25 Kilometer Jalan Provinsi di Kaur Rusak Parah, Warga Tagih Tanggung Jawab Pemprov Bengkulu

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Ruas jalan provinsi dari Simpang Tanjung Iman menuju Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, kian memprihatinkan. Sepanjang sekitar 25 kilometer, pengguna jalan harus berjibaku dengan lubang, genangan air hingga semak belukar yang mulai menutupi sisi badan jalan.

Kondisi tersebut bukan sekadar mengganggu kenyamanan. Bagi warga, kerusakan jalan telah menjadi persoalan keselamatan sekaligus mempertanyakan sejauh mana perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap infrastruktur di wilayah Kaur.

Pertanyaannya sederhana: sampai kapan masyarakat harus menunggu?

Keluhan mengenai ruas jalan ini disebut telah berulang kali disampaikan. Usulan perbaikan bahkan telah disampaikan melalui Pemerintah Kabupaten Kaur maupun langsung oleh masyarakat. Namun hingga kini, warga mengaku belum melihat penanganan yang signifikan.

“Di Kabupaten Kaur, ini salah satu jalan penghubung Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan,” kata Jusri.

Baca juga Tusuk Korban Dengan Golok, Seorang Pria Di Palabuhanratu Ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi,

Menurut Jusri, persoalan bukan hanya kerusakan badan jalan. Pemeliharaan rutin seperti tebas bayang juga dinilai minim. Semak dan pepohonan di sepanjang sisi jalan mulai membelukar sehingga membuat ruas tersebut terkesan tidak terawat.

“Jangankan perbaikan jalan, tebas bayang saja jarang dilakukan. Lihat saja sepanjang pinggir jalan sudah membelukar,” ujarnya.

Lebih jauh, sejumlah lubang di badan jalan telah menjadi kubangan akibat genangan air. Kondisi ini dikhawatirkan semakin mempercepat kerusakan apabila tidak segera ditangani, terlebih saat intensitas hujan meningkat.

Warga pun meminta pemerintah tidak sekadar melakukan tambal sulam. Pembenahan drainase atau siring harus menjadi bagian dari penanganan, agar air tidak terus menggenangi badan jalan.

“Bukan hanya jalan yang kami harapkan diperbaiki. Siring saluran air sepanjang jalan juga harus ada supaya air tidak menggenangi jalan dan jalan bisa lebih terawat,” tegas Jusri.

Baca juga 143 Ribu Warga Bandung Dapat Jatah Beras, Tapi Ratusan Lainnya ‘Terbuang’ Karena Salah Hitung Desil: Wali Kota Farhan Akui Data Pusat Belum Sempurna

Kerusakan sepanjang ruas tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai pemeliharaan jalan provinsi di Kabupaten Kaur. Jika keluhan masyarakat telah berulang kali disampaikan, publik dinilai wajar mempertanyakan kapan ruas ini masuk agenda penanganan, bentuk pemeliharaan apa yang telah dilakukan, serta berapa anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaannya.

Pertanyaan itu penting karena jalan tersebut memiliki fungsi strategis sebagai akses masyarakat Muara Sahung dan sekitarnya menuju wilayah lain, termasuk jalur penghubung ke Provinsi Sumatera Selatan.

Warga berharap persoalan tersebut tidak kembali berhenti pada usulan dan janji perbaikan. Mereka meminta Pemprov Bengkulu segera turun melihat langsung kondisi jalan sekaligus memberikan kepastian mengenai langkah penanganannya.

Jalan rusak mungkin bisa ditambal. Namun jika dibiarkan terlalu lama, persoalannya bukan lagi sekadar soal aspal—melainkan keselamatan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait kondisi dan rencana penanganan ruas jalan Simpang Tanjung Iman–Muara Sahung.

JS

Tusuk Korban Dengan Golok, Seorang Pria Di Palabuhanratu Ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi,

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (26/8/2026) sekitar pukul 22.20 WIB di TPI Palabuhanratu, Jalan Siliwangi No. 57, Kecamatan Palabuhanratu. Korban mengalami luka akibat senjata tajam dan langsung mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Palabuhanratu.

Berdasarkan keterangan dalam laporan, korban saat itu sedang tidur di depan sebuah toko alat-alat pemancingan. Tiba-tiba pelaku datang dan menusuk korban menggunakan golok kecil. Setelah kejadian, pelaku diamankan oleh rekan-rekan korban dan selanjutnya dibawa ke pihak kepolisian.

Baca juga 143 Ribu Warga Bandung Dapat Jatah Beras, Tapi Ratusan Lainnya ‘Terbuang’ Karena Salah Hitung Desil: Wali Kota Farhan Akui Data Pusat Belum Sempurna

Dalam kejadian tersebut, korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis golok, dua buah pakaian korban serta satu unit sepeda motor Honda Beat Street.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Iptu Dudi Suharyana, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Polres Sukabumi memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dan proses hukum terhadap perkara ini dilakukan sesuai prosedur. Kami juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan,” ujar Iptu Dudi Suharyana.

Baca juga Satreskrim Polres Sukabumi Ringkus Pelaku Penjual SIM Palsu Via Facebook Di Pakuwon Bojonggenteng

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan menusuk menggunakan golok kecil sebanyak dua kali pada bagian perut dan punggung. Pelaku mengaku melakukan perbuatannya karena merasa dirinya telah diguna-guna atau disantet oleh korban.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara.

