- Laman 9 dari 226 -

27 Agu 2026

“Stop Hoax, Mulai Tabayyun”: Wali Kota Farhan dan Ulama Bandung Sepakat Perangi Kepanikan Publik, Rumah Ibadah Diminta Jadi Benteng Validasi Fakta

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Di tengah gempuran disinformasi yang kerap memecah belah, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengambil langkah tegas dengan menggandeng para ulama dan tokoh organisasi keagamaan dalam sebuah pertemuan strategis di Balai Kota Bandung, Rabu (26/8/2026). Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan sebuah call to action kolektif untuk menghentikan narasi kebencian dan kepanikan massal melalui pendekatan spiritual yang rasional.

Farhan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan ulama adalah kunci utama menjaga kondusivitas kota. “Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah butuh moral authority ulama, dan ulama butuh dukungan regulasi pemerintah. Tujuannya satu: ketenangan masyarakat,” ujar Farhan membuka dialog.

Dalam forum yang intens tersebut, para ulama tidak hanya memberikan nasihat normatif, tetapi mengeluarkan rekomendasi konkret yang menohok akar masalah kerusuhan sosial: penyebaran informasi tanpa verifikasi.

Prof KH. Miftah Farid secara eksplisit mengingatkan bahwa mimbar dakwah harus menjadi sumber penyejuk, bukan pemantik emosi. Ia mendesak agar khutbah dan ceramah difokuskan pada penguatan persatuan serta pelibatan generasi muda, khususnya mahasiswa, sebagai agen perubahan yang tenang dan kritis.

Senada dengan itu, KH. Asep Mulyana Ismail menekankan prinsip tabayyun (verifikasi) sebagai senjata utama melawan fitnah. “Sebelum jari kita mengetik atau mulut kita berbicara, pastikan datanya jelas. Kesalahpahaman di masyarakat sering bermula dari informasi yang belum diklarifikasi,” tegasnya.

Poin krusial lainnya disampaikan oleh Ustaz H. Andri Mulyadi, yang menyoroti peran vital ulama sebagai “penyangga kepanikan”. Ia menuntut agar para dai aktif menyediakan informasi yang valid dan terverifikasi melalui kanal dakwah mereka, sehingga ruang kosong informasi tidak diisi oleh rumor liar.

Sementara itu, Dr. H. Ahmad Suherman membawa perspektif institusional dengan mendorong optimalisasi rumah ibadah bukan hanya sebagai tempat ritual, tetapi sebagai pusat literasi masyarakat. Ia juga mendesak perluasan edukasi validasi informasi ke lingkungan perguruan tinggi, mengingat mahasiswa adalah kelompok yang paling rentan terpapar ragam opini namun juga paling potensial menjadi filter informasi bagi masyarakat luas.

Menanggapi aspirasi publik, Ustaz H. Musa Muhammad mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan dengan elegan dan taat hukum. “Aspirasi boleh vokal, tapi tetap dalam koridor hukum. Jangan biarkan emosi mengalahkan etika bernegara,” pungkasnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik kolaborasi nyata antara otoritas agama dan pemerintahan di Kota Bandung. Dengan menjadikan rumah ibadah dan kampus sebagai benteng verifikasi fakta, Bandung bertekad membuktikan bahwa stabilitas sosial dapat terjaga melalui kombinasi ketegasan hukum dan kedalaman spiritual.

(Red)

27 Agu 2026

Penutupan KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wabup Kuningan Apresiasi Pengabdian dan Karya Mahasiswa di Desa Sagaranten

KUNINGAN, jurnaltipikor.com-Rangkaian pengabdian mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Desa Sagaranten, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, resmi ditutup dalam sebuah momentum penuh makna yang tidak sekadar menjadi penanda berakhirnya masa pengabdian, tetapi juga menjadi refleksi atas berbagai karya, gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang telah dibangun selama mahasiswa berada di tengah masyarakat. Sabtu (22/08/2026).

Penutupan KKN tersebut menjadi semakin istimewa dengan hadirnya langsung Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., yang sekaligus membuka rangkaian kegiatan dan memberikan santunan kepada anak yatim secara simbolis. Kehadiran Wakil Bupati di tengah agenda pemerintahan yang padat menjadi bentuk perhatian sekaligus apresiasi terhadap proses pengabdian mahasiswa dan masyarakat Desa Sagaranten.

Bagi mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kehadiran Wakil Bupati bukan sekadar seremoni pemerintahan. Momentum tersebut menjadi simbol bahwa perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dapat membangun ekosistem kolaborasi yang menempatkan pengetahuan akademik sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif akademik, KKN merupakan proses pembelajaran kontekstual yang mempertemukan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di ruang akademik dengan realitas sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan KKN tidak hanya dapat diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meninggalkan manfaat, pengetahuan, kesadaran, serta embrio keberlanjutan bagi masyarakat.

WAKIL BUPATI: TERIMA KASIH TELAH MEMBUAT DESA SAGARANTEN SEMAKIN BERSINAR

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melaksanakan pengabdian di Desa Sagaranten.

Wakil Bupati juga memberikan apresiasi karena mahasiswa tidak hanya hadir dengan kegiatan seremonial, tetapi membawa sejumlah program yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, lingkungan, pariwisata, hingga pertanian.

