TRAGEDI DAN AKHIR POLITIKUS SETTINGAN: MEMALUKAN

Oleh: Ali Wardhana Isha (Awi)
(Pengamat Kebijakan Publik dari The Ihakkie Filantropy Scool)

Attalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil: Sebuah Gejala Akhir?

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Berita mengenai gugatan cerai Attalia Praratya terhadap Ridwan Kamil (Detik.co, 15/12/2025) menjadi sorotan, memicu analisis mendalam mengenai perjalanan karir para politikus yang popularitasnya dibangun melalui strategi ‘settingan’. Ali Wardhana Isha,

Pengamat Kebijakan Publik, menyatakan bahwa berita tersebut, yang tidak dibukanya, sudah bisa ditebak isinya: “beratnya, menjadi pasangan RK.”
​Memori Awi langsung tertuju pada tahun 2013, saat nama Ridwan Kamil (RK) pertama kali muncul sebagai calon walikota Bandung, dipasangkan dengan Oded Muhammad Danial.

Saat itu, tingkat keterkenalan RK sangat minim di mata mayoritas masyarakat Bandung, yang justru menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengamat luar kota: “Tak Dikenal Ko Bisa Jadi Pemenang?”

​Strategi “Pop Setting” Menginspirasi “Political Setting”

​Awi menjelaskan bahwa kemenangan figur politik yang tidak populer seperti RK di tengah masyarakat Kota Bandung yang melek politik, hanya dapat dijelaskan melalui penggunaan strategi yang diadaptasi dari dunia hiburan: “Pop Setting Inspirasi Political Setting.”

​Istilah “settingan” populer di kalangan selebriti, merujuk pada rekayasa ketenaran untuk menutupi minimnya kapasitas substantif, seperti yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo atau Atta Halilintar.

Tim sukses RK, pada era itu, memahami bahwa popularitas rendah mudah didongkrak di tengah masyarakat yang mengedepankan kemasan daripada isi, menggunakan teknologi digital untuk menciptakan skenario dan citra.

​Frasa Politikus Settingan

​”Politikus settingan” merujuk pada politikus yang citra dan tindakannya diatur serta direkayasa (disetting) untuk pencitraan politik di mata publik. Hal ini dilakukan melalui:

  • ​Teknik Rekayasa dan Manipulasi Bombastis: Konsultan politik menyusun skenario cipta situasi secara terencana dan sistematis, alih-alih bersifat spontan.
  • Manipulasi Opini Publik: Ditujukan untuk mendapatkan simpati atau mengalihkan perhatian dari isu-isu penting.

​Strategi ini telah membuka lapangan kerja baru seperti political consultant dan political buzzer, yang bertujuan mempercepat pengangkatan sudut pandang masyarakat.

​Kasus-Kasus Settingan yang Diduga:

​Awi menyoroti bahwa banyak politikus yang terinspirasi oleh teknik pop settingan, termasuk Jokowi, Gibran, dan Ridwan Kamil. Praktik ini juga terlihat dalam kasus seperti:

  • Dugaan wawancara spontan (doorstop) presiden yang sudah diatur.
  • ​Isu penusukan Wiranto (2019) yang dituduh “settingan” oleh beberapa tokoh publik.
  • ​Keputusan MK terkait batas usia capres-cawapres (2023) yang dinilai sebagai “gorengan politik.”

Tragedi Politikus Settingan dan Dampak Akhir
​Pertanyaan kuncinya adalah: “Seberapa lama mereka akan mampu bertahan?”

​Awi menyebut gejala tidak sedap mulai muncul di akhir karir para politikus yang mencapai jabatannya melalui strategi gimmick. Hal ini disebut sebagai “Tragedi Politikus Settingan.”

​Contoh-contoh “Tragedi” yang disorot:

  • ​Isu (indikasi) ijazah palsu Joko Widodo dan Gibran.
  • ​Perusakan rumah Ahmad Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach.
  • ​Aroma gugatan cerai dari Istri Ridwan Kamil.

​Menurut Awi, “Tragedi” ini memperburuk erosi kepercayaan publik terhadap institusi politik, merusak tatanan demokrasi akibat manipulasi, dan mengaburkan fakta.

​”Realita perjalanan karir politikus settingan, tentu bukan sebuah harapan bagi kehidupan perpolitikan nasional… Ironiny, politikus yang dapat meraih jabatan politik, dengan mengedepankan strategi settingan, melalui kekuatan fisikal, financial dan popularitis, diakhir karirnya dihapakan pada tragedi rusaknya nama baik ‘berkepanjangan dan berseri-seri’.

Bahkan, leburnya karir dan rumah tangga. Miris.”

​Tragedi ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kesetaraan di masa depan.

