Arsip Tahunan: 2026

Sukabumi, Jurnaltipikor.com,-Ketua Umum Yayasan Forum Silaturahmi Barisan Benteng Pajampangan (YFSBBP), H. Isep Dadang Sukmana, menghadiri peringatan Milad ke-6 Komunitas B333DIL 02.02 yang digelar di Lapang Sepakbola Caringin, Desa Nyangkowek, Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi, Minggu (31/05/2026).

H. Isep menyampaikan ucapan selamat Milad ke-6 dan juga apresiasi untuk komunitas B333DIL atas konsistensi dalam menjaga seni budaya dan kepedulian sosial.

“Selamat Milad ke-6 untuk B333DIL. Semoga semakin jaya, semakin solid, dan terus menebar manfaat untuk masyarakat Cicurug dan sekitarnya,” ujar H. Isep.

Milad ke-6 B333DIL ini mengusung tema “Menjaga Seni Budaya Bangsa Dengan Kepekaan Sosial Terhadap Lingkungan Masyarakat Yang Dilandasi Oleh Ilmu Agama, Adab dan Budi Pekerti Luhur”.

Baca juga Volume Sampah di TPS Pondokkaso Landeuh Membludak, DLH Kabupaten Sukabumi Kewalahan Angkut

Ketua Umum B333DIL 02.02, Jaya Wirata, menyebut kehadiran Ketua Umum YFSBBP sangat luar biasa dan memberikan energi positif bagi hubungan baik antara B333DIL dan YFSBBP juga Komunitas serta Ormas lainnya yang hadir.

“Sinergi antar komunitas seperti ini sangat penting agar gerakan sosial dan budaya di Kabupaten Sukabumi semakin kuat,” kata Jaya.

Jaya pun selalu Ketua Umum B333DIL mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya atas waktu yang diluangkan ditengah kesibukan Ketua Umum YFSBBP untuk menghadiri acara Milad B333DIL ke-6.

“Terimakasih Ketua Umum YFSBBP sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara Milad komunitas kami yang ke-6, Saya selaku Ketua Umum dan seluruh jajaran kepengurusan juga anggota sangat mengapresiasi” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi, Jurnaltipikor.com,-Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat Lembaga Garuda Sakti, Pupung Purwanto menghadiri peringatan Milad ke-6 Komunitas B333DIL 02.02 yang digelar di Lapang Sepakbola Caringin, Desa Nyangkowek, Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi, Minggu (31/05/2026).

Pupung menyampaikan ucapan selamat Milad ke-6 dan juga apresiasi untuk komunitas B333DIL atas konsistensi dalam menjaga seni budaya dan kepedulian sosial.

“Selamat Milad ke-6 untuk B333DIL. Semoga semakin jaya, semakin solid, dan terus menebar manfaat untuk masyarakat Cicurug dan sekitarnya,” ujar Pupung.

Milad ke-6 B333DIL ini mengusung tema “Menjaga Seni Budaya Bangsa Dengan Kepekaan Sosial Terhadap Lingkungan Masyarakat Yang Dilandasi Oleh Ilmu Agama, Adab dan Budi Pekerti Luhur”.

Baca juga Volume Sampah di TPS Pondokkaso Landeuh Membludak, DLH Kabupaten Sukabumi Kewalahan Angkut

Ketua Umum B333DIL 02.02, Jaya Wirata, menyebut kehadiran Ketua DPW Jabar Lembaga Garuda Sakti sangat luar biasa dan memberikan energi positif bagi hubungan baik antara B333DIL dan Lembaga Garuda Sakti juga LSM dan Komunitas serta Ormas lainnya yang hadir.

“Sinergi antar komunitas seperti ini sangat penting agar gerakan sosial dan budaya di Kabupaten Sukabumi semakin kuat,” kata Jaya.

Jaya pun selalu Ketua Umum B333DIL mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya atas waktu yang duluangkan ditengah kesibukan Ketua Komando Garuda Sakti untuk menghadiri acara Milad B333DIL ke-6.

“Terimakasih Ketua Komando Garuda Sakti sudah menyempatkan waktu untuk hadir di cara Milad komunitas kami yang ke-6, Saya selaku Ketua Umum dan seluruh jajaran kepengurusan juga anggota sangat mengapresiasi” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Tumpukan sampah yang menggunung di TPS Pondokkaso Landeuh, tepat disamping Jalan Nasional di wilayah Desa Pondokkaso Landeuh, Kecamatan Parungkuda, menjadi sebuah pemandangan yang buruk bagi citra Kabupaten Sukabumi.