Menurutnya, kolaborasi antara mahasiswa dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan bentuk sinergitas yang penting untuk terus dikembangkan. Terlebih, berbagai program KKN tersebut sebelumnya telah dipaparkan dan diaudiensikan langsung di ruang rapat Wakil Bupati Kuningan.

Kehadiran Wakil Bupati Kuningan dalam penutupan KKN menjadi semakin bermakna ketika agenda tersebut dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah warga.

Di tengah suasana penutupan yang penuh rasa syukur atas selesainya rangkaian program mahasiswa, perhatian kemudian diarahkan kepada persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.

Wakil Bupati Kuningan mengunjungi rumah Bapak Ade Rojak, warga Dusun Sagara RT 003 RW 001, Desa Sagaranten, yang tinggal di rumah sementara berbahan kayu karena belum memiliki tempat tinggal yang layak.

Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah pada hakikatnya bukan hanya berbicara mengenai infrastruktur berskala besar, pertumbuhan ekonomi, maupun pembangunan fasilitas publik. Pembangunan juga memiliki wajah yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat: rumah yang layak, rasa aman, martabat keluarga, dan keberlangsungan kehidupan yang manusiawi.

Rumah bukan sekadar bangunan fisik. Dalam perspektif sosial, rumah merupakan ruang pertama bagi seseorang untuk memperoleh rasa aman, membangun keluarga, menjalani kehidupan, dan menjaga martabat kemanusiaannya

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengabdian mahasiswa telah dibangun melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai unsur pemerintahan, sehingga program yang dijalankan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

“Terima kasih kepada mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan telah menyelesaikan pengabdian dengan berbagai program kerja. Terima kasih sudah membuat Desa Sagaranten semakin bersinar,” demikian pesan apresiasi yang disampaikan Wakil Bupati dalam momentum penutupan tersebut.

Wakil Bupati juga memberikan pesan penting kepada mahasiswa agar terus menjadi generasi yang aktif, kreatif, dan unggul di berbagai bidang.

Pesan tersebut menjadi bekal moral bagi mahasiswa bahwa berakhirnya KKN bukan berarti berakhirnya tanggung jawab sosial. Justru, pengalaman hidup bersama masyarakat selama masa pengabdian diharapkan menjadi modal intelektual dan sosial bagi mahasiswa untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat.

DARI GAGASAN MENJADI KARYA

Selama melaksanakan KKN di Desa Sagaranten, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghadirkan sejumlah program kerja yang dirancang berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Program-program tersebut mencakup berbagai bidang strategis, di antaranya Taman Baca Masyarakat, pengembangan dan branding potensi wisata alam, pemberdayaan sektor pertanian, pembuatan pupuk organik cair (POC), pembuatan pestisida nabati, pengolahan hasil pertanian, hingga pembentukan dan pengembangan Bank Sampah Desa Sagaranten.

Taman Baca Masyarakat menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam membangun budaya literasi. Kehadiran ruang baca diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi berkembang menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak dan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, berdiskusi, belajar, serta membangun kebiasaan membaca.

Sementara itu, melalui program branding wisata alam, mahasiswa berupaya membantu memperkenalkan potensi Desa Sagaranten melalui pendekatan komunikasi dan kreativitas generasi muda. Potensi lokal tidak cukup hanya dimiliki, tetapi perlu dikemas, dikenalkan, dan dikelola secara strategis agar memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pada sektor pertanian, mahasiswa membangun sinergitas dengan unsur pertanian melalui program pembuatan pupuk organik cair, pestisida nabati, penanaman bibit, serta pengolahan hasil pertanian.

Pendekatan tersebut memiliki nilai strategis karena pertanian bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, peningkatan kapasitas petani, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Di bidang lingkungan, keberadaan Bank Sampah menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis partisipasi. Sampah tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga dapat dikelola sebagai bagian dari sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Dengan demikian, program KKN di Desa Sagaranten memperlihatkan pendekatan multidimensional: pendidikan, lingkungan, pertanian, pariwisata, ekonomi masyarakat, serta penguatan kapasitas sosial berjalan dalam satu kerangka pengabdian.

## APRESIASI KEPADA PEMERINTAH DESA DAN SELURUH MITRA

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Sagaranten beserta seluruh jajaran Pemerintah Desa Sagaranten yang telah menerima, membina, mengarahkan, dan mendampingi mahasiswa selama menjalankan program pengabdian.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Camat Ciwaru, BPP Ciwaru, UPTD Pertanian Ciwaru, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, serta Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan yang telah memberikan ruang kolaborasi dan dukungan terhadap berbagai program mahasiswa.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan turut hadir melalui Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, sedangkan dari Dinas Pendidikan hadir Ibu Wiwi Fatmawati yang mewakili unsur Bidang Pendidikan Masyarakat.

Keterlibatan berbagai instansi tersebut menunjukkan bahwa pengabdian mahasiswa memiliki dimensi kolaboratif yang luas. Perguruan tinggi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan pembangunan daerah yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan.

