Trump Pilih “Cabut” dari Iran: Selat Hormuz Terblokir Bukan Lagi Urusan AS?

WASHINGTON D.C. , JURNAL TIPKKOR– Dalam sebuah manuver politik yang mengejutkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan siap menghentikan operasi militer terhadap Iran, meskipun jalur perdagangan vital dunia, Selat Hormuz, masih dalam kondisi lumpuh atau tertutup sebagian.

Laporan yang dirilis oleh The Wall Street Journal (WSJ) pada Senin (30/3), mengutip sejumlah pejabat senior pemerintahan AS, mengungkapkan pergeseran drastis dalam strategi militer Gedung Putih. Laporan ini kemudian dikonfirmasi oleh kantor berita RIA Novosti pada Selasa (31/3).

Menghindari “Perang Tanpa Akhir”
Berdasarkan bocoran tersebut, Trump dan jajaran stafnya dalam beberapa hari terakhir menyimpulkan bahwa memaksakan pembukaan Selat Hormuz secara penuh adalah misi yang berisiko tinggi.

Baca juga MUI: Israel Pelanggar Hukum Internasional! Tarik Mundur Pasukan TNI dari Lebanon Sekarang Juga!

Washington khawatir upaya tersebut justru akan menyeret Amerika ke dalam konflik berkepanjangan yang melampaui jadwal operasi awal—yang semula diprediksi hanya memakan waktu empat hingga enam pekan.

Keputusan ini menandakan prioritas baru Trump: efisiensi militer di atas dominasi jalur maritim.

Fokus Utama: Lumpuhkan Rudal, Bukan Jaga Gerbang

Alih-alih menjadi “polisi laut” di Selat Hormuz, Trump memutuskan bahwa Washington harus bergerak lebih taktis dengan fokus pada tiga poin utama:

  • Netralisasi Kekuatan: Membatasi secara signifikan kemampuan angkatan laut Iran.
  • Destruksi Alutsista: Menghancurkan persediaan rudal Iran yang dianggap mengancam stabilitas kawasan.
  • Deeskalasi Terukur: Meredakan permusuhan aktif sembari tetap menekan Teheran melalui jalur diplomatik dan ekonomi agar arus perdagangan pulih dengan sendirinya.

Implikasi Global

Langkah ini diprediksi akan memicu keguncangan di pasar energi global. Keputusan untuk membiarkan Selat Hormuz tetap tertutup sebagian—jalur di mana sepertiga minyak mentah dunia melintas—menunjukkan bahwa Trump lebih memilih memitigasi keterlibatan militer AS daripada menjamin stabilitas harga minyak dunia melalui kekuatan senjata.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi terkait bocoran dokumen yang dipublikasikan oleh WSJ tersebut.

Namun, sinyal “pulang lebih awal” ini memberikan pesan kuat bahwa AS di bawah kepemimpinan Trump tidak ingin terjebak dalam perang terbuka yang tidak memiliki batas waktu yang jelas.

(Red)

 

Instruksi Presiden Prabowo: Pemerintah Pasang Badan, Harga BBM Resmi Tidak Naik!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah hiruk-pikuk isu penyesuaian harga energi, Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan pernyataan tegas demi menenangkan publik.

Pemerintah memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik jenis subsidi maupun non-subsidi, tidak akan mengalami kenaikan.

Keputusan strategis ini diambil setelah koordinasi intensif antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Pertamina, merujuk langsung pada arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Silaturahmi Bersama Gubernur Jawa Barat

Rakyat Jadi Prioritas Utama

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang keluar dari Istana selalu menempatkan beban hidup masyarakat sebagai pertimbangan tertinggi.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi,” ujar Prasetyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Stok Aman, Masyarakat Diminta Jangan Panik

Selain masalah harga, Pemerintah juga menjamin rantai pasok BBM nasional dalam kondisi yang sangat stabil. Prasetyo meminta masyarakat untuk tidak termakan isu miring atau melakukan aksi borong (panic buying) yang tidak perlu.

“Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin harga tidak terjadi penyesuaian,” tambahnya.