(Rama)

143 Ribu Warga Bandung Dapat Jatah Beras, Tapi Ratusan Lainnya ‘Terbuang’ Karena Salah Hitung Desil: Wali Kota Farhan Akui Data Pusat Belum Sempurna

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Di tengah gempuran tantangan ekonomi yang kian mencekik daya beli, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menggelontorkan bantuan pangan strategis. Sebanyak sekitar 143.000 warga penerima manfaat mulai menerima jatah beras periode Juli–September 2026. Namun, di balik seremoni penyaluran yang dimulai pada Kamis (27/8/2026), terdapat realitas pahit: ratusan warga yang secara kasat mata masih miskin, justru “terhapus” dari daftar penerima karena anomali data.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meninjau langsung distribusi perdana di Kelurahan Antapani Tengah. Ia menyerahkan 30 kilogram beras kepada 665 kepala keluarga sebagai representasi dari total 19,95 ton beras yang akan digelontorkan hingga 20 September 2026. Meski angka 143.000 penerima terlihat masif, Farhan tidak menutup mata terhadap kebocoran sistem pendataan yang menjadi akar masalah ketepatan sasaran.

“Kita tidak bisa berpura-pura buta. Ada warga yang kondisinya jelas membutuhkan, tapi di data pusat mereka naik ke desil lebih tinggi. Ini paradoks,” tegas Farhan di lokasi penyaluran.

Baca juga “Stop Hoax, Mulai Tabayyun”: Wali Kota Farhan dan Ulama Bandung Sepakat Perangi Kepanikan Publik, Rumah Ibadah Diminta Jadi Benteng Validasi Fakta

Ia mengakui bahwa validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih menjadi titik lemah. Banyak warga yang sebelumnya masuk kategori rentan (desil 1-4) tiba-tiba tersingkir karena perubahan status data yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Masukan dari pekerja sosial masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara data administratif dan realitas kemiskinan.

Menanggapi kritik tersebut, Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung tidak akan tinggal diam menunggu perbaikan data dari pusat. “Penanganan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada satu keran bantuan. Kita punya ATM Beras, bantuan sosial dinas terkait, program padat karya, hingga Universal Health Coverage (UHC). Kami akan lakukan verifikasi ulang lewat musyawarah kelurahan agar tidak ada warga yang tertinggal,” ujarnya.

Senada dengan wali kota, Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menyoroti urgensi persoalan ini. Ia mengungkapkan temuan lapangan di mana sekitar 200 warga—banyak di antaranya lansia—mendadak kehilangan hak atas bantuan pangan akibat perubahan status desil.

“Inikan pekerjaan rumah besar. Sinkronisasi data harus dipercepat. Warga lapar tidak bisa menunggu birokrasi musyawarah kelurahan selesai berbulan-bulan,” kritik Rendiana tajam.

Baca juga Satreskrim Polres Sukabumi Ringkus Pelaku Penjual SIM Palsu Via Facebook Di Pakuwon Bojonggenteng

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menjelaskan mekanisme teknis penyaluran. Bantuan ini merupakan gelombang kedua tahun 2026, setelah sebelumnya dilaksanakan pada Februari–Maret. Setiap penerima mendapat alokasi 10 kg per bulan yang diserahkan sekaligus sebesar 30 kg untuk tiga bulan.

Penyaluran dimulai serentak di lima kecamatan prioritas: Antapani, Arcamanik, Cinambo, Panyileukan, dan Kiaracondong, sebelum bergulir ke 25 kecamatan lainnya. Gin Gin menekankan bahwa program ini bukan sekadar bagi-bagi beras, melainkan instrumen vital untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas pokok.

“Ini bagian dari Cadangan Beras Pemerintah melalui Perum Bulog. Tujuannya jelas: mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan menangani kerawanan pangan,” jelas Gin Gin.

Meski target penyelesaian pada 20 September 2026 telah ditetapkan, pertanyaan besar tetap menggantung: Berapa banyak lagi warga “siluman” yang terjepit di antara celah data DTSEN? Bagi Pemkot Bandung, verifikasi lapangan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban moral untuk memastikan bantuan benar-benar menyentuh mereka yang paling butuh.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Editor : Azi

Satreskrim Polres Sukabumi Ringkus Pelaku Penjual SIM Palsu Via Facebook Di Pakuwon Bojonggenteng

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi mengungkap kasus dugaan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Kabupaten Sukabumi. Seorang pria berinisial AS diamankan Tim Resmob Polres Sukabumi setelah diduga membuat dan memperjualbelikan SIM palsu.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima Tim Resmob Polres Sukabumi pada Jumat, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 17.00 WIB. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari korban.

Dari hasil penyelidikan, pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Resmob Polres Sukabumi mengamankan terduga pelaku di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi.

Baca juga Kapal Baca dan Bersih Pantai, Sat Polairud Polres Bengkalis Edukasi Anak Pesisir Teluk Rhu

Kasus tersebut terungkap setelah sejumlah korban mendapatkan SIM yang kemudian diketahui tidak terdaftar. Salah satu SIM digunakan sebagai persyaratan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan ekspedisi dan diketahui palsu setelah dilakukan pemindaian barcode.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus yang dilakukan pelaku yakni membuat SIM menggunakan komputer dan aplikasi CorelDRAW. Pelaku mendesain data identitas sesuai dengan konsumen, kemudian mencetaknya menggunakan printer pada kertas vinyl dan menempelkannya pada blangko SIM.

