BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Dunia pendidikan tinggi kembali menghadapi ujian serius. Dugaan pelecehan seksual yang mencuat di lingkungan Universitas Pasundan (Unpas), Bandung, sebagaimana diberitakan Bandung bergerak pada 15 Oktober 2026, menjadi alarm keras bagi tata kelola perguruan tinggi, perlindungan mahasiswa, dan keberanian institusi menindak dugaan pelanggaran di lingkungannya sendiri.

Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) menilai, persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai polemik media sosial, aksi demonstrasi mahasiswa, atau sekadar pernyataan penyesalan dari pihak kampus. Ketika mahasiswa mengaku tidak aman di ruang kuliah, sementara belasan pengaduan dugaan pelecehan disebut telah diterima organisasi mahasiswa, pertanyaan mendasarnya sederhana: sejauh mana sistem perlindungan mahasiswa benar-benar bekerja?

Ketua Umum BPKP, Ahmad Tarmizi, S.E., S.H., menegaskan bahwa kampus bukan sekadar tempat mengejar gelar akademik, melainkan ruang pembentukan karakter, integritas, dan peradaban. Karena itu, segala dugaan penyalahgunaan relasi kuasa antara tenaga pendidik dan mahasiswa wajib ditangani secara serius, objektif, transparan, serta berpihak pada perlindungan korban.

“Jangan sampai toga akademik hanya menjadi simbol kehormatan di atas kertas, sementara mahasiswa justru merasa takut ketika berhadapan dengan orang yang seharusnya mendidik dan membimbing mereka. Kampus harus membuktikan bahwa keselamatan dan martabat mahasiswa lebih penting daripada sekadar menjaga citra institusi,” tegas Tarmizi sapaan akrabnya kepada Jurnal Tipikor, Kamis (15/10).

Baca juga Kasi Sarpras PAUD Dan PNF Hadirkan Jurus Diam Seribu Bahasa Saat Dikonfirmasi Terkait Revitalisasi TKI Al-Hammah, Ada Apa

BELASAN PENGADUAN, JANGAN DIJAWAB DENGAN SEKADAR MENUNGGU

Berdasarkan pemberitaan BandungBergerak, Permahi Komisariat Unpas bersama organisasi mahasiswa membuka posko pengaduan dan menerima belasan aduan dari mahasiswa berbagai fakultas. Aduan tersebut disebut mencakup dugaan ucapan bernuansa seksual, ajakan pribadi, hingga sentuhan fisik tanpa persetujuan.

BPKP menegaskan, seluruh informasi tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang profesional dan adil. Pengaduan bukanlah putusan bersalah, tetapi juga tidak boleh dianggap angin lalu hanya karena belum seluruhnya masuk melalui kanal administratif kampus.

Pertanyaannya: jika mahasiswa takut melapor karena khawatir disalahkan, lalu bagaimana institusi menjamin bahwa mekanisme pengaduan benar-benar aman?

Menurut BPKP, prosedur formal harus menjadi jalan menuju keadilan, bukan tembok birokrasi yang membuat korban mengurungkan niat untuk mencari perlindungan.

Kampus perlu menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan identitas, mencegah intimidasi dan pembalasan, serta memberikan pendampingan psikologis, medis, dan hukum sesuai kebutuhan. Mahasiswa yang melapor maupun saksi juga tidak boleh kehilangan hak akademiknya hanya karena menyuarakan dugaan pelanggaran.

Baca juga Skandal Migas Rp2 Triliun Kota Bekasi: Kejagung Periksa Sekwan dan Pejabat Kemendagri, Bayang-Bayang Buronan Riza Chalid Makin Menguat

JANGAN SAMPAI PELAPOR JUSTRU MERASA DIADILI

BPKP turut menyoroti keterangan mahasiswa mengenai dugaan ancaman kriminalisasi dan diskriminasi terhadap aktivis yang mengangkat persoalan tersebut.

