Arsip Kategori: Lintas Daerah

BENGKULU SELATAN, JURNAL TIPIKOR – Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai dedikasi dan semangat perjuangan untuk melakukan perubahan tentu sangat di harapkan keberadaannya di masyarakat , selain adanya ormas tersebut bisa bersinergi dengan pemerintah yang sah tentu nya juga bisa di jadikan kontrol sosial di masyarakat terhadap kebijakan kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Kemarin Selasa 06/01/2026 bertempat di aula pendopo Bupati Bengkulu Selatan dilaksanakan pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan pimpinan Wilayah (DPW) Amanah Bangsa Rakyat Indonesia bersatu (ABRI-1) Provinsi Bengkulu dan juga pengurus Dewan pimpinan daerah (DPD) Se Provinsi Bengkulu.

Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABRI-1 Rahmadsyah dalam sambutannya setelah pengukuhan menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pengurus ABRI-1 mulai dari DPW, DPD hingga ke anggota agar keberadaan ormas ini benar benar memiliki peran penting sebagai kontrol sosial di masyarakat , Organisasi ini di harapkan bisa bersinergi dengan pemerintah yang syah dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat , ABRI-1 hadir siap bersama sama pemerintah dan masyarakat mengawal kebijakan yang pro rakyat ujar Rahmadsyah.

“ABRI-1 hadir bukan sebagai ormas biasa , ABRI-1 satu hadir dengan komitmen penuh bersama pemerintah yang syah menjaga amanah Bangsa dan negara ini dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat dan berkomitmen bersama sama pemerintah yang syah mensejahterakan masyarakat ” tegas Rahmadsyah

Baca juga BPKP Bongkar “Patologi Kronis” Pasca Pilkada 2024: Jual Beli Jabatan Adalah Kejahatan Jabatan Sempurna, Pelaku Terancam PTDH hingga Penjara Seumur Hidup!

Dalam pandangan ketum ABRI-1 sebagai bagian dari masyarakat ormas ABRI-1 harus mengedepankan kebijakan dan kontrol sosial yang berdasarkan Akhlakul kharimah jangan buat kerusakan yang akan merusak citra organisasi

“Kita hadir untuk jadi penyeimbang di masyarkat, sepanjang pemerintah yang Syah kebijakannya pro dengan kesejahteraan dan kemaslahatan ummat maka kita bantu, tetapi jika ada kebijakannya yang tidak pro rakyat maka ABRI-1 siap menjadi garda terdepan membela masyarkat” jelas Rahamdsyah

Di tambahkan oleh Rahmadsyah pihaknya juga berpesan kepada seluruh jajarannya agar senantiasa menjaga nama baik organisasi jika ada anggota ABRI-1 yang berbuat kesalahan maka pihaknya tidak segan segan juga akan bertindak tegas kepada anggota nya

“ABRI-1 ini juga punya jendral dan jendralnya bukan kaleng kaleng jendral tempur, jadi jangan macam macam sama ABRI-1, jika anggota ABRI-1 yang bermasalah siap siap juga kami gulung” tutupnya Sembil tersenyum.

Baca juga Memahami Alur Sengketa Informasi Publik: Panduan Penegakan Transparansi Berdasarkan UU KIP

Acara pengukuhan tersebut juga di hadiri anggota dewan penasehat ABRI-1 pusat Brigjend TNI Ahmad Said,S.Sos , dalam uraianya beliau menyampaikan bahwa ABRI-1 hadir juga dalam menjaga kestabilan , keamanan dan kesejahteraan masyarakat luas , ABRI-1 lahir dari semangat perjuangan dan akan terus mengibarkan panji panji perjuangan dan perubahan di masyarakat, di kesempatan tersebut jenderal Ahmad Said juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Provinsi Bengkulu terutama Gubernur Bengkulu dsnnjuga Bupati Bengkulu Selatan yang menerima keberadaan organisasi ABRI-1 di daerah ini terbukti sambutan positif yang di berikan kepada kami dan seluruh jajaran ABRI-1 tutur sang jendral