## SAMSI NUGRAHA: KOLABORASI PEMERINTAH DAN MAHASISWA MENJADI KEKUATAN DESA

Perwakilan Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah, Samsi Nugraha, turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Kuningan yang telah memberikan perhatian serta dukungan kepada Desa Sagaranten dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Samsi mengapresiasi kesediaan Wakil Bupati untuk hadir secara langsung meskipun memiliki agenda pemerintahan yang sangat padat. Menurutnya, kehadiran tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat Desa Sagaranten dan mahasiswa yang telah menjalankan pengabdian.

Ia juga menegaskan bahwa kemajuan sebuah desa tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa memiliki peran masing-masing yang apabila disatukan dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong perubahan.

“Tanpa dukungan Wakil Bupati dan tanpa peran Pemerintah Kabupaten Kuningan, Desa Sagaranten tidak akan seperti ini,” menjadi salah satu pesan apresiasi yang disampaikan Samsi Nugraha dalam kegiatan tersebut.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa pembangunan desa merupakan proses kolektif. Desa tidak tumbuh hanya melalui satu institusi, tetapi melalui perjumpaan berbagai gagasan dan kepentingan yang diarahkan pada tujuan bersama.

## CAMAT CIWARU: JANGAN LUPAKAN SAGARANTEN DAN KECAMATAN CIWARU

Camat Ciwaru, **Rusmiadi, AP., S.Sos., M.Si.**, dalam sambutannya turut memberikan pesan emosional kepada mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ia menyampaikan bahwa meskipun masa pengabdian mahasiswa telah berakhir dan mahasiswa nantinya kembali ke kampus maupun daerah asal masing-masing, pengalaman selama berada di Desa Sagaranten dan Kecamatan Ciwaru hendaknya tidak dilupakan.

“Meski nanti sudah tidak berada di Sagaranten lagi, jangan melupakan Desa Sagaranten dan Kecamatan Ciwaru.”

Pesan tersebut menjadi refleksi bahwa hubungan antara mahasiswa dan masyarakat tidak seharusnya berhenti ketika program KKN selesai. Jejak pengabdian dapat terus hidup melalui gagasan, komunikasi, pengalaman, dan hubungan sosial yang telah terbentuk.

KKN pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak program yang berhasil dilaksanakan, tetapi tentang bagaimana mahasiswa mengalami proses belajar dari masyarakat dan bagaimana masyarakat memperoleh manfaat dari kehadiran mahasiswa.

## PENUTUPAN BUKAN AKHIR, MELAINKAN AWAL KEBERLANJUTAN

Penutupan KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Desa Sagaranten menjadi sebuah titik akhir sekaligus titik awal.

Titik akhir karena mahasiswa telah menyelesaikan rangkaian tugas akademik dan pengabdian masyarakat yang telah direncanakan. Namun, pada saat yang sama, kegiatan tersebut menjadi titik awal bagi keberlanjutan berbagai gagasan dan program yang telah dirintis.

Taman baca diharapkan terus menjadi ruang literasi. Bank Sampah diharapkan berkembang menjadi gerakan lingkungan berbasis masyarakat. Program pertanian diharapkan dapat terus dikembangkan oleh masyarakat dengan dukungan pihak terkait. Potensi wisata alam diharapkan semakin dikenal dan dikelola secara berkelanjutan. Sementara itu, berbagai pengetahuan dan keterampilan yang telah dibagikan kepada masyarakat diharapkan dapat diteruskan secara mandiri.

Secara akademik, keberlanjutan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kebermaknaan pengabdian. Program yang baik bukan hanya program yang selesai ketika mahasiswa meninggalkan desa, tetapi program yang mampu meninggalkan kapasitas dan kesadaran sehingga masyarakat dapat melanjutkannya.

## KOLABORASI YANG MENJADI WARISAN PENGABDIAN

Kehadiran Wakil Bupati Kuningan dalam penutupan KKN juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat.

Mahasiswa hadir membawa energi intelektual dan kreativitas. Pemerintah hadir dengan kebijakan, kewenangan, serta dukungan pembangunan. Pemerintah desa hadir dengan pengetahuan terhadap kondisi masyarakat. Sementara masyarakat menjadi aktor utama yang menjalankan dan menjaga keberlanjutan program.

Pertemuan keempat unsur tersebut menjadi sebuah ekosistem kolaborasi yang memungkinkan program pengabdian memiliki dampak lebih luas.

Apa yang telah dilakukan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Desa Sagaranten menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan akan menemukan makna tertingginya ketika mampu diterjemahkan menjadi kebermanfaatan.

Karena pada akhirnya, **ilmu bukan hanya tentang apa yang diketahui, tetapi tentang apa yang mampu diberikan kepada kehidupan.**

## TERIMA KASIH DAN SAMPAI JUMPA

Atas nama mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wakil Bupati Kuningan Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn.; Kepala Desa Sagaranten beserta jajaran; Camat Ciwaru; BPP Ciwaru; UPTD Pertanian Ciwaru; Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan; Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan; Pemuda Muhammadiyah; seluruh tokoh masyarakat; pemuda; serta seluruh masyarakat Desa Sagaranten yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan pengabdian mahasiswa.

Terima kasih atas penerimaan, kepercayaan, pendampingan, kritik, saran, dukungan, dan seluruh bentuk kolaborasi yang telah diberikan.

Penutupan KKN bukanlah perpisahan dalam makna yang sesungguhnya. Ia hanyalah perubahan ruang pengabdian: dari desa menuju kampus, dari lapangan menuju ruang intelektual, dan dari pengalaman menjadi pembelajaran yang akan dibawa mahasiswa dalam perjalanan kehidupan berikutnya.

