Penulis: Penulis

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Selamat datang di era di mana kritik dibalas dengan luka bakar dan keadilan dicairkan dengan asam.

Presidium Corong Jabar hari ini mengeluarkan kecaman tanpa kompromi atas aksi teror pengecut: penyiraman air keras terhadap Andrea Yunus, Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS.

Sebuah sambutan “hangat” yang mematikan bagi demokrasi kita, yang membuktikan bahwa di negeri ini, argumen yang kuat nampaknya harus dilawan dengan cairan kimia yang merusak kulit.

Baca juga Air Keras untuk Aktivis, Demokrasi Disiram Ketakutan: Sekjen Komunitas Peci Hitam Kutuk Serangan terhadap Aktivis KontraS

Negara Hukum atau Hutan Rimba “Orang Tak Dikenal”?

Ketua Corong Jabar, Yusup Sumpena (Kang Iyus), menegaskan bahwa ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan upaya sistematis untuk membungkam suara kritis.

“Serangan terhadap Andrea Yunus adalah serangan terhadap keberanian. Ini adalah cara-cara picik dari mereka yang tidak punya otak untuk berdebat, sehingga menggunakan air keras untuk menyumpal mulut keadilan,” tegas Kang Iyus.

“Jika negara diam, maka pemerintah sedang memberi panggung bagi teror untuk menang.”

Suara Lantang dari Tokoh Corong Jabar

Aktivis senior dan tokoh Jawa Barat turut memberikan “salam hangat” kepada para aktor intelektual di balik layar yang masih bersembunyi di balik ketiak kekuasaan:

• Kang Henda Surwenda Atmadja (Presidium Corong Jabar/Aktivis Senior): “Saya mengutuk keras, baik pelaku lapangan maupun ‘sutradara’ di balik skenario sadis ini. Ini adalah teror bagi konstitusi. Aparat harus bangun dari tidurnya dan segera mengungkap apa maksud di balik tindakan biadab ini.”
• Kang Eka Santosa (Tokoh Barisan Olot/Sekjen Masyarakat Adat): “Jika membiarkan aktivis HAM disiram air keras menjadi hobi baru di negeri ini, maka selamat tinggal demokrasi. Kasus ini adalah alarm bahaya bagi kelangsungan hidup bernegara kita.”
• Avi Hidayat (Presidium Corong Jabar/Aktivis Senior Unpad): “Sejarah kita penuh dengan noda: Munir yang tak jelas ujungnya, Novel Baswedan yang matanya dikorbankan, dan kini Andrea Yunus. Apakah pemerintah memang memelihara tradisi ‘menghilangkan’ kritik dengan cara fisik?”
• Kang Cucu Sutara (Tokoh Jawa Barat/Aktivis Senior): “Kita ini negara Pancasila dan UUD 1945, bukan negara preman. Kekerasan dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun, tidak punya tempat di sini. Aparat hukum wajib mengusut tuntas tanpa drama!”

Baca juga Kekerasan terhadap Aktivis: Ujian bagi Negara dan Kekuasaan

Tuntutan Tegas Corong Jabar:

1. Segera Tangkap Pelaku & Aktor Intelektual: Jangan hanya bidak kecilnya yang dikorbankan, kami butuh ‘kepala’ yang merancang teror ini.
2. Transparansi Tanpa Pandang Bulu: Hentikan retorika “masih dalam penyelidikan” yang berujung penguapan kasus.
3. Jaminan Keamanan Aktivis: Negara dibayar oleh pajak rakyat untuk melindungi nyawa pejuang keadilan, bukan untuk membiarkan mereka jadi sasaran tembak.

Penutup:

Kekerasan mungkin bisa merusak fisik, namun ia tidak akan pernah mampu melarutkan semangat keadilan. Air keras kalian mungkin panas, tapi solidaritas masyarakat sipil akan jauh lebih membakar.

Bandung, 16 Maret 2026
Presidium Corong Jabar

Oleh: Pius Lustrilanang

Serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus di Jakarta bukan sekadar tindak kriminal. Peristiwa ini harus dibaca sebagai ujian serius bagi negara dalam melindungi kebebasan sipil. Ketika seorang pembela hak asasi manusia diserang secara brutal di ruang publik, persoalan yang muncul bukan hanya tentang keselamatan individu, tetapi juga tentang apakah negara mampu menjamin keamanan warga yang berani mengkritik kekuasaan.

