Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang fondasi integritas birokrasi Indonesia. Lembaga antirasuah tersebut mengungkap fakta mencengangkan terkait aliran dana gelap senilai Rp366,7 miliar yang mengalir ke rekening 35 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (kini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan/Imipas) periode 2019-2025.

Yang lebih menohok, dari ratusan miliar rupiah tersebut, hanya 3 persen (Rp9,7 miliar) yang berasal dari gaji dan tunjangan resmi negara. Sisanya, sebesar 97 persen, adalah uang haram hasil transaksi ilegal pengurusan dokumen keimigrasian.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026), menyatakan bahwa data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan pola sistematis. “Ini bukan kasus individu yang lepas kendali, ini adalah industri korupsi terstruktur,” tegas Setyo.

Baca juga Tren Sengketa Informasi di Jabar Bergeser ke Sektor Pendidikan, Dipicu Alokasi Dana BOS

Izin Tinggal Jadi Komoditas Dagang

Narasi korupsi ini berpusat pada komoditas paling sensitif: izin tinggal warga negara asing (WNA). KPK menemukan bahwa setiap tahap pengurusan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) memiliki “harga pasar” gelap. Visa, paspor, hingga izin kerja bagi tenaga kerja asing semuanya diperdagangkan oleh oknum ASN yang seharusnya menjadi penjaga kedaulatan batas negara.

Fakta ini terbongkar setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke-11 tahun 2026 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat pada 2-3 Juni 2026. Operasi ini menyasar jaringan mafia imigrasi yang melibatkan 17 orang, terdiri dari 8 ASN dan 9 perantara swasta.

Jajaran Elite Terseret, Wakil Menteri Menyerah Diri

Gelombang penangkapan ini tidak hanya menyapu petugas lapangan, tetapi juga menyeret nama-nama besar di jajaran elite kementerian. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, yang sebelumnya dikabarkan menerima jatah rutin Rp100 juta per minggu, akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada 3 Juni 2026.

Hingga Kamis sore, status tersangka dan tahanan telah resmi disandang oleh Silmy Karim bersama enam pejabat tinggi lainnya:

1. Saffar Muhammad Godam (Plt. Dirjen Imigrasi Okt 2024-April 2025)
2. Jaya Saputra (Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jabar & mantan Direktur Izin Tinggal)
3. Ronald Arman Abdullah (Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat)
4. Tessar Bayu Setyaji (Kasubdit Direktorat Izin Tinggal)
5. Bagus Bramantyo (Kasubdit Direktorat Izin Tinggal)
6. Juniadi Sri Priambudi (Ketua Tim Alih Status ITAS)
7. Gusti Benardiansyah (Staf Subdit Izin Tinggal)

Baca juga GUGUR! Kasus Korupsi Dr. Erwin dan Rendiana Awangga Kandas di Tengah Jalan, Kejaksaan Nyatakan “Bukti Tak Cukup” Meski Sempat Jadi Tersangka

Penggunaan rompi oranye KPK terhadap deretan pejabat ini menjadi simbol runtuhnya topeng birokrasi yang selama ini mengklaim bersih. Dengan 97 persen pendapatan mereka berasal dari suap, pertanyaan besar muncul: Siapa yang sebenarnya mengurus negara? Pegawai negeri atau sindikat pedagang izin?

KPK menegaskan, penyelidikan ini masih berlanjut. Data PPATK yang mencakup 96 rekening bank menjadi bukti awal yang tak terbantahkan. Publik kini menunggu, apakah ini akan menjadi akhir dari praktik jual-beli kedaulatan di pintu masuk Indonesia, atau sekadar puncak gunung es dari korupsi yang lebih dalam?

(Redaksi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Di tengah gemuruh kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret nama-nama petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah yang memancing tanya publik: sepeda motor listrik senilai lebih dari Rp1 triliun yang diduga menjadi objek mark-up harga, tidak akan disita.

Alasannya? Barang-barang tersebut sudah terlanjur “tiba di daerah” dan sedang digunakan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026), bahwa penyidik hanya akan mengambil sampel untuk keperluan pembuktian jejak pengadaan. Sisanya, biarkan tetap berputar di tangan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

“Kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kami lakukan penyitaan,” ujar Syarief. Ia menambahkan, “Hanya sampel saja. Jadi tidak perlu semuanya disita… Yang kami teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu.”

Baca juga Tren Sengketa Informasi di Jabar Bergeser ke Sektor Pendidikan, Dipicu Alokasi Dana BOS

Pernyataan ini muncul di tengah fakta mencengangkan: ada 21.801 unit sepeda motor listrik yang nilainya digelembungkan hingga mencapai Rp1,035 triliun. Uang raksasa itu mengalir ke PT YAT, sebuah vendor yang bahkan tidak memenuhi syarat dasar karena tidak memiliki diler atau bengkel aktif.

