Arsip Kategori: Berita Terkini

Bekasi, Jurnaltipikor.com,-Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) terhadap kecelakaan dua kereta api yang melibatkan rangkaian kereta Commuter Line dan KA Argo Anggrek di stasiun Bekasi Timur secara resmi dinyatakan ditutup dan selesai pada Selasa (28/04/2026).

Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menyampaikan bahwa operasi SAR berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 jam sejak kejadian yang dilaporkan pada Senin malam sekitar pukul 20.57 WIB. Seluruh korban telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan melalui proses evakuasi dan ekstrikasi dengan penanganan khusus.

“Alhamdulillah, seluruh korban telah berhasil kita evakuasi. Dalam prosesnya, terdapat beberapa korban yang memerlukan penanganan khusus karena posisi terjepit material rangkaian kereta, sehingga evakuasi harus dilakukan secara hati-hati dan tidak memungkinkan penarikan lokomotif secara langsung,” ujar Kepala Basarnas.

Baca juga Respon Cepat Kantor Cabang PDAM Parungkuda Tangani Kebocoran Pipa di Kp. Suweng Desa Sundawenang

Ia menambahkan, tim SAR gabungan menghadapi tantangan cukup berat mengingat kondisi benturan yang menyebabkan deformasi parah pada rangkaian kereta, bahkan hingga bagian lokomotif masuk ke badan gerbong. Hal tersebut mengakibatkan sebagian korban terjebak di dalam material, sehingga proses evakuasi memerlukan peralatan khusus, baik manual maupun hidrolik.

Seluruh korban yang berhasil dievakuasi, baik dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia, telah diserahkan kepada pihak medis dan dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk. Proses identifikasi korban selanjutnya menjadi kewenangan pihak berwenang.

Dengan telah selesainya proses evakuasi dan tidak ditemukannya korban tambahan, operasi SAR resmi dihentikan dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing.

Baca juga DARURAT: Malam Mencekam di Bekasi Timur, KAI Memohon Maaf Usai Kereta Jarak Jauh Hantam CommuterLine dari Belakang; Fokus Total pada Evakuasi Penumpang

Meski demikian, Basarnas menegaskan bahwa apabila dalam proses lanjutan ditemukan bagian tubuh korban atau indikasi lainnya, maka tindakan evakuasi tetap akan dilakukan sesuai prosedur.

Basarnas juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan, termasuk TNI, Polri, PT KAI, tenaga medis, relawan, serta dukungan masyarakat dan media yang turut membantu kelancaran operasi.

“Operasi berjalan lancar berkat sinergi seluruh pihak. Ini merupakan kejadian luar biasa dengan tingkat kesulitan tinggi, namun dapat kita tangani bersama secara optimal,” tutup Kabasarnas.(*)

BEKASI, JURNAL TIPIKOR – Sebuah insiden kecelakaan kereta api yang mengguncang publik terjadi Senin malam WIB di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi. Insiden melibatkan tabrakan antara Kereta CommuterLine (KRL) yang sedang berhenti dengan sebuah kereta api jarak jauh yang datang dari arah barat. Menyikapi kejadian tragis ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI secara resmi menyampaikan permohonan maaf mendalam kepada seluruh pelanggan dan masyarakat.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, dalam keterangan resminya pagi ini, menegaskan bahwa prioritas utama perusahaan saat ini adalah keselamatan jiwa.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin,” tegas Anne Purba.

Baca juga MALAM MENCEKAM DI BEKASI TIMUR: KRL COMMUTER LINE DITABRAK ARGO BROMO ANGGREK, PULUHAN KORBAN LUKA DIEVAKUASI PANIK KE LANTAI DUA STASIUN

Anne menambahkan bahwa tim tanggap darurat KAI bekerja tanpa henti sejak kejadian berlangsung. “Kami juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” imbuhnya, merujuk pada kolaborasi intensif dengan kepolisian, dinas kesehatan, BASARNAS, dan pemadam kebakaran untuk mempercepat proses evakuasi.

