-benar simbol integritas, atau sekadar jeda waktu sebelum skandal ini menelan lebih banyak korban di jajaran eksekutif?

Penyidik meminta waktu untuk bekerja berbasis fakta, bukan asumsi. Namun, jejak digital dan aliran dana dari koperasi desa telah menjadi bukti permulaan yang sulit dibantah: korupsi di Kuansing bukan sekadar kesalahan individu, melainkan kegagalan sistem yang harus dibongkar hingga ke akarnya.

(Red)

Bantahan Tegas KPK: Naikkan Gaji Pemda Bukan Obat Manjur Atasi Korupsi, Pejabat Tak Bisa Beli Integritas

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Wacana menaikkan gaji pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai tameng pencegahan korupsi kembali dipatahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu secara tegas menyatakan bahwa tidak ada korelasi langsung antara besaran penghasilan dengan niat jahat seorang pejabat untuk memperkaya diri secara ilegal.

Pernyataan keras ini dilontarkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, pada Sabtu (4/7/2026). Respons ini merupakan reaksi langsung terhadap usulan Komisi II DPR RI yang menilai bahwa rendahnya gaji pejabat daerah menjadi salah satu pemicu utama praktik suap-menyuap.

Bagi KPK, argumen bahwa “gaji kecil memicu korupsi” adalah simplifikasi berbahaya yang mengaburkan akar masalah sesungguhnya: moralitas dan sistem pengawasan yang bobrok.

“Tidak ada korelasi antara kenaikan gaji dengan tindakan korupsi,” tegas Achmad Taufik Husein. Pernyataan singkat namun padat ini seolah menampar logika umum yang sering dijadikan pembenaran oleh para koruptor kelas kakap maupun teri.

Baca juga BOM WAKTU TEKTONIK MENJAMIN: 14 Zona Megathrust Baru Terdeteksi, Ahli Jepang Peringatkan Indonesia Sedang “Dikepung” Ancaman Gempa Raksasa

KPK memandang bahwa integritas tidak bisa dibeli dengan angka nominal dalam slip gaji. Seorang pejabat yang memiliki niat buruk akan tetap mencari celah untuk korupsi, berapapun besar gajinya. Sebaliknya, pejabat yang berintegritas tidak akan tergoda meski penghasilannya pas-pasan.

Usulan Komisi II DPR RI tersebut dinilai banyak pihak sebagai upaya “mengobati gejala, bukan penyakit”. Dengan berfokus pada insentif finansial, DPR dianggap melupakan aspek penegakan hukum yang lebih krusial, seperti ketatnya audit keuangan, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta sanksi pidana yang benar-benar membuat jera.

Langkah KPK ini menegaskan posisi lembaga tersebut sebagai garda terdepan yang tidak mudah terbawa arus populisme kebijakan. Alih-alih memberikan karpet merah bagi pejabat melalui kenaikan gaji, KPK justru menuntut pertanggungjawaban moral dan profesionalisme yang lebih tinggi dari setiap penyelenggara negara di tingkat daerah.

Publik kini menunggu apakah DPR RI akan menelan pil pahit ini dan beralih fokus pada perbaikan sistem pengawasan, atau tetap bersikukuh pada jalan instan yang justru berpotensi membuka keran baru bagi pemborosan anggaran negara.

(Red)

BOM WAKTU TEKTONIK MENJAMIN: 14 Zona Megathrust Baru Terdeteksi, Ahli Jepang Peringatkan Indonesia Sedang “Dikepung” Ancaman Gempa Raksasa

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Peta keamanan geologi Indonesia telah berubah secara drastis. Pembaruan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 mengonfirmasi kabar mengerikan: jumlah zona megathrust di wilayah NKRI kini bertambah menjadi 14 titik, dengan kontur bahaya yang kian rapat dan potensi kerusakan yang jauh lebih tinggi dibandingkan prediksi tahun 2017.

Indonesia tidak lagi hanya berhadapan dengan risiko biasa, melainkan sedang “dikepung” oleh raksasa tektonik yang siap melepaskan energinya.

Peringatan Keras dari Negeri Sakura

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Profesor Kosuke Heki dari Hokkaido University, Jepang—negara yang memiliki pengalaman pahit dengan zona Nankai Trough—menunjuk langsung karakter geologi Indonesia sebagai kembaran dari salah satu kawasan megathrust paling aktif di dunia.

