Arsip Kategori: Seputar Jawa Barat

Sukabumi, Jurnaltipikor.com,-Dalam suasana penuh berkah di bulan Syawal 1447 H, Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri yang dirangkaikan dengan Pelepasan Purna Bhakti Tahun 2025 besar yang digelar di Aula Dinas Peternakan, Bojongkokosan, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi.

Kepala Dinas Peternakan, drh. Asep Kurnadi, menyampaikan bahwa momentum ini menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat baru dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

“Halalbihalal ini merupakan sebuah momentum dalam mempererat tapi silaturahmi dan memperkuat kebersamaan serta menumbuhkan semangat,” ujarnya, Selasa (14/04/2026).

Baca juga Tangan Kanan Sang Gubernur Resmi Berompi Oranye: KPK Jebloskan Ajudan Abdul Wahid ke Sel Tahanan!

Asep pun menjelaskan, acara ini digelar tidak hanya sebagai tradisi, Halal Bihalal juga menjadi refleksi untuk saling memaafkan, memperkuat kolaborasi, dan membangun komitmen bersama dalam mendukung pembangunan peternakan yang lebih maju dan berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi.

Ucapan terimakasih pun disampaikan drh. Asep Kurnadi selalu Kepala Dinas Peternakan bagi para purnatugas dilingkungan Dinas Peternakan yang sudah berkontribusi besar.

“Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian para purna bhakti yang telah memberikan kontribusi terbaiknya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan mengabdi,” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi, Jurnaltipikor.com,-Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) Kabupaten Sukabumi periode 2025–2030 H. Muhammad Hermawan, yang akrab disapa H. Bram gelar pengukuhan dan penyerahan SK kepada Ferdiansyah (black) sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) GRIB JAYA Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang di laksanakan di Lapang Barusawah, Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, pada Minggu (12/04/2026).

Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Sukabumi, H. Bram, melaksanakan pengukuhan dan penyerahan SK Ketua PAC Cibadak dalam rangka menetapkan secara resmi susunan pengurus baru untuk periode tertentu agar memiliki kewenangan yang sah dalam memimpin anggota di tingkat Kecamatan Cibadak.

Ferdiansyah yang akrab disapa Black, resmi menjadi Ketua PAC Kecamatan Cibadak. Dalam sambutannya, Black menyampaikan bahwa PAC GRIB JAYA Kecamatan Cibadak selanjutnya akan terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah. Ia pun menegaskan akan peran organisasi untuk selalu membantu dan menyukseskan setiap program-program pemerintah baik itu di daerah, provinsi maupun pusat.

Baca juga KPK & PPATK ‘Obrak-Abrik’ Jantung Mafia Cukai: Praktik Beternak Pita Rokok Masuk Kategori Kejahatan Ekonomi Terorganisir!

Black menambahkan, bahwa pengabdian dan kepedulian sosial harus selalu tumbuh dalam diri.

“Saya berkomitmen, untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat khususnya di wilayah kepengurusan,” tegasnya.

Selain pengukuhan dan penyerahan SK ketua PAC Cibadak, acara tersebut di isi juga dengan kegiatan sosial yaitu pemberian santunan kepada 100 anak yatim yang ada di wilayah desa Warnajati.

Baca juga Cegah Harga BBM naik di Batam akibat krisis global, Li Claudia Chandra konsolidasikan Pelaku Usaha, Pertamina, dan PLN

GRIB JAYA PAC Kecamatan Cibadak berkomitmen untuk senantiasa menciptakan Ketertiban dan Stabilitas juga kondusifitas wilayah serta membantu menciptakan iklim investasi yang baik melalui koordinasi yang terstruktur.

“Terpenting, saya selaku Ketua akan mewujudkan kesejahteraan bagi anggota karena ini menjadi landasan awal untuk mewujudkan program-program organisasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggota,” pungkasnya.

(Rama)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi melakukan terobosan dalam menyederhanakan birokrasi layanan publik. Melalui kebijakan terbaru, masyarakat kini tidak lagi diwajibkan melampirkan KTP asli pemilik lama saat melakukan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) maupun proses balik nama.

Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait rumitnya administrasi saat membeli kendaraan bekas.