(Azi)

SKANDAL REVITALISASI SEKOLAH RP704 JUTA DI BANDUNG: KUALITAS BANGUNAN SDN PASIRPANJANG DIRAGUKAN, DIDUGA TAK SESUAI SPESIFIKASI!

Proyek APBN 2025 di Paseh Bandung Jadi Sorotan, Potensi Kerugian Negara Memicu Desakan Audit APH

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN Pasirpanjang, Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025, kini menjadi sorotan tajam publik.

Proyek senilai Rp704.550.412 ini diduga kuat tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis, memunculkan kekhawatiran serius akan mutu bangunan sekolah dan potensi penyimpangan anggaran negara.

Kejanggalan Mencolok di Lapangan

Pekerjaan yang dikelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN Pasirpanjang ini memiliki masa kerja 100 hari kalender, terhitung sejak 10 Oktober hingga 23 November 2025.

Baca juga GEMPAK Soroti Dugaan Penurunan Mutu Irigasi Sabajior, BBWS Didesak Buka Dokumen Proyek

Ruang lingkupnya mencakup pembangunan dua Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehabilitasi dua ruang kelas, di bawah program Direktorat Jenderal PAUD,Pendidikan Dasar, dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, pantauan tim media pada Selasa (16/12/2025) menemukan sejumlah kejanggalan mencolok.

Secara visual, kualitas bangunan dinilai jauh dari standar revitalisasi sekolah, mulai dari pemilihan material, detail pekerjaan, hingga hasil akhir yang terkesan asal jadi.

“Sekilas memang tampak baru, tapi kalau diperhatikan kualitasnya memprihatinkan. Ini bangunan sekolah, bukan bangunan sementara. Seharusnya dikerjakan maksimal,” ungkap seorang warga sekitar, mempertanyakan durabilitas proyek.

Baca juga Mantan Bupati Karanganyar Juliatmono Mangkir Dua Kali dalam Sidang Korupsi Masjid Agung

Dugaan bahwa material yang digunakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menguat, yang jika terbukti benar, berpotensi melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta membuka peluang terjadinya kerugian keuangan negara.

Minimnya transparansi dan absennya penjelasan teknis di lokasi proyek semakin menambah kecurigaan publik terhadap fungsi pengawasan proyek.

Klarifikasi Kepala Sekolah dan Sikap Bungkam Pengawas

Menanggapi polemik yang meresahkan ini, Kepala Sekolah SDN Pasirpanjang, Agus Mulyana, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan masih sesuai aturan.

Pernyataan Kunci: “Kami bekerja sama dengan konsultan dan pelaksana. Untuk kusen, itu hasil kesepakatan. Karena lokasi rawan kemalingan, kami sepakat tidak menggunakan baja ringan. Semua masih sesuai RAB, dengan ukuran 57. Total anggaran dua RKB dan dua ruang kelas rehab sekitar Rp700 juta lebih,” jelasnya.

Baca juga Pastikan Takaran Tepat Jelang Nataru, Disperdagin Kabupaten Bandung Awasi Pompa Ukur BBM di SPBU

Meskipun demikian, klarifikasi lisan ini belum sepenuhnya meredam kecurigaan. Publik mendesak dilakukannya audit teknis independen untuk membuktikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi dokumen perencanaan.

Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, pengawas proyek bernama Rangga belum memberikan keterangan resmi, memilih bungkam saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa (16/12/2025). Sikap ini semakin menambah tanda tanya di tengah derasnya sorotan publik.

Masyarakat Desak Audit Menyeluruh oleh BPK dan APH

Sorotan tajam ini mendorong masyarakat mendesak Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.

Pemeriksaan dinilai krusial untuk memastikan proyek pendidikan yang menyedot anggaran ratusan juta rupiah ini benar-benar dikerjakan sesuai perencanaan dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum, demi menjamin mutu pendidikan dan keselamatan siswa.

Tim redaksi akan terus menelusuri proyek ini dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.

(Dev/Tim)

Pangdam III/Slw “Kami Siap Dukung Penuh Kebijakan dan Program Gubernur”

Bandung, jurnaltipikor.com/,-Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., mendampingi Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M., dalam rangka penanaman tanaman komoditi teh dan tanaman kekayuan yang dilaksanakan di lahan PTPN I Regional 2 Blok Pahlawan Afdelling Cinyiruan, Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Selasa (16/12/2025).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, konservasi lahan, serta mencegah terjadinya kerusakan alam yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan sedimentasi sungai.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Bandung, Dandim 0624/Kab. Bandung, Wakapolresta Bandung, Danyon Zipur 3/YW, Dansecata Rindam III/Siliwangi, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bandung, Kabagren Polresta Bandung, serta Kasat Intelkam Polresta Bandung.

