Penulis: Penulis

Oleh : A.Tarmizi, S.E

Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik

Bandung, JURNAL TIPIKOR – kembali dipaksa menelan ironi pahit. Kota yang selama ini dikenal dengan julukan Kota Kembang, pusat wisata, kuliner, dan kreativitas anak muda, kini perlahan berubah wajah menjadi kota penuh kecemasan. Ketika malam tiba, sebagian warga bukan lagi sibuk menikmati suasana kota, melainkan sibuk memastikan dirinya bisa pulang dengan selamat.

Aksi begal yang semakin marak akhir-akhir ini seolah menjadi “hiburan gelap” yang terus berulang tanpa akhir. Jalanan yang seharusnya menjadi fasilitas publik berubah menjadi arena taruhan nyawa bagi masyarakat kecil yang pulang bekerja, pedagang malam, hingga pelajar dan mahasiswa.

Yang lebih menyakitkan, para pelaku begal kini bukan lagi bergerak sembunyi-sembunyi. Mereka seperti merasa nyaman berkeliaran di jalanan. Bergerombol, membawa senjata tajam, memepet korban, merampas kendaraan, lalu menghilang begitu saja. Sementara masyarakat hanya bisa bertanya: siapa sebenarnya yang menguasai jalanan malam di Bandung?

Baca juga Menjaga Kesehatan di Usia 40 Tahun Ke Atas: Investasi Terbaik untuk Masa Depan

Kondisi ini tentu menjadi tamparan keras bagi semua pihak. Sebab rasa aman masyarakat adalah kewajiban utama negara. Jangan sampai warga lebih percaya pada insting dan doa dibanding jaminan keamanan dari aparat dan pemerintah.

Ironisnya, di tengah maraknya begal, masyarakat justru lebih sering mendapatkan imbauan untuk “hati-hati keluar malam”, “hindari jalan sepi”, atau “jangan sendirian”. Pertanyaannya sederhana: apakah solusi keamanan hari ini hanya sebatas meminta warga bersembunyi dari penjahat?

Jika warga harus takut keluar malam, takut melewati jalan tertentu, bahkan takut berhenti di lampu merah, maka ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja di kota ini.

Fenomena begal bukan hanya soal kriminalitas biasa. Ini adalah alarm keras tentang kondisi sosial, ekonomi, pengangguran, lemahnya pengawasan, hingga menurunnya efek takut terhadap hukum. Ketika pelaku kejahatan semakin berani, sementara masyarakat semakin takut, itu pertanda keseimbangan sosial sedang terganggu.

Baca juga “Fee” Kereta Api: Saat Rel Lebih Banyak Dilapisi Uang Daripada Baja, Pegawai PT LRS Diduga Jadi ‘Kasir’ Proyek DJKA

Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak hanya hadir setelah kejadian viral di media sosial. Patroli rutin, tindakan tegas terhadap pelaku kriminal jalanan, serta pengawasan wilayah rawan harus benar-benar diperkuat. Jangan sampai keamanan hanya terasa dalam konferensi pers, tetapi hilang di jalanan.

Bandung tidak boleh kalah oleh begal. Kota ini terlalu indah untuk dikuasai rasa takut. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat harus bergerak bersama sebelum “Kota Kembang” benar-benar berubah menjadi “Kota Ketakutan.”

(Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Dalam dunia perkeretaapian Indonesia, tampaknya ada rel yang tidak terlihat oleh mata awam, namun sangat nyata terasa di saku oknum tertentu. Rel tersebut bukan terbuat dari baja, melainkan dari tumpukan uang tunai yang mengalir deras dari proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguak fakta miris: seorang pegawai PT Len Railway Systems (LRS), berinisial UL, diduga berperan sebagai “pengumpul imbalan” atau dalam bahasa jalanan disebut fee collector, dalam skandal suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Jika selama ini kita diajarkan bahwa kereta api adalah simbol keteraturan dan ketepatan waktu, maka kasus ini menunjukkan bahwa yang “tepat waktu” hanyalah transfer uang haram, sementara integritas tertinggal jauh di belakang gerbong korupsi.

