Penulis: Penulis

CIANJUR, JURNAL TIPIKOR – Di tengah hingar-bingar era digital dan polarisasi opini, sebuah fenomena menarik terjadi di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur. Lapangan parkir Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran berubah fungsi menjadi ruang dialektika yang hidup, mempertemukan 70 perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat untuk membedah makna nasionalisme di era kontemporer.

Acara bertajuk “Nasionalisme di Jaman Kita” ini bukan sekadar forum biasa. Dengan latar belakang alunan musik kecapi suling khas Cianjur yang dimainkan oleh Nurahasanah, Iwa, dan Sukma, diskusi ini menghadirkan nuansa lokal yang kental namun dengan wawasan yang luas.

Intelektual dan Akar Rumput Bersatu

Hadir sebagai pembicara utama adalah Anggota DPRD Jawa Barat, Dr. H. Tom Maskun, M.Pd., sementara jalannya diskusi dipandu langsung oleh Tedi Subarkah, sesepuh padepokan dan eksponen Gerakan Mahasiswa 98. Kehadiran mereka menarik minat beragam peserta, mulai dari mahasiswa Universitas Suryakancana dan Al Azahari Cianjur, pelajar, pengrajin tradisional, hingga perwakilan masyarakat adat Bali dan anggota Perguruan Silat Dharma Saputra Putu Dewatar.

Dr. H. Tom Maskun menekankan bahwa nasionalisme masa kini tidak hanya soal retorika, melainkan komitmen nyata mempertahankan seni dan budaya tradisional sebagai pilar kebudayaan nasional. Ia juga menantang kalangan intelektual untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara konkret.

“Sikap kritis terhadap pemerintah itu wajib, tetapi akan jauh lebih bermakna jika dibalut dengan kajian akademik yang ilmiah dan aksi pengabdian langsung kepada masyarakat,” tegas Tom Maskun.

Baca juga Parade Budaya Nusantara Meriahkan Hari Jadi Kota Cimahi ke-25, FK MABES Tegaskan Komitmen Menjaga Persatuan NKRI

Pancasila Bukan Sekadar Hafalan, Tapi Aksi Nyata

Sesi tanya jawab berlangsung panas dan dinamis. Mahasiswa melontarkan pertanyaan kritis seputar tata kelola pemerintahan, strategi membendung dampak negatif media sosial, dan cara membumikan Pancasila.

Menanggapi hal tersebut, Tedi Subarkah mengingatkan bahwa universalitas Pancasila telah terbukti melalui sejarah diplomasi Indonesia, seperti Konferensi Asia Afrika 1955. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan inklusif, serta mengembalikan esensi Tri Sakti Bung Karno: Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berprinsip dalam Kebudayaan.

“Momentum ini sangat relevan karena kita berada di Bulan Bung Karno. Nasionalisme bukan lagi soal pidato, tapi soal tindakan,” ujar Tedi.

Ia mencontohkan bagaimana Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran menerjemahkan cinta tanah air melalui aksi nyata di sektor agraria dan lingkungan. Mulai dari bertani, beternak, hingga inovasi mengelola limbah organik dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pupuk dan pakan ternak.

Baca juga SIARAN HASIL KUNJUNGAN MAJELIS ADAT SUNDA (MASDA) JAWA BARAT KE KAMPUNG ADAT CIREUNDEU

Ruang Dialog yang Langka di Era Digital

Tedi Subarkah menyoroti kian langkanya ruang dialog terbuka yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat di tingkat daerah. Melalui forum ini, Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran berharap dapat menjadi pelopor bagi entitas intelektual lainnya untuk memberikan edukasi positif di tengah tantangan global.

Para peserta sepakat bahwa kegiatan reflektif seperti ini perlu direplikasi secara berkelanjutan, baik di kampus maupun ruang publik lainnya.

Dengan menggabungkan kearifan lokal, kritik akademis, dan aksi nyata, Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran telah membuktikan bahwa nasionalisme bisa dimulai dari tempat-tempat yang paling tak terduga: sebuah lapangan parkir di Cianjur.