Selama ini, syarat KTP pemilik pertama seringkali menjadi “tembok tinggi” bagi pemilik kendaraan tangan kedua, yang kerap berujung pada keengganan membayar pajak tepat waktu.

Dengan kebijakan baru ini, Pemprov Jabar berharap tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat signifikan seiring dengan kemudahan akses yang diberikan.

Baca juga Gadaikan Hutan Negara demi Rubicon: Bos Inhutani V Divonis 4 Tahun Penjara!

Pandangan Pakar: Dilema Antara Kemudahan dan Sinkronisasi Aturan

Menanggapi langkah berani ini, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi Sugandi, memberikan catatan kritis. Menurutnya, kebijakan ini ibarat pisau bermata dua yang harus dikelola dengan sangat hati-hati.

 “Kebijakan ini perlu kita lihat dari dua sisi secara berimbang. Di satu sisi, ini adalah upaya jemput bola yang brilian untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Pemerintah daerah menunjukkan sensitivitas terhadap hambatan administratif yang selama ini membebani rakyat,” ujar Yogi.

Namun, di sisi lain, Yogi menekankan pentingnya aspek penegakan hukum dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Beliau menyoroti beberapa poin krusial:

1. Sinkronisasi Pusat-Daerah: Jabar tidak berdiri sendiri. Aturan ini harus dipastikan selaras dengan regulasi Kepolisian RI (Korlantas) agar tidak terjadi tumpang tindih validasi data kendaraan di tingkat nasional.
2. Keamanan Data dan Kepemilikan: Penghapusan syarat KTP pemilik lama berisiko membuka celah bagi legalitas kendaraan yang tidak jelas jika tidak dibarengi dengan sistem verifikasi digital yang kuat.
3. Pendapatan Daerah vs Ketertiban Administrasi: Meski berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, ketertiban pendataan pemilik kendaraan yang akurat tidak boleh dikorbankan.

Menuju Administrasi yang Lebih Manusiawi

Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Jawa Barat untuk mentransformasi layanan publik menjadi lebih modern dan tidak berbelit-belit.

Meski demikian, Yogi Suprayogi mengingatkan bahwa efektivitas aturan ini akan sangat bergantung pada pengawasan di lapangan.

“Kuncinya adalah integrasi data. Jika sistem backend-nya kuat, maka kemudahan ini akan menjadi preseden baik bagi provinsi lain. Tapi jika koordinasi dengan pusat lemah, ini justru bisa memicu masalah baru di masa depan,” pungkasnya.

Dengan adanya aturan ini, masyarakat Jawa Barat diharapkan segera memanfaatkan kemudahan tersebut untuk melegalkan status kepemilikan kendaraan mereka tanpa perlu lagi “berburu” identitas pemilik pertama yang sulit ditemui.(*)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sukabumi melalui Unit Tipidter berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite di wilayah Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi. Kamis, (09/04/2026).

Pengungkapan kasus tersebut terjadi pada Rabu (8/4/2026) sekira pukul 07.13 WIB di Jalan Raya Kampung Cijoho, Desa Calingcing, Kecamatan Tegalbuleud. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial M (52), warga Kecamatan Tegalbuleud.

Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Hartono, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan wadah tidak semestinya.

“Berbekal informasi tersebut, anggota kami dari Unit Tipidter melakukan penyelidikan di sekitar SPBU wilayah Tegalbuleud. Kemudian ditemukan seorang laki-laki yang melakukan pengisian BBM jenis pertalite menggunakan galon bekas air mineral dan jerigen,” ujar AKP Hartono.

Baca juga Pemkab Sukabumi Gelar Musrenbang RKPD 2027, Bupati Paparkan Fokus Pembangunan

Setelah dilakukan pemantauan, petugas kemudian menghentikan kendaraan roda empat jenis Toyota Agya warna merah yang digunakan pelaku di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak dapat menunjukkan legalitas atas pengangkutan BBM bersubsidi tersebut.

“Dari hasil interogasi di lapangan, yang bersangkutan mengaku telah membeli BBM jenis pertalite sebanyak 272 liter. Karena tidak dapat menunjukkan dokumen resmi, pelaku beserta barang bukti langsung kami amankan ke Mapolres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut,” jelasnya.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit kendaraan Toyota Agya, STNK, serta puluhan galon dan jerigen berisi BBM jenis pertalite dengan total sekitar 272 liter.