Dari Sagaranten, mahasiswa belajar bahwa pembangunan bukan sekadar angka dan kebijakan, melainkan tentang manusia, harapan, gotong royong, dan keberanian untuk menghadirkan perubahan.

KKN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA — HADIR, BERKOLABORASI, MENGABDI, DAN MENINGGALKAN KARYA.

Sagaranten semakin bersinar, kolaborasi terus berjalan, dan pengabdian menjadi warisan yang tidak berhenti ketika mahasiswa kembali pulang.

(Deden)

27 Agu 2026

Perkuat Kapasitas Relawan, MDMC dan HW UM Kuningan Ikuti Latihan Gabungan Kebencanaan Se-Jawa Barat

KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR, jurnaltipikor.com-Dalam rangka meningkatkan kapasitas Relawan dalam pengetahuan Lembaga Resiliensi Bencana/ Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kab. Kuningan dan Hizbul Wathan UM Kuningan ikuti Latihan gabungan Se-jawa barat.

Latihan gabungan ini dilaksanakan pada Sabtu-Senin, 22-24 Agustus 2026 yang dihadiri oleh LRB/MDMC Se-Jawa Barat, LLHPB Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat, LLHPB Pimpinan Daerah Aisyiyah se-Jawa Barat, Perguruan Tinggi Muhammadiyah & Aisyiyah se-Jawa Barat, yang dihadiri langsung oleh MDMC Pusat, dan dibuka oleh Bendahara PWM Jawa barat

Kegiatan ini bertempat di Bumi Perkemahan d’Peak Bongkor, Cilengkrang, Kab. Bandung seusai dengan surat edaran dari MDMC Jawa Barat, Kabupaten Kuningan mengirimkan delegasinya sebanyak 5 orang MDMC dan 5 orang Hizbul Wathon.

Relawan Mugammadiyah Se-Jabar inj dibekali materi tentang Fiqir Tarjih Kebencanaan, Pengenalan kebencanaan, tatacara penanganan korban pada saat terjadi bencana, materi kesehatan Resusitasi Jantung Paru, tentang pentingnya Sikososial, traumahiling pos koordinasi, serta management logistik.

Di hari ke 2 dan ke 3 relawan dibekali praktik langsung atau simulasi pada saat terjadi kondisi darurat tentang Pos Koordinasi, Pos Pelayanan, RJP dan traumahiling, tatacara menghadapi luka bakar dan luka yang dibagi 5 divisi.

Yoga Prayoga, M.Pd selaku Pembina Hizbul Wathan mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk menanamkan nilai kemanusiaan, kepedulian, keberanian, kedisiplinan, kerja sama, dan keikhlasan dalam membantu orang lain. Semangat yang dibangun bukan hanya tentang kemampuan menghadapi bencana, tetapi juga tentang bagaimana kita hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

Menurut yoga bahwa para relawan Muhammdiyah memiliki peran yang sangat penting ketika merespons bencana di lapangan. Mereka dituntut untuk cepat bertindak, mampu bekerja sama, memiliki kepedulian yang tinggi, serta mengutamakan keselamatan dan kemanusiaan.

Melalui kegiatan latihan gabungan ini, yoga berharap tumbuh generasi muda yang tidak hanya terampil dan tangguh menghadapi bencana, tetapi juga memiliki jiwa kemanusiaan yang kuat. Ketika melihat saudara kita mengalami musibah, kita tidak hanya merasa iba, tetapi terdorong untuk hadir, membantu, dan memberikan manfaat sesuai kemampuan yang kita miliki.

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) merupakan lembaga resmi di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bertugas mengoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana. MDMC berperan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana di berbagai wilayah Indonesia.

(Deden)

26 Agu 2026

Haris Rusly Moti Bongkar ‘Halusinasi Politik’ Kelompok Senyap: Upaya Daur Ulang Kerusuhan Agustus 2025 Gagal Delegitimasi Prabowo

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Aktivis sekaligus pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menuding adanya konspirasi terstruktur dari “kelompok kekuatan senyap” yang berupaya mendaur ulang trauma kerusuhan Agustus 2025. Tudingan ini muncul menjelang rencana aksi massa pada 27 Agustus 2026, yang dinilai Haris bukan sekadar aspirasi rakyat, melainkan bagian dari perang psikologis untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (26/8), Haris menyebut pilihan tanggal aksi tersebut sangat provokatif dan sarat muatan politis. Ia menduga kelompok tertentu terobsesi menciptakan krisis kepercayaan (crisis of confidence) dengan memanfaatkan momentum historis kerusuhan dan penjarahan rumah pejabat yang terjadi setahun silam.

“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial dengan menumpangi gerakan massa,” tegas Haris.

Senjata Baru: Information Laundering

Haris mengungkap modus operandi baru yang digunakan oleh kelompok tersebut, yakni teknik information laundering atau pencucian informasi. Menurut dia, disinformasi yang awalnya diorkestrasi secara masif di akun-akun media sosial “dicuci” agar tampak kredibel dan valid di mata publik.

“Pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis. Tujuannya jelas: meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah,” ujar Haris.

