Penulis: Penulis

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mencengangkan dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Instrumen suap berupa satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar ternyata berstatus mobil bekas (second), bukan kendaraan baru sebagaimana persepsi umum terhadap gratifikasi bernilai tinggi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa status kepemilikan mobil tersebut masih atas nama pihak lain, yang menjadi indikator kuat adanya rekayasa transaksi untuk menyamarkan aliran dana suap.

“Kendaraan ini kan statusnya second. Jadi, masih atas nama orang lain gitu ya,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca juga Bukan Sekadar Bebas, Tapi Pulih: Kejagung Terobos Stigma dengan Hentikan Penuntutan Dua Kasus di Maluku Lewat Keadilan Restoratif

Fakta ini membantah asumsi bahwa suap jabatan selalu melibatkan aset baru yang mengilap. Sebaliknya, modus operandi yang terungkap menunjukkan tingkat kerumitan dalam penyembunyian jejak korupsi. KPK kini tengah mendalami riwayat perolehan mobil tersebut, yang diduga diserahkan oleh Kepala Dinas PUPR Kuansing periode 2021-2025, Zulkarnain (ZKN), kepada Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA) sebagai imbalan agar ZKN dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda).

Menyelami Jejak Keuangan dan Peran Leasing

Tidak hanya mengejar para pelaku utama, penyidik KPK juga akan memanggil pihak perusahaan sewa guna usaha (leasing). Langkah ini krusial untuk membongkar mekanisme pembelian yang dilakukan ZKN serta peran ARD, yang namanya digunakan dalam pengajuan kredit kendaraan tersebut.

“Penyidik membutuhkan keterangan dari pihak leasing terkait bagaimana mekanisme pembelian yang dilakukan oleh saudara ZKN ini selaku Sekda Kuansing, dan juga bagaimana peran dari ARD ini,” tambah Budi.

Baca juga Lawan Balik di Meja Hijau! Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung Gugat Sah Penahanan, Kejagung: “Kami Hormati, Siap Hadapi”

Kronologi Penangkapan dan Penetapan Tersangka

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke-14 KPK sepanjang tahun 2026, yang dilaksanakan serentak di Kuansing dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Sepuluh orang diamankan, termasuk tiga pihak swasta, seorang ASN Pemkab Kuansing, dan istri Bupati Suhardiman, Suci Nitia Edwar.

Setelah lima orang dibawa untuk pemeriksaan intensif, KPK meminta Suhardiman dan Zulkarnain untuk menyerahkan diri. Keduanya memenuhi panggilan dan dijemput di Bandara Soekarno-Hatta pada 30 Juni 2026.

Puncak penyidikan terjadi pada 1 Juli 2026, ketika KPK resmi menetapkan tiga tersangka:

1. Suhardiman Amby (Bupati Kuansing)
2. Zulkarnain (Sekda Kuansing/Kadis PUPR sebelumnya)
3. Ardiles (Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant)

Selain dugaan suap jabatan, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi lain yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas, menambah daftar panjang penyimpangan yang diduga terjadi di bawah kepemimpinannya.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa praktik jual-beli jabatan di pemerintahan daerah tidak hanya merusak meritokrasi birokrasi, tetapi juga melibatkan manipulasi aset bernilai miliaran rupiah, bahkan dengan status “bekas” sekalipun. Publik menunggu transparansi penuh KPK dalam mengungkap siapa saja pihak lain yang terlibat dalam jaringan korupsi ini.

(Red)

AMBON, JURNAL TIPIKOR – Di tengah riuh rendah tuntutan publik akan hukuman keras, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah berani yang menampar kebiasaan lama: menghentikan penuntutan dua perkara kriminal di Maluku. Keputusan ini bukan bentuk pelemahan hukum, melainkan bukti konkret bahwa keadilan tidak selalu identik dengan jeruji besi, tetapi juga tentang pemulihan kemanusiaan dan penyelesaian konflik akar rumput.

Melalui mekanisme Restorative Justice (Keadilan Restoratif), Kejagung resmi menyetujui penghentian penuntutan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buru dan kasus penganiayaan di Kabupaten Maluku Tengah. Langkah ini diambil setelah Kajati Maluku, Rudy Irmawan, memaparkan hasil asesmen mendalam melalui konferensi video dengan Direktorat JAM-Pidum Kejagung RI pada Kamis (2/7/2026).