Pasalnya, jalur tersebut merupakan pintu masuk Kabupaten Sukabumi dari luar wilayah terutama Jabodetabek. Hal ini menimbulkan citra negatif bagi Kabupaten Sukabumi atas ketidakmampuan menangani permasalahan sampah.

Hasil pantauan awak media jurnaltipikor.com dilokasi TPS Pondokkaso Landeuh, pada Jum’at (29/05/2026) terlihat pemandangan sampah yang menggunung mulai dari sampah rumah tangga, plastik, hingga limbah tak dikenal dengan tercium aroma bau dan banyak lalat.

Baca juga BPKP SOROTI KRISIS TPA SARIMUKTI DAN PERTANYAKAN DASAR HUKUM KEBIJAKAN PEMBATASAN SAMPAH DLH JAWA BARAT

Kondisi ini bukan lagi sekadar masalah keindahan lingkungan yang terganggu, melainkan sudah menjadi momok menakutkan yang akan mengancam kesehatan masyarakat. Aroma bau busuk dari gunungan sampah tersebut sudah mulai dirasakan mengganggu warga setempat dan pengendara yang melintas.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan Whatsapp, Ketua Korwil 3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Sahidin, menyampaikan bahwa penyebab utama menggunungnya tumpukan sampah di TPS Pondokkaso Landeuh adalah pembuang sampah dari luar wilayah alias pembuang sampah liar.

“TPS Pondokkaso Landeuh ini peruntukannya hanya untuk 3 RT. Tapi sekarang banyak warga dari luar ikut membuang ke sini, akhirnya volume jadi membludak,” ujar Sahidin.

Baca juga Pulang Bawa “Oleh-Oleh” Strategis: Prabowo Kunci 4 Kesepakatan Besar dengan Prancis, Pertahanan dan Energi Jadi Prioritas

Sahidin menjelaskan, saat ini Korwil 3 menangani 8 kecamatan. Namun, untuk 2 kecamatan yaitu Kabandungan dan Kalapanunggal belum tergarap karena keterbatasan armada.

“Kami kewalahan, karena armada hanya ada 8 unit dengan 45 personel. Dengan cakupan seluas ini, ritase angkut jadi tidak bisa maksimal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Pondokkaso Landeuh, Ujang Sopiandi, menyampaikan bahwa warganya sudah memenuhi kewajiban dengan membayar iuran sebesar Rp. 350.000 per bulan dengan jadwal angkut seminggu sekali.

“Masalahnya, sekarang DLH kelihatan kewalahan karena volume terus bertambah akibat adanya pembuang sampah liar dari luar wilayah. Kalau dibiarkan, ini jadi momok menakutkan bisa timbul sarang penyakit dan polusi udara dari bau menyengat,” kata Kades.

Ia pun menegaskan, penanganan sampah tidak bisa dibebankan ke DLH saja tapi tanggung jawab kita bersama terutama kesadaran masayarakat.

“Ini tanggung jawab kita semua. Mari tingkatkan kesadaran untuk tidak buang sampah sembarangan dan tidak membawa sampah dari luar ke TPS kita,” tegasnya.

Baca juga BPKP Ingatkan Kepala OPD: Mengabaikan Rekomendasi Ombudsman adalah Pelanggaran Hukum Berat, Bisa Berujung Pencopotan Jabatan dan Ranah Pidana

Sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik dapat memicu berbagai masalah krusial bagi manusia dan juga ekosistem, mulai dari ancaman penyakit akibat bakteri, pencemaran lingkungan yang dapat merusak ekosistem hingga bencana alam seperti banjir.

Diperlukan kesadaran bersama untuk mengatasi permasalahan sampah, tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah daerah saja akan tetapi perlu adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.(Rama)

Bandung, JURNAL TIPIKOR— Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) menilai kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti saat ini telah memasuki fase kritis dan menjadi simbol nyata kegagalan tata kelola persampahan regional di wilayah Bandung Raya.

Krisis yang terjadi tidak lagi dapat dipandang sekadar persoalan teknis pengangkutan sampah, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum, lingkungan, pelayanan publik, serta akuntabilitas kebijakan pemerintah daerah.