Kronologi Tabrakan Maut
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun di lokasi kejadian, insiden bermula ketika rangkaian CommuterLine tujuan Cikarang (arah timur) sedang berhenti diam di Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur. Dalam kondisi tersebut, sebuah kereta api jarak jauh yang melintas dari arah barat diduga memasuki jalur yang sama dan tidak dapat melakukan pengereman tepat waktu, sehingga menabrak bagian belakang kereta CommuterLine dengan keras.

Dampak tabrakan menyebabkan kerusakan pada sarana perkeretaapian dan menimbulkan kepanikan di kalangan penumpang. Hingga berita ini diturunkan, operasi evakuasi masih berlangsung intensif di bawah sorotan lampu darurat dan bantuan alat berat untuk membebaskan penumpang yang terjebak di dalam gerbong.

Baca juga GEGER KEMENHUB! KPK Panggil Robby Kurniawan, Staf Ahli Era Dudy Purwagandhi, Terkait Rantai Suap Proyek Kereta Api Raksasa

KAI mengonfirmasi bahwa seluruh sumber daya telah dialihkan untuk proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian dengan prinsip safety first. Investigasi mendalam mengenai penyebab pasti kecelakaan, termasuk aspek sinyal dan prosedur operasional, akan dilakukan setelah proses evakuasi dan stabilisasi kondisi selesai.

Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menghindari area Stasiun Bekasi Timur untuk memberi ruang bagi tim evakuasi dan ambulans. Informasi lebih lanjut mengenai status penumpang dan perkembangan investigasi akan disampaikan KAI secara berkala melalui saluran komunikasi resmi.(Red)

BEKASI, JURNAL TIPIKOR – Sebuah insiden kecelakaan kereta api yang mengerikan mengguncang Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Tabrakan antara Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line dengan Kereta Api Jarak Jauh (KAJ) Argo Bromo Anggrek telah menyebabkan puluhan penumpang luka-luka dan memicu operasi evakuasi besar-besaran yang berlangsung hingga larut malam.

Kejadian nahas tersebut tercatat pukul 20.53 WIB. Saat itu, KRL yang membawa sejumlah penumpang, termasuk banyak wanita, terpaksa berhenti mendadak di jalur dekat stasiun. Penyebab penghentian darurat ini diduga kuat karena adanya kendaraan roda empat yang mogok tepat di perlintasan kereta api, memblokir jalur dan memaksa KRL menahan laju.

Namun, malang tak dapat ditolak. Dari arah belakang, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak sempat mengerem dan menghantam gerbong paling belakang KRL tersebut.

“Kejadiannya begitu cepat, kereta jarak jauh menabrak kami di KRL,” ujar Andi (42), salah seorang penumpang selamat, dengan suara masih gemetar di lokasi kejadian, Senin malam.

Baca juga Golkar dan PKS “Gaspol” Dukung Usulan KPK: Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode, Demi Sirkulasi Kepemimpinan yang Sehat!

Andi menuturkan bahwa gerbong yang menjadi titik dampak terparah adalah gerbong khusus wanita yang berada di posisi paling belakang. “Yang ditabrak gerbong paling belakang, gerbong khusus wanita itu yang paling belakang,” jelasnya.

Dampak tabrakan begitu keras hingga menimbulkan kepanikan massal. Kondisi di dalam gerbong yang hancur memaksa petugas gabungan yang terdiri dari Damkar, tim medis, TNI, Polri, serta petugas keamanan stasiun dan warga sekitar, bahu-membahu melakukan evakuasi. Para korban yang terluka, beberapa di antaranya masih terjebak di dalam reruntuhan gerbong, dievakuasi satu per satu dari lantai dasar menuju lantai dua Stasiun Bekasi Timur untuk kemudian segera dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan intensif.

Salah seorang korban lain yang berhasil diselamatkan memberikan kesaksian memilukan. “Kondisi penumpang KRL dari arah Stasiun Bekasi berhenti saat kejadian. Kemungkinan ada korban tewas, kebanyakan wanita,” katanya di tengah hiruk-pikuk proses evakuasi.