Baca juga Berbekal Pengalaman Kang Waghe Daftar Menjadi Bakal Calon Anggota BPD Desa Gembongan Periode 2026-2034.

Dalam kunjungannya ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada akhir 2025, Prof. Heki memberikan perspektif yang menohok: gempa bermagnitudo 8 di Jepang terjadi setiap 50-100 tahun. Namun, di Indonesia, akumulasi tegangan di zona subduksi terus berlangsung tanpa henti.

“Kami melihat adanya kopling antar seismik yang saling mengunci hampir di sepanjang sumbu palung. Bahkan di bagian batas lempeng yang sangat dangkal, regangan terus terakumulasi untuk gempa berikutnya,” tegas Heki.

Ia juga menyoroti fenomena slow slip event (pergeseran lambat) sebagai indikator awal yang sering luput dari perhatian publik, namun bisa menjadi pemicu utama gempa besar berikutnya.

Baca juga Darah Lima Nyawa Tak Terbayar 20 Tahun: Hakim Hancurkan Argumen Terdakwa Pembantai Keluarga Indramayu dengan Vonis Seumur Hidup

Angka-Angka yang Mengerikan

Data terbaru menunjukkan skala ancaman yang nyata:
* Megathrust Aceh-Andaman: Potensi gempa hingga magnitudo 9,2.
* Megathrust Jawa: Potensi gempa hingga magnitudo 9,1.
* Mentawai-Siberut, Mentawai-Pagai, & Enggano: Masing-masing menyimpan potensi gempa hingga magnitudo 8,9.

Yang lebih mengkhawatirkan, BMKG mengonfirmasi adanya seismic gap (kesenjangan seismik) di dua wilayah kritis: Selat Sunda dan Mentawai-Siberut. Wilayah-wilayah ini telah “tertidur” ratusan tahun tanpa melepaskan energi besar—terakhir terjadi pada 1757 dan 1797.

BMKG menegaskan, istilah “menunggu waktu” bukanlah ramalan tanggal kiamat, melainkan fakta ilmiah bahwa energi raksasa masih tersimpan rapat di bawah kaki kita, menunggu momen pelepasan.

Baca juga “Penjaga Pintu Negara” Dijual seharga Rp78,81 Miliar: Tiga Eks-Petinggi Bea Cukai Didakwa Buka Jalan Impor Barang Tiruan

Teknologi Adalah Kunci Survival

Prof. Heki menekankan bahwa meskipun waktu pasti gempa tidak dapat diprediksi, mitigasi berbasis data adalah satu-satunya jalan keluar. Indonesia dinilai memiliki peluang besar mengembangkan sistem pemantauan presisi tinggi melalui penguatan jaringan Global Navigation Satellite System (GNSS) dan pengukuran geodesi dasar laut untuk membaca akumulasi tegangan tektonik secara real-time.

“Saat ini saya sedang mengerjakan masalah ini di Indonesia,” ujar Heki, menandakan urgensi kolaborasi internasional dalam menghadapi ancaman eksistensial ini.

Di tengah rapatnya kontur bahaya dan bertambahnya zona megathrust, pertanyaan besarnya bukan lagi “apakah akan terjadi?”, melainkan “seberapa siap kita ketika itu terjadi?”. Waktu untuk memperkuat infrastruktur, edukasi mitigasi, dan sistem peringatan dini bukanlah besok, melainkan hari ini.

Sumber: CNBC Indonesia, Laporan Riset BRIN & Pernyataan Prof. Kosuke Heki (Hokkaido University), Data BMKG.

Berbekal Pengalaman Kang Waghe Daftar Menjadi Bakal Calon Anggota BPD Desa Gembongan Periode 2026-2034.

Karawang, Jurnaltipikor.com – Kontestasi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang mulai menghangat. Salah satu tokoh masyarakat sekaligus tokoh pemuda yang turut ambil bagian adalah Edi Riyanto, yang akrab disapa Kang Waghe.

Ia secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD pada Jumat, 3 Juli 2026.

Pendaftaran tersebut dilakukan di sekretariat panitia pemilihan BPD Desa Gembongan. Dengan penuh keyakinan, Waghe menyatakan kesiapannya untuk mengabdikan diri kembali kepada masyarakat dan berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bersama pemerintah desa dan unsur lembaga desa lainnya.

Kepercayaan diri Wage bukan tanpa alasan,ia memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan desa, di antaranya pernah menjabat sebagai kepala dusun dan Ketua BPD Desa Gembongan.