Baca juga Dukung Program Pemerintah, Polres Sukabumi Bangun 5 Rutilahu

AKP Hartono menegaskan bahwa perbuatan pelaku melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Kapolres Sukabumi menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi, karena hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan negara,” tegasnya.

Saat ini, Sat Reskrim Polres Sukabumi masih melakukan pengembangan dengan melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna proses hukum lebih lanjut.

(Rama)

Sukabumi, JURNAL TIPIKOR,-Drainase Jalan Nasional di Sukabumi, wilayah Kementerian Pekerjaan Umum PPK 2.2 Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jln. Siliwangi, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, diduga kurang perawatan sehingga menyebabkan air meluap seperti sungai dadakan. Saluran drainase yang mampet ini terletak di seberang Hotel Calton, Sabtu (04/04/2026).

Kondisi ini memicu kekhawatiran warga sekitar dan para pengguna jalan yang berteduh dan memarkirkan kendaraannya karena dapat menyebabkan banjir dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Drainase jalan sendiri memiliki fungsi mengelola kelebihan air permukaan dan bawah tanah agar tidak merusak struktur jalan, menjamin keamanan berkendara, dan juga mencegah banjir.

Baca juga Geledah Rumah Legislator PDIP Ono Surono, KPK Amankan Ratusan Juta dan Dokumen Vital!

Karena jalan nasional dikelola oleh pemerintah pusat, maka pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan drainase di sepanjang jalan tersebut juga menjadi wewenang pusat.

Secara teknis di lapangan, pengelolaan drainase jalan nasional dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang berada di bawah Ditjen Bina Marga Kementerian PU.

Salah satu warga, Sakur (46), menyampaikan keluhannya atas kondisi yang terjadi, dimana baju jalan berubah seperti aliran sungai yang deras saat terjadi hujan lebat diakibatkan drainase yang mampet sehingga aliran air tidak lancar dan meluap.

“Saya selaku masyarakat heran, karena ini bukan kali pertama terjadi dimana bahu jalan berubah seperti aliran sungai. Gimana kerjanya instansi yang mempunyai tanggung jawab membangun dan juga memelihara dijalur ini,” ujarnya.

Baca juga Sikat Mafia Perkara: Kejagung Copot Aspidum Kejati Jatim Usai Operasi Senyap Tim Pam SDO

Ia pun mempertanyakan akan anggaran pemeliharaan jalan dan juga drainase, melihat kondisi saat ini bukan hanya drainase mepet tapi kondisi jalan nasional juga yang banyak berlubang dan belum kunjung juga diperbaiki.

“Saya selaku masyarakat heran, apa memang tidak ada anggaran untuk pemeliharaan untuk jalan dan drainase?, bisa dilihat jalan banyak yang berlubang dan cukup dalam, di musim hujan bahu jalan bagai sungai, dan belum juga ada perbaikan,” ucapnya.

Sakur sendiri berharap, acara instansi terkait yang mempunyai tanggung jawab agar segera melakukan perbaikan sehingga disaat hujan turun bahu jalan tidak terlihat seperti aliran sungai, juga lubang-lubang dijalan agar segera diperbaiki karena dapat membahayakan pengguna jalan khususnya pengguna roda dua.

“Semoga saja pekerja Kementerian PU dilapangan segera melakukan perbaikan, agar kami selaku masyarakat dapat menikmati berkendara dan beraktifitas dengan aman dan nyaman baik itu di musim kemarau ataupun di musim hujan,” harapnya.

Kementerian PU melalui PPK 2.2 Provinsi Jawa Barat yang memiliki tanggung jawab atas jalur tersebut diharapkan dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki dan memelihara saluran drainase juga jalan berlubang guna mencegah terjadinya kecelakaan.

(Rama)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Bale Pangripta, Bapperida Kabupaten Sukabumi, Selasa (31/03/2026). Forum strategis ini diikuti sekitar 400 peserta dari unsur perangkat daerah, para camat, DPRD, instansi vertikal, tokoh masyarakat hingga TP PKK.

