News

Bandung, JURNAL TIPIKOR– Aksi brutal yang diduga dilakukan oknum debt collector kembali mencoreng wajah penagihan utang di Kota Bandung. Seorang warga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah oknum debt collector di kawasan Jalan BKR, Kota Bandung, pada Minggu sore (8/3).

Akibat aksi kekerasan tersebut, korban mengalami luka serius dan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Menanggapi peristiwa tersebut, Komunitas Anti Matel yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi masyarakat seperti SC 234, RAGA (Rumah Aspirasi Warga), KHW 86, serta Rumah Aliansi Sunda Ngahiji, menyatakan sikap keras dengan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian.

Komunitas Anti Matel mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku yang diduga merupakan oknum penagih utang lapangan tersebut.

“Kami mengutuk keras tindakan brutal ini. Tidak ada alasan apa pun yang membenarkan tindakan pengeroyokan terhadap warga. Kami meminta aparat dari , khususnya , segera menindak tegas dan menahan para pelaku,” tegas pernyataan Komunitas Anti Matel dalam keterangannya.

Baca juga Vonis Mati Gagal Dijatuhkan, DPR Apresiasi Hakim PN Batam: Keadilan Tak Boleh Dikalahkan Tekanan Publik

Pihak komunitas juga menyampaikan bahwa laporan atas peristiwa ini telah diproses dan korban telah menerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dari kepolisian. Oleh karena itu, mereka mendesak agar proses hukum berjalan cepat, transparan, dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Menurut mereka, tindakan yang dilakukan oknum debt collector tersebut bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta melanggar regulasi di sektor jasa keuangan.

Secara hukum, tindakan penagihan yang dilakukan dengan cara intimidasi, kekerasan, atau pengeroyokan jelas bertentangan dengan ketentuan dalam serta yang menegaskan bahwa praktik penagihan harus dilakukan secara etis, profesional, dan tanpa kekerasan.

Komunitas Anti Matel juga mendesak lembaga pengawas sektor keuangan, yaitu dan , untuk mengambil langkah tegas terhadap lembaga keuangan yang menggunakan jasa penagih utang yang tidak profesional dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan.

Selain itu, mereka meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap praktik penagihan kredit yang selama ini dinilai sering menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

“Jika praktik brutal seperti ini dibiarkan, maka masyarakat kecil akan terus menjadi korban. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme berkedok penagihan,” tegas pernyataan tersebut.

Komunitas Anti Matel menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga para pelaku diproses secara hukum dan korban mendapatkan keadilan.(*)

“SUNDA NGAHIJI, SUNDA HIJIKEUN, DAN SUNDA SAUYUNAN NGAJAGA LEMBUR!”

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo melontarkan kritik tajam terhadap fenomena “no viral no justice” yang semakin sering terjadi dalam berbagai kasus hukum di Indonesia. Menurutnya, kondisi ini merupakan peringatan keras bagi sistem penegakan hukum nasional yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab rasa keadilan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat memberikan kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum di , Jakarta, Sabtu, (7/3).

Ia menilai ungkapan “tidak viral, tidak ada keadilan” mencerminkan kekecewaan publik terhadap proses hukum yang dianggap lambat, bahkan baru bergerak setelah sebuah perkara menjadi viral di media sosial dan mendapat tekanan opini publik.

“Ungkapan tersebut adalah sinyal kuat bahwa ada persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum kita. Masyarakat merasa kasusnya baru ditangani serius setelah viral,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga CELOTEH “MANG AKJUR”, Ritual “Petak Umpet” Konstitusi

Menurutnya, pembaruan hukum di Indonesia harus mampu menghadirkan rasa keadilan yang berakar pada konstitusi, nilai-nilai lokal, serta relevan dengan tantangan zaman.

Bamsoet menjelaskan, ketika masyarakat merasa laporan mereka tidak mendapat respons yang memadai dari aparat penegak hukum, media sosial akhirnya menjadi ruang alternatif untuk mencari keadilan.

Situasi ini, kata dia, harus dibaca sebagai peringatan serius bagi negara bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap proses hukum sedang diuji.

Di satu sisi, fenomena no viral no justice memang memiliki dampak positif karena memperkuat kontrol publik terhadap aparat penegak hukum. Media sosial memungkinkan masyarakat ikut mengawasi kinerja aparat negara dan mendorong transparansi dalam penanganan perkara.

Baca juga Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Muhibah Ramadhan Masjid Besar Assalam Karang Tengah Cibadak

Namun di sisi lain, ketergantungan pada viralitas juga berpotensi menimbulkan masalah serius bagi prinsip negara hukum.