Ironisnya, sementara uang negara habis terkikis oleh skema mark-up yang sistematis, aset fisik hasil dari kejahatan keuangan tersebut justru dibiarkan terus beroperasi. Tiga tersangka kunci—mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya—kini mendekam di Rutan Salemba. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP baru dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, bagi banyak pengamat, keputusan untuk tidak menyita ribuan unit motor listrik tersebut terasa seperti paradoks hukum. Di satu sisi, negara mengklaim rugi triliunan rupiah akibat penggelembungan harga. Di sisi lain, alat transportasi yang menjadi simbol dari kebocoran anggaran itu dibiarkan tetap digunakan seolah-olah tidak ada noda kriminalitas yang melekat padanya.

Publik kini menunggu: apakah “sampel” yang diambil Kejagung cukup kuat untuk mengungkap seluruh rantai korupsi yang memakan anggaran rakyat, ataukah ini sekadar formalitas di atas kertas sementara roda-roda listrik tersebut terus berputar di atas fondasi anggaran yang bocor?

(Redaksi)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Drama hukum yang menjerat Dr. H. Erwin SE., M.Pd dan Rendiana Awangga atas dugaan tindak pidana korupsi akhirnya berakhir dengan keputusan mengejutkan. Setelah melalui proses penyidikan panjang, termasuk serangkaian pemeriksaan intensif dan penggeledahan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung resmi menyatakan perkara tersebut gugur atau dihentikan penuntutannya karena dianggap tidak memenuhi unsur bukti yang cukup untuk diajukan ke pengadilan.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Dr. Abun Hasbulloh, dalam konferensi pers di kantornya pada Rabu (03/06/2026). Melalui Siaran Pers Nomor: PR – 01 /M.2.10/Dti.1/06/2026, Abun menegaskan bahwa meskipun kedua individu tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Desember 2025 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 4215/ M.2.10/ Fd.2/ 10/ 2025, perkembangan terbaru menunjukkan kelemahan fatal dalam konstruksi bukti jaksa.

Baca juga GEGERKAN ISTANA: Penggeledahan Kejagung di Kantor BGN Susul Pencopotan Dadan Hindayana, Mensesneg: Hormati Proses Hukum

Ketiadaan Aliran Dana Jadi Pangkal Kegagalan

Menurut keterangan Kajari Abun Hasbulloh, pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, Tim Penyidik menerapkan prinsip kehati-hatian ekstra. Semangat regulasi baru ini menuntut jaminan hak-hak tersangka yang lebih kuat serta pembuktian yang lebih substantif, bukan sekadar formalitas.

“Fokus utama kami adalah mendalami ada atau tidaknya aliran dana secara nyata yang diterima oleh para tersangka. Ini adalah elemen krusial dalam perkara korupsi,” ujar Abun.

Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Setelah melakukan empat kali ekspose internal dan pembahasan mendalam dengan pimpinan, Tim Penyidik gagal menemukan bukti konkret mengenai penerimaan uang atau keuntungan ilegal oleh Dr. Erwin dan Rendiana. Tanpa adanya aliran dana yang terbukti, dakwaan korupsi kehilangan tumpuan utamanya.

“Pada ekspose pimpinan terakhir tanggal 22 Mei 2026, disimpulkan bahwa unsur-unsur perkara belum terpenuhi. Maka, demi menghormati asas praduga tak bersalah dan ketentuan hukum baru, perkara ini dinyatakan gugur,” tambah Abun.

Baca. Juga  “Hukum Harus Berjalan Tanpa Kompromi”: Dasco Serahkan Penuh Penggeledahan BGN ke Kejaksaan, DPR Sudah Kirim ‘Lampu Merah’ Evaluasi Tata Kelola

Dari Tersangka Menjadi Bebas: Sebuah Preseden Penting?

Keputusan ini menjadi sorotan publik, mengingat keduanya sempat menjalani status tersangka selama hampir enam bulan. Penetapan tersangka awal didasarkan pada dua alat bukti awal berupa keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti dokumen dan elektronik. Namun, kedalaman investigasi lanjutan mengungkap bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya actus reus (perbuatan melawan hukum) berupa enrichement illicit (pengayaan tidak sah) melalui transfer dana.

Langkah Kejari Kota Bandung ini dinilai sebagai implementasi serius terhadap reformasi hukum pidana di Indonesia, di mana kualitas pembuktian ditempatkan di atas kecepatan proses. Meskipun demikian, keputusan ini juga memicu tanya-tanya di kalangan masyarakat mengenai efektivitas penyidikan tahap awal dan standar pembuktian dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Dr. Erwin dan Rendiana Awangga terkait rencana tindakan hukum lanjutan atau klarifikasi publik atas nama baik mereka yang sempat tercoreng selama proses penyidikan berlangsung.

(Her)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan sikap tegas lembaga legislatif terkait dugaan irregularitas di Badan Gizi Nasional (BGN). Pada Rabu (3/6), Dasco secara eksplisit menyatakan bahwa proses penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor BGN adalah ranah murni aparat penegak hukum yang harus berjalan tanpa intervensi politik.

Dasco menekankan bahwa DPR tidak akan menghalangi atau mencampuri proses investigasi tersebut. Menurutnya, integritas penegakan hukum adalah harga mati dalam mengungkap fakta di balik pengelolaan anggaran dan operasional BGN yang kini menjadi sorotan publik.

