Kaur, Bengkulu – jurnaltipikor.com/ // Dalam beberapa hari ke depan, Inspektorat Kabupaten Kaur akan memastikan serta mengumumkan beberapa desa yang terindikasi dengan sengaja melakukan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hasil audit reguler di 192 desa beberapa waktu lalu. Kamis, (30/10/2025).
Pada saat ini, pihak Inspektorat belum dapat mengumumkan nama-nama desa maupun kecamatan dikarenakan sekarang ini masih tengah dalam tahap penyusunan laporan hasil pemeriksan (LHP).
Sementara, hasil pantauan wartawan media online jurnaltipikor.com/ di lapangan beberapa waktu lalu sangat memperihatinkan bagi masyarakat, tidak sedikit masyarakat Kabupaten Kaur yang mengeluhkan masalah pembangunan di tingkat desa, seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pengadaan barang, masalah BLT tidak tepat sasaran, hingga yang lainnya.
Seperti halnya di Kecamatan Tetap, salah seorang masyarakat yang tidak mau disebut namanya merasa lelah dengan ulah oknum pejabat pemerintahan desa yang seolah merasa paling benar, paling berkuasa, arogan di dalam menjalankan roda pemerintahan, dan kurangnya perhatian terhadap masyarakatnya sendiri.
”Sekarang ini, kami masyarakat hanya tinggal diam melihat roda pemerintahan desa pada saat ini, tapi dengan diamnya kami bukan berarti kami masyarakat bodoh, seperti halnya dana ketahanan pangan yang nilainya menghabiskan anggaran negara ratusan juta tapi hasilnya kami anggap nihil, belum lagi masalah pembangunan infrastruktur dan yang lainnya, namun pada saat ini kami terus memantau, menyimak, dan menilai, termasuk kinerja pihak Inspektorat Kabupaten Kaur pun kami pantau dan kami tilai, jadi jangan sampai kami masyarakat kecil ini murka nantinya”, Ujarnya pada wartawan.
Sementara disisi lain, dikutip dari koranradarkaur.id, Kepala Inspektorat Kaur, Harika, SE, menyampaikan DD dan ADD cukup kompleks, meliputi pengejaran fisik, ketahanan pangan, pembayaran unsur pemerintahan desa, belanja barang, serta temuan lainnya.
”Pastinya akan ada temuan baik itu fisik, belanja barang maupun pembayaran gaji, namun saya belum dapat menyebutkan secara detail, termasuk jumlah pengumuman resmi nama desa dan kecamatan yang terindikasi menyalahgunakan anggaran DD dan ADD, namun hal ini akan diumumkan pada awal November 2025 mendatang setelah penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) nantinya selesai.
Baca juga Usut Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK dan BPK Lakukan Sampling Mesin EDC di Pulau Jawa
Untuk wilayah Kecamatan Maje dan Nasal, Harika mengaku belum bisa memastikan adanya temuan penyalahgunaan DD dan ADD. Namun, ia mengakui masih banyak perangkat desa di dua kecamatan tersebut yang belum memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka dengan baik.
”Di 15 kecamatan di Kabupaten Kaur ini ada dugaan beberapa desa yang terindikasi menyalahgunakan DD dan ADD, sekarang ini kami masih mendalami dan merangkum LHP audit reguler ini, sehingga nama desa dan kecamatan baru bisa kami sampaikan setelah perangkuman ini selesai nantinya”, Tegas Harika.
Harika selaku Kepala Inspektorat itu juga mengimbau agar kiranya seluruh masyarakat Kabupaten Kaur untuk bersabar dan tidak berspekulasi sebelum pengumuman resmi dari kami pihak Inspektorat.
”Sekarang ini kami belum akan membuka hasil audit reguler ini secara terbuka sebelum waktunya. Kenapa, agar hal ini tidak menimbulkan kegaduhan dan narasi liar di tengah masyarakat, dan hasil audit yang telah kami lakukan ini akan diumumkan secara transparan melalui media-media resmi nantinya”, Pungkas Kepala Inspektorat itu.
(JS)
jurnaltipikor.com/