Bupati kabupaten Bengkulu Selatan H.Rifai Tajudin,S.Sos dalam arahannya menyampaikan ucapan terimakasih atas di pilihkan kabupaten Bengkulu Selatan sebagai tempat pengukuhan Pengurus DPW dan DPD ABRI-1 se Provinsi Bengkulu ini menandakan kabupaten kami di percaya untuk mengembangkan organisasi ini. Rifai Tajudin yang juga sekaligus sebagai ketua dewan pembina DPD ABRI-1 Kabupaten Bengkulu Selatan berpesan kepada ketua terpilih baik DPW maupun ketua ketua DPD agar senantiasa adanya ormas ini bener benar dapat membantu masyarakat berkaitan dengan kegiatan sosial maupun hal lain.

“ Kami atas nama pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan merasa bangga dan terharu dengan dipilihnya tempat kami ini sebagai tempat pengukuhan dan pelantikan pengurus DPW dan DPD ABRI-1 , harapan kami kedepan teman teman pengurus ABRI-1 bisa melakukan kegiatan yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat khususnya nya masyarakat Bengkulu Selatan, seperti membangun kepedulian terhadap situasi dan kondisi saudara saudara kita yang tertimpa musibah seperti bencana Sumatra kalo ini” . Jelas Bupati

Baca juga KPK Dalami Peran Ketua Umum Hiswana Migas Terkait Proses Pengadaan Digitalisasi SPBU Pertamina

Menurut bupati bencana Sumatra yang saat ini masih berdampak tentu masih butuh banyak uluran tangan dan kepedulian kita bersama, bahkan pihak nya mengajak untuk senantiasa menanamkan ke peka’an terhadap saudara saudara kita yang terdampak bencana sebagaimana yang di lakukan pemerintah daerah Bengkulu Selatan yang sudah juga melakukan penggalangan dana dan sudah di donasikan langsung ke daerah yang terdampak bencana seperti daerah Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh. Pungkas bupati

Gubernur Bengkulu H.Helmi Hasan,SE yang di wakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sisardi, MM mengapresiasi adanya ormas ABRI-1 ini dan berharap menjadi penyeimbang sebagai kontrol sosial di masyarakat, Sisardi. menyampaikan permohonan maaf karena bapak gubernur Bengkulu tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa di tinggalkan.

“Bapak Gubernur memberikan apresiasi adanya pengukuhan ormas ABRI-1 ini dan pemerintah akan selalu memberikan respon yang baik untuk seluruh ormas yang ada di lingkungan pemerintahan provinsi Bengkulu, keberadaan ormas ini hendak nya bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka program bantu rakyat”.jelasnya

Ditempat yang sama ketua DPW ABRI-1 Provinsi Bengkulu Ujang Mulkati,M.Pd tidak bisa menutupi rasa syukur dan bahagianya karena sudah di lakukan pelantikan, secara khusus pihaknya mengucapkan kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota ABRI-1 atas dedikasi, loyalitas, perjuangan dan keikhlasan nya hingga sampai ke tahap ini.

” Ini adalah awal buat kita melangkah kedepan untuk kemajuan dan kemaslahatan kita semua, harapan saya seluruh jajaran pengurus dan anggota ABRI-1 Provinsi Bengkulu bekerja dengan niat tulus dan ikhlas mengembangkan dan memajukan organisasi ini jauh lebih baik”. Ungkan Ujang mulkati

Dalam pantauan media ini hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut ketua DPRD Bengkulu Selatan , Forkompinda Bengkulu Selatan, pimpinan ormas , tokoh masyarakat, Tokoh adat dan elemen masyarakat lainnya.

(Jusri)

MADINA, JURNAL TIPIKOR– Situasi di pusat pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal memanas, saat puluhan massa yang tergabung dalam Gordang Sambilan Centre menggelar aksi unjuk rasa di rumah dinas Bupati Madina dan berlanjut ke Gedung DPRD Madina, Senin (5/1/2026).