Ia menilai, narasi-narasi hasutan yang beredar saat ini adalah hasil daur ulang disinformasi yang bertujuan memanaskan situasi menjelang 27 Agustus 2026.

Prabowo Sudah Melampaui Tuntutan Massa

Di tengah tuduhan adanya upaya delegitimasi, Haris justru membela rekam jejak Presiden Prabowo. Ia menilai tuntutan demonstran terkait pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor sebenarnya sudah sejalan—bahkan terlampaui—oleh langkah-langkah konkret yang diambil Istana.

Haris menyoroti tindakan tegas Prabowo dalam mencegah kebocoran kekayaan negara serta penyitaan aset korupsi dari oligarki di sektor tambang, hutan, dan lahan. Ia juga mengingatkan publik tentang kasus MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan, yang telah ditindak tegas oleh Presiden.

“Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terkait aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri,” kata Haris.

Mitra Kritis, Bukan Musuh

Meski mengakui masih adanya masalah rakyat yang belum tuntas, Haris menekankan pentingnya sinergi. Ia menolak dikotomi antara pemerintah dan gerakan sosial. Baginya, gerakan masyarakat seharusnya menjadi mitra kritis yang melindungi kebijakan progresif dari penyalahgunaan, bukan alat bagi kelompok kepentingan untuk menciptakan chaos.

“Pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 telah memaparkan data pencapaian dua tahun pemerintahan. Kita butuh kerjasama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat, bukan kerusuhan yang didaur ulang,” pungkasnya.

(Azi)

26 Agu 2026

“Jual Akses ke Dirjen Bea Cukai”: KPK Bongkar Skandal Rizal Fadillah, Tawarkan Pertemuan Bisnis dengan Pejabat Puncak demi Kelancaran Impor Blueray Cargo

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik mafia impor yang melibatkan oknum tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pengungkapan terbaru, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Rizal Fadillah, terjerat kasus setelah terbukti menawarkan pertemuan antara pengusaha John Field, pemilik PT Blueray Cargo, dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.

Pengakuan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Taufik menegaskan bahwa tawaran tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari rantai transaksi ilegal untuk memuluskan proses kepabeanan perusahaan milik John Field.

“Sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, Rizal secara eksplisit menawarkan kepada John Field untuk bertemu langsung dengan Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai,” ungkap Taufik.

Dari Permintaan Informasi Hingga Suap Terselubung

Kronologi kasus ini bermula pada Juli 2025, ketika John Field dipanggil oleh Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai, Orlando Hamonangan, ke Kantor Pusat Bea Cukai. Dalam pertemuan itu, John Field tidak hanya menjelaskan aktivitas korporasinya, tetapi juga secara terang-terangan meminta informasi rahasia terkait temuan atau atensi Bea Cukai terhadap PT Blueray Cargo.

Menurut penyelidikan KPK, Orlando diduga memanfaatkan posisi tersebut untuk meminta sejumlah uang bagi Subdirektorat Penindakan dan Subdirektorat Intelijen Bea Cukai sebagai imbalan atas “perlindungan” informasi tersebut.

Tekanan semakin meningkat ketika beberapa hari kemudian, John Field kembali dipanggil untuk bertemu dengan Rizal Fadillah dan Gatot Heroe Hernanda, Kepala Subdirektorat Penindakan Bea Cukai. Dalam forum tertutup itu, John Field mendesak bantuan pejabat Bea Cukai untuk memperlancar setiap proses impor barang yang dilakukan perusahaannya.

Puncak dari kolusi ini terjadi di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat, di mana Djaka Budhi Utama, Rizal, Gatot, serta sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya bertemu muka dengan para pengusaha, termasuk John Field. Pertemuan elit ini menjadi bukti kuat adanya kongkalikong antara regulator dan pelaku usaha untuk membypass regulasi kepabeanan

Delapan Tersangka, Jaringan Mafia Impor Terkuak

Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Sejak penerbitan dua surat perintah penyidikan pada 21 Juli 2026, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang terlibat dalam jaringan suap dan gratifikasi ini:

1. Rizal Fadillah (Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)
2. Sisprian Subiaksono (Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai)
3. Orlando Hamonangan (Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai)
4. John Field (Pemilik Blueray Cargo)
5. Dedy Kurniawan (Manajer Operasional Blueray Cargo)
6. Andri (Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo)
7. Budiman Bayu Prasojo (Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai)
8. Gatot Heroe Hernanda (Kepala Kantor Bea Cukai Kediri)

Kasus ini menyoroti betapa dalamnya penetrasi korupsi di institusi penegak hukum perdagangan internasional. Dengan modus operandi menjual akses ke pejabat tertinggi, oknum-oknum tersebut tidak hanya merusak integritas negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha lain yang taat aturan.

KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas aliran dana dan peran masing-masing tersangka untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik mafia impor di Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya ekosistem bisnis yang bersih dan adil.

(Red)

26 Agu 2026

Wujud Cinta Dan Kepedulian, Polres Sukabumi Bangunkan Rutilahu Bagi Keluarga Korban Kebakaran

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Polres Sukabumi membantu pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi keluarga korban kebakaran di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi.

