IPDN Konfirmasi Calon Praja Meninggal Dunia Usai Apel Malam di Jatinangor

SUMEDANG JURNAL TIPIKOR – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) membenarkan kabar duka atas meninggalnya salah satu calon praja angkatan XXXVI, Maulana Izzat Nurhadi, yang berasal dari Maluku Utara.

Maulana dinyatakan meninggal dunia di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Kamis malam (9/10).
Wakil Rektor Bidang Admistrasi IPDN, Arief M Edie, mengungkapkan bahwa Maulana meninggal dunia diduga karena jatuh pingsan setelah mengikuti apel malam hari.

“Iya betul meninggal dunia. Jatuh pingsan kemarin malam saat apel malam,” kata Arief saat dikonfirmasi di Bandung, Jumat (10/10).

Baca juga Listyo Sigit Prabowo dan Desakan Reformasi Polri: “Ikan Busuk, Dimulai dari Kepalanya”

Saat ini, fokus utama IPDN adalah mengurus proses pemulangan jenazah Maulana Izzat Nurhadi ke pihak keluarga menuju rumah duka di Ternate, Maluku Utara.

“Ini masih memantau almarhum ke rumah duka untuk diantar ke orang tuanya,” ujarnya.

Mengenai detail lebih lanjut penyebab meninggalnya calon praja tersebut, Arief belum dapat memberikan keterangan rinci. Namun, IPDN berencana untuk mengadakan jumpa pers guna memberikan informasi yang jelas dan menghindari simpang siur pemberitaan.

“Agak tidak simpang siur perihal meninggalnya salah satu calon praja IPDN, kita akan memberikan keterangan Jumat pagi ini,” jelasnya.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Dorong Kader HMI Jadi Pemimpin Berintegritas dan Visioner

Sebelumnya, informasi mengenai meninggalnya calon Praja angkatan XXXVI bernama Maulana Izzat Nurhadi ini sempat ramai diberitakan di media sosial pada Jumat (9/10) malam.

Sebagai informasi, Maulana Izzat Nurhadi merupakan bagian dari 1.509 calon Praja yang saat ini tengah menjalani program Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Calon Praja Pratama (Diksarmendispra).

Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 30 September hingga 14 Oktober 2025, bertujuan untuk membentuk karakter dan disiplin calon praja melalui pelatihan fisik, mental, wawasan kebangsaan, dan bela negara sebagai langkah awal pendidikan di IPDN.

(Antara)

Listyo Sigit Prabowo dan Desakan Reformasi Polri: “Ikan Busuk, Dimulai dari Kepalanya”

Oleh: Yusuf Blegur

Jakarta, JURNAL TIPIKOR –  Narasi “Ikan Busuk, Dimulai dari Kepalanya” dilekatkan pada sosok Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Menurut pengamat politik dan sosial, Yusuf Blegur, terpuruknya citra Polri bukan semata karena anak buah yang buruk, melainkan kerusakan yang bermula dari pucuk pimpinan.

Dalam tulisan tajamnya, Yusuf Blegur menyatakan bahwa Listyo Sigit Prabowo alih-alih meninggalkan warisan terhormat, justru mengukir catatan kelam pribadi dan mencoreng institusi Polri dengan pelbagai peristiwa inkompetensi dari dirinya dan jajarannya.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Dorong Kader HMI Jadi Pemimpin Berintegritas dan Visioner

Degradasi tajam dalam citra maupun fungsi dirasakan publik, mengubah lembaga yang seharusnya melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, menjadi “musuh publik”.

Rentetan Peristiwa yang Mencoreng Wajah Polri

Sejumlah peristiwa aib dan memilukan dicatat selama masa kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo, mencakup:

  • Tragedi Kanjuruhan
  • Peristiwa KM 50
  • Kasus Sambo dan Satgas Merah Putih
  • Kasus Pengemudi Ojol yang dilindas
  • Kriminalisasi terhadap orang-orang lemah
  • Maraknya distorsi paradigma dan kinerja aparat, termasuk dalam penanganan narkoba dan judi online.

Blegur menilai bahwa Listyo Sigit Prabowo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas disfungsi dan pudarnya independensi institusi Polri dari pengaruh politik kekuasaan.

Kapolri dinilai telah menjadi alat kekuasaan Presiden dan oligarki, bukan alat negara yang berorientasi pada rakyat, bertindak sebagai “tukang pukul dari para pemilik modal besar”.