Pantauan di lokasi, massa mulai berkumpul sejak pagi hari dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa secara bergantian menyampaikan orasi, menyoroti kondisi Mandailing Natal yang dinilai belum mengalami perubahan signifikan meski telah berusia 26 tahun.

Ketua Gordang Sambilan Centre, Miswaruddin Daulay, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Madina, Saipullah Nasution, yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat.

“Ketika Pilkada 2024 lalu, masyarakat menaruh harapan besar. Namun belum genap satu tahun menjabat, Madina justru diguncang isu OTT KPK. Ini harus dijelaskan secara terang kepada publik,” teriak Miswaruddin dari atas mobil komando.

Baca juga Sidang Dakwaan Korupsi Chromebook: JPU Sebut Nadiem Makarim Buka Celah Intervensi Pengadaan untuk Eks Anggota DPR

Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari KPK RI terkait substansi OTT yang mencuat pada Juli 2025, sementara proses penggeledahan dan penyitaan dokumen disebut sudah dilakukan. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan kegelisahan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

Usai berorasi di rumah dinas bupati, massa bergerak menuju Gedung DPRD Madina. Di depan kantor wakil rakyat tersebut, Gordang Sambilan Centre kembali menyampaikan tuntutan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket.

Selain isu OTT, massa juga menyinggung dugaan utang Pilkada 2024 sebesar Rp2,3 miliar untuk pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK), dugaan pelanggaran UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait mutasi ASN, dugaan pungutan liar jabatan, gratifikasi di OPD, hingga dugaan tekanan terhadap perusahaan perkebunan sawit. Dalam aksinya, massa secara terbuka meminta Saipullah Nasution mundur dari jabatannya sebagai Bupati Madina.

Baca juga Warga Desak Polres Kaur Tuntaskan ‘Utang’ Kasus OTT Dinas Pendidikan Tahun 2017

Menanggapi rangkaian aksi dan tudingan tersebut, Tim Penasihat Hukum (TPH) Bupati Mandailing Natal melalui Achmad Sandry, S.H., M.Kn, memberikan bantahan tegas.

“Kami menegaskan klien kami, H. Saipullah Nasution, S.H., M.H. dan Atika Azmi Utammi, tidak memiliki utang uang maupun utang politik dalam Pilkada Mandailing Natal 2024. Klaim utang Rp2,3 miliar itu tidak benar karena tidak pernah ada perjanjian utang-piutang,” ujarnya kepada wartawan.

Ia juga membantah keras tudingan keterlibatan kliennya dalam isu OTT KPK, mutasi ASN, pungutan liar jabatan, hingga permintaan fee proyek.

“Seluruh tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan fitnah. Kami telah melaporkannya secara resmi ke Polda Sumatera Utara atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan pemerasan,” tegasnya.

Baca juga Indonesia Masuki Era Baru Hukum Pidana: Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional Mulai Diberlakukan

Achmad Sandry menambahkan, saat ini Bupati Madina tetap fokus menjalankan roda pemerintahan, pemulihan pascabencana, serta mendukung agenda pemberantasan narkoba di wilayah Mandailing Natal.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya. (Siregar)

SEMARANG, JURNAL TIPIKOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Semarang, Selasa (30/12).

Lahirnya regulasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam mendukung eksistensi pondok pesantren (ponpes) sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Tiga Pilar Utama Fasilitasi

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus), Sodri, menjelaskan bahwa Perda ini mencakup tiga poin krusial yang selama ini menjadi aspirasi dunia pesantren di Semarang:

1. Fasilitasi Pendidikan: Dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan pesantren, termasuk kegiatan nonformal seperti mengaji.
2.  Sarana dan Prasarana (Sarpras): Perhatian pemerintah dalam pengembangan fisik pesantren, seperti perbaikan asrama dan fasilitas sanitasi (MCK).
3. Pemberdayaan Sosial: Penguatan peran pesantren sebagai pusat dakwah dan peningkatan kapasitas santri serta lembaga melalui sinergi lintas sektor (Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga swasta).