Baca juga .“Ringkasan Bukan Rincian”: Mediasi Jilid Dua Gagal Total, BPKP Nyatakan Perang Transparansi Melawan Diskominfo yang Main ‘Petak Umpet’ Data

Dari Solo ke Makassar, Aroma “Uang Pelumas” Tercium di Setiap Jembatan

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada April 2023, namun ekornya masih saja panjang hingga Mei 2026. Hingga kini, 21 tersangka telah ditetapkan, termasuk dua korporasi. Proyek-proyek megah seperti jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, konstruksi di Makassar, hingga perbaikan perlintasan sebidang di Jawa-Sumatera, ternyata tidak hanya dibangun dengan semen dan besi, tetapi juga direkatkan dengan “lem” berupa suap.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dengan datar menjelaskan bahwa penyidik sedang mendalami bagaimana UL mengumpulkan fee proyek, bagaimana realisasinya, dan kepada siapa saja “amplop tebal” tersebut didistribusikan di tubuh DJKA Kemenhub. Ironisnya, pemeriksaan terhadap UL diklaim hanya bersifat personal, bukan menyoroti peran PT LRS secara korporat. Sebuah narasi klasik yang sering kita dengar: “Ini ulah individu, bukan sistem.” Padahal, jika individunya bisa menjadi pengumpul fee, artinya sistemnya sudah menyediakan tempat penampungan yang nyaman.

Baca juga Ombudsman “Mengadili” Diri Sendiri: Saat Penjaga Moral Terjerat, Etika Jadi Alat Pemotong Jalan Pintas Hukum

PT LRS: Anak BUMN yang Tersandung di Rel Korupsi Sendiri?

PT Len Railway Systems, sebagai anak perusahaan PT Len Industri (Persero), seharusnya menjadi kebanggaan negara dalam teknologi perkeretaapian. Namun, kehadiran pegawainya sebagai tersangka kunci dalam pengumpulan suap menimbulkan pertanyaan besar. Apakah teknologi canggih yang mereka jual juga mencakup “paket tambahan” berupa kemudahan birokrasi melalui jalur belakang?

Sementara itu, pemilik PT Dwifarita Fajarkharisma dan PT Hapsaka Mas, berinisial MH, juga diperiksa terkait administrasi barang bukti. Ini mengingatkan kita bahwa dalam ekosistem korupsi, selalu ada pihak yang menyediakan “kantong” untuk menampung uang haram, dan pihak lain yang menyediakan “proyek” untuk diisi.

Satire: Kereta Api Jalur Cepat Menuju Penjara

Mari kita bersikap realistis. Jika setiap meter rel kereta api harus dibayar dengan “imbalan” kepada oknum di DJKA, maka wajar jika anggaran membengkak dan kualitas terkadang dipertanyakan. Rakyat menunggu kereta cepat yang efisien, tapi yang didapat adalah “jalur cepat” bagi para koruptor untuk memperkaya diri.

KPK terus menggali. Dari 10 tersangka awal di tahun 2023, kini jumlahnya lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar kasus suap biasa; ini adalah indikator bahwa penyakit korupsi di sektor infrastruktur masih kronis. Selama masih ada pegawai yang berani menjadi “kasir” proyek, dan pejabat yang bersedia menerima “setoran”, maka kereta api Indonesia akan terus berjalan di atas rel yang rapuh—rapuh karena digerogoti dari dalam.

Baca juga Lari Lebih Cepat dari Integritas: Pejabat Bea Cukai ‘Sprint’ Masuk Hotel Saat Didesak Soal Uang Suap

Pertanyaan Terbuka untuk Publik:
Apakah kita masih percaya bahwa tiket kereta api yang kita beli hanya untuk transportasi? Atau sebagian dari harga tiket itu sebenarnya adalah iuran sukarela untuk membiayai gaya hidup oknum yang tak pernah naik kereta ekonomi?