Baca juga

Darah Lima Nyawa Tak Terbayar 20 Tahun: Hakim Hancurkan Argumen Terdakwa Pembantai Keluarga Indramayu dengan Vonis Seumur Hidup

Pengalaman tersebut, menurutnya menjadi bekal berharga untuk memahami secara langsung persoalan, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat di tingkat bawah.

“Pengalaman saya sebagai aparat desa dan BPD membuat saya cukup memahami kondisi sosial masyarakat, dinamika pemerintahan desa, serta pentingnya komunikasi antara warga dan pemerintah desa,” ujar Waghe usai melakukan pendaftaran.

Lebih lanjut, Waghe menegaskan bahwa apabila dirinya dipercaya dan terpilih menjadi anggota BPD, ia berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas dan fungsi BPD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu fokus utamanya adalah menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan desa, serta menjaga sinergitas antara BPD dan Pemerintah Desa.

Menurutnya, BPD memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara warga dan Pemerintah Desa.

Oleh karena itu, ia bertekad untuk selalu hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung keluhan maupun usulan warga, serta memperjuangkannya melalui mekanisme yang ada di Pemerintahan Desa.Ia juga sering membantu Pemerintahan Desa dalam hal pengajuan pembangunan baik dari aspirasi anggota dewan maupun program dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang,demi terwujudnya Desa yang lebih maju.

“BPD bukan sekadar lembaga formal, tetapi wakil masyarakat di pemerintahan desa. Saya ingin benar-benar menjadi penyambung lidah warga, agar setiap aspirasi dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Baca juga  “Penjaga Pintu Negara” Dijual seharga Rp78,81 Miliar: Tiga Eks-Petinggi Bea Cukai Didakwa Buka Jalan Impor Barang Tiruan

Selain itu, Waghe juga menekankan pentingnya transparansi, musyawarah, dan kebersamaan dalam membangun desa. Ia berharap keberadaan BPD dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Waghe memohon doa serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Banyusari, khususnya warga Desa Gembongan.

Ia berharap cita-citanya untuk mengabdi sebagai anggota BPD dapat terwujud, sehingga dirinya dapat mewakili dan memperjuangkan kepentingan warga di lingkungan Pemerintahan Desa.

“Mohon doa dan dukungan dari masyarakat. Mudah-mudahan niat baik ini mendapat ridho dan saya bisa amanah jika dipercaya menjadi anggota BPD,” pungkasnya.”Irw”

(Red)

Darah Lima Nyawa Tak Terbayar 20 Tahun: Hakim Hancurkan Argumen Terdakwa Pembantai Keluarga Indramayu dengan Vonis Seumur Hidup

INDRAMAYU, JURNAL TIPIKOR– Keadilan akhirnya berbicara dengan lantang di tengah duka yang masih menganga. Pengadilan Negeri Indramayu hari ini (3/7) menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Priyo Bagus Setiawan, terdakwa utama dalam kasus pembunuhan berencana yang merenggut nyawa lima anggota satu keluarga. Putusan ini bukan sekadar angka hukuman, melainkan tamparan keras bagi siapa pun yang berniat mengubah nyawa manusia menjadi komoditas harta benda.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wimmy D. Simarmata secara tegas menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya meminta pidana 20 tahun. Bagi majelis hakim, kejahatan yang dilakukan Priyo bukanlah tindak pidana biasa, melainkan extraordinary crime—kejahatan luar biasa yang mencabik-cabik nilai kemanusiaan hingga ke akarnya.

Baca juga  “Penjaga Pintu Negara” Dijual seharga Rp78,81 Miliar: Tiga Eks-Petinggi Bea Cukai Didakwa Buka Jalan Impor Barang Tiruan

Rencana Dingin, Eksekusi Biadab

Narasi persidangan mengungkapkan betapa dinginnya kalkulasi Priyo. Sejak 24 Agustus 2025, ia bersama rekannya, Ririn Rifanto, telah menyusun skenario kematian. Lima hari sebelum eksekusi, waktu tidak digunakan untuk berbuat baik, melainkan untuk memodifikasi palu menjadi alat pembunuh, mematangkan strategi pendekatan, dan menentukan momen paling tepat untuk menghabisi korban.