“Pengesahan ini adalah hasil perjuangan panjang. Kami ingin memastikan pesantren, termasuk pesantren disabilitas, mendapatkan perhatian yang layak selama memiliki izin resmi dari Kementerian Agama dan tercatat secara administratif di Pemkot,” ujar Sodri.

Baca juga Perkuat Integritas Internal, Bea Cukai Tindak Tegas Puluhan Pegawai Bermasalah

Apresiasi Wali Kota dan Langkah Selanjutnya

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, memberikan apresiasi tinggi kepada DPRD atas percepatan pembahasan regulasi ini. Ia menekankan bahwa Perda ini adalah hadiah menyambut tahun baru bagi komunitas pesantren di Semarang.
“Alhamdulillah, kita memasuki tahun baru dengan harapan pesantren semakin tertata. Fokus kami selanjutnya adalah pendataan menyeluruh agar tidak ada satupun santri yang tertinggal dalam program fasilitasi ini,” ungkap Wali Kota Agustina.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Semarang akan segera menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan turunan teknis. Saat ini, tercatat lebih dari 300 pondok pesantren di Kota Semarang yang telah berizin dan berpotensi menerima manfaat dari kebijakan baru ini.

Tentang Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang terus berkomitmen mewujudkan kemajuan daerah melalui kebijakan yang inklusif, mendukung pendidikan keagamaan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk Semarang yang lebih religius dan sejahtera.(*)

BHATIN SOLAPAN, JURNAL TIPIKOR – Selasa (30/12/2025). Pemerintah Desa Buluh Manis, Kecamatan Bhatin Solapan, merealisasikan program peningkatan keterampilan dan pemberian stimulus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan yang bersumber dari Dana Bermasa—program unggulan Bupati Bengkalis, Kasmarni, S.Sos., MMP—ini ditujukan untuk membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Sebanyak 35 pelaku usaha mikro di Desa Buluh Manis menerima bantuan sarana pendukung usaha yang bervariasi, mulai dari perlengkapan usaha kuliner, usaha laundry, hingga usaha minuman jus.

Penyerahan bantuan ini menjadi angin segar bagi warga yang selama ini berjuang mempertahankan usahanya di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Baca juga Gotong Royong Bersama Warga, Sat Samapta Polres Sukabumi Bangun Jembatan Sementara di Desa Bojongsari Nyalindung

Mendorong UMKM Naik Kelas

Penjabat (PJ) Kepala Desa Buluh Manis, Samsul, menegaskan bahwa pemberian stimulus ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan langkah strategis pemerintah desa untuk memastikan UMKM lokal tetap bertahan dan berkembang.

“Tujuan utama pemberian stimulus ini adalah memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan, terutama saat menghadapi krisis. Kami ingin menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa melalui penguatan unit-unit usaha kecil ini,” ujar Samsul dalam sambutannya.

Hadir pula dalam acara tersebut perwakilan UPT Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, Devi Oktiansyah, SH, Sekretaris Desa Marawen, jajaran BPD, pengurus Koperasi Desa, serta perangkat desa lainnya.

Menjawab Harapan Masyarakat

Selama ini, banyak pelaku UMKM mengeluhkan minimnya bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan operasional mereka. Hal ini diakui oleh Mawar, salah satu peserta yang sehari-hari berjualan sarapan pagi.

“Jujur, selama ini saya belum pernah merasakan bantuan apapun untuk menopang usaha agar tetap bertahan di masa sulit. Tapi alhamdulillah, hari ini saya menerima bantuan kompor Rinnai dua tungku dari pihak desa,” ungkap Mawar penuh syukur.

Bagi Mawar, bantuan tersebut sangat berarti untuk mendukung rutinitasnya berjualan setiap pagi guna menambah pendapatan keluarga.

Rasa syukur serupa juga terpancar dari para pelaku usaha laundry dan minuman yang mendapatkan bantuan perlengkapan kerja sesuai bidang masing-masing.