Baca juga GEGER KEMENHUB! KPK Panggil Robby Kurniawan, Staf Ahli Era Dudy Purwagandhi, Terkait Rantai Suap Proyek Kereta Api Raksasa

Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi masih terus berlangsung. Fokus utama petugas adalah memastikan tidak ada lagi penumpang yang tertinggal di dalam gerbong yang rusak parah. Identitas pasti jumlah korban jiwa dan rincian kondisi para korban yang dirawat di rumah sakit masih dalam pendataan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Insiden ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak terkait mengenai pentingnya keamanan di perlintasan kereta api dan sistem sinyal yang andal untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menghindari area stasiun demi kelancaran proses evakuasi dan penyelidikan.

(Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah langkah strategis untuk mempercepat ketahanan nasional, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru bagi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan penambahan jabatan wakil menteri untuk pertama kalinya.

Hanif, yang sebelumnya dikenal sebagai Menteri Lingkungan Hidup, kini memikul tanggung jawab ganda yang krusial: mewujudkan swasembada pangan dan mengakselerasi program strategis Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Keppres Nomor 51 P Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo menjadi landasan hukum atas pengangkatan ini untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

“Demi Allah saya bersumpah… akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Hanif tegas saat mengucapkan sumpah jabatan, disaksikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran elite kabinet.

Transformasi dari Hijau ke Piring Makan

Perpindahan Hanif dari sektor lingkungan hidup ke pangan dinilai sebagai langkah cerdas pemerintah dalam menyinergikan dua isu vital: keberlanjutan ekologi dan kedaulatan pangan. Latar belakang Hanif sebagai mantan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK diharapkan membawa pendekatan inovatif, khususnya dalam mengelola program PSEL yang kini berada di bawah koordinasinya bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Program PSEL diproyeksikan menjadi solusi ganda: mengurangi tumpukan sampah nasional sekaligus menghasilkan energi listrik untuk mendukung operasional sektor pertanian dan industri pangan.

Dihadiri Para Pembuat Kebijakan Utama

Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci pemerintahan, mencerminkan urgensi posisi baru ini. Turut hadir Menko Polhukam Djamari Chaniago, Menko Infrastruktur AHY, Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kehadiran Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan dukungan aparat keamanan terhadap stabilitas program strategis nasional.

Uniknya, acara ini juga dihadiri oleh akademisi Rocky Gerung, yang kehadiranannya mungkin menandakan keterbukaan dialog antara pemerintah dan kalangan intelektual dalam merumuskan kebijakan publik ke depan.

Satu Paket Pelantikan Pejabat Strategis

Pelantikan Hanif tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari reshuffle dan pengisian jabatan strategis lainnya yang dilantik pada hari yang sama, termasuk Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jumhur Hidayat yang menggantikan Hanif sebagai Menteri Lingkungan Hidup, serta Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.

Dengan susunan personel baru ini, Kabinet Merah Putih berharap dapat mengebut realisasi target-target besar menjelang akhir periode, terutama dalam memastikan piring makan rakyat terisi penuh dari produksi dalam negeri dan transisi energi yang berkelanjutan.(*)

BANDUNG BARAT, JURNAL TIPIKOR – Niat hati menjaring aspirasi rakyat, apa daya justru arogansi yang tersaji. Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Tati Supriati Irwan, yang digelar Sabtu (18/4) di Kabupaten Bandung Barat, berubah menjadi panggung teatrikal yang jauh dari kata terhormat.

Alih-alih menghasilkan solusi bagi konstituen, acara tersebut justru berujung ricuh dan diwarnai dugaan pelecehan terhadap profesi jurnalistik.

Wartawan Perusak” dan Drama HP Melayang

Ketegangan pecah saat suami sang legislator, Irwan, mendadak tampil bak “kurator legalitas” dadakan. Ia diduga melontarkan pernyataan yang tidak hanya meragukan eksistensi wartawan di Bandung Barat, tetapi juga menyematkan label yang sangat “puitis”: “wartawan adalah pihak perusak.”

Tak berhenti pada serangan verbal, situasi memanas hingga menyebabkan sebuah telepon genggam milik salah satu jurnalis terlempar di tengah kericuhan.

Entah ini bagian dari teknik “komunikasi massa” yang baru atau sekadar intimidasi fisik yang tak terukur, yang jelas tindakan ini telah mencederai kemerdekaan pers.

Buta Hukum di Balik Kursi Terhormat?

