Penulis: Penulis

BANDARLAMPUNG, JURNAL TIPIKOR– Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung resmi menahan tiga petinggi PT Lampung Energi Berjaya (LEB) terkait skandal dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera (WK OSES).

Kasus yang menyeret jajaran direksi dan komisaris ini mencatatkan angka kerugian negara yang fantastis, yakni mencapai Rp268,76 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Bandarlampung, Baharuddin M, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung pada Kamis (15/1).

“Kami telah menerima pelimpahan tahap kedua. Ketiga terdakwa adalah BK (Direktur Operasional), HW (Komisaris), dan MHE (Direktur Utama),” ujar Baharuddin.

Baca juga Skandal Upeti TKA: Eks Sekjen Kemenaker Hery Sudarmanto Diduga ‘Palak’ Agen Rp12 Miliar Sejak 2010

Modus Operandi: Dana Titipan Jadi “Bancakan” Pribadi

Berdasarkan hasil penyidikan, para terdakwa diduga kuat mengelola dana PI 10 persen secara ilegal tanpa persetujuan Menteri ESDM. Alih-alih digunakan sesuai peruntukan, dana tersebut justru dikelola layaknya milik pribadi sebelum adanya legalitas resmi.

Beberapa modus “culas” yang ditemukan penyidik antara lain:

1. Manipulasi Pendapatan: Mengakui dana PI sebagai pendapatan riil perusahaan meski bukan berasal dari unit usaha utama.
2. Permainan Kurs: Melakukan konversi mata uang asing ke rupiah tanpa menggunakan kurs aktual.
3. Fasilitas Mewah: Menggunakan dana PI untuk pembagian tantiem, kenaikan gaji, tunjangan, hingga fasilitas pribadi lainnya.
4. Pelanggaran Dividen: Pendepositoan dividen PT Lampung Jasa Utama ke rekening PT LEB secara tidak sah.

Ancaman Penjara dan Penahanan

Akibat perbuatan tersebut, audit BPKP Perwakilan Provinsi Lampung menyatakan negara tekor hingga Rp268.761.516.000.

Baca juga Kebijakan RKAB 2026 Dinilai Amburadul, Dr. Suriyanto: Pemerintah Tidak Cermat dan Ancam Ekonomi Sektor Tambang!

Para terdakwa kini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ketiga terdakwa langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 14 Januari hingga 2 Februari 2026,” tegas Baharuddin.

Kejaksaan memastikan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk memulai proses persidangan.

Pihak Korps Adhyaksa berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Sumber : Antara

Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, melontarkan gagasan tajam terkait evaluasi sistem demokrasi di Indonesia.

Ia menilai pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan jauh lebih efektif dalam mempermudah pengawasan dan meminimalisir praktik politik uang (money politics).

Menurut Yusril, secara teknis pengawasan akan jauh lebih fokus dan efisien jika pemilihan dilakukan oleh parlemen daerah.

“Apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD, hanya akan terdapat sekitar 20-35 orang yang diawasi selama proses pilkada berjalan. Mengawasi orang se-kabupaten itu tidak mudah dan kemungkinan terjadinya money politics jauh lebih besar dalam pilkada langsung,” tegas Yusril saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/1).

Baca juga Melawan “Penyiksaan” Psikologis: Mahasiswa Hukum Gugat Aturan Pidana Mati KUHP ke Mahkamah Konstitusi

Memutus Dominasi Popularitas Kosong

Selain isu finansial, Yusril menyoroti fenomena “demokrasi popularitas” yang selama ini dianggap menghambat munculnya pemimpin berkualitas.

Ia berpendapat bahwa Pilkada langsung cenderung menjebak masyarakat untuk hanya memilih sosok yang populer, seperti artis atau selebritas, tanpa mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan.

Hal ini, menurutnya, menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat di mana calon potensial yang cerdas namun tidak populer atau tidak memiliki modal besar justru tersingkir.