“Pelaku membuat SIM tersebut menggunakan komputer dan aplikasi desain, kemudian mencetak data identitas pada kertas vinyl sebelum ditempelkan pada blangko SIM. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah membuat kurang lebih 100 SIM,” ujar Kasat Reskrim Polres Sukabumi Iptu Dudi Suharyana, S.H., M.H., mewakili Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H.

Baca juga “Stop Hoax, Mulai Tabayyun”: Wali Kota Farhan dan Ulama Bandung Sepakat Perangi Kepanikan Publik, Rumah Ibadah Diminta Jadi Benteng Validasi Fakta

Untuk mendapatkan konsumen, pelaku diduga menawarkan jasa pembuatan SIM melalui iklan di grup Facebook Driver Seluruh Indonesia. SIM palsu tersebut ditawarkan dengan harga Rp400 ribu untuk SIM C dan Rp500 ribu untuk SIM A.

Dari aksinya tersebut, pelaku diduga telah memperoleh keuntungan sekitar Rp70 juta.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit monitor komputer merek HP, mouse, keyboard, satu lembar kertas vinyl, cutter, flashdisk, satu unit printer Epson L3210, tiga buah KTP, serta lima buah SIM palsu.

“Polres Sukabumi mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pembuatan SIM melalui jalur tidak resmi. Pembuatan SIM harus dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Kami juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana,” tegas Iptu Dudi Suharyana, S.H., M.H.

Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 391 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Polres Sukabumi menegaskan komitmennya untuk menindak setiap tindak pidana serta mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Sukabumi.

(Rama)

Kapal Baca dan Bersih Pantai, Sat Polairud Polres Bengkalis Edukasi Anak Pesisir Teluk Rhu

RUPAT UTARA, JURNAL TIPIKOR — Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Bengkalis kembali menghadirkan program JALUR (Jelajah Riau Untuk Rakyat) di wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis. Kali ini, kegiatan dikemas melalui program Kapal Baca dan Bersih Pantai yang menyasar anak-anak SD Negeri 03 Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupat Utara, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut dilaksanakan di kawasan pesisir perairan Desa Teluk Rhu dengan melibatkan sebanyak 10 orang siswa SD Negeri 03 Teluk Rhu.

Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Polairud Polres Bengkalis memberikan buku bacaan kepada anak-anak sekaligus mengajak mereka melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan pesisir. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan minat membaca sekaligus membangun kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sejak usia dini.

Baca juga “Stop Hoax, Mulai Tabayyun”: Wali Kota Farhan dan Ulama Bandung Sepakat Perangi Kepanikan Publik, Rumah Ibadah Diminta Jadi Benteng Validasi Fakta

Kasat Polairud Polres Bengkalis AKP Daniel Selamat Nainggolan, S.IP., bersama personel Sat Polairud, Bhabinkamtibmas Desa Teluk Rhu, perangkat desa, serta anak-anak SD Negeri 03 Teluk Rhu turut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Melalui program Kapal Baca, anak-anak didorong untuk menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari. Buku bacaan yang diberikan diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta meningkatkan semangat belajar para siswa di wilayah pesisir.

Selain itu, kegiatan Bersih Pantai memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak diajak memahami bahwa kebersihan pesisir merupakan tanggung jawab bersama dan harus ditanamkan sejak usia dini.

Program JALUR melalui kegiatan Kapal Baca dan Bersih Pantai diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nonformal serta kepedulian generasi muda terhadap lingkungan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Sat Polairud Polres Bengkalis — Melindungi Tuah, Menjaga Marwah.

(Irwansyah)

“Stop Hoax, Mulai Tabayyun”: Wali Kota Farhan dan Ulama Bandung Sepakat Perangi Kepanikan Publik, Rumah Ibadah Diminta Jadi Benteng Validasi Fakta

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Di tengah gempuran disinformasi yang kerap memecah belah, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengambil langkah tegas dengan menggandeng para ulama dan tokoh organisasi keagamaan dalam sebuah pertemuan strategis di Balai Kota Bandung, Rabu (26/8/2026). Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan sebuah call to action kolektif untuk menghentikan narasi kebencian dan kepanikan massal melalui pendekatan spiritual yang rasional.

Farhan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan ulama adalah kunci utama menjaga kondusivitas kota. “Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah butuh moral authority ulama, dan ulama butuh dukungan regulasi pemerintah. Tujuannya satu: ketenangan masyarakat,” ujar Farhan membuka dialog.

Dalam forum yang intens tersebut, para ulama tidak hanya memberikan nasihat normatif, tetapi mengeluarkan rekomendasi konkret yang menohok akar masalah kerusuhan sosial: penyebaran informasi tanpa verifikasi.

Baca juga Penutupan KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wabup Kuningan Apresiasi Pengabdian dan Karya Mahasiswa di Desa Sagaranten

Prof KH. Miftah Farid secara eksplisit mengingatkan bahwa mimbar dakwah harus menjadi sumber penyejuk, bukan pemantik emosi. Ia mendesak agar khutbah dan ceramah difokuskan pada penguatan persatuan serta pelibatan generasi muda, khususnya mahasiswa, sebagai agen perubahan yang tenang dan kritis.

