Penulis: Penulis

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Kota Bandung kembali menunjukkan gigi dalam menegakkan ketertiban umum. Selama tujuh bulan pertama tahun 2026 (Januari–Juli), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung telah membongkar dan menertibkan total 645 bangunan liar yang menyerobot ruang publik. Angka ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Bandung untuk menghentikan praktik “maling tanah” di fasilitas umum.

Penertiban masif ini tidak dilakukan secara sporadis, melainkan melalui operasi mandiri maupun kolaborasi strategis bersama Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Dari total 645 bangunan, 193 di antaranya ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung, sementara sisanya, sebanyak 452 bangunan, dibersihkan melalui operasi gabungan.

Sasaran Strategis: Pasirkoja dan Cicadas

Operasi gabungan memberikan dampak paling signifikan. Sebanyak 300 bangunan liar di sepanjang Jalan Pasirkoja dan 152 bangunan serta sarana Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Cicadas berhasil dibersihkan. Langkah ini diambil untuk mengurai kemacetan kronis dan mengembalikan aksesibilitas warga.

Baca juga Pengelolaan TJSL/CSR di Kota Cimahi Diduga Tidak Efektif: Masyarakat Desak Transparansi Penuh dan Perbaikan Sistem

Selain itu, operasi mandiri Satpol PP Kota Bandung menyasar titik-titik vital lainnya, termasuk Jalan Pandanwangi, KH Ahmad Dahlan, Burangrang, Macan, Babakan Tarogong, Gatot Subroto, bantaran Sungai Cikakak, Ambon, Dipatiukur, Singaperbangsa, lahan aset Pemkot di Ciumbuleuit, Jalan Banten, hingga Jalan Rajiman.

“Trotoar Bukan Ladang Usaha”

Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana, menegaskan bahwa penertiban ini bukan sekadar aksi penggusuran, melainkan upaya pengembalian hak warga atas ruang publik.

“Hal yang kami atur adalah tempat dan caranya. Sesuai arahan pimpinan yang sejalan dengan kebijakan Pemprov Jabar, trotoar harus dikembalikan pada fungsinya sebagai hak pejalan kaki, begitu juga saluran drainase harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya,” tegas Sukma, Selasa (4/8/2026).

Baca juga Polres Sukabumi Ungkap Kasus Peredaran Sabu di Surade dan Ciemas, Tiga Tersangka Diamankan

Sukma mengakui adanya resistensi di lapangan, namun ia menilai kesadaran masyarakat semakin meningkat. “Hambatan pasti ada, termasuk penolakan. Namun sejauh ini tidak pernah sampai menghentikan proses. Umumnya pemilik sudah menyadari bangunan mereka melanggar aturan,” tambahnya.

Setiap operasi didahului dengan koordinasi ketat bersama Forkopimcam dan aparat kewilayahan untuk memetakan potensi dampak sosial dan memastikan keamanan kondusif.

Sinergi dan Pengaduan Warga

Kolaborasi dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat dinilai efektif mempercepat penataan kawasan strategis. Ke depan, agenda penertiban akan berlanjut pada Agustus 2026 dengan sasaran prioritas di Jalan Hasanuddin, Teuku Umar, Surya Kencana, dan Rajawali Timur.

Pemkot Bandung juga membuka keran partisipasi warga. Masyarakat diminta aktif melaporkan pelanggaran melalui kanal resmi LAPOR!. Setiap aduan terkait bangunan liar atau PKL yang mengganggu ketertiban akan ditindaklanjuti secara tegas.

“Pemerintah tidak melarang masyarakat mencari nafkah. Namun, aktivitas usaha harus taat aturan dan tidak merampas hak orang lain untuk berjalan dengan aman dan nyaman,” pungkas Sukma.

Dengan pembersihan ratusan struktur ilegal ini, Kota Bandung berharap dapat menciptakan tata kota yang lebih manusiawi, tertib, dan bebas dari okupasi liar.

Sumber : Humas Kota Bandung

CIMAHI, JURNAL TIPIKOR— Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau yang dikenal sebagai Forum CSR Kota Cimahi diinisiasi dan mulai diaktifkan pada tahun 2016. Pembentukan kelembagaan ini berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang merupakan padanaan resmi istilah global Corporate Social Responsibility (CSR), adalah kewajiban bagi seluruh perusahaan, baik swasta maupun milik pemerintah. Konsep ini menuntut komitmen nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, serta penerapan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Sejak tahun 2016 pengelolaan dana dan program TJSL/CSR di lingkungan Kota Cimahi dipercayakan kepada Forum CSR yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Cimahi. Namun setelah berjalan lebih dari satu dekade, lembaga ini kini dinilai oleh masyarakat belum berjalan secara efektif. Bahkan kedudukan Ketua Forum CSR yang berasal dari unsur pengusaha pun dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, sehingga memunculkan keraguan mengenai independensi dan keadilan dalam pengelolaan dana yang bersumber dari kewajiban perusahaan tersebut.