(Red)

Cimahi, JURNAL TIPIKOR – Peringatan Hari Jadi Kota Cimahi ke-25 yang diselenggarakan di Lapangan Tembak Gunung Bohong, Kota Cimahi, berlangsung meriah dengan mengusung tema Aneka Kebudayaan Nasional melalui Parade Budaya Nusantara.

Acara tersebut menampilkan berbagai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya budaya Sunda, Madura, Bali, Manado, Tionghoa, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta berbagai budaya Nusantara lainnya. Kehadiran berbagai komunitas budaya menjadi simbol persatuan dalam keberagaman sekaligus mempererat tali persaudaraan antarsuku di Indonesia.

Perayaan semakin semarak melalui kerja sama dengan salah satu stasiun televisi swasta nasional, RCTI, yang menghadirkan sejumlah artis papan atas untuk menghibur masyarakat.

Baca juga SIARAN HASIL KUNJUNGAN MAJELIS ADAT SUNDA (MASDA) JAWA BARAT KE KAMPUNG ADAT CIREUNDEU

Salah satu peserta yang turut memeriahkan kegiatan tersebut adalah Forum Komunikasi Madura Bersatu (FK MABES). Dalam kesempatan wawancara, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FK MABES, Muhammad Nasir, menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya telah berdiri selama empat tahun dan terus berkembang di berbagai wilayah.

Ia menambahkan bahwa sekretariat FK MABES Jawa Barat berlokasi di Jalan Ciganitri, Kabupaten Bandung. Selain mempererat tali silaturahmi warga Madura, organisasi tersebut juga aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian rutin setiap pekan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FK MABES Jawa Barat, Purnawirawan TNI Dwi Wahyu Handono, menyampaikan bahwa keikutsertaan FK MABES dalam perayaan Hari Jadi Kota Cimahi ke-25 merupakan bentuk dukungan terhadap persatuan bangsa melalui pelestarian budaya Nusantara.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat persaudaraan seluruh suku dan budaya di Indonesia, saling bersilaturahmi, serta bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi Forum Komunikasi Madura Bersatu, NKRI adalah harga mati,” tegasnya.

Baca juga RUTAN MANNA GELAR LOMBA AZAN DAN MENGAJI DALAM RANGKA PERINGATAN TAHUN BARU ISLAM 1448 H

FK MABES juga menyampaikan bahwa kepengurusan organisasi di wilayah Jawa Barat telah terbentuk dan aktif menjalankan roda organisasi.

Susunan Pengurus FK MABES

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

– Ketua Umum: Muhammad Nasir
– Sekretaris Jenderal: Syamsuri Adi

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat

– Ketua: Purnawirawan TNI Dwi Wahyu Handono
– Sekretaris Jenderal: Muhammad Nur Rivai
– dan sebagai tuan rumah fk mabes ( forum komunikasi Madura bersatu DPC kota Cimahi. itu sendiri

Melalui momentum Hari Jadi Kota Cimahi ke-25, seluruh peserta parade budaya berharap semangat persatuan, toleransi, dan pelestarian budaya Nusantara terus terjaga sebagai kekuatan bangsa Indonesia.

(Ade)

Cimahi, JURNAL TIPIKOR – Tim Majelis Adat Sunda (MASDA) Jawa Barat yang dipimpin oleh Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.Kn., yang akrab disapa Abah Anton Charliyan, melaksanakan kunjungan silaturahmi budaya ke Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Dalam kunjungan tersebut, Abah Anton didampingi jajaran pengurus MASDA Jawa Barat, antara lain Uwa Deden, Bah Iwan, Raden Dicky Z. Sastradikusumah, Rd. Berry, Jayengrana Wirasantana, beserta para pengurus dan anggota MASDA Jawa Barat lainnya.

Rombongan diterima oleh Panitren Adat Abah Asep Abbas, Ais Pangampih Abah Widi, Kang Didi (Bidang Budaya), Kang Domba (Bidang Seni), serta para pengurus adat lainnya.