KPK diminta untuk tidak berhenti pada pemeriksaan saksi. Publik menuntut transparansi penuh: Siapa saja penerima fee? Berapa total nilainya? Dan yang paling penting, bagaimana memastikan PT LRS dan instansi terkait benar-benar bersih, bukan sekadar membersihkan citra?

Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh kereta api yang mewah jika masinisnya adalah korupsi itu sendiri.

Catatan Redaksi:
Rilis ini disusun berdasarkan keterangan resmi KPK per 8 Mei 2026. Narasi satir bertujuan untuk menyoroti urgensi pemberantasan korupsi di sektor strategis tanpa mengurangi fakta hukum yang sedang berlangsung.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah ironi yang begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau tumpul, lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir pengawas maladministrasi negara kini justru menjadi terdakwa utama dalam drama etikanya sendiri. Majelis Etik Ombudsman RI (ORI), yang baru saja dibentuk dengan wajah-wajah “sepuh” dan berwibawa, secara terbuka mengisyaratkan bahwa Ketua ORI nonaktif, Hery Susanto, siap-siap untuk dilempar keluar melalui pintu belakang bernama “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat” (PTDH).

Ini bukan sekadar proses disiplin biasa. Ini adalah pertunjukan teater absurd di mana para hakim etik berlomba-lomba menunjukkan kecepatan mereka memproses kasus, seolah-olah keterlambatan keadilan adalah dosa terbesar setelah korupsi itu sendiri.

Prof. Jimly Asshiddiqie, salah satu anggota Majelis Etik yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan tenang menjelaskan menu sanksi yang tersedia: dari teguran lisan (untuk yang masih punya malu tipis), pemberhentian hormat (untuk yang pergi baik-baik), hingga PTDH—sanksi tertinggi yang setara dengan “pecat tanpa pesangon dan reputasi hancur lebur.”

Namun, ada plot twist yang menggelitik dalam narasi hukum ini. Secara normal, PTDH membutuhkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Masalahnya? Proses peradilan di negeri ini terkenal lamban, seperti kura-kura yang sedang liburan panjang. “Kalau proses pidananya bisa 3 tahun, babak belur Ombudsman, kasihan menunggu putusan tidak ada kepastian,” ucap Jimly dengan nada yang terdengar lebih seperti keluhan birokrat yang lelah menunggu antrean daripada seorang ahli hukum yang kaku.

Baca juga Lari Lebih Cepat dari Integritas: Pejabat Bea Cukai ‘Sprint’ Masuk Hotel Saat Didesak Soal Uang Suap

Alih-alih menunggu tiga tahun hingga debu hukum settling, Majelis Etik tampaknya menemukan “jalan tikus” konstitusional: membuktikan bahwa Hery Susanto “tidak memenuhi syarat lagi”. Dengan kata lain, jika hukum pidana terlalu lambat, maka hukum etik akan bertindak sebagai algojo cepat saji. Efisiensi yang đáng khagwatir, namun entah mengapa terasa sangat praktis bagi mereka yang ingin segera membersihkan rumah sebelum tamu (masyarakat) datang berkunjung.

Proses “pengadilan mini” ini menjanjikan keputusan dalam 30 hari. Sebuah target ambisius yang kontras tajam dengan realitas birokrasi Indonesia yang biasanya membutuhkan waktu 30 hari hanya untuk mendapatkan stempel basah. Para saksi yang akan didengar pun bukan sembarang orang: mulai dari pelapor, Kejaksaan, hingga Panitia Seleksi (Pansel) yang dulu mungkin terlalu sibuk melihat CV ketimbang melihat karakter.

Komposisi Majelis Etik sendiri reads like a “Who’s Who” of legal elders: Prof. Bagir Manan, Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Siti Zuhro, ditambah dua perwakilan internal, Maneger Nasution dan Partono Samino. Dengan deretan nama besar tersebut, publik diharapkan menelan pil pahit ini dengan percaya bahwa “obat” yang diberikan akan manjur mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Baca juga Cek Rp190 Miliar Cair, Hakim Tersenyum, Keadilan Menangis: Ketika Palu Pengadilan Lebih Cepat dari Putusan MA

Pertanyaannya bukan lagi apakah Hery Susanto bersalah atau tidak—karena dugaan korupsi adalah noda yang sulit dihapus dengan kain lap etik semata. Pertanyaan besarnya adalah: Bisakah sebuah lembaga yang dibangun untuk mengawasi kesalahan orang lain, benar-benar bersih saat harus menyapu kotoran di kakinya sendiri? Ataukah ini hanya sekadar pembersihan panggung agar sandiwara pemerintahan tetap terlihat rapi di mata penonton?

