News

JAKARTA,  – Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menyita satu unit rumah milik tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Mohammad Riza Chalid (MRC).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penelusuran aset.

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan penyitaan terhadap satu bidang tanah beserta dan bangunan yang diduga merupakan hasil dan atau sarana kejahatan atas nama tersangka MRC,” kata Anang dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu (18/10).

Baca juga Asia Afrika Festival Dinilai Kemenparekraf sebagai Event Ideal yang Lengkap dan Berkelanjutan

Anang menjelaskan bahwa langkah penyitaan ini bertujuan untuk memperkuat bukti keterlibatan Riza Chalid dalam kasus TPPU dan tindak pidana asal dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

Rumah yang disita berlokasi di Jalan Hang Lekir XI Blok H/2, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bangunan tersebut tercatat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anak dari Riza Chalid, Kanesa Ilona Riza.

Anang menegaskan bahwa Kejaksaan Agung akan terus bergerak menelusuri aset hasil uang korupsi milik Riza guna memperkuat bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Baca juga “Pesuguhan: A Sensoritual Gastrodiplomacy” Hangatkan Asia Africa Youth Forum 2025 di Bandung

Diketahui, Muhammad Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Riza Chalid, salah satunya adalah menyepakati kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina, yakni memasukkan rencana kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak, padahal PT Pertamina pada saat itu belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM.

Selain jeratan kasus korupsi, Riza juga dijerat dengan kasus TPPU sejak 11 Juli 2025. Saat ini, Kejaksaan Agung tengah memburu keberadaan bos minyak tersebut lantaran yang bersangkutan diketahui tidak berada di Indonesia.

(Azi)

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Dentingan sendok logam, gemericik air, dan ketukan ulekan berpadu menciptakan irama yang tak biasa, semakin menghangatkan suasana Pendopo Kota Bandung, Jumat malam (17/10/2025).

Bukan orkestra, bukan gamelan, melainkan musik yang lahir dari dapur, tempat di mana aroma rempah, rasa, dan suara berpadu menjadi satu harmoni yang menenangkan jiwa.

Itulah suasana bagaimana cita rasa, budaya, dan diplomasi berpadu dalam sebuah perhelatan bertajuk “Pesuguhan: A Sensoritual Gastrodiplomacy”, bagian dari rangkaian Asia Africa Youth Forum (AAYF) 2025.

Baca juga Pemkot Bandung dan Unpas Kolaborasi Dorong Transformasi Kebijakan dan Inovasi Pengelolaan Sampah Menuju Bandung Berkelanjutan

Acara ini menghadirkan pengalaman kuliner yang bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga mengangkat nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, dan kerja sama antarbangsa melalui makanan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, membuka acara dengan refleksi sederhana mengenai kekuatan cita rasa yang dapat menembus batas bahasa dan perbedaan.

Di hadapan tamu undangan dari berbagai negara, termasuk Rwanda, Guinea, Uni Emirat Arab, dan Papua Nugini, ia menyampaikan bahwa kuliner adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi kreatif.

“Saya pernah ke New York dan menyaksikan bagaimana restoran Korea bisa mengubah wajah sebuah jalan. Itulah kekuatan gastrodiplomasi, diplomasi melalui rasa,” ujar Farhan.

“Makanan tradisional seperti bubur hanjeli atau wedang tebu bukan hanya hidangan lokal, tetapi juga simbol ketahanan pangan dan identitas bangsa.”

Baca juga KPK Periksa Lima Saksi Meringankan Atas Permintaan Tersangka Wawan Kristiawan dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Bagi Farhan, “Pesuguhan” adalah ajakan untuk memahami kekuatan rasa: bagaimana satu sendok makanan bisa menghadirkan kedekatan, kepercayaan, bahkan perdamaian.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Dessy Ruhati, menjelaskan bahwa sensoritual gastrodiplomacy adalah bentuk diplomasi rasa yang memadukan unsur indra—rasa, aroma, tekstur—dengan nilai spiritualitas seperti syukur, refleksi, dan empati.

“Makanan sederhana seperti tiwul, gatot, cireng, atau papeda membawa jiwa leluhur kita. Dari keterbatasan, lahir kreativitas dan ketangguhan. Itulah semangat sensorial gastrodiplomacy,” jelas Dessy.

Baca juga Diduga Beberapa Oknum ASN Di Kantor Camat Tetap Malas Ngantor, Dan Abaikan PP 94 Tahun 2021

Ia menekankan bahwa pendekatan ini lahir dari kekayaan kuliner Nusantara dan menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas antarbangsa.

Dessy juga memaparkan peran penting kuliner dalam ekonomi kreatif Indonesia, yang kini menjadi sektor strategis penggerak perekonomian nasional. Menurutnya, kuliner adalah salah satu pilar utama ekonomi kreatif yang terus berkembang, dengan lebih dari 80 persen pelakunya adalah milenial dan Gen Z.

Berbagai program seperti Indonesia Spice Up the World, Creative Culinary Hubs, dan Bangga Buatan Indonesia menjadi wadah untuk memperkenalkan kuliner Nusantara ke pasar global.

Kolaborasi antara Kemenparekraf dan Kementerian Luar Negeri juga telah melahirkan inisiatif Gastro Diplomacy Local Experience yang melibatkan perwakilan asing untuk belajar langsung tentang kuliner Indonesia.

“Melalui rasa, aroma, dan cerita, mereka menemukan kekuatan sejati dari cita rasa dan kebersamaan. Di sanalah sensorial itu dimulai — bukan di lidah, tapi di hati,” tutup Dessy.

(Diskominfo Kota Bandung)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina (Persero) untuk periode 2011 hingga 2021. Upaya pendalaman ini dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi.

Pada Kamis (16/10), KPK memeriksa mantan Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Pertamina (Persero), Tajudin Noor (TN), sebagai saksi.

“Saksi didalami terkait dengan proses-proses pengadaan dari LNG tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/10).

Selain Tajudin Noor, KPK juga melakukan pendalaman materi yang sama saat memeriksa saksi lainnya, yakni TAH selaku Business Development Manager PT Bayu Buana Gemilang.

Baca juga KPK Periksa Lima Saksi Meringankan Atas Permintaan Tersangka Wawan Kristiawan dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Kasus dugaan suap pengadaan gas alam cair ini mulai disidik KPK sejak 6 Juni 2022. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Direktur Utama Pertamina periode 2011–2014, Karen Agustiawan, sebagai tersangka pada 19 September 2023.

Karen divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 24 Juni 2024. Mahkamah Agung (MA) kemudian memperberat vonis tersebut menjadi 13 tahun penjara pada 28 Februari 2025.

Baca juga Diduga Beberapa Oknum ASN Di Kantor Camat Tetap Malas Ngantor, Dan Abaikan PP 94 Tahun 2021

Perkembangan terkini, KPK pada 2 Juli 2024 telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus yang sama, yakni mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Dirut Pertamina Yenni Andayani dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. Keduanya lantas ditahan oleh KPK pada 31 Juli 2025.

Pemeriksaan saksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPK untuk menuntaskan penyidikan kasus pengadaan LNG Pertamina.

(AZI)