BPKP menyoroti fakta bahwa TPA Sarimukti yang awalnya dirancang hanya menampung sekitar 2 juta ton sampah, kini diketahui telah menampung hingga sekitar 14 juta ton sampah. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya overload yang sangat serius.

Akibat kondisi tersebut, masyarakat Bandung Raya saat ini menghadapi:

• penumpukan sampah di TPS,
• terganggunya ritase pengangkutan,
• potensi pencemaran lingkungan,
• ancaman kesehatan masyarakat,
• hingga meningkatnya keresahan sosial.

BPKP memandang bahwa situasi ini menunjukkan lemahnya perencanaan pengelolaan sampah regional selama bertahun-tahun.

Baca juga “Sampah Menggunung, Anggaran Berjalan: BPKP Sindir DLH Jabar Jangan Sampai Lingkungan Jadi Ladang Proyek”

Kebijakan DLH Jabar Dinilai Menimbulkan Polemik

BPKP juga menyoroti kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat yang mengubah sistem pengiriman sampah ke TPA Sarimukti dari mekanisme ritase menjadi tonase. Kebijakan tersebut diberlakukan dengan alasan memperpanjang usia Zona 5 Sarimukti hingga operasional Legok Nangka berjalan.

Namun dalam praktiknya, perubahan tersebut memunculkan polemik serius di lapangan karena berdampak langsung terhadap pengurangan kapasitas angkut efektif sampah dari daerah-daerah di Bandung Raya.

Beberapa pemerintah daerah bahkan mengeluhkan terjadinya penumpukan sampah akibat keterbatasan kuota tonase yang diterapkan.

Baca juga Dari Suku Cadang ke Skema: BPKP Mencium Pola Sistemik di Balik Proyek DLH Jabar

BPKP Pertanyakan Payung Hukum Kebijakan Pembatasan

BPKP secara tegas mempertanyakan dasar hukum kebijakan pembatasan ritase dan tonase yang diterapkan DLH Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan informasi yang berkembang, kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6174/PBLS.04/DLH.

Padahal secara hukum:

• Surat Edaran bukan peraturan perundang-undangan;
• Instruksi administratif tidak memiliki daya ikat umum setara Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur.

Oleh sebab itu, BPKP menilai perlu dilakukan pengujian terhadap:

1. legalitas kebijakan pembatasan sampah;
2. kewenangan DLH dalam pembatasan pelayanan publik;
3. transparansi mekanisme tonase;
4. akuntabilitas kuota pembuangan;
5. serta dampak kebijakan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Potensi Maladministrasi dan Pelanggaran AUPB

BPKP menilai kebijakan pembatasan yang tidak dibangun melalui regulasi yang kuat berpotensi melanggar:

• asas kepastian hukum,
• asas keterbukaan,
• asas proporsionalitas,
• dan asas akuntabilitas.

Jika kebijakan tersebut mengakibatkan terganggunya pelayanan publik dan menimbulkan kerugian masyarakat, maka berpotensi masuk dalam kategori maladministrasi.

Selain itu, kondisi overload TPA Sarimukti yang terus berlangsung juga berpotensi memunculkan:

• pencemaran air lindi,
• kebakaran sampah,
• pencemaran udara,
• bahkan ancaman longsor sampah sebagaimana pernah terjadi di berbagai daerah lain.

Baca juga BPKP Ingatkan Kepala OPD: Mengabaikan Rekomendasi Ombudsman adalah Pelanggaran Hukum Berat, Bisa Berujung Pencopotan Jabatan dan Ranah Pidana

Negara Tidak Boleh Gagal Melindungi Hak Lingkungan Hidup Masyarakat

BPKP menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Karena itu, negara tidak boleh hanya mengedepankan kebijakan pembatasan administratif tanpa solusi nyata terhadap akar persoalan sampah Bandung Raya.

Krisis Sarimukti merupakan alarm serius bahwa tata kelola persampahan di Jawa Barat membutuhkan evaluasi menyeluruh, transparansi, serta keberanian melakukan reformasi kebijakan lingkungan secara sistemik.