Senada dengan itu, KH. Asep Mulyana Ismail menekankan prinsip tabayyun (verifikasi) sebagai senjata utama melawan fitnah. “Sebelum jari kita mengetik atau mulut kita berbicara, pastikan datanya jelas. Kesalahpahaman di masyarakat sering bermula dari informasi yang belum diklarifikasi,” tegasnya.

Poin krusial lainnya disampaikan oleh Ustaz H. Andri Mulyadi, yang menyoroti peran vital ulama sebagai “penyangga kepanikan”. Ia menuntut agar para dai aktif menyediakan informasi yang valid dan terverifikasi melalui kanal dakwah mereka, sehingga ruang kosong informasi tidak diisi oleh rumor liar.

Sementara itu, Dr. H. Ahmad Suherman membawa perspektif institusional dengan mendorong optimalisasi rumah ibadah bukan hanya sebagai tempat ritual, tetapi sebagai pusat literasi masyarakat. Ia juga mendesak perluasan edukasi validasi informasi ke lingkungan perguruan tinggi, mengingat mahasiswa adalah kelompok yang paling rentan terpapar ragam opini namun juga paling potensial menjadi filter informasi bagi masyarakat luas.

Baca juga Perkuat Kapasitas Relawan, MDMC dan HW UM Kuningan Ikuti Latihan Gabungan Kebencanaan Se-Jawa Barat

Menanggapi aspirasi publik, Ustaz H. Musa Muhammad mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan dengan elegan dan taat hukum. “Aspirasi boleh vokal, tapi tetap dalam koridor hukum. Jangan biarkan emosi mengalahkan etika bernegara,” pungkasnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik kolaborasi nyata antara otoritas agama dan pemerintahan di Kota Bandung. Dengan menjadikan rumah ibadah dan kampus sebagai benteng verifikasi fakta, Bandung bertekad membuktikan bahwa stabilitas sosial dapat terjaga melalui kombinasi ketegasan hukum dan kedalaman spiritual.

(Red)

Penutupan KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wabup Kuningan Apresiasi Pengabdian dan Karya Mahasiswa di Desa Sagaranten

KUNINGAN, jurnaltipikor.com-Rangkaian pengabdian mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Desa Sagaranten, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, resmi ditutup dalam sebuah momentum penuh makna yang tidak sekadar menjadi penanda berakhirnya masa pengabdian, tetapi juga menjadi refleksi atas berbagai karya, gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang telah dibangun selama mahasiswa berada di tengah masyarakat. Sabtu (22/08/2026).

Penutupan KKN tersebut menjadi semakin istimewa dengan hadirnya langsung Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., yang sekaligus membuka rangkaian kegiatan dan memberikan santunan kepada anak yatim secara simbolis. Kehadiran Wakil Bupati di tengah agenda pemerintahan yang padat menjadi bentuk perhatian sekaligus apresiasi terhadap proses pengabdian mahasiswa dan masyarakat Desa Sagaranten.

Bagi mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kehadiran Wakil Bupati bukan sekadar seremoni pemerintahan. Momentum tersebut menjadi simbol bahwa perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dapat membangun ekosistem kolaborasi yang menempatkan pengetahuan akademik sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Baca juga Perkuat Kapasitas Relawan, MDMC dan HW UM Kuningan Ikuti Latihan Gabungan Kebencanaan Se-Jawa Barat

Dalam perspektif akademik, KKN merupakan proses pembelajaran kontekstual yang mempertemukan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di ruang akademik dengan realitas sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan KKN tidak hanya dapat diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meninggalkan manfaat, pengetahuan, kesadaran, serta embrio keberlanjutan bagi masyarakat.

WAKIL BUPATI: TERIMA KASIH TELAH MEMBUAT DESA SAGARANTEN SEMAKIN BERSINAR

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melaksanakan pengabdian di Desa Sagaranten.

Wakil Bupati juga memberikan apresiasi karena mahasiswa tidak hanya hadir dengan kegiatan seremonial, tetapi membawa sejumlah program yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, lingkungan, pariwisata, hingga pertanian.

Menurutnya, kolaborasi antara mahasiswa dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan bentuk sinergitas yang penting untuk terus dikembangkan. Terlebih, berbagai program KKN tersebut sebelumnya telah dipaparkan dan diaudiensikan langsung di ruang rapat Wakil Bupati Kuningan.

Kehadiran Wakil Bupati Kuningan dalam penutupan KKN menjadi semakin bermakna ketika agenda tersebut dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah warga.

Di tengah suasana penutupan yang penuh rasa syukur atas selesainya rangkaian program mahasiswa, perhatian kemudian diarahkan kepada persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.

Baca juga Haris Rusly Moti Bongkar ‘Halusinasi Politik’ Kelompok Senyap: Upaya Daur Ulang Kerusuhan Agustus 2025 Gagal Delegitimasi Prabowo

Wakil Bupati Kuningan mengunjungi rumah Bapak Ade Rojak, warga Dusun Sagara RT 003 RW 001, Desa Sagaranten, yang tinggal di rumah sementara berbahan kayu karena belum memiliki tempat tinggal yang layak.

Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah pada hakikatnya bukan hanya berbicara mengenai infrastruktur berskala besar, pertumbuhan ekonomi, maupun pembangunan fasilitas publik. Pembangunan juga memiliki wajah yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat: rumah yang layak, rasa aman, martabat keluarga, dan keberlangsungan kehidupan yang manusiawi.