Pil Pahit Reformasi Polri yang Tertunda
Menyikapi kondisi ini, reformasi menyeluruh di tubuh Polri dinilai mendesak. Raport merah Listyo Sigit Prabowo dapat menjadi pemicu untuk membenahi institusi secara komprehensif.

Baca juga Arief Rosyid Hasan: Prabowo Subianto Sangat Kedepankan Regenerasi Kepemimpinan Anak Muda Demi Kemajuan Bangsa

Yusuf Blegur mengajukan beberapa poin krusial sebagai bahan refleksi dan evaluasi:

  1. Polri Belum Tersentuh Reformasi Sejati: Sejak reformasi bergulir, Polri tidak pernah menjadi agenda utama. Pasca-reformasi, alih-alih meninggalkan peran militeristik, Polri dinilai semakin represif, terlalu banyak mempersenjatai diri, dan meninggalkan peran sipilnya.
  2. Tata Laksana Organisasi yang Buruk: Sistem penilaian kerja, kepangkatan, dan promosi karir dinilai belum ajek. Pemilihan Kapolri dan jabatan strategis masih kental dengan nuansa politis dan konspiratif, dicontohkan dengan Listyo Sigit Prabowo yang menduduki jabatan tanpa mengindahkan kepantasan jenjang karir.
  3. Suburnya KKN dan Ketidakadilan: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tumbuh subur di internal Polri. Karir aparat sering terhambat oleh faktor subjektif, kedekatan, atau “pendekatan uang”, yang menimbulkan ketidakadilan dan merusak sistem birokrasi.
  4. Penilaian Publik yang Ekstrem: Kinerja dan citra Polri dinilai terus mundur. Muncul aksioma publik seperti “mengurus ayam hilang malah jadi kehilangan kambing” dan hashtag “jangan lapor polisi”, bahkan pandangan ekstrem yang menyebut polisi tak ubahnya penjahat berseragam.
  5. Polri Menjadi “Super Body” dan Multi Fungsi: Polri dianggap telah mengambil alih peran Dwifungsi ABRI, bahkan merambah ke semua sektor penyelenggaraan negara. Data menunjukkan, 4351 personel Polri menduduki jabatan di luar struktur Polri tanpa alih status atau mengundurkan diri, melanggar amanat UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat 3.

Kebutuhan untuk Perubahan Mendasar
Keterpurukan kelembagaan ini juga diklaim mempengaruhi aparat internal.

Aparat kepolisian sering mengalami gangguan psikis karena dipaksa melaksanakan instruksi atasan yang bertentangan dengan etika, moral, dan hati nurani. Di sisi lain, banyak petinggi Polri hidup dalam kemewahan dan gaya hidup hedon.

“Polri layak diberi kesempatan untuk berbenah diri. Polri adalah salah satu aset negara dan bangsa. Jika bersalah, beri sanksi dan hukum saja, tapi jangan ‘bunuh’ Polri,” tegas Blegur.

Blegur menyimpulkan bahwa memperbaiki bangsa dari potensi disintegrasi dan kehancuran sejalan dengan perbaikan wajah Polri. Reformasi Polri dinilai tidak bisa lagi ditunda-tunda. Penggantian Kapolri disebut-sebut akan menjadi awal dari reformasi di tubuh Polri.

(Red)

Wakil Wali Kota Bandung Dorong Kader HMI Jadi Pemimpin Berintegritas dan Visioner

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mendorong para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk mempersiapkan diri menjadi generasi pemimpin bangsa yang berintegritas, tangguh, dan visioner dalam menghadapi tantangan zaman.

Hal tersebut disampaikan Erwin saat mengisi Stadium General pada kegiatan Latihan Kader II (Intermediate Training) dan Senior Course (SC) Tingkat Nasional HMI di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (11/10/2025).

Erwin menilai kegiatan kaderisasi seperti LK II dan SC merupakan bukti nyata komitmen HMI dalam melahirkan generasi pelurus bangsa.