Dalam pemberitaan yang sama, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unpas, Dewi Astri Yustia, disebut mengakui pernyataan yang dipersoalkan mahasiswa dan menyampaikan permintaan maaf di hadapan peserta aksi. Peristiwa ini semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh mengenai cara institusi merespons kritik dan pengaduan mahasiswa.

Tarmizi menegaskan, kampus harus mampu membedakan antara kritik yang perlu dijawab dengan argumentasi dan dugaan pelanggaran yang wajib diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.

“Jangan sampai energi institusi lebih banyak dihabiskan untuk mempersoalkan unggahan mahasiswa, sementara substansi pengaduannya belum dituntaskan. Kalau ada informasi yang tidak benar, klarifikasi dan buktikan. Kalau ada dugaan pelanggaran, periksa. Jangan sampai orang yang mencari perlindungan justru merasa dirinya menjadi pihak yang paling terancam,” ujarnya.

BPKP menekankan bahwa perlindungan terhadap pelapor tidak berarti mengabaikan hak terlapor. Setiap pihak harus memperoleh proses yang adil, bebas intimidasi, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga Bukan Digusur, Tapi Diatur: Kiaracondong Dibenahi, Pemkot Bandung dan Warga Buktikan Kolaborasi Nyata Tanpa Singkirkan PKL

JANJI INVESTIGASI HARUS PUNYA BATAS WAKTU DAN HASIL NYATA

Dalam laporan BandungBergerak, Dekan Fakultas Hukum Unpas, Anthon Freddy Susanto, menyatakan komitmen menonaktifkan dosen yang diduga terlibat selama proses penanganan berlangsung, dengan target penyelesaian paling lambat dua minggu. Pihak kampus juga menyatakan akan membentuk tim investigasi tingkat institusi melalui keputusan rektor.

BPKP memandang komitmen tersebut perlu diuji melalui pelaksanaan yang terukur, bukan hanya melalui pernyataan di hadapan demonstran.

Penonaktifan sementara, apabila diterapkan sesuai ketentuan, merupakan langkah pengamanan proses pemeriksaan dan tidak boleh diperlakukan sebagai putusan bahwa seseorang telah bersalah. Pada saat yang sama, proses pemeriksaan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda perlindungan terhadap mahasiswa yang mengadu.

BPKP meminta pihak rektorat memastikan bahwa tim investigasi bekerja secara independen, memiliki batas waktu yang jelas, menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan korban, serta menyampaikan perkembangan penanganan kepada publik sejauh tidak melanggar privasi dan ketentuan hukum.

“Jangan sampai dua minggu hanya menjadi angka yang terdengar meyakinkan di tengah aksi, kemudian persoalan kembali tenggelam setelah mahasiswa pulang. Kami ingin melihat tindak lanjut, mekanisme pemeriksaan yang jelas, perlindungan yang nyata, dan pertanggungjawaban institusi,” kata Ahmad Tarmizi.

BPKP DESAK LIMA LANGKAH KONKRET

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan dan tata kelola pelayanan publik, BPKP mendesak pimpinan Unpas untuk mengambil lima langkah berikut:

Pertama, memastikan setiap pengaduan dugaan kekerasan dan pelecehan seksual ditangani secara profesional, tanpa tebang pilih, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Kedua, menjamin keamanan korban, saksi, dan pelapor dari intimidasi, ancaman, diskriminasi, maupun pembalasan akademik. Nilai, status kemahasiswaan, dan akses pendidikan mereka tidak boleh dirugikan karena pengaduan yang disampaikan dengan itikad baik.

Ketiga, memastikan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) serta tim investigasi menjalankan tugas secara objektif, transparan, dan berperspektif korban, dengan tetap melindungi hak semua pihak.

Keempat, menjatuhkan sanksi yang proporsional dan tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sesuai ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya harus diteruskan melalui mekanisme hukum yang berwenang.

Kelima, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pencegahan kekerasan seksual, sistem rekrutmen dan pembinaan dosen, pendidikan etika profesi, serta efektivitas kanal pengaduan di lingkungan kampus.

