News

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS) yang berlokasi di Palasari Hilir, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi menuai sorotan. Proyek yang disebut-sebut milik PT. Menara Selaras Persada ini diduga belum mengantongi izin resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi. Namun, aktivitas pembangunan telah berjalan di lapangan.

Saat awak media turun ke lokasi, pekerjaan proyek Menara BTS tersebut terlihat sudah berlangsung. Akan tetapi, sangat disayangkan, tidak ditemukan papan informasi proyek yang semestinya dipasang sebagai bentuk keterbukaan kepada publik.

Ketiadaan papan informasi proyek ini semakin memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut belum meengantongi izin resmi. Selain itu, kondisi di lapangan juga menunjukkan minimnya transparansi dari pihak pelaksana proyek.

Baca juga Tangan Kanan Sang Gubernur Resmi Berompi Oranye: KPK Jebloskan Ajudan Abdul Wahid ke Sel Tahanan!

Informasi yang dihimpun di lokasi, tidak ditemukan penanggung jawab lapangan yang dapat memberikan keterangan resmi. Para pekerja yang berada di lokasi pun mengaku tidak mengetahui secara detail terkait perizinan proyek tersebut.

“Saya tidak tahu soal izinnya, saya hanya bekerja saja,” ujar salah satu pekerja proyek saat ditemui di lokasi, pada Selasa (14/04/2026).

Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak pemerintah desa (pemdes) setempat menyampaikan bahwa perizinan proyek tersebut masih dalam proses. Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan besar mengingat pekerjaan fisik telah berjalan lebih dahulu sebelum izinnya dinyatakan lengkap.

Baca juga Skandal Rp2 Triliun Berujung ‘Angka Gaib’: Nadiem Makarim Bongkar Rekayasa Kerugian Negara di Persidangan

Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, di mana setiap proyek pembangunan infrastruktur, termasuk Menara BTS wajib memiliki izin lengkap sebelum memulai pekerjaan.

Selain aspek perizinan, masyarakat juga menyoroti dampak yang mungkin ditimbulkan dari pembangunan tower tersebut, baik dari sisi lingkungan, keselamatan, maupun tata ruang wilayah.

Warga berharap adanya kejelasan dan keterbukaan dari pihak perusahaan maupun pemerintah terkait, agar tidak terjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT. Menara Selaras Persada dan juga dinas terkait mengenai legalitas proyek tersebut.

(Rama)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim,  melontarkan pernyataan menohok terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret namanya.

Nadiem secara tegas menyebut bahwa angka kerugian negara sebesar Rp2 triliun yang dituduhkan kepadanya adalah hasil  rekayasa total.

Pernyataan ini muncul setelah fakta mengejutkan terungkap dalam sidang pemeriksaan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dihadirkan sebagai saksi ahli mengakui secara terbuka bahwa mereka **tidak melakukan perbandingan harga** dengan harga pasar dalam menentukan kerugian negara.

“Bayangkan teman-teman. Jadi, mau mengukur kemahalan harga laptop, tapi tidak dibandingkan dengan harga pasar,” ujar Nadiem dengan nada satir di sela-sela persidangan.

Baca juga KPK Turun Tangan: ‘Paksa’ Direksi Asing Garuda Indonesia Patuh Lapor Harta Kekayaan!

Kejanggalan Auditor: Harga ‘Asumsi’ Rp4,3 Juta

Nadiem membeberkan bahwa dalam persidangan, auditor BPKP mengaku menggunakan  margin asumsi pribadi dalam melakukan kalkulasi ulang, bukan berdasarkan realitas ekonomi di lapangan.

Beberapa poin krusial yang disoroti Nadiem antara lain:

• Harga Fiktif:  BPKP menetapkan harga wajar Chromebook sebesar  Rp4,3 juta, angka yang diklaim Nadiem tidak pernah ditemukan dalam survei harga pasar mana pun. Abaikan Realitas: Tidak adanya komparasi dengan harga retail atau distributor resmi saat pengadaan berlangsung.
• Bukti Mutlak Rekayasa: Pengakuan auditor di bawah sumpah dianggap Nadiem sebagai bukti tak terbantahkan bahwa dakwaan terhadapnya cacat logika.llpl

“Angka (Rp4,3 juta) tersebut tidak nyata dan tidak eksis di pasaran. Siapa pun kalau mau mengukur kerugian negara harus dibandingkan dengan harga pasar dan ini tidak terjadi,” tegas Nadiem.

Baca juga KPK Turun Tangan: ‘Paksa’ Direksi Asing Garuda Indonesia Patuh Lapor Harta Kekayaan!

Bukan Kerugian Nyata ini

Menurut Nadiem, proses audit yang dilakukan BPKP dalam kasus ini telah mencederai prinsip keadilan dan profesionalisme.

Ia menilai penetapan status terdakwa terhadap dirinya didasarkan pada perhitungan yang dipaksakan.