Poin Penting Pernyataan Pemerintah:

  • Harga Tetap: Tidak ada kenaikan untuk BBM Subsidi (Pertalite/Solar) maupun Non-Subsidi.
  • Stok Terjamin: Pasokan energi nasional dalam posisi aman untuk seluruh wilayah Indonesia.
  • Landasan Kebijakan: Keputusan diambil berdasarkan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat meredam keresahan sekaligus menutup ruang bagi spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.(*)

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Silaturahmi Bersama Gubernur Jawa Barat

Bandung, jurnaltipikor.com/,-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menghadiri kegiatan Silaturahmi Bersama Gubernur Jawa Barat yang diselenggarakan pada hari Senin, 30 Maret 2026. Acara tersebut berlangsung di Gedung Sate, tepatnya di halaman depan yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung.

Kegiatan ini menjadi ajang strategis dalam mempererat koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota.

Hadir dalam kesempatan tersebut para Ketua DPRD, Bupati, serta Wali Kota dari seluruh wilayah Jawa Barat.

Silaturahmi ini tidak hanya menjadi forum kebersamaan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyelaraskan arah kebijakan serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program daerah yang pembangunan berkelanjutan.

Baca juga Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan

Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan pentingnya komunikasi yang intensif antar pimpinan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Kegiatan ini menjadi ruang yang sangat baik untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi dalam menjalankan program pembangunan. Dengan komunikasi yang solid, kita dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan komitmen DPRD Kabupaten Sukabumi untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan di daerah.

(Rama)

Rekor “Kesaktian” PT AKT: Izin Dicabut 2017, Baru Digerebek 2025—Kejagung Akhirnya “Bangun Tidur”?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Indonesia kembali membuktikan bahwa surat keputusan pencabutan izin tambang hanyalah selembar kertas hiasan yang tak lebih menakutkan dari bungkus gorengan. Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja pamer otot dengan menggeledah 14 lokasi di tiga provinsi terkait dugaan korupsi PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

Langkah gagah ini terasa agak canggung mengingat PT AKT, di bawah kendali sang “pemilik manfaat” berinisial ST (Samin Tan), dikabarkan telah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2017. Artinya, butuh waktu delapan tahun bagi aparat penegak hukum untuk menyadari ada aktivitas tambang raksasa yang tetap asyik mengeruk bumi Kalimantan meski statusnya sudah “terlarang”.

Tur Wisata Penggeledahan: 14 Titik dalam Sekejap

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengumumkan bahwa timnya telah menyisir 10 titik di Jakarta, 3 di Kalimantan Tengah, dan 1 di Kalimantan Selatan. Hasilnya? Tumpukan dokumen, alat elektronik, kendaraan, hingga alat berat berhasil disita.

Baca juga Antara Gizi Bocah dan Kantung Serakah: BGN Ancam ‘Puasa’ Insentif Bagi Mitra Penyuka Mark-Up

Daftar lokasi yang dikunjungi meliputi:

  • Jakarta: Kantor PT AKT, PT MCM, hingga rumah pribadi sang tersangka ST.
  • Kalteng: Kantor PT AKT, KSOP, dan kontraktor PT ARTH
  • Kalsel: Kantor PT MCM

Publik pun bertanya-tanya: Bagaimana mungkin alat-alat berat dan operasional tambang masif bisa luput dari radar pengawasan selama hampir satu dekade?

Ilmu “Sakti” Menambang Tanpa Izin
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa meskipun izin PKP2B perusahaan ini sudah dicabut sejak 2017, PT AKT tetap “PD” (Percaya Diri) melakukan penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal hingga tahun 2025.

Modusnya klasik namun efektif: menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah dan diduga menjalin “persahabatan erat” dengan oknum penyelenggara negara.

Keajaiban birokrasi ini membuat PT AKT seolah memiliki jubah invisibility (tembus pandang) di hadapan para pengawas tambang selama delapan tahun lamanya.

Baca juga Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan

Mencari “Tangan Gaib” Penyelenggara Negara

Saat ini, penyidik sedang sibuk melakukan asset tracing untuk memulihkan kerugian negara yang entah sudah bocor berapa triliun sejak 2017.

Kejagung juga mengaku tengah mendalami keterlibatan penyelenggara negara yang bertugas melakukan pengawasan.
Namun, hingga berita ini diturunkan, identitas para “penjaga gawang” yang membiarkan tambang ilegal ini beroperasi bertahun-tahun masih disimpan rapat sebagai kejutan di episode berikutnya.

Sepertinya, publik harus kembali bersabar menunggu apakah kasus ini akan tuntas sampai ke akar-akarnya, atau hanya akan menjadi panggung seremoni penyitaan alat berat belaka.