Yang paling mengerikan adalah detail eksekusi yang diungkap hakim. Priyo tidak hanya menyerahkan palu kepada Ririn untuk menghantam kepala Budi Awaludin (45), tetapi juga secara aktif terlibat dalam pembunuhan terhadap korban yang paling tak berdaya: seorang bayi berusia delapan bulan. Bayi itu dibawa ke kamar mandi dan ditenggelamkan dalam bak air hingga tewas. Kekejaman ini, ditambah dengan pembunuhan terhadap Sahroni, Euis Dwitasari, dan anak berusia 7 tahun (RK), menunjukkan hilangnya empati total dari diri terdakwa.

“Kontribusi terdakwa mempunyai arti yang sangat menentukan terhadap terwujudnya seluruh peristiwa,” tegas Ketua Majelis Hakim Wimmy D. Simarmata saat membacakan amar putusan.

Baca juga Amplop Bupati Kuansing Jadi ‘Bahan Bakar’ Baru Penyidikan KPK: Menhut Raja Juli Antoni Akui Terima Uang, Klaim Sudah Dikembalikan Lewat Kapolda

Harta Buta, Hati Membatu

Motif di balik darah yang tumpah ternyata dangkal: penguasaan harta benda. Kerja sama erat antara Priyo dan Ririn berlanjut bahkan setelah kelima jenazah ditemukan. Mereka mengubur korban dalam satu liang lahat dan berupaya menghilangkan barang bukti, seolah-olah nyawa lima manusia bisa dikubur bersama rahasia mereka.

Namun, hukum tidak tertipu. Majelis hakim menilai perbuatan Priyo telah menyisakan duka mendalam yang tak terukur bagi keluarga korban dan menimbulkan trauma psikologis berat di masyarakat. “Perbuatan terdakwa termasuk kategori kejahatan paling serius dan sangat tercela,” tambah Wimmy.

Dengan dasar Pasal 459 KUHP baru juncto Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, vonis seumur hidup menjadi simbol bahwa negara tidak akan mentolerir kekerasan sistematis terhadap keluarga, apalagi yang melibatkan anak-anak.

Sementara nasib rekan konspiratornya, Ririn Rifanto, masih menunggu keputusan pada sidang 8 Juli mendatang, Priyo Bagus Setiawan kini harus menghadapi sisa hidupnya di balik jeruji besi. Sebuah pengingat pahit: ambisi buta terhadap harta mungkin bisa dibeli, tetapi harga sebuah nyawa tak pernah bisa ditawar.

(Red)

 “Penjaga Pintu Negara” Dijual seharga Rp78,81 Miliar: Tiga Eks-Petinggi Bea Cukai Didakwa Buka Jalan Impor Barang Tiruan

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ironi terbesar dalam penegakan hukum terjadi ketika “penjaga pintu negara” justru menjadi pihak yang membukanya lebar-lebar bagi penyelundupan. Tiga mantan pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan resmi didakwa menerima suap dan gratifikasi fantastis senilai total Rp78,81 miliar.

Dakwaan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir Suhan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2026). Ketiganya dituduh mengorbankan integritas kepabeanan demi memuluskan impor barang tiruan milik perusahaan Blueray Cargo pada periode 2025–2026.

Tiga terdakwa tersebut bukan sekadar pegawai biasa, melainkan otak-otak intelijen dan penindakan di tubuh Bea Cukai:
1. Rizal, Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.
2. Sisprian Subiaksono, Mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.
3. Orlando Hamonangan, Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.

Baca juga Amplop Bupati Kuansing Jadi ‘Bahan Bakar’ Baru Penyidikan KPK: Menhut Raja Juli Antoni Akui Terima Uang, Klaim Sudah Dikembalikan Lewat Kapolda

Transaksi Kotor di Balik Meja Intelijen

Dalam dakwaannya, JPU Takdir Suhan menggambarkan skema korupsi yang sistematis dan terstruktur. Para mantan pejabat ini tidak hanya diam, tetapi aktif “mengupayakan” agar barang-barang impor bermasalah milik Blueray Cargo lolos dari pengawasan ketat dengan lebih cepat.

“Mereka melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yakni menerima hadiah atau janji dan gratifikasi,” tegas Takdir saat membacakan surat dakwaan.

Uang haram mengalir deras dari pemilik Blueray Cargo, John Field, bersama Manajer Operasional Custom Clearance, Dedy Kurniawan, serta Ketua Tim Dokumentasi Importasi, Andri. Imbalannya? Kelancaran birokrasi yang seharusnya menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional.