Narkoba: Rehabilitasi, Bukan Kriminalisasi Pengguna

Dalam kasus pertama, tersangka Ahmad Syahdi Soamole alias Dede, yang terjerat kasus kepemilikan sabu di Kabupaten Buru, luput dari vonis penjara. Hasil asesmen terpadu bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku mengungkap fakta krusial: Dede adalah pengguna, bukan pengedar, dan tidak terlibat dalam jaringan gelap narkotika.

Baca juga Lawan Balik di Meja Hijau! Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung Gugat Sah Penahanan, Kejagung: “Kami Hormati, Siap Hadapi”

Dengan rekam jejak bersih dan dukungan penuh dari keluarga, negara memilih jalan rehabilitasi daripada stigmatisasi. Kejagung memerintahkan Dede menjalani rehabilitasi medis selama dua bulan dan rehabilitasi sosial selama satu bulan di Rumah Sakit Khusus Daerah Maluku. Ini adalah pesan tegas: negara hadir untuk menyembuhkan, bukan sekadar membuang warga negaranya ke dalam sistem pemasyarakatan yang seringkali gagal memperbaiki.

Penganiayaan: Damai Lebih Bermakna daripada Vonis

Sementara itu, dalam kasus penganiayaan di Kabupaten Maluku Tengah yang melibatkan tersangka Nur Jamila Lessy dan Hadija Pary, pendekatan hukum tradisional digantikan oleh dialog kemanusiaan. Jaksa fasilitator berhasil merajut perdamaian antara para tersangka dan korban, Dewi Citra Lessy, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat—mulai dari penyidik polisi, tokoh adat, tokoh agama, hingga pemerintah negeri.

Hasilnya? Korban menerima permintaan maaf tulus dan secara sukarela melepaskan tuntutan biaya pengobatan maupun kompensasi. Tidak ada dendam yang tersisa, hanya resolusi konflik yang tuntas. Direktur A dan Direktur B pada JAM-Pidum Kejagung pun menyetujui penghentian penuntutan, mengakui bahwa keadilan telah tercapai melalui restorasi hubungan sosial, bukan melalui pembalasan.

Baca juga Polres Sukabumi Gelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Perkuat Komitmen “Polri untuk Masyarakat”

Hukum yang Memanusiakan

Kajati Maluku, Rudy Irmawan, menegaskan bahwa persetujuan ini adalah cerminan kebijakan Kejaksaan yang berorientasi pada pemulihan dan kemanfaatan bagi masyarakat. “Ini bukan soal melonggarkan hukum, tapi soal menegakkan hukum yang cerdas, manusiawi, dan menyelesaikan masalah hingga ke akarnya,” implisit dalam langkah strategis ini.

Di era di mana overkapasitas lapas menjadi beban negara dan trauma sosial sering kali diperparah oleh proses hukum yang kaku, keputusan Kejagung di Maluku ini menjadi preseden penting. Bahwa hukum bisa tajam tanpa harus kejam, dan keadilan bisa ditegakkan sambil tetap menjaga martabat manusia.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Babak baru dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi bergulir. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Selasa (30/6/2026) menjatuhkan vonis pidana penjara 10 tahun terhadap mantan Menteri Nadiem Anwar Makarim. Namun, di balik palu hakim yang diketuk, tersimpan perintah keras yang menohok: Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta segera mengusut kenaikan harta kekayaan Nadiem senilai Rp4,87 triliun melalui mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Putusan ini bukan sekadar hukuman atas kerugian negara sebesar Rp1,56 triliun, melainkan sebuah sinyal bahwa “uang pengganti” yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) senilai total Rp5,67 triliun tidak bisa diproses begitu saja dalam koridor undang-undang korupsi biasa.

Harta Tidak Seimbang Bukan Urusan Remeh

Dalam amar putusannya, Hakim anggota Eryusman secara eksplisit menolak pengabulan uang pengganti sebesar Rp4,87 triliun dalam perkara a quo. Penolakan ini bukan berarti majelis hakim menutup mata terhadap adanya peningkatan harta yang tidak wajar. Sebaliknya, hakim menegaskan bahwa jalur hukum yang dipilih JPU selama ini “tidak tepat”.

“Permohonan uang pengganti sebesar Rp4,87 triliun tidak dapat dikabulkan… bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak seimbang, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat,” tegas Eryusman saat membacakan pertimbangan hukum.