Sumber : Antara

Editor : Azi

 

Antara Gizi Bocah dan Kantung Serakah: BGN Ancam ‘Puasa’ Insentif Bagi Mitra Penyuka Mark-Up

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Menjelang kembali beroperasinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (31/3), Badan Gizi Nasional (BGN) tampaknya harus menjalankan peran tambahan: menjadi “pawang” bagi para mitra yang lebih bernafsu membesarkan angka tagihan ketimbang membesarkan nilai gizi anak bangsa.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengeluarkan peringatan keras bagi para mitra yang mencoba “bermain akrobat” dengan anggaran.

BGN menegaskan tidak akan menoleransi mitra yang melakukan mark-up harga bahan baku secara gila-gilaan, apalagi yang berani menekan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Sudah dikasih insentif, masih saja nakal mark-up harga bahan baku. Mitra yang demikian tidak akan pernah puas,” sindir Nanik di Jakarta, Senin (30/3).

Menu Besok: Gizi untuk Anak, Sanksi untuk Penilep

BGN mengingatkan bahwa anggaran per porsi MBG berada di angka Rp8.000 hingga Rp10.000. Bagi mitra yang merasa angka tersebut masih kurang dan mencoba “memalak” anggaran melalui penggelembungan harga, BGN telah menyiapkan “menu khusus” berupa skorsing (suspend) operasional selama satu minggu tanpa insentif.

Baca juga Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan

Sanksi ini menyasar pelanggaran berat, di antaranya:

  • Mark-up harga ugal-ugalan pada bahan baku.
  • Intervensi atau penekanan terhadap Kepala SPPG, pengawas gizi, maupun pengawas keuangan.
  • Praktik monopoli dengan menjadi pemasok tunggal secara sepihak.

Sanksi: Tobat dalam Seminggu

Langkah suspend satu minggu ini bukan sekadar istirahat, melainkan masa refleksi bagi mitra untuk memilih: bekerja secara profesional atau angkat kaki dari program. Selama masa tersebut, mitra diwajibkan membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi praktik lancung mereka.

“Kita suspend satu minggu sampai mereka membuat pernyataan tidak mark-up harga dan tidak monopoli. Itu pelanggaran berat,” tegas Nanik.

Peringatan ini menjadi sinyal kuat bahwa MBG bukan ladang “bancakan” baru. BGN berharap seluruh SPPG beroperasi dengan integritas tinggi besok pagi, memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar benar-benar berubah menjadi protein di piring siswa, bukan sekadar angka di rekening mitra yang “lapar” berlebihan.(*)

MUI: Israel Pelanggar Hukum Internasional! Tarik Mundur Pasukan TNI dari Lebanon Sekarang Juga!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan kecaman keras terhadap tindakan brutal militer Israel yang mengakibatkan gugurnya prajurit TNI, Serma Sahid Rahadian, anggota Kontingen Garuda XXIII-P UNIFIL, di wilayah Lebanon Selatan pada Selasa (10/10/2023).

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI menyatakan bahwa insiden ini bukan sekadar kecelakaan perang, melainkan bukti nyata arogansi Israel yang secara sengaja menargetkan simbol-simbol perdamaian dunia.

Desakan Penarikan Pasukan: Lindungi Nyawa Prajurit Kita

Merespons situasi yang kian tidak terkendali, MUI mendesak Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI), untuk segera mengambil langkah drastis:

  • Menarik pulang seluruh prajurit TNI yang tergabung dalam misi Bantuan Operasi Perdamaian (BOP) UNIFIL di Lebanon.
  • Mengevaluasi partisipasi Indonesia dalam misi di wilayah yang tidak lagi menghormati mandat PBB.

“Keselamatan putra-putra terbaik bangsa adalah prioritas utama. Ketika hukum internasional diinjak-injak dan pasukan perdamaian menjadi sasaran tembak, maka kehadiran mereka di sana harus segera ditinjau ulang demi menghindari jatuhnya lebih banyak korban,” tegas pernyataan resmi MUI.

Baca juga Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan

Israel Menargetkan Misi Kemanusiaan

Gugurnya Serma Sahid Rahadian terjadi di tengah eskalasi serangan Israel yang membabi buta. MUI menyoroti bahwa Israel telah berulang kali:

  • Menargetkan pos-pos observasi UNIFIL secara sengaja.
  • Menyerang kendaraan pembawa bantuan kemanusiaan, yang merupakan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Tuntutan Terhadap PBB dan Dunia Internasional

MUI menegaskan bahwa dunia tidak boleh bungkam melihat kejahatan perang yang kasat mata ini. MUI menuntut:

  1. PBB untuk segera menghentikan agresi militer Israel di wilayah kedaulatan Lebanon dan Jalur Gaza.
  2. Masyarakat Internasional untuk menjatuhkan sanksi tegas atas pelanggaran kedaulatan yang dilakukan Israel.