Tema RKPD 2027 ditetapkan sebagai “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”.

Bupati Sukabumi H Asep Japar dalam sambutannya menegaskan bahwa visi pembangunan daerah berorientasi pada Sukabumi yang Mubarakah (maju, unggul, berbudaya dan berkah). Menurutnya, Penguatan agroindustri dan sektor pariwisata menjadi pilar utama pendorong ekonomi Kabupaten Sukabumi.

"Keduanya sektor strategis ini memberikan multiplier effect pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujarnya

Baca juga Desa Cidahu Di Sukabumi Miliki Potensi Alam Yang Luar Biasa, Mulai Dari Keindahan Alam, Sumber Daya Air Dan Pertanian

Bupati menekankan sejumlah fokus pembangunan, mulai dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sinergi dengan prioritas nasional, hingga percepatan penanganan pascabencana di wilayah yang belum terintervensi.

lebih lanjut beliau meminta seluruh perangkat daerah memastikan keselarasan pembangunan daerah dengan program strategis pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Beberapa agenda nasional yang menjadi fokus dukungan antara lain, Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pembangunan Sekolah Rakyat, Pembangunan 3 juta rumah, Ketahanan pangan, Program kesehatan universal melalui JKN dan Makan Bergizi Gratis (MBG), Perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, Pengendalian inflasi dan penguatan koperasi desa, serta Kemudahan perizinan usaha.

Baca juga Pemkab Sukabumi Lakukan Penguatan Struktur Birokrasi, Bupati Minta ASN Menjadi Pelayan Yang Baik Dan Berintegritas

Belanja wajib juga ditekankan, termasuk 40% untuk infrastruktur layanan publik, seperti program Tumaninah (pembangunan jalan kabupaten dan irigasi) serta program Sakinah (rumah layak huni). Selain itu, sektor pendidikan dialokasikan minimal 20%, disusul kesehatan dan sektor pelayanan publik lainnya.

Bupati berharap forum Musrenbang mampu menciptakan perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Usulan desa dan kecamatan harus selaras dengan prioritas daerah agar pembangunan berjalan efektif dan berkesinambungan,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H Ade Suryaman, memaparkan secara rinci alur penyusunan RKPD 2027, mulai dari Kick Off Meeting (Desember 2025), Forum Konsultasi Publik, Musrenbang kecamatan, hingga forum perangkat daerah. Penyusunan rancangan akhir RKPD dijadwalkan rampung pada minggu keempat Juni 2026.

Baca juga Ketua DPRD Hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2027

H Ade menyebut Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), terdapat 6.617 usulan kegiatan dari Musrenbang desa. Usulan tersebut kemudian dibahas kembali pada Musrenbang kecamatan dan menghasilkan 1.711 usulan prioritas yang kini sedang diverifikasi perangkat daerah.

Sementara itu, pokir DPRD mencatat 2.238 usulan kegiatan, yang saat ini juga masih dalam proses verifikasi administrasi maupun teknis. Seluruh usulan yang telah diverifikasi menjadi dasar penyusunan Rancangan RKPD 2027 dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2027.

Dari hasil pengolahan usulan Musrenbang kecamatan dan pokir DPRD, diketahui bahwa kebutuhan prioritas masyarakat masih didominasi sektor infrastruktur permukiman. Di antaranya, pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan di kawasan kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Ditempat yang sama, Ketua DPRD kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan RKPD 2027 harus sepenuhnya selaras dengan RPJMD 2025-2029. Ia menekankan pentingnya penyusunan program berdasarkan isu strategis daerah dan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses maupun pengawasan DPRD.

“RKPD harus menjawab kebutuhan riil masyarakat dan konsisten dengan visi pembangunan jangka menengah. Penguatan agroindustri dan pariwisata harus menjadi motor ekonomi Sukabumi,” singkatnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab. Sukabumi turut memberikan penghargaan kepada 17 perusahaan yang dinilai t0aat terhadap ketentuan daerah. Beberapa perusahaan yang menerima penghargaan simbolis antara lain Akur Pratama, Semen Jawa, Mercy Farma, dan GSI.

Kegiatan dilanjutkan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD 2027.