Sinergi Program Bermasa

Program ini merupakan bentuk nyata pemanfaatan Dana Bermasa yang dialokasikan Pemkab Bengkalis ke tingkat desa. Melalui stimulus ini, Pemerintah Desa Buluh Manis berharap tidak ada lagi pelaku usaha yang merasa berjalan sendirian.

Dengan peralatan yang lebih memadai, diharapkan produktivitas warga meningkat dan kemandirian ekonomi desa dapat terwujud.

Pewarta: Irwansyah Siregar

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Manna menggelar perlombaan akhir tahun yang melibatkan pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kebersamaan sekaligus upaya menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif di lingkungan Rutan Manna.

Adapun jenis perlombaan yang diselenggarakan meliputi lomba tenis meja, domino, karaoke, serta lomba kartu remi. Seluruh perlombaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta, baik pegawai maupun WBP, yang turut berpartisipasi secara aktif.

Kepala Rutan Kelas IIB Manna M Nur Nawawi Mahbub menyampaikan bahwa kegiatan perlombaan akhir tahun ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara petugas dan WBP, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta memberikan hiburan positif bagi WBP sebagai bagian dari kegiatan pembinaan kepribadian. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penyegaran bagi pegawai di sela-sela pelaksanaan tugas.

Baca juga Kejaksaan Negeri Kaur Gunakan Hak Jawab Terkait Pemberitaan Pelarangan Liputan Proyek: “Berita Tersebut Tendensius dan Tidak Berimbang”

Selama kegiatan berlangsung, suasana kekeluargaan dan sportivitas sangat terasa. Pegawai dan WBP saling berinteraksi secara positif, menjunjung tinggi aturan, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama perlombaan.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Manna berharap dapat terus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang humanis, aman, dan kondusif, serta mendukung tercapainya tujuan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
(Jusri)

BHATIN SOLAPAN – JURNAL TIPIKOR | Pemerintah Desa (Pemdes) Buluh Manis secara resmi menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa mengenai Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) pada Senin, 29 Desember 2025.

Kegiatan yang bersumber dari dana Program Unggulan Bupati Bengkalis Kasmarni ini dilaksanakan di Aula Desa Buluh Manis mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Buluh Manis, Samsul. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa pelatihan ini merupakan langkah nyata desa dalam mengimplementasikan visi Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera (BERMASA).

“Melalui program unggulan Ibu Bupati Kasmarni, kita ingin aparatur desa memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengelola Posyantek.

Kami berharap Posyantek bukan sekadar papan nama, tapi menjadi pusat inovasi yang mampu menjawab persoalan riil masyarakat dengan teknologi tepat guna,” ujar Samsul.

Baca juga Kasus Suap Katalis Pertamina: KPK Panggil Mantan Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto sebagai Tersangka Terakhir

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Desa Marawen, Ketua BPD Masriyanto, perangkat dan staf desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, serta Koordinator Kecamatan (Korcam) Bhatin Solapan, M. Yassin.

Fokus pada Peningkatan Ekonomi Desa

Pelatihan ini menghadirkan Narasumber Panca Darma Pasaribu, yang membedah secara mendalam strategi pengelolaan Posyantek agar mampu berfungsi optimal sebagai mesin inovasi desa.
Terdapat lima tujuan utama yang menjadi fokus dalam pelatihan ini:

1. Peningkatan Kapasitas: Membekali aparatur desa tentang manajemen operasional dan fungsi strategis Posyantek.
2. Optimalisasi Teknologi: Memastikan Teknologi Tepat Guna (TTG) di bidang pertanian, energi, dan pengelolaan limbah dapat diakses langsung oleh warga.
3. Inovasi Lokal: Mengidentifikasi potensi unik Desa Buluh Manis untuk dikembangkan menjadi produk inovasi unggulan.
4. Efisiensi Layanan: Mempercepat akses masyarakat terhadap informasi teknologi untuk pelayanan publik yang lebih efektif.
5. Penguatan Lembaga: Memposisikan Posyantek sebagai lembaga resmi desa yang menopang kemandirian ekonomi.