MUI menyampaikan duka mendalam bagi keluarga almarhum Serma Sahid Rahadian dan mendoakan agar pengabdiannya dicatat sebagai amal syuhada demi perdamaian dunia.(*)

Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan

Penulis : Ahmad Tarmizi, S.E

Ketua Umum Komunitas Peci Hitam 

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Nasionalisme kebangsaan bukan sekadar romantisasi sejarah atau penguasaan simbol-simbol negara. Ia adalah fondasi eksistensial sebuah bangsa di tengah gempuran globalisasi yang kian tanpa batas. Tanpa nasionalisme yang hidup dan berdaya, sebuah bangsa hanya tinggal nama—tanpa arah, tanpa jati diri.

Di era digital saat ini, arus informasi, budaya asing, dan ideologi transnasional menembus batas ruang privat melalui gawai di tangan generasi penerus. Tanpa filter nasionalisme yang kuat, identitas bangsa—yang berakar pada —terancam larut dalam arus global yang seragam dan tanpa karakter.

Nasionalisme: Benteng Terakhir Generasi Bangsa

1. Nasionalisme sebagai Filter Budaya dan Ideologi
Globalisasi membawa tawaran gaya hidup dan pemikiran yang tidak selalu sejalan dengan nilai luhur bangsa. Nasionalisme berfungsi sebagai “imunitas ideologis” bagi generasi muda untuk menyaring pengaruh luar: menerima kemajuan teknologi, namun menolak dekadensi moral seperti individualisme ekstrem dan radikalisme.

Intinya, bangsa ini tidak anti terhadap dunia luar—tetapi menolak menjadi sekadar pengekor tanpa identitas.

2. Kedaulatan Ekonomi dan Sumber Daya
Masa depan generasi penerus ditentukan oleh sejauh mana mereka memiliki kendali atas tanah airnya sendiri. Nasionalisme menumbuhkan kesadaran mencintai produk dalam negeri dan menjaga kekayaan alam. Tanpa itu, generasi muda berisiko menjadi buruh di negeri sendiri—penonton di tanah yang seharusnya mereka kuasai.

3. Ketahanan Mental dan Persatuan Nasional
Di tengah derasnya polarisasi informasi, nasionalisme adalah perekat utama bangsa. Dalam konteks yang majemuk, semangat bukan sekadar slogan, tetapi strategi bertahan. Persatuan dalam perbedaan adalah kekuatan utama menghadapi tekanan global.

Strategi Penyelamatan Generasi: Nasionalisme Gaya Baru

Menghadapi generasi digital, nasionalisme tidak bisa lagi disampaikan secara kaku dan doktrinal. Diperlukan pendekatan yang relevan dan kontekstual:

  • Nasionalisme Digital
    Generasi muda harus didorong menjadi produsen konten positif—mengisi ruang digital dengan karya, inovasi, dan narasi yang membanggakan bangsa.
  • Literasi Kritis
    Pendidikan berpikir kritis menjadi kunci agar generasi tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, propaganda, atau narasi yang memecah belah.
  • Keteladanan Publik
    Bangsa ini membutuhkan figur pemimpin dan tokoh masyarakat yang tidak hanya berbicara tentang nasionalisme, tetapi mempraktikkannya melalui integritas dan keberpihakan nyata pada rakyat.

Kesimpulan: Nasionalisme adalah Jangkar, Bukan Beban

Nasionalisme adalah investasi masa depan. Jika globalisasi adalah ombak besar, maka nasionalisme adalah jangkar yang menjaga kapal bernama Indonesia tetap kokoh di jalurnya.

Menyelamatkan generasi penerus berarti menanamkan keyakinan bahwa menjadi “warga dunia” yang hebat hanya bisa dicapai dengan terlebih dahulu menjadi warga bangsa yang kuat, berkarakter, dan berdaulat.