Baca juga Mantan Bupati Karanganyar Juliatmono Mangkir Dua Kali dalam Sidang Korupsi Masjid Agung

Pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kodam III/Siliwangi, Polda Jawa Barat, serta jajaran perkebunan untuk menjaga konservasi alam. Pengalaman bencana di Sumatera menjadi pelajaran penting, di mana kerusakan hutan dan alih fungsi lahan menyebabkan sedimentasi sungai, banjir, dan kerusakan infrastruktur.

“Yang paling utama hari ini adalah komitmen kita bersama untuk menjaga konservasi. Kita belajar dari bencana yang terjadi di Sumatera, yang juga berpotensi terjadi di Jawa Barat jika gunung-gunung gundul dan tata kelola lahan tidak diperbaiki. Tanda-tandanya sudah ada, termasuk pola banjir di Bandung yang mulai berbeda,” ujar Gubernur Jabar.

Penanaman tidak hanya dilakukan di lokasi Kabupaten Bandung, namun harus diterapkan secara menyeluruh, serta tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Warga diharapkan dapat terlibat langsung dalam kegiatan penanaman pohon, sayuran, dan tanaman produktif lainnya tanpa merugikan mata pencaharian mereka. Selain itu, pengelolaan Sungai Citarum akan terus dilanjutkan secara terarah sebagai bagian dari program Citarum Harum.

Baca juga Pastikan Takaran Tepat Jelang Nataru, Disperdagin Kabupaten Bandung Awasi Pompa Ukur BBM di SPBU

Sementara itu, Pangdam III/Slw menyampaikan bahwa jajaran TNI AD melalui Kodim dan Koramil siap mendukung penuh upaya konservasi lingkungan tersebut. Pangdam menegaskan pentingnya pengawasan bersama guna mencegah terjadinya penebangan liar dan kerusakan alam di wilayah Bandung dan sekitarnya.

“Ada Kodim dan Koramil, mudah-mudahan kita terus lakukan patroli bersama agar tidak terjadi penebangan liar. Apa yang disampaikan Bapak Gubernur jangan sampai terjadi di wilayah Bandung. Banyak kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, karena ulah tangan manusia. Jangan sampai kita menjadi bagian dari kerusakan itu. Kami siap mendukung penuh kebijakan dan program Gubernur,” tegas Pangdam.

(Pendam III/Siliwangi).

GEMPAK Soroti Dugaan Penurunan Mutu Irigasi Sabajior, BBWS Didesak Buka Dokumen Proyek

MADINA, JURNAL TIPIKOR – Dugaan penurunan mutu proyek irigasi persawahan di Desa Sabajior, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan publik. Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAK) menilai temuan lapangan terbaru yang diungkap tim wartawan mengindikasikan lemahnya pengawasan serta potensi ketidaksesuaian pelaksanaan proyek dengan spesifikasi teknis. Atas dasar itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II didesak untuk membuka dokumen proyek secara transparan.

Hasil pantauan lapangan yang dilakukan tim wartawan pada Senin (15/12/2025) menemukan indikasi bahwa pada sejumlah titik bangunan saluran irigasi, struktur dasar terlihat menggunakan material tanah berlumpur dan agregat yang tidak padat. Di atas material tersebut tampak taburan semen yang tidak menyatu dengan struktur utama. Secara kasat mata kondisi ini terlihat rapi, namun diduga hanya bersifat permukaan dan bukan bagian dari proses pengecoran sesuai standar teknis konstruksi. Dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis lanjutan oleh pihak berwenang.

Perbedaan aktivitas pekerjaan juga ditemukan di lapangan. Pada segmen proyek yang berada di bawah pengawasan Miswar masih terlihat adanya kegiatan pekerjaan. Sementara pada segmen pekerjaan yang berada di bawah pengawasan Akhyar, tidak ditemukan aktivitas pekerja maupun pengawas saat pantauan dilakukan.

Baca juga DRAMA ASET VS. NYAWA SATWA: WALIKOTA “LELAH”, KEBUN BINATANG BANDUNG DI UJUNG TANDUK! 

Selain persoalan kualitas pekerjaan, tim wartawan juga tidak menemukan keberadaan papan proyek di kedua segmen pekerjaan tersebut. Ketiadaan papan proyek menyebabkan publik tidak memperoleh informasi penting terkait sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, konsultan pengawas, jadwal pekerjaan, serta pihak penanggung jawab resmi sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan transparansi proyek pemerintah.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, muncul dugaan sementara bahwa metode penaburan semen di atas material berlumpur dilakukan untuk menutupi kualitas bangunan yang sebenarnya. Praktik ini diduga bertujuan menekan biaya pelaksanaan sehingga berpotensi menguntungkan pihak pelaksana proyek. Meski demikian, dugaan ini masih bersifat sementara dan membutuhkan klarifikasi serta pemeriksaan menyeluruh.