Jika penegakan hukum terlalu dipengaruhi tekanan opini publik, proses hukum bisa berubah menjadi trial by social media atau “pengadilan oleh media sosial”. Kondisi ini dinilai berisiko merusak asas praduga tak bersalah serta independensi lembaga peradilan.

“Penegakan hukum tidak boleh bergantung pada seberapa viral sebuah kasus. Hukum harus berjalan berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur yang adil,” tegas Bamsoet.

Ia mengingatkan, jika keadilan hanya hadir setelah kasus menjadi viral, maka akan muncul kesan bahwa hukum bekerja berdasarkan popularitas, bukan profesionalitas.

Karena itu, Bamsoet menekankan pentingnya menjadikan fenomena no viral no justice sebagai momentum untuk melakukan pembaruan hukum secara menyeluruh, baik dari sisi struktural, kultural, maupun teknologi.

Reformasi hukum, lanjutnya, harus memastikan setiap laporan masyarakat diproses secara cepat, transparan, dan akuntabel tanpa harus menunggu tekanan media sosial.

Baca juga TNI Hadir Untuk Rakyat, Melalui Program TMMD Ke-127 Jalan Sepanjang 300 Meter di Parakanlima Disulap Jadi Mulus

Menurut Bamsoet, pembaruan hukum juga tidak bisa hanya mengandalkan perubahan undang-undang. Banyak inovasi hukum justru lahir dari tafsir pengadilan, praktik profesi hukum, hingga gerakan sosial masyarakat.

Ia juga menyoroti peran lembaga peradilan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga batas konstitusi serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

“Pembaharuan hukum harus memastikan setiap laporan masyarakat diproses secara transparan dan dapat dipantau,” ujarnya.

Ke depan, Bamsoet mendorong pengembangan sistem pelaporan digital yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan perkara secara terbuka.

Baca juga Vonis Mati Gagal Dijatuhkan, DPR Apresiasi Hakim PN Batam: Keadilan Tak Boleh Dikalahkan Tekanan Publik

Selain itu, reformasi hukum juga harus memperkuat sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum guna mencegah praktik penegakan hukum yang diskriminatif atau tebang pilih.

Dalam negara hukum modern, tegasnya, keadilan harus dapat diakses seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, kekuasaan, maupun kemampuan memviralkan sebuah kasus.

“Negara hukum yang sehat adalah negara di mana masyarakat mendapatkan keadilan tanpa harus memviralkan kasusnya terlebih dahulu. Keviralan seharusnya menjadi alat transparansi, bukan syarat mendapatkan keadilan,” pungkas Bamsoet.(*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Anggota Komisi III DPR RI, mengapresiasi langkah Majelis Hakim yang membebaskan anak buah kapal (ABK) Sea Dragon, Fandi Ramadhan, dari tuntutan hukuman mati dalam perkara penyelundupan narkotika.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Falah itu, keputusan majelis hakim menunjukkan keberanian dan ketelitian dalam membaca fakta hukum di tengah derasnya sorotan publik terhadap kasus narkotika yang melibatkan Fandi.

“Ini harus menjadi rujukan bagi para hakim pemeriksa perkara yang diatensi publik, agar benar-benar mengimplementasikan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, sehingga rasa keadilan dapat diperoleh dari perkara yang akan diputus,” ujar Gus Falah dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, (7/3).

Baca juga Berkah Ramadhan IIK Perhutani KPH Kuningan Berikan Santunan bagi Anak Yatim Piatu dan Dhuafa di Ponpes Bani Sanjur

Ia menilai majelis hakim telah menggunakan pendekatan “keadilan berbasis bukti” dan mengimplementasikan secara nyata ketentuan dalam .

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ketika memutus sebuah perkara.

Gus Falah menilai pendekatan tersebut menunjukkan sensitivitas majelis hakim dalam melihat fenomena yang berkembang di publik, namun tetap menjaga independensi tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Ia juga menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus memberikan atensi terhadap berbagai perkara yang menyedot perhatian publik agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan berkeadilan.

“Hal itu penting agar keadilan dalam masyarakat dapat terang benderang sehingga setiap warga negara mendapatkan keadilan sesuai fakta dan perbuatannya,” tegas anggota komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan tersebut.

Baca juga Melalui Program TMMD Kodim 0607 Sukabumi Sulap Jalan Tanah Jadi Hotmix Di Desa Parakanlima Cikembar

Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Fandi dalam perkara dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat hampir dua ton.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Fandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Vonis tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum dari yang sebelumnya menuntut pidana mati terhadap enam terdakwa dalam perkara tersebut, termasuk Fandi.

(Red)