Majelis Etik telah menetapkan tenggat waktu. Sekarang, giliran masyarakat untuk menahan napas: apakah ini akan menjadi preseden tegas bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan di ruang etik sekalipun? Ataukah ini hanya akan menjadi catatan kaki lain dalam sejarah panjang impunitas yang dibungkus rapi dengan kertas bermaterai “Etik”?

Satu hal yang pasti: Ombudsman, si pengawas negara, kini sedang diawasi. Dan kamera etika sedang merekam setiap gerak-geriknya, tanpa jeda, tanpa komedi, dan tanpa ampun.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang macet, ada satu lalu lintas yang bergerak dengan kecepatan cahaya: aliran dana konsinyasi proyek Tol Cisumdawu senilai Rp190 miliar. Pada Kamis (7/5/2026), Ronny Riswara dan M. Rizky Firmansyah, dua ahli waris lahan yang merasa dikhianati oleh sistem, melangkah masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Mereka tidak membawa senjata, melainkan sebuah pertanyaan sederhana yang bagi sebagian orang terdengar seperti lelucon gelap: “Bagaimana uang bisa cair, padahal kasus belum selesai?”

Laporan ini bukan sekadar gugatan sipil biasa. Ini adalah tuduhan serius atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sumedang, Hera Polosia Destiny, dan sejumlah rekan sejawatnya. Intinya? Uang konsinyasi dicairkan saat sengketa lahan masih bergulir di Mahkamah Agung (MA). Bagi para pelapor, ini bukan kesalahan administratif; ini adalah “sihir birokrasi” di mana hukum dianggap tidur siang sementara cek bank bangun lebih pagi.

Logika yang Melompat Lebih Tinggi dari Kasasi

Ronny Riswara, dengan nada lelah namun tajam, membongkar kronologi yang bagi akal sehat terasa seperti paradoks. Pihaknya telah memenangkan perkara kasasi Nomor 2260 Tahun 2023 yang berkekuatan hukum tetap. PN Sumedang pun sigap menerbitkan sembilan penetapan dan sembilan cek. Terdengar indah, bukan? Sayangnya, plot twist-nya datang ketika fakta persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung mengungkap sisi lain koin tersebut.

Haji Dadan Setiadi Megantara, Direktur PT Priwista Raya, sudah divonis 4 tahun 8 bulan penjara. Kepala Desa Cilayung, Uyun, serta dua pejabat BPN juga sudah merasakan dinginnya sel tahanan. Vonis-vonis ini telah berkekuatan hukum tetap. Namun, alih-alih menunggu kejelasan final dari proses Peninjauan Kembali (PK) kedua yang diajukan pelapor pada 31 Desember 2025, dana justru “terbang” keluar pada 10 Maret 2026.

“Ini seperti menonton film horor di mana hantunya sudah ketangkap polisi, tapi rumah korban tetap dibakar,” sindir Ronny. Ia mempertanyakan dasar hukum apa yang memungkinkan eksekusi dana dilakukan ketika proses hukum tertinggi negara masih belum mengetuk palu terakhir.

Baca juga Jalan Berlubang, Rekening Menggembung: KPK Panggil ‘Kawan Lama’ di Sumut, Saksi Kabur Seperti Hantu Tengah Hari

Dokumen dari Masa Depan dan Kepala Desa Hantu

Jika logika pencairan dana sudah membingungkan, administrasi tanahnya adalah komedi absurd tingkat tinggi. M. Rizky Firmansyah menyoroti kejanggalan yang seolah-olah ditulis oleh penulis skenario fiksi ilmiah.