Andrie Yunus adalah aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, organisasi yang selama lebih dari dua dekade berada di garis depan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. KontraS dikenal aktif mengadvokasi korban penghilangan paksa, kekerasan aparat, serta berbagai pelanggaran HAM yang menyentuh langsung relasi antara kekuasaan negara dan masyarakat sipil. Kritik terhadap isu-isu tersebut sering kali menimbulkan ketegangan dengan pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu oleh advokasi tersebut.

Dalam studi gerakan sosial, kekerasan terhadap aktivis sering dipahami sebagai bentuk intimidasi politik. Sidney Tarrow dalam Power in Movement (1998) menjelaskan bahwa ketika gerakan sosial menantang struktur kekuasaan, represi sering muncul sebagai upaya untuk membatasi mobilisasi publik. Kekerasan tidak hanya bertujuan melukai korban, tetapi juga menciptakan efek psikologis yang lebih luas agar masyarakat menjadi takut bersuara. Dengan kata lain, satu tindakan kekerasan terhadap aktivis dapat menjadi pesan kepada komunitas masyarakat sipil secara keseluruhan.

Data statistik menunjukkan bahwa tekanan terhadap pembela HAM di Indonesia bukanlah fenomena sporadis. Amnesty International mencatat sedikitnya 454 serangan terhadap 1.262 pembela HAM antara 2019 hingga 2024. Bahkan dalam semester pertama 2025 saja tercatat 54 kasus serangan terhadap 104 pembela HAM. Angka-angka ini menunjukkan adanya pola intimidasi yang berulang terhadap masyarakat sipil. Serangan terhadap Andrie Yunus karena itu tidak dapat dipandang sebagai kejadian tunggal, tetapi sebagai bagian dari persoalan struktural yang lebih luas mengenai keamanan aktivis di Indonesia.

Dalam kerangka teori negara modern, situasi ini menempatkan tanggung jawab besar pada pemerintah. Max Weber dalam esainya Politics as a Vocation (1919) menegaskan bahwa negara memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah. Prinsip ini berarti bahwa negara harus memastikan setiap tindakan kekerasan di ruang publik berada di bawah kendali hukum. Jika negara gagal melindungi warga dari kekerasan politik, maka legitimasi negara sebagai penjaga hukum akan dipertanyakan.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat sipil sering diwarnai ketegangan. Reformasi 1998 membuka ruang demokrasi setelah puluhan tahun pemerintahan otoriter. Namun berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu—termasuk penghilangan paksa aktivis—belum sepenuhnya diselesaikan secara tuntas. Situasi ini menciptakan apa yang oleh banyak peneliti disebut sebagai budaya impunitas, yakni kondisi ketika pelanggaran serius tidak diikuti oleh akuntabilitas yang memadai.

Dalam konteks tersebut, serangan terhadap Andrie Yunus memiliki makna simbolik yang jauh lebih luas. Ia menunjukkan bahwa ruang sipil masih berada dalam posisi rentan. Jika negara gagal mengusut kasus ini secara transparan dan menghukum pelaku serta jaringan yang berada di baliknya, maka pesan yang diterima publik sangat berbahaya: bahwa kekerasan terhadap aktivis dapat terjadi tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kegagalan negara menegakkan hukum dalam kasus kekerasan politik sering memicu krisis legitimasi. Charles Tilly dalam Social Movements 1768–2004 (2004) menjelaskan bahwa ketidakpercayaan terhadap institusi negara dapat mendorong mobilisasi sosial yang lebih luas. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak lagi mampu melindungi warga, protes publik dapat berkembang menjadi tuntutan reformasi politik yang lebih besar.

Penelitian Erica Chenoweth dan Maria Stephan dalam Why Civil Resistance Works (2011) menunjukkan bahwa mobilisasi masyarakat sipil sering menguat ketika negara gagal merespons tuntutan keadilan secara memadai. Dalam banyak kasus, gerakan masyarakat yang bermula dari isu hak asasi manusia kemudian berkembang menjadi gerakan politik yang lebih luas menuntut perubahan struktural.