Polemik proyek irigasi Sabajior sebelumnya juga diwarnai pernyataan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II. Salah seorang staf BBWS Sumatera II, Parlindungan Nasution, menyebut bahwa tumpukan lumpur pada saluran irigasi disebabkan oleh banjir beberapa waktu lalu.

“Lumpur dan material yang terlihat itu akibat banjir, bukan karena kesalahan pekerjaan. Dalam waktu dekat pengawas akan turun mengecek langsung ke lapangan,” ujarnya.

Baca juga Mantan Bupati Karanganyar Juliatmono Mangkir Dua Kali dalam Sidang Korupsi Masjid Agung

Namun hasil dokumentasi dan pantauan lapangan tidak menemukan adanya jejak maupun tanda wilayah terdampak banjir di sekitar lokasi proyek. Pernyataan tersebut juga dibantah oleh Kepala Desa Sabajior, Rahmat Saleh, yang menegaskan bahwa wilayahnya bukan daerah rawan banjir.

“Jangan sebut desa kami banjir, karena itu tidak benar,” tegas Rahmat Saleh.

Rahmat juga menyatakan dukungannya agar BBWS Sumatera II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta pelaksana proyek turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi faktual. Ia meminta agar polemik yang berkembang tidak mencoreng nama baik Desa Sabajior.

“Jangan sampai mencoreng nama baik Desa Sabajior. Jangan nanti kami dibilang tidak menerima pembangunan,” ujarnya.

Baca juga Pastikan Takaran Tepat Jelang Nataru, Disperdagin Kabupaten Bandung Awasi Pompa Ukur BBM di SPBU

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Operasi dan Perawatan (OP) BWS Sumatera II, Dedek Ardiansyah, sebelumnya menyampaikan sikap tegas terkait temuan lapangan tersebut.

“Kita tidak akan menerima pekerjaan seperti itu. Minggu depan kita akan turun langsung ke lokasi, dan jika benar ditemukan kesalahan, akan kita instruksikan untuk dibongkar,” tegas Dedek Ardiansyah.

Dedek juga menyebut telah menghubungi konsultan proyek dan memerintahkan penghentian sementara aktivitas pekerjaan hingga dilakukan pengecekan. Pada Rabu (10/12/2025), ia kembali menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan konsultan terkait persoalan proyek tersebut.

“Sudah saya pastikan persoalan proyek itu telah saya perintahkan untuk dicek. Mulai besok mereka akan melakukan perbaikan pekerjaan tersebut. Dan hanya sampai di situ yang bisa kami lakukan,” ujarnya, sembari menegaskan bahwa proyek tersebut murni untuk kepentingan masyarakat dan tidak seharusnya ditarik ke ranah politik.

Namun hingga pantauan lapangan terakhir dilakukan, belum terlihat adanya aktivitas perbaikan di lokasi proyek. Kondisi saluran irigasi masih menunjukkan retakan, struktur cor yang rapuh, serta penggunaan material yang dinilai tidak layak. Area proyek tampak sepi tanpa kehadiran pekerja maupun konsultan pengawas.

Baca juga Pelarian Berakhir: Terduga Pelaku Kasus Penghinaan Suku Sunda, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan (Resbob) Berhasil Ditangkap di Jawa Tengah

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAK), Syapariddin Pohan, menilai temuan lapangan ini sebagai indikasi serius lemahnya pengawasan proyek pemerintah.

“Jika benar ditemukan penaburan semen di atas material berlumpur yang hanya untuk menutupi kualitas pekerjaan, maka hal itu patut dipertanyakan secara serius. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” tegas Syapariddin Pohan.

Ia menambahkan, proyek irigasi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan petani dan masyarakat luas harus dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu.

“Alasan banjir harus diuji secara objektif melalui pemeriksaan teknis di lapangan. Jangan sampai narasi tersebut justru digunakan untuk menutupi kelemahan pekerjaan. Kami mendesak BBWS Sumatera II membuka seluruh dokumen proyek, mulai dari kontrak, RAB, hingga laporan pengawasan,” ujarnya.

Hingga berita ini disusun, tim wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana proyek, pengawas lapangan, serta konsultan pengawas guna memperoleh hak jawab. Namun konfirmasi tertulis maupun pesan WhatsApp yang dikirimkan belum mendapatkan tanggapan resmi.

Dengan dugaan kualitas konstruksi yang tidak sesuai standar, minimnya transparansi pelaksanaan proyek, ketiadaan papan proyek, serta sisa waktu pekerjaan yang semakin terbatas, publik kini menunggu langkah nyata dan transparan dari BBWS Sumatera II serta instansi terkait agar proyek irigasi Sabajior benar-benar dikerjakan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.