“Kegiatan ini adalah regenerasi nilai dan tanggung jawab sejarah. HMI telah lama menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, melahirkan tokoh-tokoh pemimpin dan pemikir besar di Indonesia,” ujarnya.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Tekankan Keamanan Pangan dalam Program Pemenuhan Gizi di Antapani Kulon

Dalam menghadapi era disrupsi, Erwin menekankan pentingnya peran teknologi. Ia menyebut teknologi kini tidak hanya sebagai alat, tetapi juga pengarah perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

“Kader HMI harus mampu memahami, menguasai, dan mengarahkan teknologi untuk kemajuan umat dan kebangsaan. Kita tidak bisa menolak perubahan, tetapi kita bisa memastikan perubahan itu berjalan ke arah yang lebih baik,” ucapnya.

Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kedewasaan spiritual, dan kekuatan moral bagi kader muda.

“Kita harus mampu membaca zaman dengan kecerdasan intelektual, menyikapi tantangan dengan kedewasaan spiritual, serta menavigasi perubahan dengan kekuatan moral dan kepemimpinan visioner. Inilah makna mendalam dari pelatihan ini,” tambahnya.

Baca juga Arief Rosyid Hasan: Prabowo Subianto Sangat Kedepankan Regenerasi Kepemimpinan Anak Muda Demi Kemajuan Bangsa

Erwin mengaku bangga melihat semangat kader HMI yang berjuang melewati proses kaderisasi yang panjang dan menantang.

“Kader HMI bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental, tangguh secara sosial, dan memiliki akhlakul karimah yang tinggi. Saya yakin mereka akan menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia dan peserta kegiatan.

“Atas nama Pemerintah Kota Bandung, saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas semangat dan dedikasi seluruh kader HMI. Semoga ilmu dan pengalaman dari kegiatan ini menjadi bekal untuk terus berkontribusi bagi Bandung, bangsa, dan umat,” tutupnya.

(Diskominfo Kota Bandung)

Arief Rosyid Hasan: Prabowo Subianto Sangat Kedepankan Regenerasi Kepemimpinan Anak Muda Demi Kemajuan Bangsa

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mengedepankan regenerasi kepemimpinan kepada kalangan anak muda demi kemajuan bangsa.

Hal ini, menurut Arief, terlihat dari banyaknya talenta muda yang dirangkul Prabowo masuk ke dalam pemerintahan untuk mengisi posisi strategis.

“Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap generasi muda adalah bukti komitmen beliau dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing,” kata Arief Rosyid Hasan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta.

Baca juga Camat Peusangan Bireuen Divonis Dua Tahun 10 Bulan Penjara atas Korupsi Bimtek Kades

Arief mencontohkan pelantikan para pejabat negara pada Rabu (8/10) di Istana Negara, di mana sejumlah tokoh muda dipilih untuk mengisi posisi strategis, di antaranya Aminuddin Ma’ruf, Tedi Bharata, Dirgayuza Setiawan, Billy Mambrasar, dan dr. Irene.

Para pejabat baru ini melengkapi barisan tokoh muda yang telah lebih dulu membantu Presiden Prabowo seperti Teddy Indra Wijaya, Sudaryono, Angga Raka Prabowo, Dyah Roro Esti, Raffi Ahmad, hingga Dzulfikar Tawalla, dan beberapa nama lain.

Menurut Arief, mereka adalah talenta muda cemerlang yang berada di posisi strategis untuk memastikan capaian pembangunan bangsa ke depan.

“Langkah ini juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan nasional,” ujar Arief.

Baca juga Wali Kota Bandung Pastikan Penanganan Sampah Pasar Cihapit Tuntas dalam Sehari, Wajib Terapkan Sistem Pemilahan

Arief menambahkan, kehadiran generasi muda juga dapat memperkuat jembatan antar generasi sehingga dapat terbentuk kolaborasi antara tokoh muda dan tokoh-tokoh senior yang telah memiliki banyak pengalaman mengurus negara.

Dengan semakin banyaknya keterlibatan kalangan anak muda dalam pemerintahan Prabowo, Arief yakin jalan Indonesia menjadi negara maju di momen bonus demografi Indonesia Emas 2025 semakin terbuka lebar.

“Presiden Prabowo memberi contoh nyata bahwa bangsa besar ini akan terus tumbuh jika senior dan junior berjalan beriringan dalam mewujudkan Visi Presiden yakni bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Arief Rosyid Hasan.

(Red)

Camat Peusangan Bireuen Divonis Dua Tahun 10 Bulan Penjara atas Korupsi Bimtek Kades

Banda Aceh, JURNAL TIPIKOR – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan vonis pidana penjara dua tahun 10 bulan kepada Teguh Mandiri Putra, mantan Camat Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) dan studi banding kepala desa (kades) pada tahun 2024.