Pertama, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT Priwista Raya diterbitkan berdasarkan warkah tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Uyun. Masalahnya? Saat tanda tangan itu dibuat, Uyun sudah tidak lagi menjabat. Apakah ini kasus “tanda tangan hantu”? Atau mungkin kapasitas hukum beliau diperpanjang secara magis?

Kedua, dokumen sporadik mencantumkan riwayat tanah Desa Cilayung pada tahun 1980. Padahal, desa tersebut baru resmi terbentuk pada 1984. Empat tahun sebelum desa itu ada, tanahnya sudah punya riwayat? Ini bukan hanya celah administrasi; ini adalah lubang hitam waktu di mana birokrasi tampaknya mampu memanipulasi kronologi sejarah demi kelancaran proyek.

Rizky juga mengingatkan bahwa Direktorat Intelkam Polda Jawa Barat pada 2023 sudah pernah menyelidiki kerawanan proyek ini dan memasukkan PT Priwista Raya dalam kategori dugaan “mafia tanah”. Penyelidikan itu menyebut adanya jejaring antara desa, BPN, hingga oknum peradilan. Laporan ke KPK kali ini sepertinya menjadi konfirmasi bahwa peringatan dini tersebut hanya dianggap sebagai saran, bukan larangan.

Baca juga Ombudsman RI Kaget Laporan Pekerja Hanya 1.125: Apakah Buruh Indonesia Sudah Makmur atau Cuma Takut Melapor?

KPK: “Kami Sedang Menelaah” (Bahasa Halus untuk “Tunggu Antrian”)

Menanggapi laporan yang bernuansa satir terhadap integritas penegak hukum ini, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan respons standar yang aman: setiap laporan akan ditelaah, diverifikasi, dan dianalisis. Karena bersifat tertutup, detailnya tidak bisa dibuka.

Bagi publik yang cynic, kalimat “sedang ditelaah” sering kali menjadi eufemisme untuk “masuk ke dalam laci paling bawah”. Namun, Budi menegaskan bahwa KPK akan memberikan informasi perkembangan kepada pelapor. Transparansi dan akuntabilitas, dua kata mulia yang sering kali tersandung oleh realitas birokrasi yang lambat.

Epilog: Siapa yang Tertawa Terakhir?

Kasus Tol Cisumdawu ini bukan lagi sekadar sengketa tanah. Ini adalah cermin retak dari sistem peradilan kita. Ketika vonis korupsi sudah inkrah, tetapi dana hasil dari akar masalah korupsi tersebut tetap cair, siapa yang sebenarnya dihukum? Rakyat yang lahannya dirampas? Atau integritas hukum yang digadaikan demi kelancaran angka-angka di rekening tertentu?

Ronny dan Rizky mungkin kalah cepat dalam hal pencairan dana, tetapi mereka berhasil menyalakan lampu sorot ke atas panggung yang selama ini gelap. Sekarang, bola ada di tangan KPK. Apakah lembaga antirasuah ini akan menjadi pemutus rantai mafia tanah dan peradilan yang kolusif, ataukah laporan ini akan berakhir seperti dokumen tahun 1980 dari desa yang belum lahir: hanya ada di atas kertas, tanpa wujud nyata?

Satu hal yang pasti: Jika keadilan bisa dibeli, harganya mungkin sekitar Rp190 miliar. Dan sampai saat ini, kwitansinya masih belum lunas.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah pertemuan yang penuh dengan basa-basi birokratis namun menyimpan ironi setajam silet, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) baru saja menyadari sebuah “fakta mengejutkan”. Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, seolah baru terbangun dari tidur panjang ketika menerima audiensi Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan dan Strategis Nasional (FSPPSN) pada Selasa (28/4/2026).

Dengan nada setengah tak percaya, Ghoffar menyebut bahwa jumlah laporan terkait ketenagakerjaan yang masuk ke lembaga pengawas pelayanan publik tersebut hanyalah 1.125 laporan selama lima tahun terakhir (2021-2025).