Bantuan tersebut diberikan setelah rumah keluarga korban mengalami kebakaran yang mengakibatkan tiga orang anak meninggal dunia. Selain membantu pembangunan Rutilahu, Polres Sukabumi juga melakukan trauma healing kepada keluarga dan warga yang terdampak untuk membantu mereka menghadapi dampak psikologis setelah kejadian.

Kapolres Sukabumi mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang mengalami musibah.

“Kami turut berduka cita atas musibah yang dialami keluarga korban. Bantuan pembangunan Rutilahu ini merupakan bentuk kepedulian kami. Semoga dapat membantu keluarga untuk kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H.

Sementara itu, Agus Santika, kakek korban, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan Polres Sukabumi kepada keluarganya.

“Alhamdulillah, begitu antusiasnya membantu dengan ucapan belasungkawa, dengan bantuan segala macamnya, spiritual. Terima kasih ke semuanya,” ungkap Agus Santika.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Sukabumi menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak musibah sekaligus menjalankan semangat Bhayangkara Jaga dan Rawat Warga.

Bhayangkara Jaga dan Rawat Warga.

(Rama)

25 Agu 2026

Gema Sholawat dan Semangat Kebangsaan: Sodong Basari Rayakan Maulid Nabi 1448 H dengan Sunat Massal dan Nuansa Merah Putih

SODONG BASARI, JURNAL TIPIKOR – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiulawal 1448 H di Desa Sodong Basari tidak sekadar menjadi ritual keagamaan biasa. Tahun ini, perayaan yang jatuh pada 25 Agustus 2026 tersebut berhasil memadukan kekhusyukan ibadah dengan euforia kemerdekaan, menciptakan harmoni unik antara syiar Islam dan semangat nasionalisme.

Pusat kegiatan dipadati warga di Komplek Mushola Baitun Nur, RT 16/RW 04. Dua agenda utama, yakni khitan (sunat) massal dan pengajian umum, berlangsung meriah dan tertib, menunjukkan soliditas masyarakat dalam menjaga tradisi NU sekaligus merawat nilai-nilai kebangsaan.

Pawai Ta’aruf dan Aksi Nyata Peduli Generasi

Kegiatan pagi dimulai pukul 07.00 WIB dengan suasana yang penuh warna. Sebanyak 12 anak peserta khitan massal menjadi bintang utama hari itu. Sebelum menjalani prosesi sunat, mereka diarak dalam Pawai Ta’aruf keliling desa.

Pawai ini bukan sekadar arak-arakan biasa. Kolaborasi apik terlihat dari partisipasi tim drum band SDN 02/04 Sikasur, dokar tradisional yang mengangkut para peserta, hingga barisan orang tua dan wali yang penuh kebanggaan. Bendera Merah Putih berkibar di sisi bendera organisasi, menegaskan bahwa kecintaan kepada Nabi tidak bertentangan dengan cinta tanah air.

Hiburan hadroh turut memeriahkan suasana, dengan penampilan memukau dari Grup Hadroh SMPN 2 Belik, Hadroh NU Sodong Basari, dan Hadroh SMK NU 01 Belik. Alunan sholawat yang syahdu mengiringi langkah para peserta hingga acara inti khitan selesai menjelang waktu Dzuhur, sekitar pukul 11.45 WIB.

Kepala Desa Sodong Basari, melalui perwakilan pemerintah desa, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung kesehatan generasi muda. “Pemerintah Desa menanggung sepenuhnya biaya tenaga medis dokter untuk khitan massal tahun ini. Ini adalah bentuk investasi desa bagi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Pengajian Umum: Merajut Ukhuwah di Bulan Kemerdekaan

Siangnya, suasana berubah menjadi lebih hening dan khusyuk. Pukul 13.00 WIB, ratusan warga memenuhi area Mushola Baitun Nur untuk mengikuti Pengajian Umum. Acara dibuka dengan lantunan Ayat Suci Al-Qur’an, sholawat, tahlil, serta dinyanyikannya Lagu Indonesia Raya dan Mars Ya Lal Wathon yang membakar semangat hadirin.

Momen santunan bagi anak yatim dan duafa menjadi titik emosional tersendiri, mengingatkan umat akan pentingnya berbagi di bulan yang mulia. Puncak acara diisi oleh tausiyah dari K.H. Fatturohman, S.Ag., M.Pd., seorang ulama asal Kebumen yang dikenal dengan gaya ceramahnya yang menyejukkan namun menggugah kesadaran.

Dalam ceramahnya, K.H. Fatturohman menekankan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai fondasi membangun masyarakat yang beradab dan cinta damai. “Maulid Nabi adalah momen untuk memperbarui cinta kita kepada Baginda Nabi, sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah perbedaan,” tuturnya.

Gotong Royong Warga Jadi Kunci Sukses

Kesuksesan acara ini tidak lepas dari semangat gotong royong. Seluruh rangkaian kegiatan dibiayai melalui swadaya masyarakat, bantuan donatur, serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sodong Basari.

Ketua Panitia setempat mengungkapkan kebahagiaannya atas antusiasme warga. “Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kombinasi antara syiar agama dan nuansa HUT RI di bulan Agustus membuat peringatan Maulid tahun ini terasa sangat spesial dan bermakna bagi warga Sodong Basari,” pungkasnya.

Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Sodong Basari telah membuktikan bahwa tradisi keagamaan dapat berjalan beriringan dengan nilai-nilai kebangsaan, melahirkan masyarakat yang religius, peduli sosial, dan patriotik.

(Eka)

25 Agu 2026

Pastikan Sesuai SOP, Petugas Rutan Manna Lakukan Pengawasan Wartelsuspas

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Sebagai upaya mewujudkan pelayanan komunikasi yang transparan dan akuntabel, Rutan Kelas IIB Manna kembali melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan Wartelsuspas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 24 Agustus 2026 pukul 09.45 WIB di area Wartelsuspas Rutan Kelas IIB Manna.

Wartelsuspas merupakan salah satu sarana komunikasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk tetap dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga di luar Rutan. Namun, penggunaannya tetap harus berada di bawah pengawasan ketat petugas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Pengawasan dipimpin langsung oleh Sudiman Situmeang, Staf KPR. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan administrasi mulai dari pendataan identitas WBP, pencatatan durasi penggunaan, hingga pemantauan isi percakapan agar tidak mengandung unsur pelanggaran hukum, penipuan, maupun hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Selain itu, petugas juga memastikan area Wartelsuspas dalam kondisi bersih, rapi, dan tidak terdapat barang-barang terlarang yang dapat disalahgunakan selama proses komunikasi berlangsung. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Rutan Manna dalam menjaga integritas layanan.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa WBP yang menggunakan Wartelsuspas telah mengikuti prosedur dengan tertib. Tidak ditemukan barang terlarang di area tersebut dan seluruh proses komunikasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan terus melakukan pengawasan secara rutin dan bergilir. Ini penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan keamanan tetap terjaga di dalam Rutan,” ujar Sudiman Situmeang.

Kepala Rutan Kelas IIB Manna, HANNIBAL, S.Sos., M.Si. menyampaikan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab lembaga dalam memberikan hak WBP untuk berkomunikasi, namun tetap dengan koridor aturan.
“Pengawasan Wartelsuspas ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Kami berharap WBP dapat menggunakan fasilitas ini dengan bijak dan sesuai aturan, sehingga tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan fasilitas Wartelsuspas dapat terus berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang positif bagi WBP dengan keluarga, tanpa mengabaikan aspek keamanan di lingkungan Rutan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam penggunaan Wartelsuspas. Js

24 Agu 2026

Rp59 Miliar Hangus Jadi Monumen Kegagalan: UPI Diduga ‘Cuci Tangan’ di Tengah Skandal Proyek CEC Mangkrak dan Jerat Korupsi

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – 24 Agustus 2026 – Gedung Campus Education Center (CEC) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang seharusnya menjadi simbol kemajuan infrastruktur pendidikan, kini resmi berubah fungsi menjadi monumen kegagalan tata kelola anggaran dan sarang dugaan tindak pidana korupsi. Fakta terbaru dari audiensi pada 24 Agustus 2026 mengonfirmasi bahwa proyek senilai Rp59 miliar ini telah positif dinyatakan mangkrak sejak pertengahan 2025 (Juli–Agustus), tanpa pernah memberikan manfaat sedikitpun bagi sivitas akademika.

Kegagalan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bukti nyata adanya pembiaran sistemik. Biro Aset UPI bahkan menolak menandatangani Berita Acara Penerimaan Aset, sebuah langkah langka yang menegaskan bahwa bangunan tersebut tidak layak serah terima dan berpotensi merugikan negara.

Dalih Prosedural Tidak Bisa Menggugurkan Tanggung Jawab Moral

Meski hasil audit investigatif Kementerian—yang diminta oleh Rektorat sendiri—telah menemukan indikasi kuat kerugian keuangan negara hingga berujung pada penetapan tersangka oleh Kejaksaan (meliputi oknum kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK internal UPI), pimpinan universitas dinilai mencoba melakukan “cuci tangan”.

UPI kerap berlindung di balik dalih prosedural bahwa Penunjukan PPK dan Pokja pemilihan vendor merupakan kewenangan Kementerian. Namun, argumen ini patah ketika melihat fakta di lapangan:

1. PPK Adalah Wajah UPI: Pejabat yang mengendalikan kontrak, menyetujui termin pembayaran, dan mengawasi mutu fisik adalah aparatur internal UPI. Mereka bukan orang asing, melainkan bagian dari struktur birokrasi kampus.

2. Kegagalan Pengawasan Melekat: Membiarkan proyek strategis puluhan miliar terbengkalai hingga tahap akhir mencerminkan lumpuhnya internal control. Ini adalah bukti lemahnya pengawasan dari tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Project Management Consultant (PMC), hingga Satuan Pengawas Internal (SPI) UPI.

“Uang Rp59 miliar itu berasal dari keringat rakyat dan anggaran publik. UPI tidak boleh bersikap pasif seperti korban, sambil menunggu proses hukum berjalan. Pimpinan UPI wajib mempertanggungjawabkan kelalaian manajerial ini secara terbuka dan transparan,” tegas sekjen Aktivis Anak Bangsa, Dena Ahdiat kepada awak media, Senin (24/8)

Aktivis Anak Bangsa: Eskalasi Tuntutan ke Tingkat Kementerian

Menyikapi lambannya penuntasan skandal dan upaya pengaburan tanggung jawab oleh pihak internal kampus, Aktivis Anak Bangsa menyatakan sikap keras dan akan melakukan eskalasi tindakan:

1. Tolak Pengalihan Tanggung Jawab: Kami mendesak jajaran Rektorat UPI untuk berhenti melempar kesalahan kepada prosedur pusat. Kelalaian pengawasan internal yang membiarkan pejabat internalnya terlibat dalam pusaran korupsi proyek CEC adalah tanggung jawab mutlak pimpinan universitas.