Baca juga Polres Sukabumi Ungkap Kasus Peredaran Sabu di Surade dan Ciemas, Tiga Tersangka Diamankan

Masyarakat pun mempertanyakan ke mana dana tersebut disalurkan. Sebab, program-program yang seharusnya menjadi prioritas justru belum terasa dampaknya secara luas di tengah masyarakat, antara lain:

– Bantuan pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, serta peningkatan fasilitas sekolah;
– Pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan bantuan pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau;
– Pelestarian lingkungan hidup dan penanaman pohon, guna menjaga keseimbangan ekosistem dan kenyamanan lingkungan perkotaan;
– Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), agar ekonomi warga semakin tumbuh dan mandiri.

Karena minimnya informasi yang terbuka, masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa total dana yang terkumpul, berapa yang telah disalurkan, ke mana saja disalurkan, serta apa laporan pertanggungjawaban dan hasil capaiannya setiap tahun.

Oleh karena itu, masyarakat Kota Cimahi kembali mendesak Pemerintah Kota Cimahi untuk:

1. Membuka transparansi penuh
— Publikasikan secara berkala, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat seluruh informasi terkait jumlah dana yang diterima, alokasi penyaluran, serta laporan hasil dan pertanggungjawaban pengelolaan dana TJSL/CSR sejak tahun 2016 hingga saat ini;
2. Lakukan evaluasi menyeluruh
— Terhadap kinerja Forum CSR selama ini, termasuk struktur kepengurusan agar tidak terjadi benturan kepentingan dan lebih independen serta dapat dipercaya;
3.Tetapkan prioritas program yang jelas
— Sesuai kebutuhan nyata masyarakat, mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan UMK, serta pastikan penyalurannya tepat sasaran dan dapat dipantau;
4. Buka ruang pengawasan publik
— Melibatkan unsur masyarakat luas dalam pengawasan agar dana TJSL/CSR benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan tidak dikelola secara tertutup.

Dana TJSL/CSR adalah dana yang dikumpulkan demi kepentingan bersama. Maka, semakin terbuka pengelolaannya, semakin dapat dipertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelola. Keterbukaan bukan hal yang harus ditakuti — justru itulah dasar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

(Adhe)

CIMAHI, JURNAL TIPIKOR — Isu pengadaan seragam dan atribut khusus di lingkungan sekolah, khususnya jenjang SMP Negeri, kini sedang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat Kota Cimahi. Sorotan utama tertuju pada praktik penjualan seragam dan atribut yang dinilai berharga tinggi serta proses penetapan harganya tidak dilakukan secara terbuka dan transparan.

Masyarakat menyampaikan kekhawatiran terutama karena biaya seragam dan atribut menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih berat. Tanpa adanya informasi yang jelas mengenai perhitungan biaya, standar kualitas, serta mekanisme penetapan harga, muncul keraguan yang luas di masyarakat: apakah harga yang ditetapkan sudah wajar, atau justru membebani secara berlebihan?

Merespons hal yang sedang ramai ini, suara masyarakat pun bersatu mendesak agar Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pendidikan segera turun tangan untuk melakukan pembinaan sekaligus perbaikan sistem secara menyeluruh kepada seluruh satuan pendidikan.

Baca juga Di Tengah Defisit Rp109 Miliar, LSM KOMPAS Cimahi Tantang Pemkot: Hentikan Budaya Tutup-Tutupan, Buka Data Keuangan Sekarang!

Langkah perbaikan yang diharapkan antara lain:
1. Diwajibkan transparansi — Rincian harga, bahan, dan perhitungan biaya seragam serta atribut harus dipublikasikan secara terbuka dan dapat diketahui seluruh orang tua siswa;
2. Larangkan pemaksaan pembelian — Sekolah tidak boleh mewajibkan membeli seragam atau atribut di tempat tertentu dengan harga yang ditetapkan sepihak;
3. Tetapkan standar wajar — Buat pedoman batas harga wajar dan spesifikasi seragam agar tidak terjadi penarikan biaya yang berlebihan;
4. Pembinaan dan pengawasan rutin — Lakukan pembinaan kepada seluruh satuan pendidikan agar memahami aturan, serta lakukan pengawasan berkala agar tidak ada praktik yang merugikan warga;
5. Beri ruang bagi yang kurang mampu — Pastikan ada kebijakan yang tidak memberatkan keluarga kurang mampu, termasuk mengizinkan penggunaan seragam bekas yang layak atau bantuan seragam secara merata.

Prinsipnya sederhana: Pendidikan tidak boleh disertai beban biaya tersembunyi yang tidak transparan. Sekolah adalah tempat menanamkan kejujuran dan keterbukaan, maka pengelolaan kebutuhan siswa pun harus menjadi teladan.

Masyarakat berharap Pemkot Cimahi segera menindaklanjuti isu yang sedang ramai ini dengan langkah nyata, agar kebijakan seragam dan atribut di sekolah kembali adil, transparan, dan tidak membebani rakyat.

Dengan makin banyaknya permasalahan didunia pendidikan di Kota Cimahi. Maka, Walikota dan dan Wakil Walikota Cimahi segera perbaiki sistem di Disdik Kota Cimahi dan juga kompetensi jajaran Disdik Kota Cimahi

(Adhe)