Keluarga besar DPRD Jabar mungkin perlu diingatkan kembali melalui sesi kursus singkat mengenai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

• Pasal 4 ayat (3): Pers punya hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Bukan dicurigai layaknya penyusup.
• Pasal 18 ayat (1):Menghalangi kerja pers adalah tindak pidana, bukan prestasi. Ada ancaman penjara dan denda bagi siapa pun yang merasa “di atas hukum” saat berhadapan dengan jurnalis.

“Wartawan bekerja dilindungi undang-undang. Jika ada tindakan yang mengarah pada intimidasi, itu bukan lagi sekadar salah paham atau masalah etika, tapi sudah masuk ranah pidana,” tegas salah satu perwakilan organisasi wartawan KBB dengan nada geram.

Menunggu Etikad Baik atau Menunggu Laporan Polisi?

Hingga saat ini, Tati Supriati Irwan maupun sang suami masih memilih bungkam seribu bahasa—sebuah kontras yang menarik mengingat saat kampanye suara mereka biasanya yang paling nyaring terdengar.

Komunitas jurnalis Bandung Barat kini mendesak klarifikasi terbuka. Jika kursi empuk legislatif membuat seseorang lupa bahwa mereka adalah pelayan publik, maka hukum yang akan mengingatkan mereka bahwa wartawan bukanlah “perusak”, melainkan penjaga demokrasi yang tidak bisa dibungkam dengan lemparan ponsel maupun cacian.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah hiruk-pikuk isu penyesuaian harga energi, Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan pernyataan tegas demi menenangkan publik.

Pemerintah memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik jenis subsidi maupun non-subsidi, tidak akan mengalami kenaikan.

Keputusan strategis ini diambil setelah koordinasi intensif antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Pertamina, merujuk langsung pada arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Silaturahmi Bersama Gubernur Jawa Barat

Rakyat Jadi Prioritas Utama

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang keluar dari Istana selalu menempatkan beban hidup masyarakat sebagai pertimbangan tertinggi.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi,” ujar Prasetyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Stok Aman, Masyarakat Diminta Jangan Panik

Selain masalah harga, Pemerintah juga menjamin rantai pasok BBM nasional dalam kondisi yang sangat stabil. Prasetyo meminta masyarakat untuk tidak termakan isu miring atau melakukan aksi borong (panic buying) yang tidak perlu.

“Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin harga tidak terjadi penyesuaian,” tambahnya.

Poin Penting Pernyataan Pemerintah:

• Harga Tetap: Tidak ada kenaikan untuk BBM Subsidi (Pertalite/Solar) maupun Non-Subsidi.
• Stok Terjamin: Pasokan energi nasional dalam posisi aman untuk seluruh wilayah Indonesia.
• Landasan Kebijakan: Keputusan diambil berdasarkan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat meredam keresahan sekaligus menutup ruang bagi spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.(*)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) hari ini merilis kajian hukum dan analisa tajam terkait mega proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya atau yang kini bersalin nama menjadi Metro Jabar Trans.

Di tengah euforia pembangunan 232 halte, BPKP mencium aroma risiko sistemik yang bisa membuat warga Bandung hanya “mewarisi debu konstruksi dan tumpukan utang” jika proyek ini dikerjakan secara serampangan.

Satu Proyek, Banyak “Tuan”: Siapa Lempar Batu Sembunyi Tangan?

Analisa BPKP menyoroti struktur kepemilikan proyek yang sangat kompleks. Dengan keterlibatan Kemenhub (APBN), Pemprov Jabar (APBD), dan PT Jasa Sarana (BUMD), BPKP mempertanyakan siapa yang akan memukul meja jika proyek ini gagal di tengah jalan.

“Ini adalah proyek hibrida. Secara fisik milik Pusat, secara operasional milik Provinsi, dan secara lahan milik Kota. Secara hukum, ini adalah celah lebar untuk saling lempar tanggung jawab (passing the buck) jika nanti jalur khusus 21 km itu hanya jadi pajangan karena salah desain atau manajemen yang amatir,” ujar Ketua Umum BPKP dalam keterangannya kepada Jurnal Tipikor, Kamis (26/3).

