Bandung Lautan Empati: BPBD Kota Bandung Terjang Cisarua Lembang, Kirim Bantuan Kilat dan Pasukan Siap Nginap

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Menunjukkan solidaritas tanpa batas wilayah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung bergerak cepat mengirimkan bantuan logistik dan personel ke wilayah terdampak bencana di Cisarua Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu, 24 Januari 2026 petang.

Langkah ini diambil sebagai respons darurat untuk memastikan warga terdampak segera mendapatkan sokongan kebutuhan dasar dan alat evakuasi.

Logistik Tempur dan Alat Evakuasi
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bandung, Robby Darwan, merinci bahwa bantuan yang dikirimkan mencakup perlengkapan teknis hingga kebutuhan pokok. Sedikitnya 500 karung, 20 cangkul, dan 10 sekop dikirimkan untuk membantu proses pembersihan material bencana.

Baca juga BPKP Bongkar “Dosa” Tata Ruang KBB: Longsor Bukan Sekadar Takdir, Tapi Kegagalan Mitigasi!

Untuk kebutuhan warga, BPBD menyalurkan:

  •  40 dus air mineral
  • 75 lembar selimut hangat
  • 19 paket sembako lengkap
  • Perlengkapan higienis, sarung tangan, hingga kantong jenazah sebagai antisipasi keadaan darurat.

“Sembako sudah kami kemas dalam paket, isinya lengkap,” jelas Robby saat dikonfirmasi Humas Pemkot Bandung di tengah persiapan keberangkatan tim.

Siaga di Lokasi: “Kami Siap Bertenda”
Tak sekadar mengantar barang, BPBD Kota Bandung menunjukkan komitmen total dengan menerjunkan tim yang siap bermalam di titik bencana.

Sebanyak 10 personel inti telah diberangkatkan dengan perlengkapan tenda operasional yang lengkap.

“Kami melihat situasi di sana. Kalau memang harus membantu dengan menginap, kami siap bertenda dan menginap di lokasi,” tegas Robby.

Mobilisasi Relawan

Selain personel resmi, Robby menyebutkan bahwa gelombang relawan dari Kota Bandung diperkirakan akan menyusul untuk memperkuat penanganan di lapangan.

Saat ini, pendataan terhadap relawan yang ingin bergabung masih terus dilakukan agar koordinasi di titik bencana tetap efektif.Aksi cepat ini diharapkan dapat meringankan beban warga Cisarua Lembang dan mempercepat proses pemulihan pascabencana melalui kolaborasi antardaerah yang solid.

Sumber : Diskominfo kota bandung

Editor : Azi

BPKP Bongkar “Dosa” Tata Ruang KBB: Longsor Bukan Sekadar Takdir, Tapi Kegagalan Mitigasi!

BANDUNG BARAT, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) mengeluarkan pernyataan keras terkait rentetan musibah tanah longsor yang terus menghantui Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dalam kajian terbarunya, BPKP menegaskan bahwa bencana yang menelan kerugian materi hingga nyawa ini bukan murni fenomena alam, melainkan dampak nyata dari karut-marutnya implementasi kebijakan tata ruang.

Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, dalam keterangannya kepada Jurnal Tipikor pada Sabtu (24/1), menyatakan bahwa ada interaksi berbahaya antara kondisi geologis yang labil dengan kebijakan pemerintah daerah yang cenderung abai terhadap aspek keamanan lingkungan.

Baca juga “Jangan Tukar Nyawa dengan Sayur!”: Dedi Mulyadi Berang Lihat Hutan Burangrang Jadi Kebun di Lokasi Longsor Cisarua

Anatomi Bencana: Lereng Terjal dan Tanah Labil

Secara teknis, Tarmizi memaparkan bahwa wilayah seperti Cipongkor, Lembang, dan Gununghalu adalah “bom waktu” geologis.