(Lubis)

Mantan Bupati Karanganyar Juliatmono Mangkir Dua Kali dalam Sidang Korupsi Masjid Agung

SEMARANG, JURNAL TIPIKOR – Mantan Bupati Karanganyar Juliatmono, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, kembali tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Karanganyar.

Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (16/12) WIB, menjadi kali kedua Juliatmono mangkir dari panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Juliatmono, anggota DPR RI dari Partai Golkar, sebelumnya juga tidak hadir dalam panggilan sidang pada 2 Desember 2025.

Baca juga Pastikan Takaran Tepat Jelang Nataru, Disperdagin Kabupaten Bandung Awasi Pompa Ukur BBM di SPBU

Atas ketidakhadiran tersebut, majelis hakim yang diketuai Suryo Hendratmoko memberikan satu kesempatan terakhir bagi JPU untuk menghadirkan saksi kunci tersebut.

“Satu kesempatan lagi bagi penuntut untuk menghadirkan saksi pada 6 Januari 2026 mendatang, selanjutnya giliran penasihat hukum terdakwa untuk menghadirkan saksi,” ujar Hakim Ketua Suryo Hendratmoko.

Jaksa Penuntut Umum Tegar Djatikusumo menjelaskan bahwa surat panggilan terhadap Juliatmono telah disampaikan sejak jauh hari. Namun, melalui kuasa hukumnya, Juliatmono melampirkan surat penugasan dari Fraksi Golkar ke Sumatera Barat sebagai alasan ketidakhadiran.

“Dari yang bersangkutan melampirkan surat penugasan dari Fraksi Golkar ke Sumatera Barat,” kata Tegar Djatikusumo.

Baca juga DRAMA ASET VS. NYAWA SATWA: WALIKOTA “LELAH”, KEBUN BINATANG BANDUNG DI UJUNG TANDUK! 

Menurut JPU, keterangan Juliatmono sangat penting untuk didengar dalam persidangan. Pihak penuntut umum akan berusaha maksimal untuk menghadirkan yang bersangkutan.

Terkait kemungkinan pemanggilan paksa, Tegar menyebut hal tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan tim Kejari Karanganyar.
Pada sidang hari itu, majelis hakim hanya sempat memeriksa satu saksi dari Bank BJB yang keterangannya berkaitan dengan pinjaman PT MAM Energindo, selaku pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Masjid Agung Karanganyar.

Kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Karanganyar tahun anggaran 2020–2021 dengan nilai proyek Rp78,9 miliar ini telah menyeret empat orang pihak swasta dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Karanganyar sebagai tersangka.

Dalam dakwaan JPU, mantan Bupati Karanganyar Juliatmono disebut turut menerima sejumlah uang yang diduga sebagai fee atas proyek tersebut. (*)

DRAMA ASET VS. NYAWA SATWA: WALIKOTA “LELAH”, KEBUN BINATANG BANDUNG DI UJUNG TANDUK! 

Bandung, JURNAL TIPIKOR — Kondisi satwa di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) dikabarkan makin memprihatinkan di tengah kemelut sengketa pengelolaan yang tak kunjung usai.

Sementara itu, Walikota Bandung, Muhammad Farhan, memilih bersikap keras dengan fokus pada penyelesaian konflik internal dan pengamanan aset daerah, bahkan menyatakan “capek” dan mengancam evaluasi izin konservasi.

Kesejahteraan Satwa Terancam di Tengah Konflik Panjang

Kebijakan Walikota Farhan sebagian besar berpusat pada konflik internal pengelolaan dan status aset lahan, seolah menomorduakan fungsi konservasi dan kesejahteraan satwa.

  • Penutupan Permanen Diacuhkan: Walikota Farhan menegaskan bahwa Bandung Zoo tidak akan dibuka selama konflik internal antara pihak-pihak pengelola (Yayasan Margasatwa Tamansari/YMT) masih berlangsung, mendorong penyelesaian damai.
  • Ancaman “Lelah“: Dalam pernyataan yang mengejutkan, Walikota Farhan sempat menyatakan “capek” dengan keributan tersebut dan mengancam akan mengevaluasi izin konservasi satwa, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Kementerian Kehutanan (KLHK).
  • Pengamanan Aset Prioritas: Pemkot Bandung menegaskan bahwa lahan Bandung Zoo adalah aset sah milik Pemkot dan penutupan sementara juga dilakukan sebagai langkah untuk mengamankan aset daerah.