Baca juga OTT KPK Guncang Kuansing: 10 Ditangkap, Bupati dan Sekda Diminta Menyerahkan Diri Terkait Jual Beli Jabatan

Hakim merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022 yang menunjukkan lonjakan drastis kekayaan terdakwa. Dengan menggunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan 37a UU Tipikor, majelis hakim melihat indikasi kuat bahwa harta tersebut merupakan hasil dari tindak pidana asal yang telah terbukti, yakni korupsi Pasal 3 UU Tipikor.

Baca juga OTT KPK Guncang Kuansing: 10 Ditangkap, Bupati dan Sekda Diminta Menyerahkan Diri Terkait Jual Beli Jabatan

Peringatan Keras ke Kejagung: Jangan Abaikan Asas Legalitas

Narasi putusan ini memberikan tamparan keras bagi penegak hukum. Majelis hakim mengingatkan bahwa semangat memaksimalkan pemulihan keuangan negara harus tetap berjalan dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas.

Dengan kata lain, jika negara ingin merebut kembali Rp4,87 triliun yang diduga merupakan buah dari penyalahgunaan wewenang, maka pintu penyidikan TPPU harus segera dibuka. Tindak pidana pencucian uang menjadi instrumen yang lebih tepat untuk melacak aliran dana raksasa yang diduga bersumber dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB), lalu mengalir ke kantong pribadi Nadiem melalui PT Gojek Indonesia.

Korupsi Sistematis dan Kerugian Negara Fantastis

Vonis 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti Rp809,59 miliar yang dibebankan kepada Nadiem membuktikan betapa masifnya skema korupsi dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022. Nadiem terbukti menerima suap atau gratifikasi dari rekan-rekannya, termasuk Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih, dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang menyimpang dari prinsip perencanaan pengadaan.

Kini, bola panas berada di tangan Kejaksaan Agung. Apakah lembaga tersebut akan sigap membuka berkas penyidikan TPPU untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam jaringan pencucian uang triliunan rupiah ini? Ataukah angka Rp4,87 triliun itu akan tetap menjadi “hantu” harta kekayaan yang tidak pernah tersentuh hukum?

Publik menunggu langkah konkret. Karena bagi rakyat, keadilan tidak hanya diukur dari lamanya seseorang di balik jeruji besi, tetapi juga dari kembalinya setiap rupiah uang negara yang dikorupsi.

Catatan Fakta Kunci:

• Terdakwa: Nadiem Anwar Makarim (Eks Mendikbudristek 2019-2024).
• Vonis: 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp809,59 miliar.
• Perintah Hakim: Usut kenaikan harta Rp4,87 triliun via jalur TPPU.
• Kerugian Negara: Rp1,56 triliun.
• Modus: Pengadaan Chromebook & CDM tidak sesuai perencanaan (2019-2022).

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan pukulan telak terhadap praktik korupsi di daerah. Lembaga antirasuah tersebut mengonfirmasi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, yang menjerat sepuluh orang tersangka.

Puncak dari operasi ini dijadwalkan akan diungkap secara terbuka dalam konferensi pers pada Rabu (1/7). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa agenda tersebut akan membongkar seluruh konstruksi dugaan suap serta identitas para tersangka yang telah diamankan.

“Untuk konferensi pers, kami jadwalkan esok siang atau sore. Kami akan memaparkan konstruksi dugaan suapnya seperti apa, hingga pihak-pihak yang diduga terkait yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka siapa saja,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6).

Baca juga Dari Kursi Menteri ke Bangku Saksi: Dito Hadiri Panggilan KPK, Singgung Soal “Tidak Sibuk” di Tengah Skandal Korupsi Haji Rp622 Miliar

Lima Tersangka Dibawa ke Jakarta

Dari total 10 orang yang diamankan, lima individu kunci telah dibawa ke markas KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Komposisi tersangka mencerminkan jaringan korupsi yang melibatkan unsur swasta dan birokrasi. Kelima orang tersebut terdiri dari tiga pihak swasta, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Kuansing, dan seorang anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut.

Langkah KPK tidak berhenti pada penangkapan tingkat pelaksana. Lembaga ini secara tegas meminta Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain, untuk segera menyerahkan diri. Keduanya disinyalir menjadi otak atau pihak utama yang terlibat dalam skandal suap jual beli jabatan Sekda.

Mobil Mewah Disita Sebagai Barang Bukti

Dalam pengungkapan kasus ini, KPK juga menyita satu unit mobil yang diduga menjadi instrumen atau bagian dari transaksi suap. Penyitaan aset bergerak ini memperkuat indikasi adanya aliran dana haram yang digunakan untuk melanggengkan posisi strategis di pemerintahan daerah Kuansing.