Dengan kemiringan lereng mencapai 25–40% dan struktur tanah vulkanik muda yang porus, wilayah ini sangat rentan mengalami pergerakan tanah saat diguyur hujan dengan intensitas di atas 100 mm per hari.

“Tanah di KBB itu mudah menyerap air tapi tidak stabil. Begitu hujan ekstrem masuk, tanah menjadi jenuh, bobot massa meningkat, dan seketika meluncur di atas bidang gelincir batuan,” urai Tarmizi.

Baca juga LUMPUHNYA SURGA PAPRIKA: Longsor Maut Terjang Cisarua, 6 Tewas dan 84 Warga Masih Tertimbun

Sorotan Tajam: Alih Fungsi Lahan dan Izin di Zona Merah

BPKP menyoroti tiga celah kritikal dalam kebijakan Pemerintah Daerah KBB sebelum bencana terjadi:

  • Pelacuran Tata Ruang (RTRW): Tekanan ekonomi dan pembangunan wisata di Kawasan Bandung Utara (KBU) telah mengalahkan fungsi lindung. “Hutan beralih jadi vila dan kawasan komersial. Akar pohon yang seharusnya mengikat tanah hilang, digantikan beton yang mempercepat bencana,” tegas Tarmizi.
  • Izin di ‘Zona Merah‘: BPKP menemukan adanya pembiaran terhadap pembangunan pemukiman di lokasi dengan tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi akibat kurangnya detail mikrozonasi dalam pemberian IMB/PBG.
  • EWS dan Mitigasi yang ‘Mati Suri’: Dari sekian banyak titik rawan, pemasangan alat Early Warning System (EWS) masih sangat minim. Bahkan, alat yang ada sering kali tidak berfungsi karena minimnya biaya pemeliharaan.

Tabel Ringkasan Analisa BPKP

Aspek

Kondisi Sebelum Kejadian

Dampak Terhadap Bencana

Tata Ruang

Alih fungsi hutan menjadi area komersial/pertanian.

Hilangnya daya ikat tanah & meningkatnya infiltrasi air.

Kebijakan Izin

Pembangunan di kaki bukit/tepi tebing dibiarkan.

Meningkatnya jumlah korban jiwa & kerusakan material.

Edukasi Warga

Sosialisasi mitigasi bersifat sporadis (tidak rutin).

Warga gagal mengenali tanda awal (retakan/pohon miring).

Kesimpulan: Butuh Revolusi Tata Ruang

BPKP menyimpulkan bahwa kejadian longsor di Bandung Barat adalah akumulasi dari kegagalan mitigasi yang tertinggal jauh oleh laju pembangunan.

“Kami merekomendasikan pemerintah untuk segera menerapkan disaster-based spatial planning. Zona merah jangan hanya jadi coretan di peta, tapi harus benar-benar dikosongkan dari bangunan permanen jika kita tidak ingin terus-menerus memanen bencana,” tutup A. Tarmizi.

Pewarta : Heryanto

Editor : Azi

“Jangan Tukar Nyawa dengan Sayur!”: Dedi Mulyadi Berang Lihat Hutan Burangrang Jadi Kebun di Lokasi Longsor Cisarua

BANDUNG BARAT, JURNAL TIPIKOR – Suasana duka menyelimuti Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pasca dentuman keras menyerupai bom pada Jumat dini hari pukul 02.00 WIB yang meluluhlantakkan pemukiman warga. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke medan bencana untuk meninjau proses evakuasi dan menyoroti akar masalah yang memicu tragedi ini.

Alih Fungsi Lahan: “Hutan Hilang, Bencana Datang”

Di tengah lumpur dan puing bangunan, Gubernur Dedi Mulyadi tidak dapat menyembunyikan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa bencana ini bukan sekadar faktor alam, melainkan dampak nyata dari kerusakan ekosistem di lereng Gunung Burangrang.