Baca juga BPKP Soroti Penutupan Kebun Binatang Bandung: Potensi “Ketidaktepatan Fatal” Ancaman Kesejahteraan Satwa

Sikap Walikota Dinilai “Tidak Bijak” dan Mengambil Risiko Kematian Satwa

Sikap Walikota Farhan tersebut menuai kritik pedas dari Ketua Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kota Bandung, Heri Irawan.

Heri Irawan menyatakan kaget dan menilai statement Walikota tidak bijak dalam menyikapi kemelut yang terjadi.

“Pandangan Walkot Farhan ini aneh. Ia mengambil resiko hewan-hewan mati karena ia tak berani ambil putusan siapa pengelola Bonbin,” ujar Heri Irawan kepada Jurnal Tipikor pada Selasa (16/12).

Heri Irawan menekankan bahwa meskipun penyelesaian konflik adalah urusan pengadilan, Walikota memiliki tanggung jawab moral dan praktis untuk memastikan operasional dan pemeliharaan satwa tetap berjalan selama proses hukum.

“Tidak mengambil putusan sama saja dengan membunuh. Kemenhut punya kepentingan di pengadilan, bukan di piring makan hewannya. Piring makan itu urusan Walkot: siapa yang makan hari ini, siapa yang bisa mati karenanya,” tambahnya dengan nada tajam.

Baca juga Aliansi Bandung Melawan Kecam Keras Penggusuran Bandung Zoo: Krisis Ruang Hijau, Pelanggaran HAM, dan Pengabaian Hukum

Masa Depan Bandung Zoo di Tangan Hukum dan Kementerian

Saat ini, Walikota Farhan telah menyerahkan masalah sengketa pengelolaan ke aparat penegak hukum (Polisi dan Kejaksaan Tinggi) karena sudah masuk ranah hukum. Ia juga menunggu putusan dari KLHK terkait izin konservasi satwa.

Meskipun Walikota menegaskan keselamatan dan perawatan satwa tetap dijaga di bawah pengawasan aparat penegak hukum, kondisi nyata satwa yang dikabarkan memprihatinkan menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan tersebut.

Inti kebijakan Walikota adalah agar konflik internal segera selesai dan pengelolaan dilakukan secara profesional, namun hal ini dinilai mengabaikan krisis kemanusiaan terhadap satwa yang semakin nyata.

(Her)

Hari Juang TNI AD 2025 Pengabdian Total Prajurit Kepada Rakyat, Bangsa, dan Negara

Cimahi,jurnaltipikor.com/,-Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang bertindak selaku Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Manunggal Brigif 15/Kujang II, Jl. Kebun Rumput, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Senin (15/12/2025).

Upacara peringatan Hari Juang TNI AD tahun 2025 mengusung tema “TNI AD Manunggal dengan Rakyat untuk Indonesia Bersatu, Berdaulat, Sejahtera, dan Maju”. Kegiatan tersebut diikuti oleh prajurit TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), Komponen Cadangan, serta unsur masyarakat.

Upacara turut dihadiri jajaran Mabesad, Mabes TNI, para pejabat Balakpus TNI AD, para pejabat jajaran Kodam III/Slw, unsur TNI–Polri, Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi, Persit Kartika Chandra Kirana, serta para tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, dan insan media.

Baca juga Pastikan Takaran Tepat Jelang Nataru, Disperdagin Kabupaten Bandung Awasi Pompa Ukur BBM di SPBU

Pada kesempatan tersebut Kasad menyinggung kondisi bangsa yang masih dihadapkan pada berbagai bencana alam di sejumlah daerah. Hal tersebut menjadi latar belakang pelaksanaan peringatan Hari Juang TNI AD Tahun 2025 yang dilaksanakan secara lebih sederhana. Kesederhanaan tersebut justru mempertegas esensi utama Hari Juang TNI AD, yakni pengabdian total prajurit kepada rakyat, bangsa, dan negara.

“Hari Juang ini biasanya kita peringati sambil menggelar pesta-pesta rakyat. Namun situasi Indonesia saat ini sedang berduka karena banyak saudara-saudara kita terdampak bencana. Karena itu, kita melaksanakan upacara dan syukuran sederhana bersama masyarakat,” ujar Kasad.

Hari Juang bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi atas peran strategis TNI AD dalam menjawab berbagai tantangan bangsa, khususnya dalam kondisi darurat dan kebencanaan. Ia menjelaskan bahwa realitas di lapangan telah membuktikan pentingnya keberadaan satuan dan prajurit TNI AD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Sekarang rekan-rekan media bisa melihat langsung bagaimana prajurit kita bekerja di lapangan menghadapi bencana. Dengan satuan yang sudah berada di wilayah, kita tidak perlu menunggu mobilisasi pasukan dari jauh,” jelas Kasad.