(Rama)

Kuningan, JURNAL TIPIKOR –Semangat baru dalam pengembangan sektor pariwisata desa kembali tumbuh di Desa Sagaranten, Kecamatan Ciwaru. Hal ini ditandai dengan revitalisasi kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang sebelumnya telah dilantik pada tahun 2024, kini hadir dengan formasi yang lebih kokoh, solid, dan progresif dalam menjalankan peran strategisnya.

Kepengurusan POKDARWIS Desa Sagaranten saat ini dinahkodai oleh Ketua Emen Rohani, yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sagaranten. Di bawah kepemimpinannya, POKDARWIS menunjukkan gerak cepat dan nyata dalam membangun kembali potensi wisata desa berbasis partisipasi masyarakat.

Tanpa membutuhkan waktu lama, Ketua POKDARWIS bersama seluruh jajaran pengurus dan masyarakat langsung bergerak menggunakan pendekatan “jemput bola”, dengan menghimpun kembali anggota dari berbagai unsur masyarakat. Langkah ini dilanjutkan dengan melakukan audiensi resmi kepada Pemerintah Desa sebagai bentuk sinergi dan penguatan kelembagaan.

Baca juga Desa Cidahu Di Sukabumi Miliki Potensi Alam Yang Luar Biasa, Mulai Dari Keindahan Alam, Sumber Daya Air Dan Pertanian

Momentum Bulan Suci Ramadhan dimanfaatkan secara optimal oleh POKDARWIS sebagai titik awal gerakan. Dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu, Ketua Emen Rohani bersama anggota berhasil membuka kembali akses jalan wisata yang sebelumnya tertutup semak belukar dan rusak akibat kurangnya perawatan. Jalan yang sebelumnya terjal dan sulit dilalui kini telah berubah menjadi jalur yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk dilalui para pengunjung.

Tidak hanya itu, peran strategis juga ditunjukkan oleh Wakil Ketua, Agil, yang secara aktif menyusun langkah-langkah teknis dan strategi lapangan untuk penataan lanjutan, khususnya pada ruas jalan menuju Objek Wisata Curug Bungawari. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan aksesibilitas yang lebih baik bagi wisatawan.

Pada hari ini, semangat gotong royong kembali ditunjukkan oleh seluruh pengurus POKDARWIS bersama masyarakat Desa Sagaranten melalui pembangunan jembatan penghubung berbahan bambu. Jembatan ini dibuat sebagai sarana penunjang keselamatan dan kenyamanan pengunjung yang hendak menuju lokasi wisata Curug Bungawari. Kehadiran jembatan tersebut menjadi simbol nyata kolaborasi antara masyarakat dan POKDARWIS dalam membangun desa wisata.Dukungan penuh juga datang dari Kepala Desa Sagaranten, Diding, yang menyatakan komitmennya terhadap pengembangan Objek Wisata Curug Bungawari.

Baca juga Pemkab Sukabumi Lakukan Penguatan Struktur Birokrasi, Bupati Minta ASN Menjadi Pelayan Yang Baik Dan Berintegritas

Beliau menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Desa, serta telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Samsi, selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Sagaranten, yang menyampaikan bahwa pengembangan Objek Wisata Curug Bungawari telah masuk dalam draft RPJMDes dan telah direncanakan secara konkret dalam RKP Desa Tahun 2027 sebagai program prioritas. Namun akan tetapi jika hanya mengandalkan dari Dana Desa Sajah mungkin waktunya akan lama dan tidak bisa dengan cara cepat. Maka dari itu samsi menjelaskan permasalahan wisata itu harus berjenjang tidak bisa oleh desa sajah harus dengan bersama pemerintah kabuoaten.

Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten POKDARWIS, dan masyarakat, Desa Sagaranten optimis mampu menjadikan Curug Bungawari sebagai destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.“Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kemajuan desa,” menjadi semangat yang terus digaungkan dalam setiap langkah pembangunan wisata di Desa Sagaranten.

(Deden)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Desa Cidahu yang terletak di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi besar dalam ekowisata, pertanian, dan sumber daya air. Keunggulan utamanya terletak pada keindahan alam, kontur tanah subur di kaki gunung, serta udara sejuk yang mendukung pengembangan destinasi wisata alam dan agrowisata, menjadikan Cidahu destinasi unggulan yang strategis di Jawa Barat. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Desa Cidahu belum sepenuhnya dieksplorasi, Rabu (01/04/2026).