Selain pidana badan, Majelis Hakim yang diketuai oleh Irwandi dengan hakim anggota R Deddy Harryanto dan M Arief Hamdani, juga menghukum terdakwa Teguh Mandiri Putra untuk membayar denda sebesar Rp100 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Terdakwa Lain Turut Divonis, Kerugian Negara Mencapai Rp383 Juta
Dalam kasus yang sama, terdakwa Subarni, selaku Ketua Badan Kerja Sama Antardesa (BKAD) Peusangan Raya 2018-2024, juga divonis hukuman dua tahun enam bulan penjara serta denda Rp50 juta dengan subsider satu bulan kurungan.

Baca juga Wali Kota Bandung Pastikan Penanganan Sampah Pasar Cihapit Tuntas dalam Sehari, Wajib Terapkan Sistem Pemilahan

Kedua terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), dan Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUPHP.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bireuen yang menuntut masing-masing terdakwa dengan hukuman tiga tahun penjara. Baik terdakwa, penasihat hukum, maupun JPU menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut dan diberikan waktu tujuh hari oleh Majelis Hakim.

Pelanggaran Prosedur dan Audit BPKP
JPU Siara Dedy dan Muhammad Furqan Ismi, dalam persidangan sebelumnya, mengungkapkan bahwa bimtek dan studi banding yang diikuti 63 kepala desa dan pendamping desa ke Jawa Timur dan Bali ini menelan anggaran mencapai Rp1,1 miliar lebih, bersumber dari dana desa, di mana setiap desa dibebankan Rp17,8 juta.

Berdasarkan fakta persidangan, kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa adanya surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Bupati Bireuen, melainkan hanya ditandatangani oleh terdakwa camat.

Baca juga SKANDAL PELABUHAN SIAK: Tanjung Buton ‘Pelabuhan Hantu’ Internasional, Potensi PAD Diduga ‘Dikuras’ Kelompok Tertentu!

Selain itu, kegiatan juga dilakukan tanpa rencana kegiatan dan rancangan anggaran biaya (RAB) yang jelas, serta melibatkan pihak ketiga tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan kegiatan ini dinilai melanggar sejumlah peraturan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 96 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, kegiatan bimtek dan studi banding yang dilaksanakan oleh kedua terdakwa telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp383,29 juta.

(Antara)

Wali Kota Bandung Pastikan Penanganan Sampah Pasar Cihapit Tuntas dalam Sehari, Wajib Terapkan Sistem Pemilahan

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan penanganan penumpukan sampah di Pasar Cihapit harus diselesaikan tuntas dalam waktu satu hari.

Farhan menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah ini sekaligus menjadi momentum untuk mengintegrasikan sistem pemilahan berbasis RW yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Hal ini diungkapkan Farhan saat meninjau langsung lokasi penumpukan sampah di area Pasar Cihapit pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Ia didampingi jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pengelola pasar, serta aparat kewilayahan. Peninjauan dilakukan menindaklanjuti laporan warga terkait meningkatnya volume sampah di sekitar pasar yang sempat menimbulkan keluhan.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Tekankan Keamanan Pangan dalam Program Pemenuhan Gizi di Antapani Kulon

Saat menelusuri sejumlah titik tumpukan, Wali Kota Farhan memberikan instruksi langsung kepada petugas pasar dan perangkat wilayah.

“Sebagian nanti akan diangkut, tapi sebelum diangkut dipilah heula. Begitu sudah selesai dipilah, yang organiknya dibawa ke rumah maggot, sisanya baru ke TPS,” ujar Farhan di lokasi.

Farhan menjelaskan, Pasar Cihapit dijadikan lokasi percobaan. Jika sistem pemilahan ini berhasil, maka akan diterapkan di pasar-pasar lain di Kota Bandung.

“Ini percobaan. Kalau berhasil, nanti bisa diterapkan di pasar-pasar lain. Tiga hari lagi saya ke sini lagi untuk memastikan sistemnya sudah berjalan dengan baik,” tegasnya.

Baca juga SKANDAL PELABUHAN SIAK: Tanjung Buton ‘Pelabuhan Hantu’ Internasional, Potensi PAD Diduga ‘Dikuras’ Kelompok Tertentu!