Baca juga Pemkab Bandung Segel Sementara Proyek Perumahan Soreang demi Cegah Bencana

Poin Utama Evaluasi Menko Yusril:

• Efisiensi Pengawasan: Jauh lebih mudah mengawasi segelintir anggota DPRD daripada jutaan pemilih di satu kabupaten/kota.
• Kualitas Pemimpin: Membuka peluang bagi figur potensial yang memiliki kemampuan manajerial namun kurang dalam hal popularitas atau logistik.
• Kesehatan Demokrasi: Menggeser fokus dari sekadar “adu tenar” menjadi “adu gagasan” di tingkat perwakilan.

Konstitusionalitas Tetap Terjamin

Meski menawarkan opsi Pilkada melalui DPRD, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil keputusan sepihak.

Keputusan final tetap berada di tangan pemerintah dan DPR RI setelah melalui evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada langsung selama ini.

Yusril menekankan bahwa publik tidak perlu mempertentangkan kedua metode tersebut dari sisi legalitas.

“Mekanisme mana pun yang dipilih, dua-duanya itu adalah sah dan demokratis. Baik pilkada langsung maupun tidak langsung, dua-duanya sejalan dengan konstitusi kita, yakni UUD 1945,” pungkas sang Menko.

Sumber : Antara

Editor: azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Delapan mahasiswa Ilmu Hukum dari Universitas Terbuka resmi melayangkan uji materi terhadap Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para pemohon mendesak penghapusan ketidakpastian hukum dalam masa percobaan pidana mati yang dinilai menciptakan fenomena “Lorong Kematian” (death row phenomenon).

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 281/PUU-XXIII/2025, para pemohon menyoroti Pasal 100 ayat (1) dan (4) KUHP yang mengatur masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati.

Baca juga AS Resmi Tetapkan Cabang Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania sebagai Organisasi Teroris

Meski semangatnya adalah rehabilitasi, konstruksi hukum saat ini dianggap cacat karena tidak memiliki parameter yang objektif.

Poin-Poin Utama Gugatan:

• Penyiksaan Mental di “Lorong Kematian”: Perwakilan pemohon, Vendy Setiawan, menegaskan bahwa menunggu eksekusi selama satu dekade tanpa kejelasan nasib merupakan bentuk penderitaan mental yang intens.
• Istilah “Karet” dalam Norma Hukum: Para pemohon mengkritik penggunaan frasa subyektif seperti “rasa penyesalan”, “harapan memperbaiki diri”, dan “perbuatan terpuji” yang tidak didefinisikan secara tegas dalam undang-undang.
• Risiko Penyalahgunaan Wewenang: Tanpa indikator penilaian yang terukur (prinsip lex certa), penentuan apakah seseorang layak diubah statusnya menjadi penjara seumur hidup menjadi sangat rentan terhadap manipulasi dan ketidakadilan.

“Negara tidak boleh membiarkan seseorang hidup dalam ketidakpastian yang tidak rasional. Setiap norma pidana harus jelas dan dapat diprediksi akibat hukumnya,” tegas Sofia Arfind Putri, salah satu pemohon dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta (14/1).

Baca juga Pemkab Bandung Segel Sementara Proyek Perumahan Soreang demi Cegah Bencana

Tuntutan Pemohon

Para mahasiswa meminta Mahkamah Konstitusi untuk menambah ketentuan dalam Pasal 100 ayat (7) KUHP, yang mewajibkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) guna mengatur indikator penilaian yang objektif serta menentukan lembaga berwenang yang melakukan evaluasi selama masa percobaan 10 tahun tersebut.

Tanggapan Mahkamah

Sidang panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan catatan terkait legal standing atau kedudukan hukum para pemohon.

Hakim Enny Nurbaningsih meminta para pemohon memperjelas kerugian konstitusional spesifik yang dialami sebagai mahasiswa hukum dalam perkara ini.

Majelis hakim memberikan waktu 14 hari bagi para pemohon untuk melakukan perbaikan berkas.

Gugatan ini menjadi sorotan penting dalam transisi hukum pidana Indonesia, karena menyentuh aspek paling fundamental dari hak asasi manusia: kepastian atas hidup dan keadilan di hadapan hukum.

Sumber : Antara

Editor : Azi