Karena itu, penanganan kasus kekerasan terhadap aktivis bukan hanya soal keadilan bagi korban. Ia juga menyangkut stabilitas politik negara. Jika negara gagal mengusut serangan seperti ini secara tegas, konsekuensinya sangat serius. Impunitas akan semakin mengakar, rasa aman masyarakat sipil akan runtuh, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terkikis secara perlahan.

Bahaya terbesar dari situasi ini bukan hanya melemahnya demokrasi, tetapi juga terancamnya keberlangsungan pemerintahan itu sendiri. Ketika negara tidak mampu melindungi warga yang bersuara kritis, legitimasi moral kekuasaan akan runtuh di mata publik. Ketidakpercayaan yang terus menumpuk dapat berubah menjadi kemarahan sosial yang meluas. Sejarah politik menunjukkan bahwa banyak pemerintahan kehilangan stabilitasnya bukan semata karena kekuatan oposisi, tetapi karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara menegakkan keadilan.

Karena itu negara tidak memiliki pilihan selain bertindak tegas. Serangan terhadap aktivis HAM harus diusut hingga tuntas, pelaku harus dihukum, dan jaringan yang berada di baliknya harus diungkap tanpa kompromi. Jika negara gagal melakukan hal tersebut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan bagi satu aktivis, tetapi juga masa depan stabilitas politik dan keberlangsungan pemerintahan itu sendiri.(*)

Belakangan ini, publik kembali disuguhi tontonan klasik dalam panggung politik: kader partai yang mulai “nyebrang”. Mereka yang kemarin berdiri gagah sambil menggelorakan jargon perubahan, hari ini dengan tenang melangkah ke partai lain—kebetulan saja partai yang baru ganti logo.

Entah kebetulan atau memang sekadar penyesuaian arah angin politik.

Fenomena ini sebenarnya bukan cerita baru. Dalam dunia politik kita, ideologi sering kali lebih fleksibel daripada spanduk kampanye. Bisa dilipat, disimpan, lalu dibuka lagi di panggung yang berbeda, dengan warna yang sedikit disesuaikan.

Para politisi tentu punya bahasa yang lebih halus untuk menjelaskan perpindahan itu. Ada yang menyebutnya mencari ruang perjuangan baru, ada yang bilang melanjutkan cita-cita perubahan dari tempat lain. Padahal kalau diterjemahkan secara jujur, sering kali hanya satu kalimat sederhana: di tempat lama, peluang kekuasaan sudah terasa sempit.

Apalagi jika syahwat dan libido politik tidak tersalurkan. Ketika posisi yang diharapkan tak kunjung datang, tiket pencalonan tak kunjung diberikan, atau sekadar merasa kurang diperhatikan oleh elit partai. Ditambah bumbu ketersinggungan—yang dalam politik kadang lebih sensitif daripada harga cabai—maka keputusan pindah partai tiba-tiba terasa seperti langkah ideologis yang sangat mulia.

Padahal publik paham betul. Dalam politik, perpindahan kader sering kali lebih mirip transaksi peluang daripada migrasi gagasan.

Hari ini seseorang bisa menjadi juru bicara paling lantang untuk sebuah partai. Besok, dengan wajah yang sama seriusnya, ia berdiri di podium partai lain sambil menjelaskan bahwa di sinilah tempat perjuangan yang sebenarnya.

Dan publik?
Biasanya hanya bisa tersenyum kecil sambil bergumam: rupanya yang berubah bukan hanya logo partai, tapi juga arah kompas kesetiaan.

Namun begitulah politik. Kita sudah terlalu sering diingatkan oleh pepatah klasik yang terus terbukti kebenarnya: tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi.

Yang benar-benar abadi hanya satu:
kepentingan.

Dan selama kepentingan itu masih menjadi mata angin utama, maka pindah partai bukan lagi peristiwa luar biasa. Ia hanyalah ritual musiman dalam demokrasi kita—seperti spanduk kampanye yang setiap pemilu diganti, tapi tiangnya tetap sama.