Sinergi Kunci Utama Pengelolaan Sampah

Wali Kota Farhan pun mendorong sinergi kuat antara pengelola pasar, perangkat kewilayahan, dan warga. Menurutnya, tanpa pemilahan dari sumber, pengelolaan sampah tidak akan efektif.

“Di sini ada Kepala Pasar, ada perwakilan RW, ada DLH. Semua harus bekerja sama. Masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan diangkut, tapi harus dikelola dari awal,” katanya.

Farhan menambahkan, Pemkot Bandung akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan kebersihan Pasar Cihapit terjaga.

“Kita ingin pasar tetap bersih, pedagang nyaman, dan warga tidak terganggu. Penanganan harus tuntas hari ini, dan ke depan sistem pemilahan ini wajib dijalankan di seluruh RW dan pasar di Kota Bandung,” pungkasnya.

DLH Gerak Cepat Tindak Lanjuti Arahan Wali Kota

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruq, menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti arahan wali kota dengan menurunkan tim ke lokasi.

“Kemarin sebetulnya sudah diangkut sekitar empat meter kubik dengan satu pick-up. Tapi ternyata ada tambahan dari lokasi lain. Jadi kami lakukan pembersihan ulang dan pemilahan sesuai instruksi Pak Wali,” jelas Salman.

Baca juga Bupati Sukabumi Hadiri Acara Pelantikan Pengurus FORKI Kabupaten Sukabumi Priode 2025-2029

Salman memastikan, seluruh sampah akan ditangani dengan cara berkelanjutan. Sampah organik akan dikirim ke rumah maggot atau dikomposkan, sementara anorganik dan residu akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Hari ini insyaallah beres. Estimasi hanya sekitar dua kubik lagi, cukup satu pikap. Tapi kami juga antisipasi karena biasanya ada tambahan sampah masuk di malam hari,” tambahnya.

(Diskominfo Kota Bandung)

Wakil Wali Kota Bandung Tekankan Keamanan Pangan dalam Program Pemenuhan Gizi di Antapani Kulon

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengingatkan seluruh relawan dan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Antapani Kulon 2 untuk menjaga secara ketat standar keamanan pangan.

Peringatan ini disampaikannya dalam acara Sosialisasi dan Undangan SPPG Antapani Kulon 2 yang berlangsung hangat dan penuh canda tawa di Jalan Antapani Lama, Jumat (10/10/2025).

Di hadapan perwakilan Dinas Kesehatan, DKPP, Camat Antapani, Lurah Antapani Kulon, Yayasan Citta Taruna Nagari, mitra dapur, dan kepala sekolah penerima manfaat, Erwin menegaskan bahwa program pemenuhan gizi ini adalah ibadah yang memiliki makna besar bagi masa depan generasi muda Kota Bandung.

Baca juga SKANDAL PELABUHAN SIAK: Tanjung Buton ‘Pelabuhan Hantu’ Internasional, Potensi PAD Diduga ‘Dikuras’ Kelompok Tertentu!

Erwin menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga, khususnya anak-anak.

“Tanpa gizi yang layak, anak-anak akan kesulitan belajar, mudah sakit, dan kehilangan kesempatan untuk bersaing secara adil,” ujar Erwin.

“Seperti pesan Rasulullah, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi, mari kita bantu lahirkan generasi mukmin yang kuat, sehat, dan cerdas.”

Prioritas Keamanan Pangan dan Penguatan Kolaborasi

Meskipun suasana akrab, pesan Wakil Wali Kota Erwin mengenai keamanan pangan sangat serius. Ia meminta seluruh pengelola dapur dan relawan untuk memastikan setiap tahapan — mulai dari pemilahan bahan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi — wajib mengikuti standar keamanan pangan nasional.

“Satu kelalaian saja bisa berdampak besar bagi kesehatan anak-anak kita,” tegasnya. “Karena itu, Pemkot Bandung bersama dinas terkait memperkuat pengawasan agar tidak terjadi kasus keracunan di sekolah.”

Baca juga Bupati Sukabumi Hadiri Acara Pelantikan Pengurus FORKI Kabupaten Sukabumi Priode 2025-2029

Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menyampaikan bahwa Pemkot Bandung terus berupaya mengubah cara kerja birokrasi dari ego sektoral menjadi eko-sentris (berpusat pada lingkungan/ekosistem), dengan fokus pada kerja sama lintas sektor demi kepentingan masyarakat.