Tanpa itu, globalisasi bukan lagi peluang—melainkan jalan sunyi menuju kehilangan jati diri bangsa.(*)

Timur Tengah di Ambang Ledakan: AS Siapkan Operasi Darat “Tak Terduga”, Iran Beri Ultimatum 12 Jam

WASHINGTON / TEHERAN, JURNAL TIPIKOR – Eskalasi ketegangan di Timur Tengah memasuki babak baru yang mengkhawatirkan. Amerika Serikat dilaporkan tidak lagi sekadar melakukan penambahan kekuatan rutin, melainkan tengah mempersiapkan sebuah operasi darat “tak terduga” di kawasan tersebut.

Langkah agresif ini memicu reaksi keras dari Iran yang mengklaim siap menghanguskan aset tempur Barat dalam hitungan jam.

Manuver Washington: Lebih dari Sekadar Penjagaan

Pasca operasi darat Israel di Jalur Gaza, mobilisasi militer AS terus meningkat secara signifikan.

Pengamat politik terkemuka, Oraib al-Rantawi, menilai bahwa pergerakan ini merupakan sinyal kuat akan adanya intervensi fisik yang lebih dalam.

Tujuan utama Washington mencakup tiga poin krusial:

  •  Proteksi Strategis: Mengamankan jalur logistik dan pangkalan militer AS dari serangan proksi.
  • Perisai Israel: Menjamin keamanan Israel di tengah kepungan ketegangan regional.
  • Pencegahan Eskalasi: Berusaha meredam konflik agar tidak meluas, meski pengerahan pasukan darat justru berisiko memicu efek sebaliknya.

Respons Teheran: Ancaman Serangan 12 Jam

Menanggapi pergerakan tersebut, Iran menyatakan telah mencapai tingkat kesiagaan tempur tertinggi. Teheran menegaskan bahwa kehadiran militer AS adalah bentuk pelanggaran kedaulatan yang nyata terhadap negara-negara di kawasan.

Dalam sebuah pernyataan menantang, militer Iran mengklaim telah mengerahkan kekuatan angkatan lautnya dan memiliki kemampuan untuk melumpuhkan kapal perang AS dan Israel hanya dalam waktu 12 jam.

Kapabilitas ini difokuskan pada titik-titik panas seperti Laut Merah, yang menjadi urat nadi perdagangan dunia sekaligus medan tempur potensial.

Prediksi Dampak: Perang Berkepanjangan

Dunia kini menatap cemas pada potensi bentrokan langsung antara dua kekuatan besar ini. Oraib al-Rantawi memperingatkan bahwa jika operasi darat AS benar-benar dilaksanakan, wilayah tersebut tidak akan menghadapi konflik singkat.

 “Ini bukan sekadar operasi militer biasa. Jika kaki tentara AS menginjakkan kaki untuk operasi darat, kita akan menyaksikan perang yang berkepanjangan dan memakan waktu lama, yang akan mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah secara permanen,” ujar Rantawi.

Situasi tetap cair dan sangat berbahaya, dengan komunitas internasional menyerukan diplomasi guna mencegah terjadinya “perang total” yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan global.(***)

 

Hormat Terakhir Sang Penjaga Kedaulatan: Prof. Juwono Sudarsono Dimakamkan Secara Militer di TMP Kalibata

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Langit di atas Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata menjadi saksi bisu penghormatan terakhir bagi salah satu putra terbaik bangsa.

Mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A., hari ini dimakamkan melalui upacara militer penuh khidmat sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasi tanpa batas dan pengabdian tulusnya bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rombongan pembawa jenazah tiba di kompleks pemakaman pada Minggu, (29/3) pukul 11.19 WIB, disambut dengan barisan kehormatan. Sebelum menuju peristirahatan terakhirnya, jenazah tokoh intelektual pertahanan ini disemayamkan di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan) sejak Minggu pagi untuk memberikan kesempatan bagi rekan sejawat dan keluarga besar pertahanan memberikan penghormatan terakhir.

Baca juga Kado “Wisata Api” di Jalur Madinah: Kemenhaj Tagih Ganti Rugi Atas Hangusnya Koper dan Doa Jamaah

Simbol Integritas dan Pengabdian

Pemakaman secara militer ini bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan representasi dari rasa terima kasih mendalam negara kepada sosok yang dikenal sebagai peletak dasar reformasi pertahanan dan hubungan sipil-militer di Indonesia.

  • Penyemayaman Terakhir: Dilaksanakan di Gedung Kemhan sebagai simbol kedekatan emosional almarhum dengan institusi yang pernah dipimpinnya.
  • Upacara Pemakaman: Melibatkan personel lintas matra yang dipimpin oleh inspektur upacara senior, menegaskan status beliau sebagai pejuang kemanusiaan dan pendidikan.
  • Kehadiran Tokoh: Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, tokoh nasional, dan perwakilan negara sahabat yang ingin memberikan penghormatan bagi sang diplomat ulung.