Kunjungan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi, menggali potensi budaya, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan masyarakat adat dalam rangka pelestarian adat, budaya, lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga Pemerintah Kabupaten Kuningan Raih WTP dari BPK RI, Wujud Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Kampung Adat dengan Ketahanan Pangan Berbasis Singkong

Kampung Adat Cireundeu merupakan salah satu komunitas adat Sunda yang masih konsisten mempertahankan tradisi leluhur. Keunikan utamanya adalah sistem ketahanan pangan berbasis singkong.

Sejak sekitar tahun 1918, masyarakat Cireundeu telah mengembangkan Rasi (Beras Singkong) sebagai makanan pokok pengganti nasi. Teknologi pengolahannya kemudian disempurnakan sekitar tahun 1924 oleh sesepuh Omah Asnanah sehingga menghasilkan beras singkong yang memiliki cita rasa sangat baik.

Tim MASDA Jawa Barat berkesempatan mencicipi langsung Rasi tersebut dan menilai rasanya sangat lezat.

Baca juga RUTAN MANNA GELAR LOMBA AZAN DAN MENGAJI DALAM RANGKA PERINGATAN TAHUN BARU ISLAM 1448 H

Latar belakang penggunaan singkong sebagai makanan pokok berawal dari kondisi geografis wilayah yang dahulu mengalami keterbatasan pengairan sehingga singkong menjadi tanaman yang paling sesuai untuk menopang ketahanan pangan masyarakat.

Masyarakat adat Cireundeu memegang teguh filosofi:

“Ngindung Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman”

yang bermakna mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya leluhur.

Selain itu dikenal pula falsafah:

“Kajeun teu nyawah asal boga pare, teu boga pare asal boga béas, teu boga béas asal bisa nyangu, teu bisa nyangu asal bisa dahar, henteu bisa dahar asal bisa kuat.”

Sejarah Singkat

Nama Cireundeu berasal dari pohon Reundeu yang dahulu banyak tumbuh di kawasan tersebut.

Masyarakat mengenal filosofi:

Sareundeu, Sabobot, Saigel, Sapihanean, yang bermakna kompak, guyub, satu pikiran, satu perkataan, satu perbuatan, dan menjunjung tinggi semangat gotong royong.

Kampung ini diperkirakan dirintis oleh Mama Aki Haji Ali sekitar abad ke-19.

Luas Wilayah Adat

Kawasan adat seluas kurang lebih 64 hektare, terdiri atas:

– Permukiman adat : 2 Ha
– Leuweung Larangan : 3 Ha
– Leuweung Tutupan : 35 Ha
– Leuweung Garapan : 24 Ha

Jumlah Warga

Komunitas adat berjumlah sekitar 1.500 jiwa dalam 360 Kepala Keluarga, dengan sekitar 60 KK atau 130 jiwa yang masih sangat kuat memegang teguh adat istiadat.

Kepemimpinan Adat

Kepemimpinan adat terdiri atas:

– Sesepuh Adat
– Ais Pangampih
– Panitren Adat
– Tokoh Masyarakat
– Pengurus Seni dan Budaya
– Pemuda Adat
– Warga Adat

Seluruh keputusan ditempuh melalui musyawarah dan semangat gotong royong.

Kondisi Infrastruktur

Tim MASDA mencatat masih diperlukan perhatian terhadap:

– Perbaikan jalan lingkungan.
– Penataan kawasan wisata budaya.
– Peningkatan sarana wisata edukasi.
– Perbaikan drainase dan irigasi pertanian.

Mata Pencaharian

Mayoritas masyarakat bekerja sebagai:

– Petani
– Pekebun
– Pengrajin
– Pelaku UMKM
– Seniman budaya
– Pemandu wisata
– Pedagang

Produk unggulan meliputi:

– Beras Singkong (Rasi)
– Aneka olahan singkong
– Kerajinan tradisional
– Produk wisata budaya

Sistem Kepercayaan

Masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai spiritual warisan karuhun dengan mengikuti ajaran Kepercayaan Sunda Wiwitan.