Rumah bukan sekadar bangunan fisik. Dalam perspektif sosial, rumah merupakan ruang pertama bagi seseorang untuk memperoleh rasa aman, membangun keluarga, menjalani kehidupan, dan menjaga martabat kemanusiaannya

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengabdian mahasiswa telah dibangun melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai unsur pemerintahan, sehingga program yang dijalankan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

“Terima kasih kepada mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan telah menyelesaikan pengabdian dengan berbagai program kerja. Terima kasih sudah membuat Desa Sagaranten semakin bersinar,” demikian pesan apresiasi yang disampaikan Wakil Bupati dalam momentum penutupan tersebut.

Baca juga  “Jual Akses ke Dirjen Bea Cukai”: KPK Bongkar Skandal Rizal Fadillah, Tawarkan Pertemuan Bisnis dengan Pejabat Puncak demi Kelancaran Impor Blueray Cargo

Wakil Bupati juga memberikan pesan penting kepada mahasiswa agar terus menjadi generasi yang aktif, kreatif, dan unggul di berbagai bidang.

Pesan tersebut menjadi bekal moral bagi mahasiswa bahwa berakhirnya KKN bukan berarti berakhirnya tanggung jawab sosial. Justru, pengalaman hidup bersama masyarakat selama masa pengabdian diharapkan menjadi modal intelektual dan sosial bagi mahasiswa untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat.

DARI GAGASAN MENJADI KARYA

Selama melaksanakan KKN di Desa Sagaranten, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghadirkan sejumlah program kerja yang dirancang berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Program-program tersebut mencakup berbagai bidang strategis, di antaranya Taman Baca Masyarakat, pengembangan dan branding potensi wisata alam, pemberdayaan sektor pertanian, pembuatan pupuk organik cair (POC), pembuatan pestisida nabati, pengolahan hasil pertanian, hingga pembentukan dan pengembangan Bank Sampah Desa Sagaranten.

Taman Baca Masyarakat menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam membangun budaya literasi. Kehadiran ruang baca diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi berkembang menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak dan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, berdiskusi, belajar, serta membangun kebiasaan membaca.

Sementara itu, melalui program branding wisata alam, mahasiswa berupaya membantu memperkenalkan potensi Desa Sagaranten melalui pendekatan komunikasi dan kreativitas generasi muda. Potensi lokal tidak cukup hanya dimiliki, tetapi perlu dikemas, dikenalkan, dan dikelola secara strategis agar memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pada sektor pertanian, mahasiswa membangun sinergitas dengan unsur pertanian melalui program pembuatan pupuk organik cair, pestisida nabati, penanaman bibit, serta pengolahan hasil pertanian.

Pendekatan tersebut memiliki nilai strategis karena pertanian bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, peningkatan kapasitas petani, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Di bidang lingkungan, keberadaan Bank Sampah menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis partisipasi. Sampah tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga dapat dikelola sebagai bagian dari sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Dengan demikian, program KKN di Desa Sagaranten memperlihatkan pendekatan multidimensional: pendidikan, lingkungan, pertanian, pariwisata, ekonomi masyarakat, serta penguatan kapasitas sosial berjalan dalam satu kerangka pengabdian.

## APRESIASI KEPADA PEMERINTAH DESA DAN SELURUH MITRA

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Sagaranten beserta seluruh jajaran Pemerintah Desa Sagaranten yang telah menerima, membina, mengarahkan, dan mendampingi mahasiswa selama menjalankan program pengabdian.

Baca juga Wujud Cinta Dan Kepedulian, Polres Sukabumi Bangunkan Rutilahu Bagi Keluarga Korban Kebakaran

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Camat Ciwaru, BPP Ciwaru, UPTD Pertanian Ciwaru, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, serta Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan yang telah memberikan ruang kolaborasi dan dukungan terhadap berbagai program mahasiswa.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan turut hadir melalui Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, sedangkan dari Dinas Pendidikan hadir Ibu Wiwi Fatmawati yang mewakili unsur Bidang Pendidikan Masyarakat.

Keterlibatan berbagai instansi tersebut menunjukkan bahwa pengabdian mahasiswa memiliki dimensi kolaboratif yang luas. Perguruan tinggi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan pembangunan daerah yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan.

## SAMSI NUGRAHA: KOLABORASI PEMERINTAH DAN MAHASISWA MENJADI KEKUATAN DESA

Perwakilan Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah, Samsi Nugraha, turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Kuningan yang telah memberikan perhatian serta dukungan kepada Desa Sagaranten dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Samsi mengapresiasi kesediaan Wakil Bupati untuk hadir secara langsung meskipun memiliki agenda pemerintahan yang sangat padat. Menurutnya, kehadiran tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat Desa Sagaranten dan mahasiswa yang telah menjalankan pengabdian.

Ia juga menegaskan bahwa kemajuan sebuah desa tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa memiliki peran masing-masing yang apabila disatukan dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong perubahan.

“Tanpa dukungan Wakil Bupati dan tanpa peran Pemerintah Kabupaten Kuningan, Desa Sagaranten tidak akan seperti ini,” menjadi salah satu pesan apresiasi yang disampaikan Samsi Nugraha dalam kegiatan tersebut.