Gubernur menunjuk langsung kondisi perbukitan yang kini gundul dan berubah wajah. Vegetasi penahan tanah yang seharusnya kokoh menjaga lereng, kini telah lenyap berganti menjadi komoditas ekonomi jangka pendek.

“Daerah ini seharusnya berisi pohon penahan tanah dan air, tapi kawasannya diubah menjadi kebun bunga dan sayuran. Ini mungkin salah satu faktor penyebab tanah longsor,” tegas Dedi Mulyadi dengan nada bicara yang dalam.

Video Gubernur Jawa Barat sedang Meninjau Musibah Longsor di Kabupaten Bandung Barat

 

Menurutnya, transformasi hutan pegunungan menjadi taman bunga dan kebun sayur membuat struktur tanah kehilangan "jangkar" alaminya, sehingga menjadi sangat labil saat diguyur hujan deras.

Moratorium dan Evaluasi Total

Merespons kehancuran ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas. Dedi Mulyadi menyatakan komitmennya untuk segera memutus rantai alih fungsi lahan di wilayah rawan bencana.

  • Stop Alih Fungsi: Larangan keras bagi perubahan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan di seluruh area perbukitan Jawa Barat.
  • Kembalikan Fungsi Hutan: Instruksi kepada jajaran terkait untuk mengevaluasi asal-usul lahan dan mengembalikan fungsinya sebagai hutan pelindung.
  • Audit Lingkungan: Peninjauan kembali izin-izin pemanfaatan lahan di lereng gunung untuk memastikan keamanan warga di masa depan.

Baca juga LUMPUHNYA SURGA PAPRIKA: Longsor Maut Terjang Cisarua, 6 Tewas dan 84 Warga Masih Tertimbun

Update Evakuasi: 17 Keluarga Tertimbun

Hingga saat ini, Tim SAR masih berpacu dengan waktu untuk mencari warga yang hilang. Tangis pecah di posko pengungsian, salah satunya dari Ai Siti Jubaedah, warga selamat yang menyaksikan detik-detik mengerikan tersebut. Ia melaporkan sedikitnya 17 keluarga tertimbun material longsor.
Fokus pencarian saat ini tertuju pada satu rumah yang dihuni keluarga Pak Jajang.

Sebanyak 5 orang anggota keluarga, termasuk anak dan cucu, hingga kini belum ditemukan keberadaannya.
Bencana ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa eksploitasi lahan yang mengabaikan keselamatan ekologis harus segera dihentikan sebelum lebih banyak nyawa menjadi taruhannya.(*)

Tim Redaksi

Editor : Azi

LUMPUHNYA SURGA PAPRIKA: Longsor Maut Terjang Cisarua, 6 Tewas dan 84 Warga Masih Tertimbun

BANDUNG BARAT, JURNAL TIPIKOR -Duka mendalam menyelimuti kaki Gunung Burangrang. Bencana tanah longsor skala besar melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu (24/1/2026) dini hari pukul 02.00 WIB.

Hingga siang ini pukul 12.38 WIB, tercatat 6 orang meninggal dunia dan 84 warga dilaporkan masih hilang tertimbun material tanah.

Bencana ini meluluhlantakkan dua titik utama, yakni Kampung Babakan RT 05/11 dan Kampung Pasir Kuda. Operasi pencarian korban saat ini menjadi perlombaan melawan waktu di tengah medan berlumpur dan ancaman cuaca ekstrem.

Baca juga Hujan Lebat Bukan Menjadi Penghalang, DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi Tetap Gelar Santunan Di Jum’at Ke-4 Tahun 2026

Ironi di Balik Desa Mandiri

Desa Pasirlangu bukan sekadar pemukiman biasa. Berada di ketinggian 1.000–1.400 mdpl, desa seluas 1.020 hektar ini merupakan sentra pertanian paprika terbesar di Indonesia.

Melalui Koperasi Mitra Sukamaju, warga Pasirlangu selama ini telah menjadi tulang punggung pemasokan sayuran kualitas unggul bagi Jawa Barat dan nasional.