Desa Cidahu memiliki beberapa potensi wisata alam, seperti:

Air Terjun : Curug Sawer, Curug Cempaka, dan Curug Dua Undak menjadi daya tarik utama yang sering dikunjungi wisatawan.

• Gunung Salak : Desa Cidahu terletak di kaki Gunung Salak, menjadikannya ideal untuk kegiatan seperti ekowisata, pendidikan lingkungan, dan olahraga alam.
• Kawah Ratu : Kawah Ratu merupakan tujuan wisata alam yang populer di Desa Cidahu.

Desa Cidahu juga dikenal sebagai kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati, dengan hutan yang menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, seperti elang Jawa dan elang ular Bido.

Warga setempat telah mulai memanfaatkan potensi wisata dengan mendirikan Cidahu Camping Ground, villa alam, dan fasilitas wisata lainnya, seperti Camp Nusantara Cidahu.

Baca juga Pemkab Sukabumi Lakukan Penguatan Struktur Birokrasi, Bupati Minta ASN Menjadi Pelayan Yang Baik Dan Berintegritas

Dengan potensi wisata yang melimpah, Desa Cidahu semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.

Kepala Desa Cidahu, H. Asep Saepul Parlan, SHI.M.AP., mengungkapkan akan pentingnya membangun desa wisata dengan pendekatan berbasis masyarakat.

“Desa kami memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dengan pengelolaan yang baik, potensi ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat,” ujarnya.

H. Asep pun menyampaikan, bahwa wilayahnya belum semua tereksplorasi dan masih banyak wilayah yang dapat dikembangkan kedepannya untuk membuka bisnis wisata dan lainnya.

(Rama)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali melakukan penguatan struktur birokrasi melalui pelantikan puluhan pegawai negeri sipil (PNS). Bupati Sukabumi, H Asep Japar, memimpin langsung prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (01/04/2026).

Pelantikan berlangsung khidmat dan diikuti 93 ASN yang terdiri dari tiga pejabat tinggi pratama serta 90 pegawai yang resmi diangkat sebagai PNS penuh. Adapun tiga pejabat tinggi pratama itu akan menempati jabatan strategis yang selama ini kosong, yakni pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Momentum ini turut disaksikan oleh Wakil Bupati Sukabumi H Andreas, Sekretaris Daerah, H Ade Suryaman, Inspektur Kabupaten Sukabumi, Komarudin, serta jajaran kepala perangkat daerah.

Baca juga Ketua DPRD Hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2027

Bupati H Asep Japar menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar proses administrasi, tetapi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan para ASN bukan formalitas, melainkan komitmen moral untuk bekerja jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Bupati menekankan bahwa ASN merupakan unsur utama dalam memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Karena itu, setiap ASN harus mampu memberikan pelayanan cepat, responsif, dan berorientasi pada hasil.

“ASN harus melayani masyarakat, bukan hanya bekerja secara administratif. Masyarakat menuntut pelayanan yang lebih cepat dan jelas,” tegasnya.

Baca juga Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun Sidang 2026

Bupati juga meminta seluruh ASN aktif menjelaskan berbagai persoalan publik, termasuk yang berkembang di media sosial. Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah harus dijawab dengan penjelasan yang baik, bukan diabaikan apalagi dibalas dengan emosi.

“Jika ada kritik masyarakat di media sosial terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau pelayanan lainnya, ASN wajib hadir memberi penjelasan sesuai kapasitas dan tupoksi. Jawab dengan santun, terukur, dan informatif,” ujarnya.

H Asep Japar menambahkan bahwa menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah tugas semua ASN. Karena itu, ia berpesan agar seluruh pegawai menjadi role model, menjaga integritas, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif.

Berikut tiga pejabat setingkat eselon II B yang resmi dilantik untuk mengisi posisi strategis:

• Deni Yudono, S.KM., M.M.KP sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
• Ganjar Anugrah, S.IP., M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
• Dadang Rustandi, SH, ST, MA sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan.

(Rama)