“Ini bukti terkuat bahwa ini  bukan kerugian yang nyata. Bagaimana mungkin sebuah kerugian negara dihitung berdasarkan asumsi sepihak tanpa melihat fakta harga yang berlaku saat itu?” pungkasnya.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan lainnya. Pihak penasihat hukum Nadiem Makarim optimis bahwa dengan terungkapnya “metode audit asumsi” ini, dakwaan terhadap kliennya akan gugur demi hukum.

(Azi)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Kasus dugaan hilangnya bayi yang dialami oleh Nina Saleha di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung memasuki babak baru yang semakin memanas.

Kuasa hukum korban, Krisna Murti, secara tegas membantah klaim yang menyebutkan adanya kesepakatan damai antara kliennya dengan pihak manajemen rumah sakit.

Krisna menegaskan bahwa narasi “damai” yang sempat beredar di publik adalah informasi menyesatkan. Hingga saat ini, pihak Nina Saleha masih menuntut pertanggungjawaban penuh dan transparansi atas peristiwa traumatis yang menimpa kliennya tersebut.

Baca juga .Hearing Diabaikan, Masyarakat kecewa Terhadap DPRD Kabupaten Kaur

Poin-Poin Pernyataan Tegas Krisna Murti:

1. Bantahan Keras Klaim Damai: Krisna menyatakan tidak pernah ada dokumen atau pembicaraan formal yang berujung pada kesepakatan damai. “Jika ada pihak yang mengklaim sudah selesai secara kekeluargaan, itu bohong besar,” tegas Krisna.
2. Konsistensi Menuntut Keadilan: Klien kami, Ibu Nina, masih mengalami guncangan psikis. Fokus utama saat ini bukanlah negosiasi di balik pintu, melainkan pengungkapan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.
3. Kritik Terhadap Komunikasi RSHS: Pihak kuasa hukum menyayangkan adanya upaya penggiringan opini yang seolah-olah masalah ini telah usai, padahal proses hukum dan penelusuran fakta masih berjalan.

“Kami tidak akan mundur selangkah pun. Nyawa dan keberadaan seorang anak bukan barang yang bisa dikompromikan dengan kata ‘damai’ tanpa kejelasan fakta hukum. Kami menantang pihak RSHS untuk membuktikan klaim mereka di hadapan hukum, bukan sekadar di depan media,” ujar Krisna Murti dalam keterangannya.

Kronologi Singkat Kasus

Kasusnya ini bermula saat Nina Saleha melaporkan adanya ketidaksesuaian informasi dan dugaan hilangnya bayi sesaat setelah proses persalinan di RSHS.

Ketidakjelasan prosedur dan klaim medis yang berubah-ubah memicu kecurigaan keluarga yang akhirnya menempuh jalur hukum.

Hingga rilis ini diturunkan, tim kuasa hukum Nina Saleha tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum lanjutan, termasuk pengumpulan bukti tambahan untuk memastikan kasus ini diusut hingga tuntas oleh pihak berwajib.

Sumber : Antara

Editor : Azi

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Masyarakat Kabupaten Kaur kecewa terhadap DPRD karena surat permohonan hearing yang disampaikannya sejak Awal Januari 2026 belum mendapat respon atau tindak lanjut hingga saat ini.

Hal ini dikatakan oleh Amli, SE Sabtu (10/04/2025) yang mengatakan kekecewaan atas respon yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Kaur untuk melakukan hearing terkait dengan beberapa permasalahan yang ada pada Pemkab Kabupaten Kaur.

“Kami merasa kecewa, permohonan hearing yang kita kirim sejak awal 2026 belum mendapat respon, sedangkan Kami sudah Dua Kali mengajukan Surat Permohonan Hearing.

Baca juga Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Sukabumi Gelar Pengukuhan dan Penyerahan SK PAC GRIB JAYA Kecamatan Cibadak

Amli, SE menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Kaur sangat lambat membalas respon terhadap surat permohonan hearing itu. Sehingga membuatnya dirinya kembali mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Kaur untuk menanyakan terkait dengan kejelasan permohonan hearing tersebut. Dulu saat di hubungi melalui WhatsApp ketua DPRD Kabupaten mengatakan setelah lebaran akan di jadualkan, tapi sampai saat ini belum kunjung ada kejelasan.

Kekecewaan terhadap kinerja DPRD Kabupaten Kaur terkait respon dalam menanggapi hearing yang diajukan oleh Masyarakat Kabupaten Kaur tentang permasalahan Dana Hibah Pemda Kabupaten Kaur Ke Kejari Kaur, sedangkan Dalam Realita Dilapangan Banyak Sekolah berlantaikan tanah, beratapkan langit dan tempat pelayanan umum sudah rusak, serta permasalahan PT. DSJ yang terletak di kecamatan Tanjung sudah kurang lebih 19 th tidak punya HGU, dugaan kami ada permainan sehingga menunda permintaan Hearing. sampai saat ini belum ada balasan.

(Jusri)