“Saat ini kondisi Desa Pasirlangu sedang berduka. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh instansi terkait sudah berada di lapangan untuk memastikan penanganan darurat berjalan maksimal,” ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.

Baca juga KBB BERDUKA, Lereng Gunung Burangrang Longsor, Puluhan Rumah Tertimbun dan Warga Terjebak

Potret Wilayah dan Dampak Bencana

Bencana ini memutus denyut nadi ekonomi desa yang dihuni oleh 10.926 jiwa tersebut. Selain korban jiwa, kerugian materil diprediksi mencapai angka yang fantastis mengingat banyaknya lahan pertanian paprika dan sayur mayur yang hancur tertimbun longsoran dari lereng Gunung Burangrang.

Secara geografis, Pasirlangu merupakan benteng pengawasan alami. Nama “Pasirlangu” sendiri berasal dari kata Langeu (melihat/mengawasi), yang secara filosofis bermakna menyelesaikan masalah dengan cara “didudukkan perkaranya untuk mencari jalan damai.” Namun kini, warga terpaksa ngalangeu (merenung) di tengah puing-puing rumah mereka yang hancur.

Poin Utama Situasi Terkini:

  • Waktu Kejadian: Sabtu, 24 Januari 2026, Pukul 02.00 WIB.
  • Korban: 6 Meninggal Dunia, 84 Dalam Pencarian (Status Pukul 12.38 WIB).
  • Lokasi Terdampak: Kampung Babakan RT 05/11 dan Kampung Pasir Kuda.
  • Tim Penyelamat: Tim SAR Bandung, BPBD KBB, TNI/Polri, dan Relawan.
  • Kendala: Medan berlumpur tebal dan potensi cuaca ekstrem susulan.

Pemerintah menghimbau masyarakat di sekitar lereng Gunung Burangrang untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan mengingat curah hujan yang masih tinggi di wilayah Bandung Barat.

Sumber :
Pusat Informasi Bencana KBB / Humas Pemprov Jabar
Editor : Azi

Hujan Lebat Bukan Menjadi Penghalang, DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi Tetap Gelar Santunan Di Jum’at Ke-4 Tahun 2026

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWO I) Kabupaten Sukabumi, kembali menggelar acara santunan di Jum'at ke-3 tahun 2026. Acara berlangsung di kantor DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi, Perum Pusaka Bumi Parungkuda Blok A-06, Desa Parungkuda, kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jum'at (23/01/2026).

Acara santunan ini merupakan salah satu program DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak yatim piatu dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Mubarokah.

"Alhamdulillah,meskipun diguyur hujan dari pagi hari tapi acara tetap kami laksanakan dan berjalan lancar. Acara santunan ini adalah bukti kepedulian kami terhadap masyarakat, terutama anak-anak yatim piatu. Kami berharap, bantuan ini dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari," ujar Heriyadi, Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi.

Baca juga KBB BERDUKA, Lereng Gunung Burangrang Longsor, Puluhan Rumah Tertimbun dan Warga Terjebak

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi dan diisi bukan hanya dengan pemberian santunan saja akan tetapi dilakukan pendataan juga terkaiit kebutuhan sekolah anak-anak yatim piatu.

DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program sosial kemasyarakatan di tahun 2026, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan wujud nyata menjadikan Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).

(Rama)

KBB BERDUKA, Lereng Gunung Burangrang Longsor, Puluhan Rumah Tertimbun dan Warga Terjebak

CISARUA, BANDUNG BARAT, JURNAL TIPIKOR – Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memicu bencana besar. Hujan dengan intensitas tinggi selama empat hari terakhir mengakibatkan lereng Gunung Burangrang longsor, menerjang pemukiman warga di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, pada Jumat (23/1/2026) malam hingga Sabtu (24/1/2026) dini hari.