Baca juga BRIN Pantau Aktivitas Sesar Lembang: Fenomena Kenaikan Gunung Batu dan Urgensi Mitigasi Bandung Raya

Mendukung Kemandirian Desa

Koordinator Kecamatan Bhatin Solapan, M. Yassin, mengapresiasi langkah cepat Pemdes Buluh Manis dalam menyerap program unggulan daerah.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi di level desa adalah kunci agar desa bisa mandiri secara ekonomi dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.
Kegiatan berlangsung khidmat dengan diskusi interaktif antara narasumber dan para perangkat desa.

Diharapkan pasca-pelatihan ini, struktur Posyantek Desa Buluh Manis segera bergerak melakukan pemetaan kebutuhan teknologi bagi para petani dan pelaku UMKM lokal.

(Irwansyah Siregar)

BALANGAN, KALIMANTAN SELATAN, JURNAL TIPIKOR – Bencana banjir bandang hebat melanda wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, pada Sabtu (27/12). Luapan air yang datang secara tiba-tiba dilaporkan merendam permukiman warga hingga setinggi atap rumah dan melumpuhkan berbagai fasilitas infrastruktur penting.

Berdasarkan data terkini dari Polres Balangan, sebanyak 1.466 unit rumah mengalami kerusakan dengan kategori sedang hingga berat.

Baca juga Raport Merah-Putih Setahun Farhan: Prestasi Internasional yang Tercoreng Skandal Korupsi internal

Musibah ini berdampak langsung pada 1.615 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di delapan desa.
Delapan desa yang terdampak meliputi:

• Desa Mayanau
• Desa Tebing Tinggi
• Desa Simpang Bumbuan
• Desa Simpang Nadong
• Desa Sungsum
• Desa Juuh
• Desa Gunung Batu
• Desa Langkap

Kapolres Balangan, AKBP Yulianor Abdi, saat meninjau lokasi pengungsian di Desa Sungsum, menyampaikan bahwa terjangan arus banjir kali ini sangat kuat sehingga mengakibatkan kerusakan bangunan yang signifikan.

“Banyak rumah warga yang mengalami kerusakan berat akibat terjangan arus. Kami bersama tim gabungan terus berupaya memastikan keselamatan warga di pengungsian,” ujar AKBP Yulianor.

Baca juga Satu Tahun Kepemimpinan Mohammad Farhan: Antara Fondasi Integritas dan Badai Politik Lokal

Selain rumah tinggal, sejumlah fasilitas publik dilaporkan lumpuh total akibat terendam air dan material lumpur, di antaranya:

• Pendidikan: SDN Mayanau, SDN Sungsum, dan SDN Juuh.
• Kesehatan: Puskesmas Desa Simpang Nadong.
• Pemerintahan: Polsubsektor Tebing Tinggi, Kantor Desa Tebing Tinggi, dan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi.
• Rumah Ibadah: Sejumlah masjid dan musala di seluruh desa terdampak.

Kondisi Terkini dan Penanganan

Hingga Sabtu malam, petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan melaporkan bahwa debit air mulai menunjukkan tren menurun atau surut. Fokus utama petugas saat ini telah bergeser pada penanganan pascabencana, yang meliputi:

• Pembersihan material lumpur dan puing bangunan.
• Pendistribusian bantuan logistik, makanan siap saji, dan kebutuhan medis.
• Pendampingan psikologis bagi warga di titik-titik pengungsian.

Meski kondisi mulai kondusif, pihak berwenang mengimbau warga untuk tetap waspada. Mengingat curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan diprediksi masih tinggi dalam beberapa hari ke depan, potensi banjir susulan tetap perlu diantisipasi secara serius.

Sumber :
Humas Polres Balangan / BPBD Kabupaten Balangan

KAUR, BENGKULU, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, telah sukses menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) pada hari Selasa, 23 Desember 2025.

