JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Wacana menaikkan gaji pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai tameng pencegahan korupsi kembali dipatahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu secara tegas menyatakan bahwa tidak ada korelasi langsung antara besaran penghasilan dengan niat jahat seorang pejabat untuk memperkaya diri secara ilegal.
Pernyataan keras ini dilontarkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, pada Sabtu (4/7/2026). Respons ini merupakan reaksi langsung terhadap usulan Komisi II DPR RI yang menilai bahwa rendahnya gaji pejabat daerah menjadi salah satu pemicu utama praktik suap-menyuap.
Bagi KPK, argumen bahwa “gaji kecil memicu korupsi” adalah simplifikasi berbahaya yang mengaburkan akar masalah sesungguhnya: moralitas dan sistem pengawasan yang bobrok.
“Tidak ada korelasi antara kenaikan gaji dengan tindakan korupsi,” tegas Achmad Taufik Husein. Pernyataan singkat namun padat ini seolah menampar logika umum yang sering dijadikan pembenaran oleh para koruptor kelas kakap maupun teri.
KPK memandang bahwa integritas tidak bisa dibeli dengan angka nominal dalam slip gaji. Seorang pejabat yang memiliki niat buruk akan tetap mencari celah untuk korupsi, berapapun besar gajinya. Sebaliknya, pejabat yang berintegritas tidak akan tergoda meski penghasilannya pas-pasan.
Usulan Komisi II DPR RI tersebut dinilai banyak pihak sebagai upaya “mengobati gejala, bukan penyakit”. Dengan berfokus pada insentif finansial, DPR dianggap melupakan aspek penegakan hukum yang lebih krusial, seperti ketatnya audit keuangan, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta sanksi pidana yang benar-benar membuat jera.
Langkah KPK ini menegaskan posisi lembaga tersebut sebagai garda terdepan yang tidak mudah terbawa arus populisme kebijakan. Alih-alih memberikan karpet merah bagi pejabat melalui kenaikan gaji, KPK justru menuntut pertanggungjawaban moral dan profesionalisme yang lebih tinggi dari setiap penyelenggara negara di tingkat daerah.
Publik kini menunggu apakah DPR RI akan menelan pil pahit ini dan beralih fokus pada perbaikan sistem pengawasan, atau tetap bersikukuh pada jalan instan yang justru berpotensi membuka keran baru bagi pemborosan anggaran negara.
(Red)