Pemukiman Hancur dalam Sekejap
Material tanah dan terjangan air deras dilaporkan menghantam tiga kampung sekaligus, yakni Kampung Pasirkuning, Pasiran Cikandang, dan Tarikkolot. Luas kawasan yang terdampak diperkirakan mencapai 30 hektare.

“Tiba-tiba saja tanah dan air deras menghantam pemukiman saat warga sedang beristirahat. Hingga kini belum diketahui secara resmi terkait korban jiwa,” tutur Wahyudin (60), salah satu warga setempat yang menyaksikan mencekamnya suasana di lokasi.

Baca juga Skandal 6,5 Miliar: BPKP Endus Bau Amis Proyek Mangkrak SMAN 1 Cibitung, Desak Blacklist Kontraktor!

Data Terkini: 5 Warga Terjebak, Puluhan Rumah Terdampak
Hingga berita ini diturunkan, pendataan masih terus dilakukan di tengah kondisi gelap gulita akibat listrik padam dan cuaca yang masih ekstrem. Berikut adalah poin-poin situasi terkini:

    • Rumah Terdampak: Lebih dari 30 rumah dikabarkan tertimbun/rusak berat.
    • Warga Terjebak: Teridentifikasi 5 warga masih terjebak di dalam reruntuhan rumah dan belum berhasil dievakuasi.
    • Wilayah Terdampak Lain: Longsor juga dilaporkan terjadi di Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, yang memakan 2 korban jiwa.

Kepala Desa Pasirlangu, Nur Awaludin, mengonfirmasi bahwa tim gabungan sedang berupaya keras menembus lokasi.

“Informasi terakhir, ada 5 warga terjebak akibat terjepit di dalam rumahnya. Kami bersama BPBD dan relawan sedang mendata rumah dan korban yang mungkin tertimbun,” jelasnya.

Evakuasi dan Penanganan Darurat
Tim gabungan yang terdiri dari BPBD KBB, BPBD Provinsi Jabar, Polsek Cisarua, TNI, Polhut Perhutani, dan relawan telah dikerahkan ke lokasi.

Fokus utama saat ini adalah:

    • Evakuasi Korban: Menyelamatkan warga yang terjepit material bangunan.
    • Relokasi Aman: Mengevakuasi warga di zona bahaya ke Kantor Desa Pasirlangu untuk menghindari potensi longsor susulan.
    •  Pembersihan Jalur: Membuka akses yang tertutup material tanah dan air.

Pemerintah menghimbau warga di sekitar kaki Gunung Burangrang untuk tetap waspada mengingat curah hujan yang diprediksi masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.(*)

Bubarkan Parlemen di Awal Tahun, Jepang Menuju Pemilu Tercepat Pascaperang

TOKYO, JURNAL TIPIKOR– Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Majelis Rendah) pada Jumat (23/01/2026).

Langkah ini memicu pertarungan politik kilat yang puncaknya akan terjadi pada pemilu sela 8 Februari mendatang.

Keputusan berani ini diambil hanya berselang empat bulan setelah ia menjabat, demi mengamankan mandat penuh atas agenda ekonomi dan keamanan nasionalnya.

Baca juga Skandal 6,5 Miliar: BPKP Endus Bau Amis Proyek Mangkrak SMAN 1 Cibitung, Desak Blacklist Kontraktor!

Pembubaran ini mencatat sejarah sebagai yang pertama dilakukan di awal masa sidang reguler dalam hampir 60 tahun terakhir. Keputusan tersebut memaksa Jepang masuk ke masa kampanye tersingkat sepanjang sejarah pascaperang, dengan jeda hanya 16 hari menuju pemungutan suara.

Pertaruhan Mandat di Tengah Koalisi Baru

Langkah PM Takaichi merupakan upaya untuk memvalidasi posisi pemerintahannya di mata publik setelah terbentuknya koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang.