“Proses penggeledahan oleh Kejaksaan Agung adalah wewenang penuh aparat penegak hukum. Kami menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada mereka. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar ketika menyangkut dugaan pelanggaran hukum,” tegas Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6).

Baca juga KPK Gelandong Kepala Imigrasi Jakarta Barat dalam OTT Terkait Suap Izin Tinggal WNA

Namun, sikap “lepas tangan” dari proses penyidikan bukan berarti DPR abai. Sebaliknya, Dasco mengungkapkan bahwa DPR telah melakukan fungsi pengawasan secara serius. Lembaga wakil rakyat tersebut telah menyampaikan sejumlah catatan evaluasi kritis terkait tata kelola BGN langsung kepada pemerintah.

Catatan evaluasi ini diduga kuat menjadi salah satu pemicu atau setidaknya memperkuat dasar bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan langkah-langkah investigasi lebih lanjut, termasuk penggeledahan. Dasco menyiratkan bahwa temuan-temuan selama masa reses dan rapat kerja sebelumnya menunjukkan adanya celah-celah administratif dan manajerial yang berpotensi merugikan negara.

“DPR tidak diam. Kami sudah mengirimkan sinyal keras melalui catatan evaluasi tata kelola BGN kepada pemerintah. Jika ada unsur pidana di dalamnya, maka biarkan hukum berbicara. Ini adalah momen pembuktian bahwa tidak ada institusi yang kebal hukum,” tambah Dasco.

Baca juga KPK Panggil Pegawai Kemenhub Terkait Kasus Suap Proyek Kereta Api

Langkah Dasco ini sekaligus merespons dinamika politik yang sempat muncul pasca-penggeledahan, di mana berbagai spekulasi beredar mengenai motif di balik tindakan Kejaksaan. Dengan pernyataan ini, Dasco ingin memastikan bahwa fokus publik tetap pada substansi penegakan hukum, bukan pada tarik-ulur kepentingan politik.

Publik kini menunggu transparansi hasil investigasi Kejaksaan Agung, sambil mengamati apakah pemerintah akan segera menindaklanjuti catatan evaluasi DPR untuk melakukan reformasi total dalam struktur dan operasional Badan Gizi Nasional.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat. Salah satu tersangka utama yang diamankan adalah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi bahwa penangkapan ini berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengurusan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA).

“Terkait pengurusan untuk WNA,” ujar Setyo kepada media di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Ia menambahkan bahwa detail teknis akan disampaikan melalui pernyataan resmi Juru Bicara KPK.

Baca juga KPK Panggil Pegawai Kemenhub Terkait Kasus Suap Proyek Kereta Api

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa modus operandi dugaan korupsi ini menyasar penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). “Kalau kita ketahui, untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya KITAP… dan ada juga yang sementara atau KITAS,” jelas Budi.

Hingga saat ini, KPK telah menahan belasan orang yang terlibat dalam jaringan suap tersebut. Tim penyidik juga masih melakukan pengembangan penyelidikan di wilayah Bali dan Jawa Barat. Sebagai barang bukti, KPK telah menyita sejumlah aset mencurigakan, termasuk kendaraan bermotor, mata uang asing (Dolar AS dan Dolar Singapura), serta logam mulia emas.

KPK kini memiliki waktu 1×24 jam sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menetapkan status para tersangka menjadi tersangka resmi atau tidak. Penyidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk menelusuri sejak kapan praktik korupsi ini berlangsung dan siapa saja pihak lain yang terlibat.

Ini merupakan OTT ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, menegaskan komitmen lembaga antirasuah untuk terus membersihkan birokrasi dari praktik pungli dan suap.(*)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil seorang pegawai Kementerian Perhubungan dengan inisial JRO sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada hari Rabu. Ia menjelaskan bahwa JRO merupakan aparatur sipil negara dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang. Selain itu, Direktur Utama PT Wira Cipta Mandiri Consultant dengan inisial JLD juga dipanggil untuk memberikan kesaksian.

Budi menambahkan bahwa dua terpidana dalam kasus ini, Harno Trimadi dan Zulfikar Fahmi, dijadwalkan diperiksa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, pada Selasa (2/6), KPK juga memeriksa Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana berinisial ANS terkait pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta api di Sumatera Selatan.

Baca juga Gelar Reses II Tahun 2026, Tedi Setiadi Serap Aspirasi Masyarakat Di 3 Desa Wilayah Dapil II

Namun, seorang saksi lain dengan inisial FD, yang juga merupakan ASN dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Kasus ini pertama kali terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah (kini bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang) pada 11 April 2023. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 Sudewo, serta dua perusahaan sebagai tersangka korporasi.

Proyek-proyek yang menjadi fokus penyelidikan mencakup jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. KPK menduga adanya pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa proses pengadaan, mulai dari tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan perusahaan besar, serta menunjukkan kompleksitas jaringan korupsi dalam sektor infrastruktur transportasi nasional.

Sumber : Antara

Editor : Azi