JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dunia politik dan kebencanaan Indonesia diguncang oleh pernyataan kontroversial yang datang dari lingkaran terdekat kekuasaan. Ulta Levenia, Tenaga Kantor Staf Presiden (KSP), secara terbuka menyebarkan narasi konspirasi tanpa dasar ilmiah yang mengaitkan fenomena alam dengan intrik geopolitik global. Pernyataan ini bukan hanya meremehkan sains, tetapi juga mencoreng kredibilitas komunikasi publik pemerintah di tengah krisis mitigasi bencana.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ulta melempar tuduhan spekulatif yang mengejutkan publik. Ia secara implisit menuduh bahwa erupsi serentak enam gunung berapi di Indonesia bukanlah aktivitas geologis alami, melainkan hasil rekayasa teknologi militer asing. Pemicu tuduhan tersebut? Sebuah pertemuan diplomatik.
“Kenapa sehari setelah Presiden RI bersalaman mesra dengan Putin di Vladivostok, enam gunung vulkanik Indonesia erupsi secara bersamaan?” tulis Ulta dalam cuitannya yang kini menjadi viral karena keliru kaprahnya.
Ulta mengarahkan jari tuduhannya pada High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP), proyek riset ionosfer asal Amerika Serikat yang sering menjadi bahan teori konspirasi pengubah cuaca. Narasi ini membangun skenario paranoid bahwa hangatnya hubungan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah memicu “serangan balik” teknologi dari pihak Barat terhadap kedaulatan alam Indonesia.
Baca juga “Jaga Jakarta!” – Botok Bongkar Telepon Misterius Prabowo di Tengah Negosiasi Sengit dengan Dasco
Sains Dibungkam, Hoaks Dibiarkan
Tuduhan tanpa bukti empiris ini langsung dipatahkan secara tegas oleh otoritas yang berwenang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menegaskan bahwa aktivitas keenam gunung api tersebut adalah dinamika vulkanik independen yang murni disebabkan oleh tekanan magma di bawah permukaan bumi. Tidak ada keterkaitan, sekecil apa pun, dengan proyek sains luar negeri seperti HAARP atau intervensi militer asing.
Namun, bantahan ilmiah dari PVMBG seolah terlambat menahan laju disinformasi yang justru berasal dari seorang pejabat negara. Alih-alih menjadi corong edukasi berbasis data, pernyataan Ulta Levenia justru menjadi bensin bagi kebakaran hoaks di media sosial.
Netizen Murka: “Alam Saja Kena Fitnah”
Gelombang kritik pedas langsung menghujam Ulta. Warga net menyesalkan betapa minimnya filter validasi data sebelum seorang penyambung lidah istana melempar isu sensitif yang berpotensi menimbulkan kepanikan massal.
Seorang pengguna platform X menyindir keras ketidaktahuan tersebut, “Alam saja kena fitnah si mbak,” tulisnya, menyoroti absurditas menyalahkan diplomasi atas gerak lempeng tektonik. Warganet lain mengingatkan bahwa jabatan publik menuntut tanggung jawab lebih besar untuk tidak menyebarluaskan spekulasi liar yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi sains dan pemerintah.
Pelajaran Pahit bagi Komunikasi Publik
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi standar komunikasi publik pejabat pemerintahan. Di tengah fluktuasi aktivitas vulkanik yang memerlukan kewaspadaan tinggi, masyarakat membutuhkan ketenangan dan fakta, bukan tebak-tebakan bernuansa thriller politik.
Edukasi berbasis data faktual dari otoritas geologi harus tetap menjadi tumpuan utama. Ketika pejabat negara justru menjadi sumber disinformasi, bukan hanya integritas individu yang dipertanyakan, tetapi juga komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat dari kebohongan—bahkan jika kebohongan itu ditujukan kepada alam itu sendiri.
(Red)