2. Aksi Langsung ke Kementerian: Aktivis akan segera mendatangi kantor Kementerian terkait untuk melakukan audiensi mendalam. Rencana aksi unjuk rasa juga akan digelar untuk membongkar konspirasi tender di level Pokja pusat dan melacak aliran dana proyek yang diduga diselewengkan.

3. Usut Tuntas Rantai Komando Intelektual: Tuntutan tidak berhenti pada PPK atau kontraktor lapangan. Aktivis mendesak Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum untuk membedah tuntas seluruh rantai komando pengadaan barang/jasa. Sorotan harus diarahkan kepada peran KPA, PMC, Rektor, SPI, hingga Unit Penyedia Barang dan Jasa UPI. Siapa saja yang menikmati aliran kerugian negara Rp59 miliar ini harus dijerat hukum.

Integritas Pendidikan Taruhan Utama

Kasus ini bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi tentang rusaknya integritas institusi pendidikan tinggi. Jika para “cendekiawan” di lingkungan UPI terbukti lalai atau bahkan terlibat dalam korupsi proyek infrastruktur, maka apa jadinya moralitas generasi penerus bangsa yang dididik di sana?

Aktivis Anak Bangsa berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Tidak ada kompromi bagi perusak

Jurnal Tipikor Buka Ruang Klarifikasi

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip jurnalisme berimbang dan akurasi data, Jurnal Tipikor secara resmi membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, termasuk jajaran Rektorat UPI, serta Kementerian terkait.

Kami mengundang pihak-pihak tersebut untuk menyampaikan tanggapan, bantahan, atau penjelasan rinci terkait temuan audit, status proyek, dan tuduhan keterlibatan dalam dugaan korupsi. Transparansi adalah kunci untuk membersihkan nama baik institusi pendidikan dan memastikan keadilan bagi publik. Tanggapan dapat disampaikan melalui kontak resmi redaksi sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

(Her)

24 Agu 2026

Unjuk Rasa FABB Memanas, Massa Diduga Penyusup Nyaris Bentrok

Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Suasana unjuk rasa akbar Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) di Bengkulu, Senin (24/8/2026), mendadak memanas. Ketegangan pecah di tengah massa setelah sejumlah orang yang diduga bukan bagian dari peserta aksi meneriakkan agar demonstrasi dibubarkan.

Pantauan di lokasi, situasi berubah tegang ketika sejumlah orang mengenakan ikat kepala berwarna hitam muncul di tengah massa dan berteriak meminta aksi dihentikan.

Saling dorong pun tak terhindarkan. Massa dari kedua pihak sempat berhadapan dalam suasana yang memanas. Aparat kepolisian bergerak cepat masuk ke tengah kerumunan dan memisahkan kedua kelompok guna mencegah bentrokan meluas.

Identitas serta motif orang-orang yang diduga menyusup tersebut belum diketahui secara pasti. Hingga berita ini diturunkan, aparat masih melakukan pengamanan sementara aksi FABB terus berlangsung.

FABB sebelumnya telah menjadwalkan aksi di tiga titik strategis, yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, dan Kantor Gubernur Bengkulu.

Ketua FABB Herman Lupti sebelumnya memastikan seluruh persiapan aksi telah dimatangkan, termasuk materi tuntutan yang akan disampaikan melalui spanduk berukuran besar.

“Teknisnya sudah kita matangkan. Orasi akan kita laksanakan di tiga titik sekaligus. Semua sesuai harapan dan tuntutan yang sudah kita tuliskan di spanduk besar,” ujar Herman Lupti.

Sementara itu, Koordinator Aksi Dedi Mulyadi mengatakan pembagian massa dan koordinator lapangan di setiap titik telah disiapkan. FABB juga menyiagakan tim keamanan internal serta tim dokumentasi untuk mengawal jalannya aksi.

“Kami ingin aksi ini tertib, damai, dan sampai pesannya. Spanduk besar berisi tuntutan rakyat akan kita bentangkan. Ini bukan anarkis, ini konstitusional,” tegas Dedi.

Bawa Aspirasi Masyarakat

FABB menyatakan aksi tersebut membawa sejumlah aspirasi masyarakat yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.

Isu yang diangkat antara lain transparansi anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta penegakan hukum yang dinilai harus berjalan adil dan bebas dari praktik korupsi.

“Isinya tuntutan yang nyata dan dirasakan masyarakat. Nanti pada tanggal 24 Agustus akan kita sampaikan secara terbuka kepada publik,” kata Herman.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Bengkulu.

“Kami anak daerah. Kami cinta Bengkulu. Demo ini bentuk cinta terhadap daerah. Kalau ada yang salah, kita luruskan bersama-sama. Kami ingin Bengkulu bebas dari korupsi agar menjadi lebih baik untuk anak cucu di masa yang akan datang,” pungkasnya. Js