Baca juga Gema Sholawat dan Semangat Kebangsaan: Sodong Basari Rayakan Maulid Nabi 1448 H dengan Sunat Massal dan Nuansa Merah Putih

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa pembangunan desa merupakan proses kolektif. Desa tidak tumbuh hanya melalui satu institusi, tetapi melalui perjumpaan berbagai gagasan dan kepentingan yang diarahkan pada tujuan bersama.

## CAMAT CIWARU: JANGAN LUPAKAN SAGARANTEN DAN KECAMATAN CIWARU

Camat Ciwaru, **Rusmiadi, AP., S.Sos., M.Si.**, dalam sambutannya turut memberikan pesan emosional kepada mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ia menyampaikan bahwa meskipun masa pengabdian mahasiswa telah berakhir dan mahasiswa nantinya kembali ke kampus maupun daerah asal masing-masing, pengalaman selama berada di Desa Sagaranten dan Kecamatan Ciwaru hendaknya tidak dilupakan.

“Meski nanti sudah tidak berada di Sagaranten lagi, jangan melupakan Desa Sagaranten dan Kecamatan Ciwaru.”

Pesan tersebut menjadi refleksi bahwa hubungan antara mahasiswa dan masyarakat tidak seharusnya berhenti ketika program KKN selesai. Jejak pengabdian dapat terus hidup melalui gagasan, komunikasi, pengalaman, dan hubungan sosial yang telah terbentuk.

KKN pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak program yang berhasil dilaksanakan, tetapi tentang bagaimana mahasiswa mengalami proses belajar dari masyarakat dan bagaimana masyarakat memperoleh manfaat dari kehadiran mahasiswa.

## PENUTUPAN BUKAN AKHIR, MELAINKAN AWAL KEBERLANJUTAN

Penutupan KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Desa Sagaranten menjadi sebuah titik akhir sekaligus titik awal.

Titik akhir karena mahasiswa telah menyelesaikan rangkaian tugas akademik dan pengabdian masyarakat yang telah direncanakan. Namun, pada saat yang sama, kegiatan tersebut menjadi titik awal bagi keberlanjutan berbagai gagasan dan program yang telah dirintis.

Taman baca diharapkan terus menjadi ruang literasi. Bank Sampah diharapkan berkembang menjadi gerakan lingkungan berbasis masyarakat. Program pertanian diharapkan dapat terus dikembangkan oleh masyarakat dengan dukungan pihak terkait. Potensi wisata alam diharapkan semakin dikenal dan dikelola secara berkelanjutan. Sementara itu, berbagai pengetahuan dan keterampilan yang telah dibagikan kepada masyarakat diharapkan dapat diteruskan secara mandiri.

Secara akademik, keberlanjutan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kebermaknaan pengabdian. Program yang baik bukan hanya program yang selesai ketika mahasiswa meninggalkan desa, tetapi program yang mampu meninggalkan kapasitas dan kesadaran sehingga masyarakat dapat melanjutkannya.

## KOLABORASI YANG MENJADI WARISAN PENGABDIAN

Kehadiran Wakil Bupati Kuningan dalam penutupan KKN juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat.

Mahasiswa hadir membawa energi intelektual dan kreativitas. Pemerintah hadir dengan kebijakan, kewenangan, serta dukungan pembangunan. Pemerintah desa hadir dengan pengetahuan terhadap kondisi masyarakat. Sementara masyarakat menjadi aktor utama yang menjalankan dan menjaga keberlanjutan program.

Pertemuan keempat unsur tersebut menjadi sebuah ekosistem kolaborasi yang memungkinkan program pengabdian memiliki dampak lebih luas.

Apa yang telah dilakukan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Desa Sagaranten menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan akan menemukan makna tertingginya ketika mampu diterjemahkan menjadi kebermanfaatan.

Karena pada akhirnya, **ilmu bukan hanya tentang apa yang diketahui, tetapi tentang apa yang mampu diberikan kepada kehidupan.**

## TERIMA KASIH DAN SAMPAI JUMPA

Atas nama mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wakil Bupati Kuningan Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn.; Kepala Desa Sagaranten beserta jajaran; Camat Ciwaru; BPP Ciwaru; UPTD Pertanian Ciwaru; Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan; Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan; Pemuda Muhammadiyah; seluruh tokoh masyarakat; pemuda; serta seluruh masyarakat Desa Sagaranten yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan pengabdian mahasiswa.

Terima kasih atas penerimaan, kepercayaan, pendampingan, kritik, saran, dukungan, dan seluruh bentuk kolaborasi yang telah diberikan.

Penutupan KKN bukanlah perpisahan dalam makna yang sesungguhnya. Ia hanyalah perubahan ruang pengabdian: dari desa menuju kampus, dari lapangan menuju ruang intelektual, dan dari pengalaman menjadi pembelajaran yang akan dibawa mahasiswa dalam perjalanan kehidupan berikutnya.

Dari Sagaranten, mahasiswa belajar bahwa pembangunan bukan sekadar angka dan kebijakan, melainkan tentang manusia, harapan, gotong royong, dan keberanian untuk menghadirkan perubahan.

KKN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA — HADIR, BERKOLABORASI, MENGABDI, DAN MENINGGALKAN KARYA.

Sagaranten semakin bersinar, kolaborasi terus berjalan, dan pengabdian menjadi warisan yang tidak berhenti ketika mahasiswa kembali pulang.