BPKP juga mendorong evaluasi terhadap penerapan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, sebagaimana dirujuk dalam pemberitaan tersebut, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku saat penanganan kasus dilakukan.

Baca juga TRAGEDI ASRAMA POLDA SULSEL: GENGSI SENIORITAS MERENGGUT NYAWA, BREDEL PANGKAT LALU DIVONIS 15 TAHUN PENJARA

REPUTASI KAMPUS TIDAK AKAN SELAMAT DENGAN MENUTUP-NUTUPI MASALAH

Bagi BPKP, ukuran kehormatan sebuah perguruan tinggi bukanlah seberapa megah gedungnya, seberapa tinggi gelar para pengajarnya, atau seberapa sering institusi menyandang predikat unggul. Ukuran sesungguhnya adalah bagaimana kampus memperlakukan mahasiswa, terutama ketika mereka berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan.

Institusi yang berintegritas tidak takut melakukan evaluasi. Sebaliknya, integritas justru terlihat ketika pimpinan berani membuka ruang pemeriksaan yang adil, menindak pelanggaran yang terbukti, dan memperbaiki sistem agar persoalan serupa tidak berulang.

“Jangan korbankan masa depan mahasiswa demi kenyamanan birokrasi. Jangan pula menjadikan nama baik kampus sebagai alasan untuk menghindari pemeriksaan. Nama baik yang dibangun dengan kejujuran akan bertahan; nama baik yang hanya dijaga melalui pencitraan akan rapuh ketika fakta berbicara,” tegas  Tarmizi.

BPKP mengingatkan bahwa perkara ini tidak boleh dijadikan ajang penghakiman terhadap semua dosen maupun seluruh institusi Unpas. Fokusnya adalah memastikan setiap laporan diperiksa secara layak, korban memperoleh perlindungan, pihak terlapor mendapat proses yang adil, dan siapa pun yang terbukti melanggar menerima konsekuensi sesuai aturan.

BPKP akan mendorong pengawasan terhadap tindak lanjut persoalan ini melalui jalur yang sah dan sesuai kewenangannya.

Sebab, kampus semestinya menjadi tempat mahasiswa belajar berpikir kritis, bukan tempat mereka belajar menyembunyikan ketakutan.

Pendidikan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan sarjana. Ia harus menjamin bahwa orang-orang yang belajar di dalamnya tetap memiliki martabat, rasa aman, dan keberanian untuk mencari keadilan.

(Pan)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Muncul dugaan adanya ketidakpatuhan yang dilakukan Kepala Sekolah dan P2SP Taman Kanak-Kanak Islam (TKI) Al-Hammah terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam program Revitalisasi sekolah dengan anggaran senilai Rp.1,333.704.000,00

Padahal Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.3.1/7470/SEKRET/2026 tentang Implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Pada Pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan, yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan penerima revitalisasi menerapkan prinsip keselamatan konstruksi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media mencoba mengonfirmasi Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deis, melalui pesan chat WhatsApp pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Baca juga Skandal Migas Rp2 Triliun Kota Bekasi: Kejagung Periksa Sekwan dan Pejabat Kemendagri, Bayang-Bayang Buronan Riza Chalid Makin Menguat

Namun sangat disayangkan, Kasi Sarpras tersebut hanya membaca pesan konfirmasi tanpa memberikan respon atau tanggapan apapun. Sikap bungkam tersebut bak menunjukkan jurus diam seribu bahasa.

Sikap diamnya Kasi Sarpras saat dikonfirmasi terkait program strategis nasional ini pun menimbulkan pertanyaan di kalangan publik. Apakah Kasi Sarpras tidak menguasai pemahaman atas jabatan yang diemban, atau memang ada pembiaran terhadap dugaan ketidakpatuhan di lapangan?

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi terkait pengawasan penerapan SMKK di TKI Al-Hammah.

Publik berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dapat bertindak tegas dan melakukan monitoring evaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaan revitalisasi benar-benar memenuhi aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan sesuai SE yang telah dikeluarkan.