Baca juga MONUMEN KEGAGALAN DI JALAN IBRAHIM ADJIE: BPKP KOTA BANDUNG SEBUT PROYEK BRT DEPAN BORMA SEBAGAI ‘WARISAN KEKACAUAN’

Analisa Hukum: Jebakan Batman di Balik Pinjaman World Bank & AFD

BPKP mengingatkan bahwa keterlibatan World Bank dan AFD (Prancis) bukanlah “hadiah”, melainkan utang luar negeri yang terikat aturan ketat.

• Standar Ganda: Jika konstruksi dilakukan “asal-asalan” dan melanggar Environmental and Social Safeguards, pendanaan bisa disetop paksa.
• Beban Rakyat: “Ingat, jika proyek ini mangkrak karena korupsi atau salah urus, World Bank tidak mau tahu. Rakyat Indonesia tetap harus membayar utang tersebut melalui pajak, sementara busnya mungkin hanya jadi monumen besi tua di Jalan Ahmad Yani,” tambah Aa Tarmizi.

Satir untuk Pemerintah Kota:

Fasilitator atau Pemadam Kebakaran?

BPKP juga menyentil peran Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan M. Farhan. Sebagai lokasi utama, Pemkot Bandung dianggap berada di posisi paling rawan karena berhadapan langsung dengan “bom sosial”—mulai dari sopir angkot yang terpinggirkan hingga pedagang di koridor Asia Afrika-Sudirman.

“Jangan sampai Pemkot hanya jadi ‘petugas kebersihan’ yang membereskan kekacauan sosial, sementara kue besarnya dinikmati operator tanpa mitigasi dampak yang jelas.

Kompensasi untuk jukir dan sopir angkot jangan sampai hanya jadi janji manis di atas kertas APBD yang rentan dikorupsi,” tegasnya.

Peringatan Keras: Siapa yang Masuk Penjara?

Dalam kajiannya, BPKP memetakan konsekuensi hukum jika proyek ini dieksekusi secara asal-asalan:

• Kontraktor Nakal: Akan berhadapan dengan UU Jasa Konstruksi atas kegagalan bangunan.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Siap-siap dipantau Jaksa dan KPK melalui UU Tipikor jika tetap membayar proyek yang spesifikasinya disunat.
• Daftar Hitam Internasional: Kontraktor yang main-main akan di-blacklist oleh Bank Dunia secara global.

Baca juga Hara Mati, Nurani Hidup? Saat Kebijakan Lebih Liar dari Satwa yang Dilindungi

Kesimpulan BPKP 

Metro Jabar Trans jangan sampai menjadi “proyek mercusuar” yang hanya indah di rilis berita namun lumpuh di lapangan.

BPKP menuntut transparansi penuh atas kontrak pembangunan dan menolak segala bentuk praktik “asal-asalan” yang hanya mengejar target operasional akhir 2026 tanpa kualitas yang mumpuni.

(Her)

NEIAFU, TONGA – Pagi yang tenang di kepulauan Pasifik Selatan berubah mencekam setelah gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Neiafu, Tonga, pada Selasa (24/3/2026). Besarnya kekuatan getaran ini memicu dikeluarkannya peringatan tsunami “berbahaya” bagi wilayah pesisir di sekitarnya.

Detail Guncangan

Berdasarkan data resmi dari Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), pusat gempa terdeteksi berada di koordinat laut dengan rincian sebagai berikut:

• Kekuatan: Magnitudo 7,6* Lokasi: 153 kilometer di sebelah barat Neiafu, Tonga.
• Kedalaman: 237,5 kilometer di bawah permukaan laut.

Ancaman Tsunami dan Dampak

Meskipun gempa ini terjadi di kedalaman yang cukup dalam, otoritas pemantau tsunami segera mengeluarkan peringatan dini.

Penduduk di daerah rendah diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gelombang yang tidak biasa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur skala besar.

Baca juga Prabowo: Saya Keliling Dunia Bukan untuk Gaya-gayaan, Tapi Jaga Isi Piring Rakyat!

Pihak berwenang setempat masih terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan keamanan warga dan wisatawan.