Baca juga Wujudkan Desa Aktif dan Sehat, Pemerintah Desa Muara Sahung Resmikan Pembangunan Lapangan Bola Voli Berstandar Modern

Pembagian Kue Korupsi: Dari Dolar Singapura hingga Hiburan Mewah

Nilai suap yang diterima mencapai angka yang mencengangkan. Total suap tunai dan non-tunai mencapai Rp61,74 miliar dalam bentuk mata uang Dolar Singapura (SGD), ditambah Rp1,85 miliar dalam bentuk hiburan dan barang mewah.

Pembagian “jatah” korupsi pun terungkap secara rinci:

  • Rizal diduga mengantongi bagian terbesar, yakni Rp14 miliar (dalam SGD).
  • Sisprian Subiaksono menerima Rp7 miliar (dalam SGD).
  • Orlando Hamonangan mendapat Rp4,05 miliar (dalam SGD) serta fasilitas mewah senilai Rp1,52 miliar.

Selain suap langsung, ketiganya juga terseret dalam jeratan gratifikasi senilai total Rp15,22 miliar. Gratifikasi ini datang dalam berbagai bentuk mata uang asing dan tunai, termasuk:

  • Uang tunai sebesar Rp7,52 miliar.
  • 314.755 SGD (setara Rp4,38 miliar).
  • 182.800 USD (setara Rp3,28 miliar).
  • Serta sejumlah kecil dalam Dolar Hong Kong dan Ringgit Malaysia.

Pelanggaran Berat Undang-Undang

Atas perbuatannya yang mencederai kepercayaan publik dan merusak tatanan kepabeanan, ketiga terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001).

Selain itu, dakwaan juga menyertakan Pasal 606 ayat (2) jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi institusi Bea Cukai. Bagaimana bisa para pemimpin unit intelijen dan penindakan—yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan selundupan—justru menjadi komplotan utama dalam meloloskan barang tiruan? Publik kini menunggu ketegasan pengadilan untuk menjatuhkan vonis yang setimpal dengan besarnya kerugian negara dan rusaknya reputasi instansi.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dakwaan dalam waktu dekat.

((Red)

Amplop Bupati Kuansing Jadi ‘Bahan Bakar’ Baru Penyidikan KPK: Menhut Raja Juli Antoni Akui Terima Uang, Klaim Sudah Dikembalikan Lewat Kapolda

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menjadikan pernyataan kontroversial Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sebagai pengayaan informasi krusial dalam penyelidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Pengakuan Menhut bahwa ia pernah menerima amplop berisi uang dari Bupati Suhardiman—meski diklaim telah dikembalikan—membuka celah baru bagi penyidik untuk menelusuri apakah ada transaksi terselubung terkait pelepasan izin kawasan hutan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa keterangan Menhut bukan sekadar klarifikasi pribadi, melainkan potongan teka-teki yang vital.

“Apa yang disampaikan tersebut tentu menjadi pengayaan informasi bagi penyidik, apakah uang dalam amplop yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan proses pelepasan izin kawasan hutan atau tidak,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (3/7).

Budi menjelaskan bahwa sebelumnya, KPK telah memperoleh keterangan awal mengenai praktik pengumpulan uang oleh Suhardiman dari sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah Kuansing. Dengan adanya pengakuan penerimaan amplop dari pihak setingkat menteri, ruang gerak penyidik semakin terbuka untuk meminta keterangan dari berbagai pihak guna memetakan aliran dana dan motif di balik pemberian tersebut.

Baca juga Wujudkan Desa Aktif dan Sehat, Pemerintah Desa Muara Sahung Resmikan Pembangunan Lapangan Bola Voli Berstandar Modern

Drama Pengembalian Amplop: Dari Audiensi Terbuka hingga Melibatkan Kapolda

Di sisi lain, Raja Juli Antoni menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Kehutanan pada hari yang sama untuk merinci kronologi kejadian yang ia sebut sebagai “insiden tak terduga”. Ia membantah adanya kesengajaan menerima gratifikasi, namun mengakui fakta fisik penerimaan amplop tersebut.

Raja Juli menuturkan bahwa pada 2 Juni 2026, ia menerima audiensi terbuka dengan Bupati Kuansing. Pertemuan itu tercatat resmi dengan surat undangan, daftar hadir, dan notulensi yang dipublikasikan di media sosial. Namun, setelah Bupati pergi, Raja Juli baru menyadari adanya amplop tertutup map yang tertinggal.