“Indonesia kehilangan mercusuar integritas. Beliau bukan hanya seorang menteri, tetapi juga guru bangsa yang mengajarkan bahwa pertahanan negara yang kuat berakar dari diplomasi dan kecerdasan intelektual,” ujar salah satu perwakilan keluarga di lokasi.

Prof. Juwono Sudarsono meninggalkan warisan pemikiran yang akan terus menjadi rujukan bagi kebijakan pertahanan Indonesia di masa depan. Selamat jalan, Sang Penjaga Kedaulatan.

(red)

Indonesia: Negeri di Mana Korupsi Jadi ‘Warisan Budaya’ dan Penjara Hanyalah ‘Hotel Transtransit’

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A. Tarmizi, S.E., memberikan rapor merah sekaligus kritik pedas terhadap kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang dinilainya kian melucu.

Dalam pernyataan resminya, Tarmizi menyoroti fenomena “maling berdasi” yang kini jauh lebih terhormat dan mendapatkan panggung ketimbang rakyat kecil yang jujur.

Korupsi: Bukan Lagi Kejahatan, Tapi Ritual

Tarmizi menyatakan bahwa korupsi di negeri ini telah mengalami pergeseran makna—dari kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menjadi ritual tak tertulis yang diwariskan antar-jabatan.

 

“Di negeri yang katanya kaya raya ini, jujur itu dianggap naif, bersih itu dicurigai aneh. Tapi kalau lihai ‘bermain’, Anda akan dielu-elukan. Kita sedang menyaksikan sebuah sirkus di mana korupsi bukan lagi aib, tapi syarat kelulusan dalam birokrasi,” ujar Tarmizi dengan nada satir.

Baca juga Kado “Wisata Api” di Jalur Madinah: Kemenhaj Tagih Ganti Rugi Atas Hangusnya Koper dan Doa Jamaah

Drama ‘Pura-Pura’ di Panggung Hukum

BPKP menyoroti pola klasik yang selalu berulang setiap kali ada pejabat yang tertangkap tangan. Tarmizi menyebutnya sebagai “Trilogi Sandiwara”: Pura-pura kaget, pura-pura sakit, dan pura-pura lupa.

“Lucu sekali. Mereka bicara pengabdian di depan kamera, tapi tangan sibuk menggerogoti anggaran di balik meja.

Begitu tertangkap, tiba-tiba jadi religius atau mendadak butuh kursi roda. Seolah-olah korupsi itu musibah yang datang tiba-tiba seperti hujan, bukan keserakahan yang dipupuk bertahun-tahun,” tegasnya.

Supremasi Hukum atau Supremasi Naskah

Lebih lanjut, Tarmizi mengkritik keras penegakan supremasi hukum yang kini dianggap masyarakat tak lebih dari panggung sandiwara.

Ia menilai hukum hanya tajam bagi mereka yang tidak punya relasi, namun tumpul dan penuh kompromi bagi mereka yang mampu membeli naskah perkara.

“Jangan salahkan rakyat kalau mereka kehilangan hormat. Hukum kita sekarang mirip bioskop; yang punya uang bisa beli tiket VVIP dan menentukan akhir ceritanya, sementara rakyat kecil hanya penonton yang dipaksa tepuk tangan melihat ketidakadilan,” tambah Tarmizi.

Baca jugab BREAKING NEWS: Bandung Tambah Wahana Baru, “Simpang Maut Setiabudhi” Resmi Dibuka untuk Umum!

Peringatan Keras: Kebangkrutan Moral

Menutup pernyatannya, Ketua Umum BPKP ini memperingatkan bahwa jika pemberantasan korupsi hanya sebatas slogan kosong dan seremoni megah tanpa keberanian nyata untuk memotong rantai permainan, maka Indonesia sedang menuju kebangkrutan yang lebih ngeri dari sekadar masalah finansial.

“Yang akan bangkrut bukan cuma keuangan negara, tapi moral bangsanya. Kalau moral sudah runtuh, jangan mimpi negeri ini bisa berdiri tegak.

Pertanyaannya sederhana: Masih adakah yang benar-benar berani, atau semua sudah terlalu nyaman dalam kubangan yang sama?” pungkasnya.
(Her)