(Rama)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tabir gelap penyelenggaraan Pemilu 2024 kian tersingkap lebar. Pasca-keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, legitimasi dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini berada di titik nadir. Kendati memutus menolak gugatan pemohon, MK secara mengejutkan mengungkap fakta krusial dalam pertimbangannya: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbukti tidak memiliki ijazah sekolah menengah atau sederajat yang memenuhi syarat pendaftaran Pilpres 2024.

MK menegaskan bahwa temuan hukum ini dapat dan patut ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang lainnya. Pertimbangan konstitusional tersebut memicu alarm keras atas dugaan keterlibatan dan pembiaran sistematis oleh KPU dalam meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat administrasi mendasar.

Merespons fakta hukum yang menohok tersebut, tim pemohon yang dipimpin oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengambil langkah tegas dengan resmi melaporkan komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik berat pada Rabu (14/10/2026).

“Hari ini kami memasukkan pengaduan ke DKPP terkait dugaan pelanggaran etik. Langkah ini adalah bagian penting untuk kembali menegakkan etika serta moral berbangsa dan bernegara yang telah dicederai,” tegas Denny Indrayana kepada wartawan di Jakarta.

Baca juga TETAPKAN SIKAP KERAS! Kejagung dan Polri Gelar Rakor Terbatas: Penjahat Ekologis dan Korporasi Pembakar Hutan Siap Dilibas Tanpa Ampun

Empat ‘Dosa’ KPU yang Diseret ke DKPP

Dalam berkas pengaduan yang telah resmi diterima oleh Sekretariat DKPP, Denny Indrayana cs melampirkan empat poin utama dugaan kejahatan etik dan manipulasi prosedur yang dilakukan oleh KPU:

1. Penyelundupan Pasal Regulasi: KPU diduga kuat melakukan “penyelundupan” Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) No. 19 Tahun 2023 secara ugal-ugalan, tidak transparan, dan tanpa partisipasi publik demi menguntungkan pihak tertentu.
2. Kelalaian dan Verifikasi Fiktif: KPU dinilai tidak profesional dan abai dalam memverifikasi surat keterangan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang kini terbukti cacat hukum dan bermasalah.
3. Pembrangusan Pengawasan: KPU secara sengaja menghalangi fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan cara menutup rapat-rapat akses dokumen serta data informasi pencalonan.
4. Pelanggaran Sumpah Jabatan: Tindakan KPU dinilai secara nyata mengangkangi asas keadilan pemilu, melanggar kode etik, pedoman perilaku, serta sumpah jabatan penyelenggara negara.

Baca juga TRAGEDI ASRAMA POLDA SULSEL: GENGSI SENIORITAS MERENGGUT NYAWA, BREDEL PANGKAT LALU DIVONIS 15 TAHUN PENJARA

Mendorong Penegakan Keadilan Demokrasi

Tim Pemohon menegaskan bahwa laporan ke DKPP ini bukan sekadar formalitas, melainkan uji keberanian bagi DKPP untuk membersihkan institusi penyelenggara pemilu dari praktek penyelewengan kekuasaan.

“Bukti tanda terima laporan sudah kami pegang. Kami mendesak DKPP untuk segera memproses pengaduan ini secara terbuka dan akuntabel agar praktik manipulasi demokrasi seperti ini tidak pernah terulang lagi di masa depan,” pungkas Denny.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Tabuh genderang perang melawan kejahatan lingkungan resmi ditabuh lebih nyaring. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini resmi memasuki babak baru yang jauh lebih tegas, presisi, dan tanpa kompromi. Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas demi merumuskan formula hukum mematikan bagi para pelaku individu maupun korporasi perusak lingkungan.

Komitmen baja ini mengemuka dalam pertemuan strategis dan penguatan sinergi antara Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2026).