“Saya tidak tahu isinya apa saat itu. Saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut,” katanya.

Namun, proses pengembalian itu tidak berjalan mulus. Raja Juli mengklaim mengalami kendala logistik karena ajudannya harus tetap mendampinginya bertemu dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jamdatun) pada 5 Juni 2026. Akibatnya, pengembalian ditunda hingga seminggu kemudian.

Baca juga Bekerja di Balik Segel KPK: Plt Bupati Kuansing Mukhlisin Pimpin Pemerintahan dari Ruang Sempit, Tekankan “Bisnis Biasa” di Tengah Badai Korupsi

Untuk memastikan amplop tersebut kembali ke tangan pemiliknya tanpa risiko, Raja Juli mengambil langkah drastis: melibatkan aparat keamanan. Ia mengaku menelepon Kapolda Riau untuk memfasilitasi pertemuan antara ajudannya dengan Bupati Kuansing di kantor Kapolres Kuansing.

“Pada 12 Juni 2026 sekitar pukul 14.57 WIB, ajudan saya telah mengembalikan amplop tersebut kepada Bupati Kuansing,” klaim Raja Juli.

Pertanyaan Besar: Mengapa Tidak Langsung Lapor ke KPK?

Meski rinciannya terdengar sistematis, satu pertanyaan besar masih menggantung: Apakah dugaan gratifikasi ini sudah dilaporkan ke KPK sesuai prosedur hukum?

Hingga akhir konferensi pers, Raja Juli enggan menjawab secara eksplisit apakah ia telah menyerahkan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Sikap diam ini kontras dengan urgensi kasus yang sedang bergulir.

Pada 1 Juli 2026, atau hanya dua hari sebelum pengakuan ini mencuat, KPK telah menetapkan Suhardiman Amby, Sekda Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka. Mereka dijerat kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain itu, KPK juga menduga kuat Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas—isu yang secara implisit disinggung oleh Juru Bicara KPK sebagai fokus pengayaan informasi dari pernyataan Menhut.

Dengan adanya pengakuan dari pejabat setingkat menteri, tekanan publik dan hukum terhadap Suhardiman Amby kian berat. Mata penyidik kini tidak hanya tertuju pada transaksi di tingkat lokal, tetapi juga pada kemungkinan jaringan korupsi yang lebih luas yang melibatkan akses pelepasan izin kehutanan di tingkat pusat.

Kasus ini menjadi ujian integritas bagi kedua belah pihak: apakah pengembalian amplop lewat perantara polisi cukup untuk membersihkan nama dari jeratan gratifikasi, ataukah ini hanyalah upaya mitigasi kerusakan reputasi di tengah badai penyidikan KPK?

(Red)

Wujudkan Desa Aktif dan Sehat, Pemerintah Desa Muara Sahung Resmikan Pembangunan Lapangan Bola Voli Berstandar Modern

MUARA SAHUNG, JURNAL TIPIKOR – Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sarana olahraga yang memadai, Pemerintah Desa Muara Sahung secara resmi memulai pembangunan lapangan bola voli baru. Inisiatif strategis ini merupakan realisasi konkret dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026, yang diprioritaskan untuk kesejahteraan fisik dan sosial warga.

Pembangunan fasilitas olahraga ini sepenuhnya didanai oleh Dana Desa dengan total alokasi anggaran sebesar Rp70.508.000,-. Proyek ini menandai komitmen kuat pemerintah desa dalam menyediakan ruang publik yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial bagi generasi muda maupun seluruh lapisan masyarakat Muara Sahung.

Kepala Desa Muara Sahung, Bapak Gunawan, menegaskan bahwa keberadaan lapangan bola voli ini bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kekompakan warga.

“Olahraga adalah tulang punggung kesehatan masyarakat. Dengan adanya lapangan ini, kami berharap semangat gotong royong dan sportivitas semakin tumbuh subur di tengah-tengah warga Muara Sahung. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam mewujudkan desa yang aktif, sehat, dan berdaya,” ujar Kades Gunawan saat meninjau lokasi proyek.

Baca juga Bukan Sekadar Bebas, Tapi Pulih: Kejagung Terobos Stigma dengan Hentikan Penuntutan Dua Kasus di Maluku Lewat Keadilan Restoratif

Secara teknis, pembangunan tahap pertama ini berlokasi di Jalan Gang Gelombang Indah dengan Lahan persiapan seluas 213 M . Lapangan dirancang dengan spesifikasi kokoh untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengguna, dengan detail konstruksi sebagai berikut:

  • Panjang: 22 Meter
  • Ketebalan Lantai: 0,15 Meter (15 cm)
  • Material: Beton berkualitas tinggi untuk daya tahan jangka panjang.