Baca juga Polri Raih Predikat “Informatif” dengan Nilai 98,90, Puncaki Kategori LNNK dalam Monev KIP 2025

Meskipun prajurit telah berada di daerah terdampak, tantangan masih dihadapi terkait ketersediaan perlengkapan, seperti alat berat, jembatan darurat, dan sarana teknis lainnya yang sebagian besar masih harus didatangkan dari Pulau Jawa. Namun demikian, semangat dan dedikasi prajurit di lapangan tetap tinggi dalam membantu masyarakat.

Kasad turut membagikan pengalaman saat mendampingi Presiden RI meninjau daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga sejumlah wilayah di Jawa Barat. Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata bahwa pengabdian prajurit TNI AD tidak pernah berhenti.

Keterlibatan TNI AD dalam penanganan bencana tidak hanya terbatas pada tahap tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Hingga pertengahan Desember 2025, sejumlah jembatan besar telah berhasil difungsikan kembali, dan puluhan jembatan lainnya ditargetkan rampung hingga awal tahun 2026.

Baca juga Pelarian Berakhir: Terduga Pelaku Kasus Penghinaan Suku Sunda, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan (Resbob) Berhasil Ditangkap di Jawa Tengah

TNI AD juga akan terus berperan dalam pembangunan infrastruktur darurat nasional. Presiden telah memberikan amanah kepada TNI AD untuk turut bertanggung jawab dalam pembangunan jembatan di seluruh Indonesia, dengan target jangka panjang mencapai 1.500 hingga 2.000 jembatan.

Peringatan Hari Juang TNI AD ke-80 Tahun 2025 menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI AD tidak hanya terletak pada alutsista, tetapi juga pada kemanunggalan dengan rakyat. Melalui semangat Hari Juang, TNI AD berkomitmen untuk terus hadir, bekerja, dan mengabdi demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju.

(Pendam III/Siliwangi).

Pastikan Takaran Tepat Jelang Nataru, Disperdagin Kabupaten Bandung Awasi Pompa Ukur BBM di SPBU

Soreang, JURNAL TIPIKOR – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung intensif melakukan pengawasan terhadap pompa ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Bandung.

Pengawasan ini dilaksanakan oleh Kepala Disperdagin Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah, beserta tim dan jajarannya pada hari Selasa (16/12/2025), sebagai langkah antisipasi menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kepala Disperdagin Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah, yang akrab disapa Kang Dicky, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan dalam menghadapi Hari Besar Nasional yang kerap memicu peningkatan aktivitas masyarakat.

“Pengawasan pompa ukur BBM yang dilaksanakan Disperdagin beserta sejumlah unsur lainnya ini dalam rangka jelang menyambut Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” kata Dicky Anugrah saat dihubungi di lapangan.

Baca juga Si Pintar Online , harumkan Kabupaten Bandung ! Raih Penghargaan di Ajang Kompetisi Inovasi Jawa Barat 202, Dorong Optimalisasi PAD dan Transparansi Retribusi Pasar

Sasaran Pertamax dan Pertalite, Dipastikan Sesuai Tera

Tim pengawasan Disperdagin fokus pada jenis BBM bersubsidi dan nonsubsidi, yakni Pertalite dan Pertamax. Setelah melakukan pemeriksaan di salah satu SPBU, Kang Dicky memastikan bahwa perangkat ukur yang digunakan telah memenuhi standar.

“Setelah melakukan pengawasan di salah satu SPBU, pompa ukur BBM itu sudah bertanda tera sesuai dengan tahun 2025 ini. Selain itu, tidak ditemukan dugaan alat tambahan yang dapat mempengaruhi takaran,” tegasnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  ( Disperdagin) Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah saat melakukan Pengawasan di beberapa SPBU di Wilayah Kabupaten Bandung (Poto : Istimewa)

Pengawasan ini bertujuan utama untuk memberikan kepastian kepada konsumen. “Kita berharap dengan dilaksanakannya pengawasan pompa ukur BBM ini, setiap konsumen selaku penerima manfaat bahan bakar minyak itu sesuai dengan takarannya,” harap Kang Dicky.

Baca juga Pemkab Bandung Raih Penghargaan Bergengsi detikJabar Awards 2025 Berkat Inovasi Ki Pinter Bedas

Jaminan Stok dan Stabilitas Ekonomi
Selain masalah akurasi takaran, Kang Dicky juga menyampaikan harapan kepada pemerintah terkait ketersediaan stok BBM menjelang periode Nataru.

“Kita juga berharap kepada pemerintah bisa memastikan persediaan stok BBM memasuki Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 aman. Supaya aktivitas dan ekonomi masyarakat tetap stabil,” ujarnya.