“Pemerintah membutuhkan mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan kebijakan strategis, terutama dengan adanya konfigurasi koalisi yang baru terbentuk Oktober lalu,” ujar PM Takaichi dalam keterangannya di hadapan pers.

Baca juga Pemdes Karangkancana dan Karang Taruna Perkuat Silaturahmi Demi Menjaga Kondusifitas Desa

Poin-Poin Utama Pertarungan Politik 2026:

    • Perang Pajak Konsumsi: Oposisi (Aliansi Reformasi Sentris) menuntut penghapusan penuh pajak konsumsi pada bahan pangan, sementara pemerintah mewacanakan penangguhan sementara untuk meredam inflasi.
    • Skandal Dana Gelap: Isu integritas masih membayangi LDP menyusul skandal pendanaan partai yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir.
    • Oposisi “Reunifikasi”: Partai Demokrat Konstitusional kini menggandeng Partai Komeito—mantan mitra setia LDP selama 26 tahun—menciptakan ancaman serius bagi dominasi petahana.
    • Krisis Mayoritas: Koalisi Takaichi saat ini hanya memiliki mayoritas tipis di Majelis Rendah dan merupakan minoritas di Majelis Tinggi, yang kerap menghambat proses legislasi nasional.

Hujan Kritik: Politik di Atas Anggaran Rakyat?

Keputusan PM Takaichi tidak lepas dari kecaman pedas. Pihak oposisi menuding perdana menteri sengaja “mencuri waktu” dengan membatasi durasi kampanye agar pemilih tidak memiliki cukup waktu untuk membedah kelemahan program pemerintah.

Selain itu, pemerintah dianggap mengesampingkan kepentingan mendesak rakyat karena menggelar pemilu sebelum anggaran awal tahun fiskal 2026 disahkan oleh parlemen.

Data Singkat Pemilu Jepang 2026:

Keterangan

Detail

Tanggal Pemilu

8 Februari 2026

Jumlah Kursi

465 Kursi Majelis Rendah

Isu Utama

Inflasi, Pajak Makanan, Skandal Politik, Keamanan

Durasi Kampanye

16 Hari (Terpendek pascaperang)

Sumber: Kyodo / Diolah kembali oleh Tim Redaksi.

Skandal 6,5 Miliar: BPKP Endus Bau Amis Proyek Mangkrak SMAN 1 Cibitung, Desak Blacklist Kontraktor!

SUKABUMI, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) secara resmi mengeluarkan peringatan keras terhadap proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Proyek prestisius di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai kontrak fantastis Rp 6.586.161.000 dari APBD 2025 ini diduga kuat mengalami kemacetan pembangunan (mangkrak) yang mencederai hak pendidikan rakyat.

Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, menegaskan bahwa keterlambatan pengerjaan oleh CV. Putra Putri Mandiri bukan sekadar kendala teknis biasa, melainkan potensi skandal besar yang merugikan keuangan negara.

Indikasi Wanprestasi dan Ancaman Pidana

Berdasarkan kajian hukum awal BPKP, proyek dengan durasi 140 hari kalender ini menunjukkan deviasi negatif yang signifikan antara realisasi lapangan dengan target kurva-S. Tarmizi memperingatkan bahwa jika target gagal terpenuhi, proyek ini akan bertransformasi menjadi pintu masuk penyelidikan tindak pidana korupsi.

“Kami mencium adanya Red Flags atau sinyal bahaya. Jika ada pencairan termin yang tidak sesuai dengan progres fisik di lapangan, atau pembayaran dilakukan mendahului prestasi pekerjaan, itu adalah delik pidana korupsi yang nyata sesuai UU No. 31 Tahun 1999,” tegas A. Tarmizi dalam keterangan persnya hari ini, Jumat (23/1).

Baca juga Gubernur Jabar “Meledak”! Dedi Mulyadi Semprot BUMN Penunggak Rp3,7 Triliun di Bank BJB: “Harusnya Bantu Daerah, Bukan Bebani!”