Tradisi Pamali

Beberapa aturan adat yang masih dijaga antara lain:

– Tidak menebang pohon di hutan larangan.
– Tidak mengambil hasil alam secara berlebihan.
– Menjaga keseimbangan alam.
– Menghormati sesepuh dan karuhun.
– Tidak mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok.

Upacara Adat

Tradisi yang masih rutin dilaksanakan meliputi:

– Hajat Bumi
– Seren Taun
– Ritual penghormatan kepada karuhun
– Pendidikan adat, seni, dan aksara Sunda

Kesenian

Kesenian yang masih berkembang antara lain:

– Karinding
– Kacapi Suling
– Angklung Buncis
– Degung
– Tari Tradisional Sunda
– Kaulinan Barudak

Bangunan Adat

Tim MASDA menemukan bahwa rumah adat asli Cireundeu yang dahulu seluruhnya menggunakan kayu, bambu, dan ijuk tanpa tembok maupun listrik kini sudah tidak lagi ditemukan karena tergeser arus modernisasi.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena diperlukan upaya pelestarian dengan membangun kembali rumah adat asli sebagai pusat edukasi budaya bagi generasi mendatang.

Baca juga Pemda Sukabumi Genjot Pembangunan Rutilahu Dan Rumah Pasca Bencana, Capaian Tahun 2025 Hampir 1000 Rutilahu Dibangun

Kepemilikan Tanah Adat

Meskipun kawasan adat masih terjaga, hingga saat ini masyarakat adat Cireundeu belum memiliki Tanah Ulayat sebagai aset bersama.

Sebagian besar lahan telah menjadi hak milik perseorangan, sementara kawasan yang masih benar-benar menjadi kawasan bersama hanyalah Leuweung Larangan seluas sekitar 3 hektare.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama demi menjaga keberlangsungan masyarakat adat di masa depan.

Aspirasi Masyarakat Adat

Dalam dialog bersama Tim MASDA Jawa Barat, masyarakat menyampaikan beberapa harapan, yaitu:

1. Bantuan seperangkat alat kesenian tradisional beserta kostum.
2. Bantuan bibit tanaman produktif, peternakan, perikanan, pupuk, serta irigasi.
3. Perbaikan jalan lingkungan dan gapura kawasan adat.
4. Pengadaan Tanah Ulayat sebagai tanah adat bersama.
5. Pembangunan pusat pendidikan alam dan budaya.
6. Penguatan pemasaran produk UMKM berbahan dasar singkong.
7. Pembangunan kembali rumah adat asli lengkap dengan Leuit, Saung Lisung, Bumi Alit, Bumi Ageung, dan Balai Sawala.
8. Penataan lingkungan Kampung Adat sebagai kawasan taman budaya yang asri.

Penutup

Tim Majelis Adat Sunda (MASDA) Jawa Barat menilai Kampung Adat Cireundeu merupakan salah satu aset budaya Sunda yang memiliki nilai sangat tinggi, terutama dalam hal pelestarian adat, ketahanan pangan berbasis singkong, pelestarian lingkungan, serta kearifan lokal.

Namun demikian, terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian bersama, khususnya mengenai belum adanya Tanah Ulayat, perlunya pelestarian rumah adat asli yang kini telah hilang akibat modernisasi, peningkatan infrastruktur, penguatan UMKM, serta dukungan terhadap regenerasi budaya.

MASDA Jawa Barat berharap pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendukung upaya pelestarian Kampung Adat Cireundeu agar tetap lestari dan menjadi warisan budaya Sunda bagi generasi mendatang.

(Red

​KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR — Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menorehkan prestasi gemilang dalam hal tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025.

​Penghargaan tertinggi dalam audit laporan keuangan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, kamis (25/06/2026).

Nova Rizky Sugema, S.Pd., C.BJ Selaku Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kuningan dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kuningan, khususnya kepada Bupati Kuningan yang telah mengkolaborasikan antar SKPD, yang telah bekerja keras menyajikan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.