(Deden)

Perkuat Kapasitas Relawan, MDMC dan HW UM Kuningan Ikuti Latihan Gabungan Kebencanaan Se-Jawa Barat

KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR, jurnaltipikor.com-Dalam rangka meningkatkan kapasitas Relawan dalam pengetahuan Lembaga Resiliensi Bencana/ Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kab. Kuningan dan Hizbul Wathan UM Kuningan ikuti Latihan gabungan Se-jawa barat.

Latihan gabungan ini dilaksanakan pada Sabtu-Senin, 22-24 Agustus 2026 yang dihadiri oleh LRB/MDMC Se-Jawa Barat, LLHPB Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat, LLHPB Pimpinan Daerah Aisyiyah se-Jawa Barat, Perguruan Tinggi Muhammadiyah & Aisyiyah se-Jawa Barat, yang dihadiri langsung oleh MDMC Pusat, dan dibuka oleh Bendahara PWM Jawa barat

Kegiatan ini bertempat di Bumi Perkemahan d’Peak Bongkor, Cilengkrang, Kab. Bandung seusai dengan surat edaran dari MDMC Jawa Barat, Kabupaten Kuningan mengirimkan delegasinya sebanyak 5 orang MDMC dan 5 orang Hizbul Wathon.

Baca juga Haris Rusly Moti Bongkar ‘Halusinasi Politik’ Kelompok Senyap: Upaya Daur Ulang Kerusuhan Agustus 2025 Gagal Delegitimasi Prabowo

Relawan Mugammadiyah Se-Jabar inj dibekali materi tentang Fiqir Tarjih Kebencanaan, Pengenalan kebencanaan, tatacara penanganan korban pada saat terjadi bencana, materi kesehatan Resusitasi Jantung Paru, tentang pentingnya Sikososial, traumahiling  pos koordinasi, serta management logistik.

Di hari ke 2 dan ke 3 relawan dibekali praktik langsung atau simulasi pada saat terjadi kondisi darurat tentang Pos Koordinasi, Pos Pelayanan, RJP dan traumahiling, tatacara menghadapi luka bakar dan luka yang dibagi 5 divisi.

Yoga Prayoga, M.Pd selaku Pembina Hizbul Wathan mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk menanamkan nilai kemanusiaan, kepedulian, keberanian, kedisiplinan, kerja sama, dan keikhlasan dalam membantu orang lain. Semangat yang dibangun bukan hanya tentang kemampuan menghadapi bencana, tetapi juga tentang bagaimana kita hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

Menurut yoga bahwa para relawan Muhammdiyah memiliki peran yang sangat penting ketika merespons bencana di lapangan. Mereka dituntut untuk cepat bertindak, mampu bekerja sama, memiliki kepedulian yang tinggi, serta mengutamakan keselamatan dan kemanusiaan.

Baca juga  “Jual Akses ke Dirjen Bea Cukai”: KPK Bongkar Skandal Rizal Fadillah, Tawarkan Pertemuan Bisnis dengan Pejabat Puncak demi Kelancaran Impor Blueray Cargo

Melalui kegiatan latihan gabungan ini, yoga berharap tumbuh generasi muda yang tidak hanya terampil dan tangguh menghadapi bencana, tetapi juga memiliki jiwa kemanusiaan yang kuat. Ketika melihat saudara kita mengalami musibah, kita tidak hanya merasa iba, tetapi terdorong untuk hadir, membantu, dan memberikan manfaat sesuai kemampuan yang kita miliki.

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) merupakan lembaga resmi di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bertugas mengoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana. MDMC berperan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana di berbagai wilayah Indonesia.

(Deden)

Haris Rusly Moti Bongkar ‘Halusinasi Politik’ Kelompok Senyap: Upaya Daur Ulang Kerusuhan Agustus 2025 Gagal Delegitimasi Prabowo

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Aktivis sekaligus pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menuding adanya konspirasi terstruktur dari “kelompok kekuatan senyap” yang berupaya mendaur ulang trauma kerusuhan Agustus 2025. Tudingan ini muncul menjelang rencana aksi massa pada 27 Agustus 2026, yang dinilai Haris bukan sekadar aspirasi rakyat, melainkan bagian dari perang psikologis untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (26/8), Haris menyebut pilihan tanggal aksi tersebut sangat provokatif dan sarat muatan politis. Ia menduga kelompok tertentu terobsesi menciptakan krisis kepercayaan (crisis of confidence) dengan memanfaatkan momentum historis kerusuhan dan penjarahan rumah pejabat yang terjadi setahun silam.

“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial dengan menumpangi gerakan massa,” tegas Haris.

Baca juga  “Jual Akses ke Dirjen Bea Cukai”: KPK Bongkar Skandal Rizal Fadillah, Tawarkan Pertemuan Bisnis dengan Pejabat Puncak demi Kelancaran Impor Blueray Cargo

Senjata Baru:  Information Laundering

Haris mengungkap modus operandi baru yang digunakan oleh kelompok tersebut, yakni teknik information laundering atau pencucian informasi. Menurut dia, disinformasi yang awalnya diorkestrasi secara masif di akun-akun media sosial “dicuci” agar tampak kredibel dan valid di mata publik.

“Pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis. Tujuannya jelas: meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah,” ujar Haris.

Ia menilai, narasi-narasi hasutan yang beredar saat ini adalah hasil daur ulang disinformasi yang bertujuan memanaskan situasi menjelang 27 Agustus 2026.