Proyek ini diharapkan dapat segera diselesaikan sesuai target waktu, sehingga masyarakat dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk kegiatan latihan rutin, turnamen antar-dusun, hingga acara kebugaran bersama. Kehadiran lapangan bola voli ini diharapkan menjadi ikon baru Desa Muara Sahung dalam mendorong gaya hidup sehat dan dinamis di tahun 2026.

Pemerintah Desa Muara Sahung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga dan merawat fasilitas ini agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Tentang Desa Muara Sahung:
Desa Muara Sahung berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat, dengan transparansi pengelolaan Dana Desa sebagai prioritas utama demi kemajuan desa yang mandiri dan sejahtera.

(Jusri)

Bekerja di Balik Segel KPK: Plt Bupati Kuansing Mukhlisin Pimpin Pemerintahan dari Ruang Sempit, Tekankan “Bisnis Biasa” di Tengah Badai Korupsi

PEKANBARU, JURNAL TIPIKOR– Di tengah bayang-bayang operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih menyisakan luka mendalam bagi birokrasi Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, roda pemerintahan dipaksa berputar dalam kondisi yang tidak lazim. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, Mukhlisin, secara tegas menyatakan komitmennya untuk tetap melayani masyarakat, meski harus bekerja dari ruang kerja sementara yang ia akui “lebih sempit”, setelah ruangan resminya—dan empat ruangan pejabat puncak lainnya—masih tersegel rapat oleh penyidik KPK.

Pernyataan ini disampaikan Mukhlisin sesaat setelah menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Plt Bupati di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, pada Kamis. Sikapnya yang tampak tenang kontras dengan situasi genting di lingkungan Kantor Bupati Kuansing, di mana segel-segel kuning KPK masih menempel erat di lima titik strategis: ruangan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten I, dan Ketua DPRD.

Segel tersebut merupakan sisa jejak penangkapan dan penahanan Bupati definitif Suhardiman Amby serta Sekda Zulkarnaen akibat dugaan korupsi. Namun, bagi Mukhlisin, fisik ruangan yang terkunci bukanlah alasan untuk menghentikan mesin birokrasi.

“Ruang kerja saya memang disegel, tetapi sudah disiapkan ruangan lain. Yang penting kami tetap bisa bekerja,” ujar Mukhlisin dengan nada datar namun tegas. Ia menolak membiarkan stigma negatif dari kasus korupsi menghambat pelayanan publik. “Walaupun ruangannya lebih sempit, tidak masalah. Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.”

Baca juga  “Mobil Bekas” Seharga Rp2,05 Miliar Jadi Alat Tukar Jabatan Sekda Kuansing, KPK Bongkar Modus Suap Land Cruiser

Meski demikian, Mukhlisin enggan merincikan lokasi pasti ruang kerja barunya, apakah masih berada di dalam kompleks kantor bupati atau dialihkan ke tempat lain. Yang jelas, keterbatasan fisik ini menjadi simbol nyata betapa rapuhnya tata kelola pemerintahan sebelumnya hingga membutuhkan intervensi keras dari lembaga antirasuah.

Di balik klaim “bisnis seperti biasa” tersebut, Mukhlisin menyisipkan peringatan keras bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kuansing. Ia menegaskan bahwa kasus yang menjerat atasan-atasannya harus menjadi momentum refleksi, bukan sekadar berita sesaat.

“Kami mengingatkan agar seluruh aparatur pemerintah semakin berhati-hati dalam menjalankan amanah dan selalu berpedoman pada aturan yang berlaku,” tegasnya.

Mukhlisin berharap, kepemimpinan transisi ini dapat menjadi titik balik menuju pemerintahan yang lebih bersih. “Insyaallah ke depan kami akan menjalankan pemerintahan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Semoga tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi,” tutupnya.

Kini, pertanyaan besar bagi publik bukanlah apakah pemerintahan berhenti, melainkan apakah perubahan dari ruang luas ke ruang sempit ini juga disertai dengan penyempitan celah-celah korupsi yang selama ini mungkin leluasa terjadi di balik pintu-pintu yang kini disegel KPK.

Sumber : Antara

Editor: Azi