“Angka tersebut dinilai masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia,” ujar Ghoffar, seolah lupa bahwa di negara ini, mengeluh kepada institusi negara sering kali sama efektifnya dengan berteriak di dalam botol tertutup.

Baca juga Operasi Boyong Besar-besaran: Dari Bima ke Jakarta, Mantan Kasat Narkoba dan Eks Kapolres ‘Dijemput Paksa’ untuk Kursi Panas di Bareskrim

Ironi di Atas Kertas

Narasi yang dibangun pun menjadi lucu sekaligus tragis. Di satu sisi, Ombudsman merasa perlu “sosialisasi” karena masyarakat dianggap belum kenal mereka. Di sisi lain, Ketua Umum FSPPSN, Farudi, datang membawa segunung masalah yang justru membuktikan bahwa masyarakat terlalu mengenal realitas pahit, namun mungkin sudah lelah berharap pada kertas laporan.

Masalah yang dibawa FSPPSN bukan soal kopi di ruang tunggu yang dingin, melainkan isu klasik yang tak kunjung usai meski berganti kabinet:

1. BUMN Pelanggar Aturan: Masih ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dengan santainya mengabaikan kewajiban jaminan sosial. Ironisnya, BUMN yang seharusnya jadi teladan, malah jadi terdakwa diam-diam.
2. Upah di Bawah Standar: Pekerja pelabuhan dan industri strategis, tulang punggung logistik nasional, masih digaji dengan angka yang mungkin hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup layak.
3. Ketidakpastian Hukum: Hubungan industrial yang lebih mirip hubungan asmara toxic; penuh ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak.

Bca juga Gelombang Desakan Munaslub Menguat, Anggota APJATEL: “Organisasi Ini Tidak Boleh Dikuasai Segelintir Elite”

Sinergi atau Sekadar Foto Bersama?

Ghoffar lantas menyatakan ORI siap “membuka tangan lebar-lebar” dan menawarkan mediasi. “Kami bersyukur apabila terdapat laporan yang dapat ditindaklanjuti,” katanya. Kalimat ini terdengar indah di atas kertas rilis pers, namun bagi pekerja yang sudah bertahun-tahun terjepit di antara mesin kontainer dan target bongkar muat, pertanyaan besarnya adalah: Lalu apa yang berubah setelah foto bersama ini?

Pertemuan yang konon membahas Good Corporate Governance (GCG) di sektor strategis ini berakhir dengan harapan agar pemerintah dan Ombudsman bisa “bersinergi”. Sinergi yang diharapkan tentu bukan sekadar sinergi dalam menekan tombol shutter kamera untuk dokumentasi kegiatan, melainkan sinergi nyata yang memaksa BUMN nakal untuk patuh dan memastikan upah pekerja tidak lagi menjadi bahan negosiasi yang menyedihkan.

Satu Pertanyaan untuk Publik

Jika laporan yang masuk hanya 1.125 dari ratusan juta penduduk dan jutaan pekerja, apakah ini tanda bahwa pelayanan publik kita sudah sempurna? Atau justru ini adalah indikator bahwa kepercayaan publik terhadap mekanisme pengaduan resmi sudah sedemikian tipisnya hingga lebih memilih diam, pasrah, atau mencari jalan lain di luar koridor hukum yang berbelit?

Baca juga “Ringkasan Bukan Rincian”: Mediasi Jilid Dua Gagal Total, BPKP Nyatakan Perang Transparansi Melawan Diskominfo yang Main ‘Petak Umpet’ Data

Ombudsman meminta dukungan civil society. Mungkin yang dibutuhkan bukan sekadar dukungan moral, tapi keberanian bersama untuk menampar realitas bahwa selama masih ada BUMN yang melanggar hak pekerjanya, fungsi pengawasan tidak bisa hanya berjalan di atas meja rapat yang ber-AC di Jakarta Selatan.

Selamat bekerja, wahai para pengawas. Semoga laporan berikutnya bukan sekadar menambah angka statistik, tapi benar-benar mengubah nasib mereka yang lapor.(*)