“Gempa ini memiliki parameter yang signifikan. Meski belum ada laporan kerusakan, peringatan tsunami tetap diberlakukan sebagai langkah mitigasi utama demi keselamatan warga di Kepulauan Tonga.” > — Laporan Terintegrasi (via Antara)

Situasi saat ini terpantau masih terkendali, namun warga diminta untuk tidak kembali ke area pantai hingga peringatan tsunami resmi dicabut oleh pemerintah setempat.

Sumber :
Pusat Informasi Darurat Tonga / Kantor Berita Antara

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Lembaga Falakiyah (LF) mencium aroma tidak sedap menjelang penetapan 1 Syawal 1447 H.

Di tengah kerinduan umat akan gema takbir, muncul indikasi adanya “tangan-tangan kreatif” yang mencoba mengutak-atik angka dan kriteria ilmiah demi mengejar kosmetik politik bernama “Lebaran Serentak”.

PBNU secara tegas memperingatkan Kementerian Agama (Kemenag) agar tidak terjebak dalam permainan angka yang menggadaikan aturan hukum demi simbolisme semu.

Baca juga Kasus Andrie Yunus Jadi ‘Batu Uji’ Kepercayaan Dunia, Kementerian HAM: Jangan Ada Distorsi Hukum!

Matematika yang Dipaksa “Selingkuh”

Berdasarkan data hisab LF PBNU pada Kamis, 29 Ramadhan 1447 H (19 Maret 2026 M), posisi hilal di seluruh Indonesia masih konsisten “tiarap” di bawah standar. Padahal, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 yang merujuk kriteria MABIMS sudah sangat jelas mematok harga mati:

• Tinggi Hilal Minimal: 3 derajat
• Elongasi Minimal: 6,4 derajat

Faktanya: Di titik tertinggi sekalipun (Sabang, Aceh), tinggi hilal hanya mentok di 2 derajat 53 menit dengan elongasi 6 derajat 09 menit. Sementara di Jakarta, hilal makin mungil di posisi 1 derajat 43 menit.

Waspada Rukyah “By Design”

Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap upaya menurunkan standar elongasi secara mendadak menjadi 6 derajat saja—sebuah “diskon” ilmiah yang hanya bertujuan agar hilal dipaksakan memenuhi syarat.

 “Kami mencium ada upaya mengirim tim rukyah ke wilayah tertentu dengan target ‘pesanan’ hasil: harus melihat hilal. Jangan sampai data ilmiah dikalahkan oleh ambisi seragam yang dipaksakan. Ini urusan ibadah, bukan proyek seremonial,” tegas Kiai Sarmidi.

Istikmal: Karena Ibadah Bukan Barang Dagangan

Ketua LF PBNU, KH Sirril Wafa, menilai logika memaksakan Idul Fitri jatuh pada 20 Maret 2026 sebagai tindakan yang “berantakan”.

Secara syar’iyyah, jika hilal tidak mungkin terlihat (di bawah limit imkanur rukyah), maka tidak ada pilihan lain selain Istikmal—menggenapkan Ramadhan menjadi 30 hari.

“Jangan gegabah mengotak-atik angka demi kemauan pihak tertentu. Menggampangkan (tasaahul) urusan ibadah syar’iyyah sangat dibenci oleh Syara’. Kita harus konsisten pada aturan yang kita buat sendiri, bukan malah menjadi pesulap angka di detik-detik terakhir,” ujar Kiai Sirril pedas.

PBNU mendesak Kemenag untuk tetap tegak lurus pada aturan hukum dan hasil sains falak yang valid. Jika hilal memang belum saatnya muncul, jangan dipaksa lahir prematur hanya demi foto bersama saat Idul Fitri yang seragam.

Baca juga Plafon RS Bedas Pacira “Ambruk”, Bupati Dadang Supriatna Perintahkan Perbaikan Total: Ganti GRC!

Kesimpulan PBNU

Berdasarkan hasil halaqah Nasional, PBNU telah mengbil sikap resmi:

1. Menolak setiap kesaksian Rukyah (melihat bulan) jika data hisab menunjukan posisi hilal belum memenuhi kriteria Imkanur Rukyah
2. Menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026 M
3. Meminta Kemenag untuk menjunjung tinggi asas Ikhtiyath (kehati-hatian) dan tidak tunduk pada tekanan politik penyatuan kalender yang menabrak aturan hukum

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, mulai dari asas, tujuan, fungsi, hingga arah penyiaran nasional. Di dalamnya juga diatur soal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), jasa penyiaran, lembaga penyiaran publik dan swasta, lembaga penyiaran berlangganan, komunitas, asing, sistem siaran berjaringan, hingga perizinan dan jangkauan siaran.