Desak Sanksi Daftar Hitam dan Denda Harian

Sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, BPKP mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk bertindak tegas dan tidak berkompromi dengan kontraktor “nakal”.

BPKP menuntut langkah ekstrem:

  • Sanksi Denda: Pemberlakuan denda keterlambatan sebesar 1/1000 per hari, atau setara Rp 6,5 juta per hari.
  • Putus Kontrak: Segera memutus kontrak jika penyedia terbukti tidak memiliki kapasitas manajerial dan finansial.
  • Blacklist: Memasukkan CV. Putra Putri Mandiri ke dalam Daftar Hitam nasional agar tidak lagi “memangsa” proyek negara lainnya di masa depan.

Tiga Titik Kritis yang Dibidik

BPKP meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi maupun Unit Tipikor Polres Sukabumi, untuk segera memeriksa tiga poin krusial:

  1. Kredibilitas Penyedia: Apakah CV. Putra Putri Mandiri memiliki modal kerja asli atau hanya sekadar praktik “pinjam bendera”?
  2. Audit Progres Fisik: Memastikan tidak ada selisih (mark-up progres) antara uang negara yang telah cair dengan nilai bangunan yang berdiri.
  3. Manipulasi Alasan: Memastikan kendala cuaca di Sukabumi tidak dijadikan “tameng hukum” atas mismanajemen proyek.

Rekomendasi Tegas: Audit Tujuan Tertentu

BPKP merekomendasikan agar Inspektorat dan BPK RI segera melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong segera melakukan klaim Jaminan Pelaksanaan guna menyelamatkan uang rakyat.

“Jangan sampai anggaran miliaran rupiah dari pajak rakyat hanya menjadi puing-puing beton tak bertuan, sementara anak bangsa di Cibitung kehilangan kesempatan belajar di gedung yang layak.

Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja hijau jika ditemukan indikasi kerugian negara,” tutup Tarmizi dengan nada tinggi.

Pewarta: Rama

Editor : Azi

Pemdes Karangkancana dan Karang Taruna Perkuat Silaturahmi Demi Menjaga Kondusifitas Desa

KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR -Pemerintah Desa (Pemdes) Karangkancana bersama Karang Taruna menggelar kegiatan silaturahmi sebagai upaya memperkuat sinergi dan menjaga kondusivitas lingkungan desa. Kegiatan ini berlangsung di Aula Balai Desa Karangkancana dan dihadiri oleh Perangkat Desa, pengurus Karang Taruna, BPD, LPM serta perwakilan pemuda. Jum’at (23/1/2026)

Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Pemerintah Desa dan generasi muda, sekaligus membangun komunikasi yang harmonis dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat desa.

Kepala Desa Karangkancana Uhen Suhendi, S.IP dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran pemuda, khususnya Karang Taruna, sangat strategis dalam menciptakan suasana desa yang aman dan kondusif. “Karang Taruna merupakan mitra Pemdes dalam menjaga persatuan, mencegah konflik sosial, serta menggerakkan kegiatan positif di tengah masyarakat,” ujarnya.

Baca juga Gedor Markas Dana Syariah Indonesia, Bareskrim Buru Bukti ‘Fraud’ Jumbo Rp1,4 Triliun!

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Galih Renaldi Wibowo, S.Pd menegaskan komitmen pihaknya untuk terus bersinergi dengan Pemdes. Ia menyampaikan bahwa pemuda siap berperan aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta menjadi pelopor kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua BPD E. Rasmad dalam hal ini menyampaikan. “saya mengajak kepada para pemuda, mari Bersama-sama kita majukan Desa kita dan jaga kekondusifan di Desa kita, saya berharap ketika ada aspirasi atau kritikan kita sampaikan ke Pemerintahan Desa,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dibahas berbagai isu aktual di lingkungan desa, termasuk pentingnya menjaga toleransi, meningkatkan kepedulian sosial, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan.