Baca juga Wujud Cinta Dan Kepedulian, Polres Sukabumi Bangunkan Rutilahu Bagi Keluarga Korban Kebakaran

Prabowo Sudah Melampaui Tuntutan Massa

Di tengah tuduhan adanya upaya delegitimasi, Haris justru membela rekam jejak Presiden Prabowo. Ia menilai tuntutan demonstran terkait pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor sebenarnya sudah sejalan—bahkan terlampaui—oleh langkah-langkah konkret yang diambil Istana.

Haris menyoroti tindakan tegas Prabowo dalam mencegah kebocoran kekayaan negara serta penyitaan aset korupsi dari oligarki di sektor tambang, hutan, dan lahan. Ia juga mengingatkan publik tentang kasus MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan, yang telah ditindak tegas oleh Presiden.

“Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terkait aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri,” kata Haris.

Baca juga “Lupa Karena Ngantuk”: Warek I Unsoed Akui Fokus KPK pada Jalur Mandiri, Klaim Sistem Anti-Manipulasi

Mitra Kritis, Bukan Musuh

Meski mengakui masih adanya masalah rakyat yang belum tuntas, Haris menekankan pentingnya sinergi. Ia menolak dikotomi antara pemerintah dan gerakan sosial. Baginya, gerakan masyarakat seharusnya menjadi mitra kritis yang melindungi kebijakan progresif dari penyalahgunaan, bukan alat bagi kelompok kepentingan untuk menciptakan chaos.

“Pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 telah memaparkan data pencapaian dua tahun pemerintahan. Kita butuh kerjasama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat, bukan kerusuhan yang didaur ulang,” pungkasnya.

(Azi)

 “Jual Akses ke Dirjen Bea Cukai”: KPK Bongkar Skandal Rizal Fadillah, Tawarkan Pertemuan Bisnis dengan Pejabat Puncak demi Kelancaran Impor Blueray Cargo

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik mafia impor yang melibatkan oknum tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pengungkapan terbaru, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Rizal Fadillah, terjerat kasus setelah terbukti menawarkan pertemuan antara pengusaha John Field, pemilik PT Blueray Cargo, dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.

Pengakuan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Taufik menegaskan bahwa tawaran tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari rantai transaksi ilegal untuk memuluskan proses kepabeanan perusahaan milik John Field.

“Sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, Rizal secara eksplisit menawarkan kepada John Field untuk bertemu langsung dengan Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai,” ungkap Taufik.

Baca juga Wujud Cinta Dan Kepedulian, Polres Sukabumi Bangunkan Rutilahu Bagi Keluarga Korban Kebakaran

Dari Permintaan Informasi Hingga Suap Terselubung

Kronologi kasus ini bermula pada Juli 2025, ketika John Field dipanggil oleh Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai, Orlando Hamonangan, ke Kantor Pusat Bea Cukai. Dalam pertemuan itu, John Field tidak hanya menjelaskan aktivitas korporasinya, tetapi juga secara terang-terangan meminta informasi rahasia terkait temuan atau atensi Bea Cukai terhadap PT Blueray Cargo.

Menurut penyelidikan KPK, Orlando diduga memanfaatkan posisi tersebut untuk meminta sejumlah uang bagi Subdirektorat Penindakan dan Subdirektorat Intelijen Bea Cukai sebagai imbalan atas “perlindungan” informasi tersebut.

Tekanan semakin meningkat ketika beberapa hari kemudian, John Field kembali dipanggil untuk bertemu dengan Rizal Fadillah dan Gatot Heroe Hernanda, Kepala Subdirektorat Penindakan Bea Cukai. Dalam forum tertutup itu, John Field mendesak bantuan pejabat Bea Cukai untuk memperlancar setiap proses impor barang yang dilakukan perusahaannya.

Puncak dari kolusi ini terjadi di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat, di mana Djaka Budhi Utama, Rizal, Gatot, serta sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya bertemu muka dengan para pengusaha, termasuk John Field. Pertemuan elit ini menjadi bukti kuat adanya kongkalikong antara regulator dan pelaku usaha untuk membypass regulasi kepabeanan

Baca juga Gema Sholawat dan Semangat Kebangsaan: Sodong Basari Rayakan Maulid Nabi 1448 H dengan Sunat Massal dan Nuansa Merah Putih

Delapan Tersangka, Jaringan Mafia Impor Terkuak

Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Sejak penerbitan dua surat perintah penyidikan pada 21 Juli 2026, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang terlibat dalam jaringan suap dan gratifikasi ini:

1. Rizal Fadillah (Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)
2. Sisprian Subiaksono (Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai)
3. Orlando Hamonangan (Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai)
4. John Field (Pemilik Blueray Cargo)
5. Dedy Kurniawan (Manajer Operasional Blueray Cargo)
6. Andri (Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo)
7. Budiman Bayu Prasojo (Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai)
8. Gatot Heroe Hernanda (Kepala Kantor Bea Cukai Kediri)

Kasus ini menyoroti betapa dalamnya penetrasi korupsi di institusi penegak hukum perdagangan internasional. Dengan modus operandi menjual akses ke pejabat tertinggi, oknum-oknum tersebut tidak hanya merusak integritas negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha lain yang taat aturan.

KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas aliran dana dan peran masing-masing tersangka untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik mafia impor di Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya ekosistem bisnis yang bersih dan adil.

(Red)