Dengan dimintanya penyerahan diri terhadap dua pejabat tertinggi di Kuansing, KPK mengirimkan pesan keras bahwa tidak ada lagi tempat berlindung bagi oknum pejabat yang memperdagangkan jabatan publik. Masyarakat kini menunggu paparan lengkap KPK besok siang untuk mengetahui seberapa dalam akar korupsi yang telah menggerogoti integritas pemerintahan di Bumi Lancang Kuning tersebut.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Bayangan skandal korupsi kuota haji yang telah menyeret nama-nama besar pejabat negara akhirnya menyentuh lingkaran mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau yang akrab disapa Dito. Selasa (30/6/2026), Dito terlihat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memenuhi panggilan sebagai saksi.

Kedatangan Dito pada pukul 09.58 WIB itu berlangsung singkat namun sarat makna. Dengan gaya santai, ia menegaskan bahwa kedatangannya murni untuk memenuhi undangan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2023-2024.

“Hari ini undangan saja terkait dengan kasus yang haji,” ujar Dito singkat kepada awak media sesaat setelah tiba.

Ketika disinggung mengenai apakah ia membawa dokumen atau bukti pendukung, Dito menjawab dengan tegas namun dingin. “Enggak bawa apa-apa. Ini saja, undangan saja,” katanya, seolah ingin menekankan posisinya saat ini hanya sebagai pihak yang dimintai keterangan, bukan tersangka.

Baca juga Dari Lapangan Parkir ke Ruang Dialektika: Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran Guncang Cianjur dengan Diskusi Nasionalisme yang Menggugah

Postur Berubah, Kesibukan Menghilang?

Di tengah seriusnya penyelidikan yang sedang bergulir, para jurnalis sempat menyoroti perubahan fisik Dito yang tampak lebih bugar dibandingkan masa jabatannya sebelumnya. Pertanyaan mengenai apakah perubahan postur tersebut akibat rutinitas olahraga dijawab Dito dengan kalimat yang mungkin terdengar ironis bagi sebagian pihak yang mengikuti perkembangan kasus ini.

“Iya, mumpung lagi enggak sibuk,” jawabnya datar.

Ucapan tersebut seolah menjadi kontras tajam dengan kesibukan tinggi yang biasa melekat pada seorang menteri, serta hingar-bingar investigasi KPK yang kini sedang menyita perhatian publik terkait dugaan penggelapan dana umat.

Jejak Kasus yang Semakin Dalam

Kehadiran Dito sebagai saksi tidak bisa dilepaskan dari jerat hukum yang semakin mengencang dalam kasus ini. KPK resmi memulai penyidikan pada 9 Agustus 2025. Setahun lebih kemudian, pada 9 Januari 2026, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, ditetapkan sebagai tersangka.

Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima KPK pada 24 Februari 2026 semakin memperkuat dasar penyidikan, dengan menyebut potensi kerugian negara mencapai angka fantastis, yakni Rp622 miliar. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari hak-hak jemaah haji yang terampas akibat praktik curang dalam alokasi kuota.

Hingga kini, lima orang telah berstatus tersangka, termasuk Yaqut, Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum KATHURI Asrul Aziz Taba. Sementara Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro Maktour, meski sempat dicekal, belum ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga Kapolres Sukabumi Berganti, Dari AKBP Samian Menjadi AKBP Benny Cahyadi

Dinamika penahanan juga mewarnai kasus ini. Yaqut sempat mengalami pergantian status tahanan dari rumah tahanan ke tahanan rumah, sebelum kembali ditahan di Rutan KPK. Terbaru, pada 24 Juni 2026, Yaqut dibantarkan ke RS Polri karena gangguan kesehatan pencernaan, menambah dramatisasi proses hukum yang sedang berjalan.

Dengan hadirnya Dito sebagai saksi, publik kini menunggu apakah keterangannya akan membuka tabir baru tentang siapa saja yang sebenarnya terlibat dalam jaringan korupsi yang merugikan ratusan miliar rupiah uang negara dan kepercayaan umat ini. Apakah “ketidak-sibukan” Dito saat ini adalah awal dari keterlibatan lebih dalam, atau sekadar fase transisi seorang mantan pejabat yang sedang membersihkan diri dari sorotan? Waktu akan menjawab.

(Red)