Acara ini menandai tahapan krusial dalam proses penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2026.

Musrenbang Desa Bukit Makmur yang berlangsung di Aula Kantor Desa Bukit Makmur bertujuan utama untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026, serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.

Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Camat Kecamatan Muara Sahung, Bapak Ahmad Gusran S.Sos,

Baca juga Posko Nataru Kementerian Pekerjaan Umum 2025/2030 Exit Toll Bocimi Parungkuda Berikan Layanan Prima

Kepala Desa Bukit Makmur, Bapak M Zari Azis, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang Desa ini merupakan momen penting dalam proses pembangunan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Musrenbangdes adalah wadah partisipatif untuk menentukan arah pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Camat Kecamatan Muara Sahung, Bapak Ahmad Gusran S.Sos, menyampaikan bahwa kegiatan Musrenbang Desa merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

“Tujuannya adalah dalam rangka penetapan skala prioritas RKP Desa Tahun 2026 di pemerintah Desa,” jelasnya.

Baca juga Wujudkan Desa Berwawasan Lingkungan, Pemdes Petani Gelar Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos

Kegiatan ini dihadiri oleh beragam unsur, termasuk Bapak Kapolsek Kecamatan Muara Sahung Bapak Suharno, Sekdes, Ketua BPD beserta anggota, Korcam Pendamping Desa, perwakilan UPT, Kepala Dusun, RT/RW se-Desa Bukit Makmur, Kepala Sekolah SD dan SMP se-Desa Bukit Makmur, Perangkat Desa, Ketua BUMDES, Kader Posyandu, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan seluruh masyarakat undangan lainnya.

Pelaksanaan Musrenbang ini menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Bukit Makmur dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran, memastikan bahwa program yang akan dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.

(Jusri)

BHATIN SOLAPAN, JURNAL TIPIKOR- – Pemerintah Desa Petani, Kecamatan Bhatin Solapan, mengambil langkah nyata dalam mewujudkan visi desa yang bersih, rapi, dan berwawasan lingkungan. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, Pemdes Petani menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik bertempat di wilayah KM 10, Desa Petani.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Petani, Ali Ridwan, S.AP, Korcam Kecamatan Fhatiriyawi, perwakilan Bank Sampah Sakai Indah Bomban Bapak Abiyan, Tim Bank Sampah Desa Pematang Pudu Lambas Hutabarat, serta jajaran Ketua RW, RT, dan tokoh masyarakat Desa Petani.

Edukasi Praktis Menggunakan Teknologi Komposter
Pelatihan ini difokuskan pada pemanfaatan teknologi tong komposter dengan bantuan aktivator EM4 dan molase untuk mempercepat proses dekomposisi. Agenda dibagi menjadi dua sesi utama:

•  Sesi Teori: Pemaparan mengenai jenis-jenis sampah dan teknik penggunaan tong komposter.
• Sesi Praktik: Simulasi langsung pengolahan sampah organik rumah tangga hingga menjadi pupuk kompos yang siap guna.

Kepala Desa Petani, Ali Ridwan, S.AP, menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan moto desa yaitu “Berjuang untuk Rakyat”. Beliau berharap masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sawit dan hortikultura dapat memanfaatkan hasil kompos ini untuk menekan biaya pupuk kimia.

“Visi kami adalah membangun desa yang religius, berbasis kultural, dan berwawasan lingkungan. Pelatihan ini adalah bukti komitmen kami dalam meningkatkan kualitas SDM agar mampu mengelola potensi asli daerah secara mandiri dan bernilai ekonomi,” ujar Ali Ridwan.

Baca juga Tak Digubris Pemerintah Kota, Cipayung Plus Bandung Konsolidasi Lanjutan: Desak Wali Kota Serahkan Diri

Sinergi Hingga ke Lingkungan Sekolah

Dalam arahannya, Ali Ridwan mengimbau kepada seluruh Ketua RW dan RT untuk bersinergi aktif dalam penanggulangan sampah di lingkungan masing-masing. Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya peran dunia pendidikan.