​”Raihan WTP ini bukan sekadar piagam penghargaan, melainkan cerminan dari komitmen, kerja keras, dan transparansi seluruh jajaran Pemkab Kuningan dalam mengelola uang rakyat. Kami berterima kasih atas sinergi yang luar biasa dari DPRD Kuningan serta pendampingan yang terus diberikan oleh BPK RI,” ujar Nova Sekretaris Umum PDPM Kab. Kuningan.

Baca juga Polres Kaur Peduli, Berikan Bantuan Sosial Untuk Warga Kurang Mampu

​Nova juga menambahkan bahwa mempertahankan WTP memiliki tantangan yang tidak mudah, sehingga perlu kolaborasi antar sektoral. Oleh karena itu, capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap rupiah APBD berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kuningan.

(Deden)

Sukabumi, Jurnaltipikor.com,-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus berupaya untuk menuntaskan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, Kamis (25/06/2026).

Rutilahu merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menangani fakir miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperbaiki atau merehabilitasi kondisi rumah warga yang sudah tidak layak huni. Bantuan ini difokuskan pada perbaikan atap, lantai, dinding, serta fasilitas sanitasi dan MCK.

Kepala Dinas Perkim, Sendi Apriadi, S.STP.,M.Si.,menyampaikan berdasarkan hasil pendataan sejak 2013 hingga 2026, Rutilahu di Kabupaten Sukabumi mencapai 47.123 Unit dan Pemerintah sudah membantu pembangunan sekitar 25.396 unit. Sehingga, sampai hari ini tersisa 21.727 unit yang belum terbangun dan masih ada kemungkinan penambahan karena belum semua rutilahu terdata di setiap desa dan akan kita verifikasi ulang

“Dalam penanganannya, pembangunan Rutilahu yang angkanya masih tinggi mencapai puluhan ribu tidak mungkin hanya bergantung terhadap APBD. Terlebih dalam kondisi fiskal daerah tahun 2026 ini, Pemda Sukabumi hanya menyiapkan anggaran sebesar 8 miliar yang dikelola melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Oleh karenanya, Pemda Kabupaten Sukabumi juga mengusulkan bantuan ke Pemprov jawa Barat dan Pemerintah Pusat,” Ujarnya.

Baca juga Hukum Indonesia Belum Mampu Paksa Raksasa Teknologi Pindahkan Server ke Dalam Negeri.

Lanjut Sendi, kami memberikan kesempatan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk Lembaga non-pemerintah seperti swasta, Korporasi, Komunitas ataupun lembaga lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat ikut serta dalam penanganan rutilahu di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan Perbup 33 Tahun 2021 ttg Program Perbaikan RTLH, anggaran bantuan Rutilahu ditentukan melalui Keputusan Bupati. Pada tahun 2025, berdasarkan Keputusan Bupati tentang Sasaran dan Besaran Nilai Bantuan Program RTLH pada APBD Kabupaten Tahun 2025 sebesar 20 juta rupiah per unit. 17,5 jt untuk material, 2 jt untuk pekerja, dan 500 rb untuk operasional dan penyusunan dokumen LPM.

“Capaian pembangunan rutilahu pada tahun 2025 itu sebesar 779 unit yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi, 145 unit dari APBD Provinsi Jabar, dan 65 unit dari APBN Kementrian PUPR,” Ucapnya.

Sendi pun menjelaskan, selain penanganan Rutilahu, pada tahun 2026 ini, Pemda Kabupaten Sukabumi dibantu oleh steakholder dari berbagai kalangan industri dan lembaga non pemerintah, juga memfokuskan pada penanganan rumah pasca bencana yang sementara sudah berjalan hampir mencapai 40 % yaitu di Kp. Gempol Desa Pasirsuren, Kecamatan Palabuhanratu sebanyak 84 unit, kemudian direncanakan dilokasi bencana Desa Ciengang, Kecamatan gegerbitung sebanyak 64 unit, serta Desa Limusnunggal, Kecamatan Bantargadung sebanyak 123 unit.

“Kami Mohon doa restu dan dukungan dari seluruh pihak untuk bersama menuntaskan program Rutilahu dan Rumah Khusus Relokasi bencana bagi masyarakat kabupaten Sukabumi, semoga program ini dapat berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

(Rama)