Disperdagin Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan bahwa seluruh perayaan Nataru di wilayahnya berjalan aman, kondusif, dan stabil, terutama bagi kelangsungan hidup sehari-hari masyarakat.

“Kami berharap selama menyambut perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman dan kondusif. Ekonomi masyarakat pun berharap tetap stabil, untuk kelangsungan hidup sehari-hari,” tutupnya.(*)

 

Polri Raih Predikat “Informatif” dengan Nilai 98,90, Puncaki Kategori LNNK dalam Monev KIP 2025

Jakarta,jurnaltipikor.com/,-Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen badan publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang berlokasi di Hotel Bidakara Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

Dalam acara tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang keterbukaan informasi publik.

Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI, Polri memperoleh nilai 98,90 dan meraih predikat Informatif, sekaligus menempati peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Non Kementerian (LNNK).

Baca juga Pelarian Berakhir: Terduga Pelaku Kasus Penghinaan Suku Sunda, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan (Resbob) Berhasil Ditangkap di Jawa Tengah

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri mencerminkan implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Prestasi ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, melainkan juga kemampuan Polri menyediakan layanan informasi yang mudah diakses, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” Ucapnya.

Lanjut Donny, nilai 98,90 dengan predikat informatif menempatkan Polri pada kategori tertinggi. Ini menunjukkan, bahwa Polri tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Baca juga BUMD GEGER, KABAG EKONOMI KOTA BANDUNG DISENTIL KERAS OLEH LSM! ‘FOKUS URUS PERUMDA PASAR DAN TIRTAWENING, JANGAN PJU!’

Selain meraih peringkat pertama, Polri juga menerima Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional. Penghargaan tersebut menjadikan Polri role model bagi badan publik lain dalam penerapan keterbukaan informasi.

Komisi Informasi Pusat RI menilai bahwa keberhasilan Polri didorong oleh komitmen kuat pimpinan institusi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi yang transparan.

Dengan capaian ini, Polri diharapkan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap layanan kepada publik.

“Kami berharap, capaian Polri ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi badan publik lainnya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

(Rama)

Pelarian Berakhir: Terduga Pelaku Kasus Penghinaan Suku Sunda, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan (Resbob) Berhasil Ditangkap di Jawa Tengah

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat berhasil mengamankan terduga pelaku kasus penghinaan terhadap Suku Sunda, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob, pada hari Senin, 15 Desember 2025.

Penangkapan ini mengakhiri pelarian yang sempat menyita perhatian publik, terutama di media sosial.
Resbob berhasil ditangkap di wilayah hukum Jawa Tengah setelah dilakukan pengejaran intensif lintas daerah oleh aparat kepolisian.

Detail Penangkapan dan Upaya Pengecohan
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, membenarkan penangkapan tersebut dan mengungkapkan bahwa Resbob ditangkap dalam kondisi sendirian.

“Penangkapan dilakukan di wilayah Jawa Tengah, setelah polisi melakukan pengejaran intensif lintas daerah,” ujar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Senin (15/12).

Baca juga BUMD GEGER, KABAG EKONOMI KOTA BANDUNG DISENTIL KERAS OLEH LSM! ‘FOKUS URUS PERUMDA PASAR DAN TIRTAWENING, JANGAN PJU!’

Selama masa pelarian, terduga pelaku diketahui berupaya mengelabui petugas dengan berbagai strategi. Salah satu upayanya yang terungkap adalah menitipkan telepon genggamnya kepada sang pacar yang berada di Surabaya.

“Selama pelarian itu dia sendiri, kemudian komunikasi dengan pacarnya di Surabaya, sempat HP dititipin ke pacarnya untuk mengecoh kita,” jelas Kombes Hendra, dikutip dari sumber kumparan.com.

Meskipun demikian, strategi pengecohan tersebut tidak berhasil menghentikan upaya pelacakan polisi. “Tapi kita lakukan terus pengejaran, akhirnya ditangkap di wilayah hukum Jawa Tengah,” tegas Hendra.

Baca juga GUGAT CERAI RIDWAN KAMIL: KEJUTAN AKHIR TAHUN DARI ATALIA PRARATYA!

Proses Pemindahan dan Pemeriksaan Lanjut
Setelah berhasil diamankan, Resbob saat ini telah berada dalam pengamanan Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar. Proses pemindahan terduga pelaku dari lokasi penangkapan langsung dilakukan.

“Sudah diamankan, berangkat dari Bandara Ahmad Yani [Semarang] menuju Cengkareng, Jakarta,” pungkas Kombes Hendra.

Saat ini, Resbob sedang dalam proses pemindahan menuju Markas Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut terkait kasus penghinaan yang sebelumnya ramai diperbincangkan.

Sumber : Bidang Hubungan Masyarakat
Kepolisian Daerah Jawa Barat