“Dulu ego sektoral, sekarang kami berubah jadi eko-sentris, semua fokus bekerja bersama, gotong royong demi masyarakat,” tambahnya.

Program SPPG Jangkau Ribuan Anak
Program SPPG Antapani Kulon 2 saat ini menjangkau 2.407 anak dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMP.

Sekolah-sekolah yang menerima manfaat antara lain SDN 009 Cikadut (632 siswa), SDN 243 Cicabe (825 siswa), SMP Santo Yusup (256 siswa), TK Alamanda (65 siswa), serta beberapa lembaga PAUD dan RA di wilayah Antapani.

Di akhir sambutannya, Erwin menegaskan kembali bahwa SPPG bukan hanya urusan gizi semata, melainkan gerakan bersama untuk membangun masa depan anak-anak Kota Bandung.

“Langkah kecil Ibu Bapak hari ini akan jadi amal besar untuk masa depan anak-anak kita. Mudah-mudahan setiap porsi yang disiapkan jadi berkah bagi semua,” pungkasnya.

(Diskominfo Kota Bandung)

SKANDAL PELABUHAN SIAK: Tanjung Buton ‘Pelabuhan Hantu’ Internasional, Potensi PAD Diduga ‘Dikuras’ Kelompok Tertentu!

SIAK, JURNAL TIPIKOR – Kondisi Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kabupaten Siak dinilai jauh dari standar pelabuhan internasional, dengan fasilitas yang terbengkalai dan pengelolaan yang dicap tidak profesional.

Sorotan tajam ini muncul seiring dugaan kuat bahwa potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak dari sektor strategis ini tidak tergarap maksimal, bahkan hasilnya diduga kuat "dikuras" untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Penilaian kritis ini disampaikan oleh Direktur Pengawas Teritorial (Dirwastwe) BPKP Provinsi Riau, Farizal SE, kepada Jurnal Tipikor pada Jumat (10/10).

Farizal mengatakan, KITB sejatinya diyakini mampu menjadi sumber pundi-pundi PAD yang signifikan bagi daerah. Namun, ada dugaan serius bahwa hasil dari aktivitas pelabuhan selama ini tidak masuk secara maksimal ke kas daerah, melainkan dinikmati oleh kelompok atau kepentingan tertentu.

“Mestinya Pelabuhan KITB bisa menjadi motor ekonomi daerah, tapi faktanya tidak mencerminkan wajah pelabuhan internasional. Hasilnya diduga dikuras untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” ujar sumber yang mengetahui pengelolaan pelabuhan tersebut.

Kualitas pengelolaan KITB saat ini dipertanyakan. Bahkan, untuk perawatan fasilitas pelabuhan saja, diduga pengelola tidak mampu menyisihkan anggaran yang memadai, meskipun dana dari aktivitas di Pelabuhan KITB disebut-sebut cukup besar. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel.

Baca juga BPKP Soroti Tolak Ukur Keberhasilan Kepala Daerah, Sebut IKKD Kemendagri Jadi Instrumen Kunci

Tuntutan Publik: Serahkan KITB ke Pengelola Profesional

Ke depan, masyarakat berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bersikap tegas terhadap pengelolaan pelabuhan tersebut. Publik mendesak agar pengelolaan diserahkan kepada pihak yang profesional dan memiliki integritas, sehingga PAD dari sektor pelabuhan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya untuk pembangunan daerah.

“Kalau dikelola dengan baik dan transparan, Pelabuhan Tanjung Buton bisa menjadi sumber pemasukan besar bagi pembangunan di Siak. Jangan sampai aset strategis ini terus dibiarkan dikelola tanpa manfaat nyata,” tegasnya.

Sorotan terhadap kinerja pengelola pelabuhan kian menguat. Publik menilai, evaluasi menyeluruh harus dilakukan terhadap pihak yang selama ini dipercaya mengelola KITB agar potensi besar yang ada tidak terus terbuang percuma, melainkan menjadi penopang utama perekonomian Siak.

(Tim)

Bupati Sukabumi Hadiri Acara Pelantikan Pengurus FORKI Kabupaten Sukabumi Priode 2025-2029

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia ( FORKI ) Kabupaten Sukabumi menggelar acara pelantikan kepengurusan masa priode 2025-2029 yang bertempat di Aula Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri (Perumda AM TJM) Jl. Karang Tengah Cirendeu, Ciheulang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jum'at (10/10/2025).

Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan hangat kepada pengurus baru FORKI Kabupaten Sukabumi.

Asep Japar menyampaikan, dengan digelarnya pelantikan kepengurusan baru FORKI Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat membawa semangat baru dalam mengembangkan olahraga karate di Kabupaten Sukabumi dan dapat meningkatkan prestasi atlet-atlet karate lokal.

Baca juga Tingkatkan Kualitas Sekolah, 273 Lembaga PKBM Cianjur Menjadi Sasaran Akreditasi

H. Asep Japar pun berharap, FORKI Kabupaten Sukabumi dapat terus meningkatkan prestasi dan membina atlet-atlet muda untuk menjadi generasi penerus olahraga karate di Kabupaten Sukabumi.

“Dengan kepengurusan baru ini semoga dapat meningkatkan prestasi dan membina atlet-atlet muda karate di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.

(Rama)

Admin LAPOR! Kota Bandung Diapresiasi, Jadi Garda Terdepan Penyelesaian Aduan Warga

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Kinerja para admin layanan pengaduan LAPOR! di Kota Bandung menuai apresiasi tinggi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain (Zul), menyebut mereka sebagai salah satu garda terdepan dalam penyelesaian masalah di masyarakat.

Berkat peran aktif para admin, tindak lanjut pengaduan masyarakat di Kota Bandung dinilai mampu diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Apresiasi ini disampaikan Sekda Zul dalam acara NGULIK (Ngobrol dan Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang digelar secara daring pada Kamis, 9 Oktober 2025, dengan mengangkat tema “Tingkatkan Pelayanan Publik melalui Penanganan Pengaduan”.

Baca juga Tingkatkan Kualitas Sekolah, 273 Lembaga PKBM Cianjur Menjadi Sasaran Akreditasi

Kinerja Tuntas, Waktu Penyelesaian Cepat

Sekda Zul mengungkapkan, Kota Bandung mencatatkan capaian luar biasa dalam penanganan pengaduan. Selama tahun 2024, dari total 953 pengaduan yang masuk, 100% telah ditindaklanjuti. Capaian serupa juga terlihat pada semester I 2025 (hingga 30 Juni), di mana 450 pengaduan yang masuk juga 100% ditindaklanjuti.

“Rata-rata waktu penyelesaiannya adalah 5,6 hari, jauh lebih cepat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan 7 hari kerja,” papar Zul.

Pengaduan yang paling banyak masuk ke Pemkot Bandung antara lain terkait gangguan ketertiban umum (57), jalan rusak (38), lampu PJU (37), sampah menumpuk (23), dan pencemaran (19).

“Setiap pengaduan bukan hanya angka, tetapi suara warga yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, tindak lanjut yang cepat, tepat, dan profesional adalah bentuk nyata pemerintah hadir bagi masyarakat,” tegasnya.

Baca juga Wakil Walikota Erwin Tinjau Gorong-Gorong di Babakan Ciparay, Tegaskan Bangunan di Atas Saluran Harus Dibongkar

Perkuat Kolaborasi dan Transformasi Digital

Untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas layanan pengaduan, Sekda Zul mengatakan Pemkot Bandung terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Humas Bandung, Prokopim, PPID, layanan darurat 112, dan admin media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik.

“Digitalisasi adalah sebuah keharusan. Saya mengapresiasi Diskominfo Kota Bandung yang aktif memanfaatkan kanal media sosial, website resmi, dan aplikasi LAPOR! untuk menampung aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung: Koperasi adalah Gerakan Sosial yang Hidupkan Nilai Kebersamaan

Dan Satriana, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, turut mengingatkan bahwa penanganan pengaduan adalah salah satu kunci utama peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menambahkan, berbagai alternatif penyelesaian pengaduan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah.

Komitmen Layanan Publik Transparan dan Responsif

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan A Brilyana, menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk terus menghadirkan layanan publik yang transparan dan responsif.

“Kehadiran kita di sini menunjukkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya terkait layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat di Kota Bandung,” ungkap Yayan.

Yayan menjelaskan, saat ini terdapat 225 Admin LAPOR! yang berasal dari seluruh OPD, Kecamatan, Kelurahan, BLUD, hingga BUMD. Mereka berperan aktif menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!.

“Peran serta para admin ini sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

(Diskominfo Kota Bandung*)