Gubernur Jabar “Meledak”! Dedi Mulyadi Semprot BUMN Penunggak Rp3,7 Triliun di Bank BJB: “Harusnya Bantu Daerah, Bukan Bebani!”

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersangkut kemelut utang fantastis di Bank BJB. Tidak tanggung-tanggung, total piutang macet perusahaan pelat merah tersebut menembus angka Rp3,7 triliun, sebuah nilai yang dituding menjadi batu sandungan besar bagi akselerasi pembangunan di Tanah Pasundan.

Pernyataan keras ini disampaikan Dedi dalam diskusi Danantara yang diselenggarakan oleh Nagara Institute di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Kamis (22/1). Mantan Bupati Purwakarta ini menyebut fenomena BUMN yang “hobi” berutang namun macet dalam pelunasan sebagai sebuah ironi besar bagi sistem ekonomi nasional.

“Jadi beban bagi Jawa Barat itu BUMN yang sudah pinjam duit belum bayar. Orang daerah itu harusnya dibantu bukan dipinjam, pinjam enggak bayar lagi. Sekarang mereka tinggal bayar bunganya saja, minta restrukturisasi. Kalau ngomong beban, ini beban!” tegas Dedi dengan nada kecewa di hadapan audiens diskusi.

Baca juga Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Rakor Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah

Infrastruktur dan Farmasi Jadi “Raja” Tunggakan

Dedi menilai, macetnya aliran dana dari raksasa-raksasa BUMN ini telah menyandera likuiditas Bank BJB. Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar, ruang gerak BJB dalam membiayai proyek-proyek strategis lokal menjadi terbatas akibat modal yang “terparkir” di piutang bermasalah tersebut.

Berdasarkan data yang dirilis, sektor farmasi dan infrastruktur mendominasi daftar penunggak. PT Kimia Farma tercatat berada di posisi puncak dengan estimasi utang mendekati Rp1 triliun.

Tabel: Daftar BUMN Penunggak Utang di Bank BJB (Januari 2026)

Desak Danantara Turun Tangan

Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam. Pemprov Jabar telah melayangkan surat resmi kepada CEO Danantara, Rosan Roeslani. Surat tersebut berisi desakan agar Danantara, sebagai pengelola investasi negara, segera menginstruksikan BUMN-BUMN tersebut untuk membereskan kewajiban finansial mereka.

Dedi mengungkapkan bahwa pihak Danantara telah memberikan respons awal yang positif. “Sudah ada respons positif, mudah-mudahan segera bisa ada realisasi,” pungkasnya.

Langkah berani Dedi Mulyadi mengungkap daftar ini ke publik dipandang sebagai tekanan politik yang kuat demi transparansi. Jika tidak segera dilunasi, dikhawatirkan rasio kesehatan bank pembangunan daerah akan terganggu di tengah ketidakpastian ekonomi global 2026.(*)