Sikap dan Rekomendasi BPKP

Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) mendesak:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka secara transparan dasar hukum seluruh kebijakan pembatasan sampah;
2. Dilakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola TPA Sarimukti;
3. Ombudsman RI turun melakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi;
4. DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan khusus terhadap kebijakan DLH Jabar;
5. Pemerintah segera mempercepat operasional fasilitas alternatif pengolahan sampah;
6. Dibentuk regulasi daerah yang memiliki kepastian hukum terkait tata kelola sampah regional Bandung Raya.

Baca juga “DPR RI Anwar Sadad Diseret KPK: Peran Kunci dalam Skandal Korupsi Dana Hibah Jatim Terkuak”

Penutup

BPKP menegaskan bahwa krisis sampah Bandung Raya tidak boleh terus dibebankan kepada masyarakat akibat lemahnya tata kelola dan ketidakjelasan regulasi.

Pengelolaan sampah adalah kewajiban negara dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh kebijakan harus dibangun di atas:

• kepastian hukum,
• transparansi,
• akuntabilitas,
• serta perlindungan terhadap hak masyarakat dan lingkungan hidup.

(Her)

Sukabumi, Jurnaltipikor.com,-Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM) Cabang Parungkuda menegaskan komitmen pelayanan prima dengan melakukan penyambungan kembali sambungan air pelanggan yang sebelumnya ditutup sementara akibat tunggakan 3 bulan.

Penyambungan dilakukan pada Kamis, 28 Mei 2026, setelah pelanggan bersangkutan datang ke kantor cabang, melunasi tunggakan, dan mengajukan permohonan aktifasi.

Petugas teknis langsung turun ke lapangan dan aliran air kembali normal pada hari yang sama.

Baca juga Pemkab Sukabumi Bagikan Daging 7 Ekor Sapi Kurban Dari Laznas Bakrie Amanah Kepada Masyarakat

Kepala Cabang Parungkuda, Hj. Neneng Kartika, menyampaikan bahwa kebijakan pemutusan sementara tetap humanis dan mengedepankan solusi.

“Kami tidak ingin warga kesulitan air bersih. Jika pelanggan kooperatif dan ada itikad melunasi, kami layani penyambungan di hari yang sama. Tapi kami juga minta disiplin bayar agar operasional tetap lancar,” ujarnya.

Hj. Neneng, mengimbau pelanggan untuk rutin membayar sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menghindari denda dan juga pemutusan.

“Untuk menghindari pemutusan sementara, pelanggan diharapkan rutin bayar setiap bulannya sebelum tanggal 15 dan hindari menunggak sampai berbulan bulan,” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendapatkan amanah untuk membagikan sapi kurban dari Keluarga Besar Bakrie melalui Laznas Bakrie Amanah kepada masyarakat. Amanah berupa tujuh ekor sapi tersebut, diterima langsung Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., di Pondok Pesantren Modern Assalam Putri Warungkiara, Kamis (28/05/ 2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengaku bersyukur atas amanah berupa hewan kurban. Bupati memastikan hewan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Terima kasih atas bantuannya. Kita akan bagikan kepada keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.

Baca juga Perkuat Pengawasan Kualitas Makanan Secara Real-Time, BGN Luncurkan Aplikasi “Reviu MBG”

Menurutnya Bupati, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Bahkan bupati meyakini, bantuan ini akan membawa kebahagiaan dan manfaat besar bagi saudara yang membutuhkan.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai perekat ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan antar seksama warga Kabupaten Sukabumi,” ucapnya.

Sementara itu, Perwakilan Keluarga Besar Bakrie Sinta mengatakan, program pembagian sapi kurban ini merupakan bentuk syukur dan komitmen untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tujuh ekor sapi yang diberikan di Kabupaten Sukabumi ini berbobot sekitar 6 ton. Namun kehadiran kami bukan membagikan hewan kurban, namun menebarkan kebahagiaan dan menghadirkan senyum bagi seksama,” ungkapnya

Baca juga Dukung Efisiensi Anggaran Negara, BGN Hentikan Sistem Bundling Distribusi MBG

Maka dari itu, Bakrie Grup ini tidak sekadar membagikan sapi saja. Mereka hadir dengan memberikan sarung, mukena, kursi roda, dan santunan lainnya.

“Kami ada dua unit kursi roda yang turut dibagikan. Termasuk santunan beras dan lainnya bagi masyarakat penerima manfaat,” pungkasnya.

(Rama)