Baca juga Gubernur Jabar “Meledak”! Dedi Mulyadi Semprot BUMN Penunggak Rp3,7 Triliun di Bank BJB: “Harusnya Bantu Daerah, Bukan Bebani!”

Babinkamtibmas Karangkancana Bripka Yadi Rustandi, SH sebagai pihak keamanan pun menjelaskan tentang keaman dan ketertiban di Masyarakat. “Polisi Adalah penegak Hukum, saya disini bertugas untuk menjaga kondusivitas, di tahun 2026 ini ada Undang-undang KUHP yang baru sangat menyoroti terkait UU ITE dan UU Pencemaran nama baik, saya berharap kepada Karang Taruna untuk bijak dalam bersosial media, Ketika ada permasalahan dan pertanyaan kita sebaiknya bertanya langsung, jangan sampai ada tuduhan tuduhan yang belum pasti,” jelasnya.

Melalui silaturahmi ini, Pemdes dan Karang Taruna berharap tercipta kolaborasi yang berkelanjutan demi mewujudkan Desa Karangkancana yang aman, damai, dan kondusif, serta menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh warga.

(Deden)

Gedor Markas Dana Syariah Indonesia, Bareskrim Buru Bukti ‘Fraud’ Jumbo Rp1,4 Triliun!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan paksa di kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI), Jakarta Selatan, Jumat (23/1). Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari penyidikan besar-besaran terkait dugaan skandal fraud yang merugikan ribuan investor hingga triliunan rupiah.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, mengonfirmasi operasi tersebut.

“Benar, sore ini tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di kantor Dana Syariah Indonesia,” tegas Ade Safri di Jakarta.

Baca juga Gubernur Jabar “Meledak”! Dedi Mulyadi Semprot BUMN Penunggak Rp3,7 Triliun di Bank BJB: “Harusnya Bantu Daerah, Bukan Bebani!”

Detik-Detik Penggeledahan

Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan penyidik berseragam rompi hitam ‘Bareskrim’ merangsek masuk ke gedung perkantoran PT DSI sekitar pukul 15.00 WIB. Tim penyidik tampak membawa sejumlah peralatan pendukung, termasuk alat pencetak (printer) dan perangkat digital forensik.

Tak hanya penyidik Subdit Perbankan, personel Inafis Bareskrim Polri juga diterjunkan ke lokasi untuk melakukan identifikasi dan olah TKP. Hingga berita ini diturunkan, proses penggeledahan masih berlangsung guna mengamankan dokumen serta bukti elektronik penting.

Jejak Kerugian Fantastis

Kasus ini mencuat setelah Paguyuban Lender PT DSI melaporkan adanya gagal bayar masif. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI, Kamis (15/1), Ketua Paguyuban Lender Ahmad Pitoyo mengungkapkan data mencengangkan:

  • Total Lender Terdampak: 14.098 orang.
  • Estimasi Kerugian: Mencapai Rp1,470 triliun.
  • Anggota Paguyuban: 4.898 lender (mewakili Rp1,408 triliun atau 95% total kewajiban).

Brigjen Pol. Ade Safri menjelaskan bahwa penggeledahan ini adalah langkah krusial untuk mengumpulkan alat bukti guna menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Tujuannya membuat terang tindak pidana yang terjadi dan segera menemukan tersangkanya,” tambahnya.

Baca juga Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Rakor Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah

Rekening Diblokir, Sisa Saldo Miris
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak akan tinggal diam. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aliran dana.

Hasilnya mengejutkan, dari total kerugian triliunan rupiah tersebut, PPATK telah memblokir 33 rekening yang terafiliasi dengan PT DSI.

Namun, sisa saldo yang berhasil diamankan hanya berkisar Rp4 miliar, angka yang sangat timpang dibandingkan total kewajiban perusahaan kepada para investor.

Sumber : Antara

Editor : Azi