“Saya menghimbau sekolah-sekolah di wilayah Desa Petani untuk ikut serta mengedukasi siswa-siswi dalam penanggulangan sampah. Pemerintah desa siap mendukung penuh program pelatihan sampah di tiap sekolah agar budaya bersih ini tertanam sejak dini,” tambahnya.

Manfaat Jangka Panjang

Selain mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir, penggunaan pupuk organik hasil mandiri diharapkan dapat memperbaiki kualitas tanah pertanian di Desa Petani secara berkelanjutan. Dengan adanya produk kompos yang berkualitas, masyarakat juga memiliki peluang untuk menjadikannya sebagai produk bernilai ekonomi tambahan.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Desa Petani optimis dapat menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman, sekaligus mendukung ketahanan pangan warga melalui pertanian organik yang mandiri.

Kontributor: Irwansyah Siregar

BHATIN SOLAPAN – JURNAL TIPIKOR | Pemerintah Desa Air Kulim sukses menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang bertempat di Aula Kantor Desa Air Kulim, Selasa (23/11/2025).

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk nyata implementasi tata kelola pemerintahan desa yang inklusif dan berperspektif gender.

Wujudkan Visi 5 Arahan Presiden

DRPPA merupakan model desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara terencana dan berkelanjutan.

Program ini merujuk langsung pada 5 Arahan Presiden RI, yakni:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak.
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4.  Penurunan pekerja anak.
5. Pencegahan perkawinan anak

Baca juga Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali Mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, di antaranya Penjabat (Pj) Kepala Desa Air Kulim, Suryati, S.Sos., M.Si., Sekretaris Desa (Sekdes), BPD, LKMD, LPMD, serta perangkat desa. Turut hadir pula tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta dewan guru dari SDN, SMPN 6, dan SMPN 11.

Darurat Kekerasan Seksual di Bengkalis
Dalam paparannya, narasumber dari UPT Dinas DRPPA, Ibu Fitriani Ekaputri, S.Sos., mengungkapkan fakta memprihatinkan bahwa Kabupaten Bengkalis saat ini masuk dalam jajaran 3 besar dengan tingkat kasus kekerasan seksual tertinggi.

“Edukasi ini sangat krusial. Kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Perempuan harus berdaya dan setara melalui pemahaman hak serta keberanian dalam melaporkan kasus,” tegas Fitriani.

Baca juga KPK Resmi Tahan Jaksa Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi Pasca-Buron dalam OTT

Beliau juga menekankan pentingnya pembentukan lingkungan aman yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari guru hingga orang tua, guna memutus rantai kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah.

Peran Aktif Ayah dan Pembentukan Relawan SAPA
Senada dengan hal tersebut, Sekdes Air Kulim dalam penyampaiannya menggarisbawahi bahwa urusan pengasuhan bukan hanya tugas ibu.

“Penting bagi para ayah untuk berperan aktif dalam pendidikan dan pengurusan anak. Kita ingin 10 program DRPPA ini benar-benar terwujud sehingga Desa Air Kulim menjadi tempat yang aman bagi perempuan dan anak-anak,” ujarnya.

Baca juga Raih Predikat Sangat Memuaskan, Disperdagin Kabupaten Bandung Terima Penghargaan Bergengsi dari Kemendag RI

Sebagai tindak lanjut nyata, dalam kegiatan ini juga resmi dibentuk Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Desa Air Kulim.

Relawan ini bertugas menjadi garda terdepan dalam mencegah kenakalan remaja, mengawasi peredaran narkoba, serta mencegah terjadinya pelecehan seksual dan aksi perundungan (bullying) di tingkat desa.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Desa Air Kulim berharap seluruh lapisan masyarakat dapat bersinergi menjaga generasi muda agar tidak terjerumus dalam hal negatif dan menciptakan tatanan sosial yang menjunjung tinggi hak asasi perempuan dan anak.

Editor: Jurnal Tipikor
Pewarta : Irwansyah Siregar