Namun, wacana revisi UU Penyiaran yang kembali dibahas oleh justru memantik perdebatan publik. Di satu sisi, pembaruan regulasi dianggap penting untuk menyesuaikan perkembangan teknologi penyiaran di era digital. Di sisi lain, sejumlah pasal dalam draf revisi dinilai mengancam kebebasan pers, memperluas kontrol negara atas ruang publik, serta menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga.

Di tengah transformasi digital dari penyiaran analog menuju digital, masyarakat kini menikmati akses informasi yang semakin cepat dan beragam. Penyiaran tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga merambah platform digital seperti YouTube, TikTok, dan media berbasis user generated content (UGC). Kondisi ini menuntut regulasi yang adaptif, namun regulasi tersebut seharusnya memperkuat demokrasi, bukan membatasi kebebasan berekspresi.

Secara normatif, penyiaran bertujuan memperkukuh integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membangun masyarakat demokratis, adil, dan sejahtera. Dalam negara demokrasi, kebebasan pers adalah pilar utama transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), khususnya Pasal 8, telah menegaskan perlindungan terhadap kerja jurnalistik dan hak publik atas informasi.

UU Pers dan UU Penyiaran bersifat komplementer: UU Pers sebagai lex generalis yang menjamin kemerdekaan pers, sementara UU Penyiaran sebagai lex specialis yang mengatur industri penyiaran berbasis frekuensi publik. Karena itu, setiap regulasi baru di bidang penyiaran wajib sejalan dengan semangat UU Pers. Jika tidak, revisi tersebut justru berpotensi menjadi kemunduran demokrasi.

Pasal-Pasal Problematis

Sejumlah ketentuan dalam draf revisi UU Penyiaran menuai kritik dari berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk dan .

Pertama, Pasal 50B ayat (2) huruf C yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Ketentuan ini dinilai berbahaya karena melemahkan fungsi pers sebagai watchdog. Jurnalisme investigasi justru penting untuk membongkar korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hukum.

Kedua, Pasal 50B ayat (2) huruf K tentang larangan konten yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Frasa elastis dalam pasal ini berpotensi menjadi “pasal karet” yang mudah disalahgunakan untuk membungkam kritik.

Ketiga, Pasal 34F ayat (2) huruf E yang mewajibkan verifikasi konten oleh KPI terhadap platform digital. Aturan ini bukan hanya menyasar lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga kreator konten digital. Jika diterapkan kaku, kreativitas dan ruang ekspresi masyarakat bisa tercekik.

Keempat, Pasal 8A huruf q juncto Pasal 42 yang memberi kewenangan KPI menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Ketentuan ini berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Pers, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Negara memang wajib melindungi masyarakat dari konten kekerasan, ujaran kebencian, dan disinformasi. Namun regulasi harus proporsional dan tidak mengorbankan kebebasan berekspresi. Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan: regulasi yang terlalu longgar berisiko disalahgunakan, sementara regulasi yang terlalu ketat justru mengarah pada overcontrolling negara.

Melihat berbagai polemik, revisi UU Penyiaran seharusnya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Proses legislasi perlu transparan dan partisipatif, melibatkan Dewan Pers, organisasi profesi jurnalis, akademisi, kreator konten digital, serta masyarakat sipil.

Revisi regulasi penyiaran memang mendesak di tengah perkembangan teknologi. Namun yang lebih mendesak adalah memastikan regulasi tersebut tidak mengkhianati prinsip demokrasi dan kebebasan pers yang diperjuangkan sejak reformasi.
Indonesia harus memastikan setiap kebijakan tidak menjadi alat pembungkaman kritik, melainkan instrumen untuk memperkuat kualitas informasi dan integritas ruang publik. Tanpa jaminan kebebasan pers, demokrasi hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Sumber : Antara

Editor : Azi