Kedua pucuk pimpinan lembaga penegak hukum tersebut menegaskan bahwa sinergi rapat antara penyidik kepolisian dan penuntut umum kejaksaan adalah kunci utama. Tidak ada lagi ruang bagi berkas perkara karhutla untuk berlarut-larut atau “menggantung”. Integrasi penanganan perkara dari hulu ke hilir dipastikan berjalan cepat guna menghadirkan kepastian hukum, keadilan substantif, serta efek jera yang nyata.

“Itu nanti dituangkan dalam rakor terbatas. Yang jelas tadi dibahas secara umum aja. Tapi disinggung sedikit tentang Karhutla ada,” tegas Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho saat memberikan keterangan resmi seusai pertemuan.

Baca juga TRAGEDI ASRAMA POLDA SULSEL: GENGSI SENIORITAS MERENGGUT NYAWA, BREDEL PANGKAT LALU DIVONIS 15 TAHUN PENJARA

Meski pembicaraan awal masih memetakan peta jalan secara umum, agenda teknis berupa penjeratan hukum maksimal bagi para “aktor intelektual” dan korporasi nakal akan dikupas tuntas dalam forum koordinasi mendatang. Penguatan penanganan perkara karhutla disepakati menjadi salah satu poin paling krusial yang tidak bisa ditawar lagi.

Langkah bersama ini menjadi sinyal merah dan peringatan keras dari negara: pemerintah tidak main-main dalam menindak tegas siapapun di balik bencana ekologis karhutla. Integrasi total antara penyidikan Polri dan penuntutan Kejagung bakal memangkas birokrasi hukum demi menyeret para pembakar lahan ke hadapan keadilan.

Sumber :

• Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

MAKASSAR, JURNAL TIPIKOR — Nilai kesetiakawanan dan kewibawaan seragam bhayangkara kembali ternoda oleh ego sempit senioritas. Bripda Pirman, eks anggota Polri yang secara tega menganiaya hingga menewaskan juniornya sendiri di lingkungan Asrama Polda Sulawesi Selatan, resmi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada Rabu (14/10/2026).

Tragedi berdarah yang menimpa Bripda Dirja Pratama (19) ini berawal dari hal sepele: rasa tersinggung pelaku yang merasa tidak “dihormati” sebagai senior. Akibat luapan emosi tak terkontrol pada Minggu (22/2) lalu, nyawa seorang polisi muda melayang di tempat yang seharusnya menjadi sarana perlindungan dan pengayoman.

Hukuman Maksimal dan Konsekuensi Setimpal

Dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 750/Pid.B/2026/PN Mks, Ketua Majelis Hakim Angeliky Handajani menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 458 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Vonis 15 tahun penjara ini conform (sesuai penuh) dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tak hanya kehilangan kebebasannya, integritas Pirman sebagai aparat telah runtuh lebih awal setelah ia dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

“Putusan ini adalah bentuk keadilan nyata atas tindakan barbar yang mengatasnamakan senioritas. Kami menyambut baik putusan Majelis Hakim yang telah conform dengan tuntutan Tim JPU,” tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi.

Baca juga SKANDAL PROYEK FIKTIF DI PAPUA: Dibayar Lunas 100%, Jalan Boven Digoel Hanya 2 Persen Jadi! Negara Rugi Rp10,64 Miliar, Eks Kadis PUPR Berstatus Napi Kembali Ditjerat

Jejak Kelam Barang Bukti

Persidangan turut membeberkan bukti-bukti menyayat hati, mulai dari rekaman kondisi korban saat dilarikan ke RSUD Daya Makassar, hingga penyitaan atribut seperti kaus polisi cokelat, celana olahraga, dan kain pel yang digunakan pasca-kejadian. Seluruh barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan.

Meski vonis maksimal telah dijatuhkan, proses hukum belum sepenuhnya rampung (inkracht). Baik pihak terdakwa maupun Tim JPU menyatakan sikap untuk mengajukan upaya hukum banding. Pihak Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ketat perkara ini hingga tingkat Pengadilan Tinggi guna memastikan keadilan bagi almarhum Bripda Dirja Pratama dan keluarganya.

Sumber : Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Jl. Urip Sumoharjo No. 244, Makassar, Sulawesi Selatan