News

KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR – Hari libur biasanya menjadi waktu untuk beristirahat, namun tidak bagi Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn.

Dengan semangat pengabdian tanpa batas, beliau menerjang jalur sulit menuju pelosok Desa Sagaranten, Kecamatan Ciwaru, pada Sabtu (24/1/2026).

Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata kepemimpinan yang “jemput bola” dalam menuntaskan persoalan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Baca juga Senin Depan Di Jadwalkan, Hearing Dengan Dinas Dan DPR Daerah, Prihal Terkait Berikut Ini

Negara Hadir di Garis Depan Kemiskinan

Meski harus menempuh kondisi geografis yang menantang, Wabup Tuti menegaskan bahwa jarak tidak boleh menjadi penghalang bagi keadilan sosial.

Beliau hadir membawa solusi konkret dengan menggandeng Dinas Sosial Kabupaten Kuningan untuk menyalurkan bantuan langsung berupa sembako, perlengkapan mandi, hingga kasur lipat bagi warga yang paling membutuhkan.

“Tidak ada kata mundur untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat. Monitoring ini adalah bagian dari empati dan keberpihakan kita kepada warga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan,” tegas Hj. Tuti Andriani di sela-sela kunjungannya.

Baca juga Wujudkan Swasembada Pangan Era Prabowo, Pj Kades Suryati “Hujani” Lahan Air Kulim dengan Belasan Ribu Bibit Jagung

Bukan Hanya Rumah: Menilik Nadi Ekonomi dan Infrastruktur

Selain fokus pada Rutilahu, Wabup Tuti secara komprehensif membedah problematika Desa Sagaranten. Beliau meninjau langsung:

• Aksesibilitas: Menilai urgensi perbaikan jalan desa sebagai kunci mobilitas dan distribusi hasil tani.
• Ekonomi Lokal: Meninjau aktivitas UMKM yang menjadi tulang punggung masyarakat namun masih terkendala modal dan pemasaran.
• Keberlanjutan Program: Memastikan program pembangunan desa berjalan tepat sasaran dan efisien.

Beliau menekankan bahwa pembangunan Sagaranten tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus lintas sektor agar memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan warga.

Baca juga BPKP Bongkar “Dosa” Tata Ruang KBB: Longsor Bukan Sekadar Takdir, Tapi Kegagalan Mitigasi!

Sinergi Cerdas: Peran Perangkat Desa dan “Jemput Bola”

Dibalik kesuksesan kunjungan ini, terdapat koordinasi berjenjang yang rapi. Samsi Nugraha, Kaur Perencanaan Desa Sagaranten, mengungkapkan bahwa agenda ini adalah hasil komunikasi intensif dengan tokoh pemerhati pembangunan, Firman Azhari, yang kemudian ditindaklanjuti ke jajaran Sekretaris Pribadi Wakil Bupati.

Kepala Desa Sagaranten, Diding, memberikan apresiasi tinggi atas kreativitas perangkat desanya. “Saya selalu menekankan prinsip ‘jemput bola’.

Perangkat desa harus proaktif, tidak boleh hanya menunggu program. Sinergi dengan Pak Firman Azhari dan respon cepat Ibu Wakil Bupati adalah modal besar bagi kemajuan desa kami,” ujar Diding

Baca juga BANDUNG PEDULI! Dinsos Kota Bandung Gerak Cepat Tembus Lokasi Longsor Cisarua Lembang

Pengawalan Ketat Pemerintah Kecamatan

Hadir mendampingi Wakil Bupati, Camat Ciwaru Rusmiadi, AP., S.Sos., M.Si, bersama Kasi Pemerintahan Nanang Faturohman, S.E., M.E.

Kehadiran jajaran kecamatan memastikan bahwa seluruh hasil temuan lapangan akan ditindaklanjuti secara administratif dan teknis agar realisasi bantuan berjalan lebih cepat.

Kunjungan ini diakhiri dengan harapan besar dari Pemerintah Desa Sagaranten agar kolaborasi antara desa dan Pemerintah Kabupaten terus terjalin.

Kehadiran Hj. Tuti Andriani menjadi simbol kuat bahwa pembangunan di Kabupaten Kuningan kini benar-benar bergerak dari pinggiran, merangkul yang terpencil, dan memanusiakan setiap warga.

Tentang Kegiatan:
Monitoring Rutilahu dan Peninjauan Infrastruktur ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

(Deden)

BANDUNG BARAT, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) mengeluarkan pernyataan keras terkait rentetan musibah tanah longsor yang terus menghantui Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dalam kajian terbarunya, BPKP menegaskan bahwa bencana yang menelan kerugian materi hingga nyawa ini bukan murni fenomena alam, melainkan dampak nyata dari karut-marutnya implementasi kebijakan tata ruang.

Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, dalam keterangannya kepada Jurnal Tipikor pada Sabtu (24/1), menyatakan bahwa ada interaksi berbahaya antara kondisi geologis yang labil dengan kebijakan pemerintah daerah yang cenderung abai terhadap aspek keamanan lingkungan.

Baca juga “Jangan Tukar Nyawa dengan Sayur!”: Dedi Mulyadi Berang Lihat Hutan Burangrang Jadi Kebun di Lokasi Longsor Cisarua

Anatomi Bencana: Lereng Terjal dan Tanah Labil

Secara teknis, Tarmizi memaparkan bahwa wilayah seperti Cipongkor, Lembang, dan Gununghalu adalah “bom waktu” geologis.

Dengan kemiringan lereng mencapai 25–40% dan struktur tanah vulkanik muda yang porus, wilayah ini sangat rentan mengalami pergerakan tanah saat diguyur hujan dengan intensitas di atas 100 mm per hari.

“Tanah di KBB itu mudah menyerap air tapi tidak stabil. Begitu hujan ekstrem masuk, tanah menjadi jenuh, bobot massa meningkat, dan seketika meluncur di atas bidang gelincir batuan,” urai Tarmizi.

Baca juga LUMPUHNYA SURGA PAPRIKA: Longsor Maut Terjang Cisarua, 6 Tewas dan 84 Warga Masih Tertimbun

Sorotan Tajam: Alih Fungsi Lahan dan Izin di Zona Merah

BPKP menyoroti tiga celah kritikal dalam kebijakan Pemerintah Daerah KBB sebelum bencana terjadi:

• Pelacuran Tata Ruang (RTRW): Tekanan ekonomi dan pembangunan wisata di Kawasan Bandung Utara (KBU) telah mengalahkan fungsi lindung. “Hutan beralih jadi vila dan kawasan komersial. Akar pohon yang seharusnya mengikat tanah hilang, digantikan beton yang mempercepat bencana,” tegas Tarmizi.
• Izin di ‘Zona Merah‘: BPKP menemukan adanya pembiaran terhadap pembangunan pemukiman di lokasi dengan tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi akibat kurangnya detail mikrozonasi dalam pemberian IMB/PBG.
• EWS dan Mitigasi yang ‘Mati Suri’: Dari sekian banyak titik rawan, pemasangan alat Early Warning System (EWS) masih sangat minim. Bahkan, alat yang ada sering kali tidak berfungsi karena minimnya biaya pemeliharaan.

Tabel Ringkasan Analisa BPKP

Kesimpulan: Butuh Revolusi Tata Ruang

BPKP menyimpulkan bahwa kejadian longsor di Bandung Barat adalah akumulasi dari kegagalan mitigasi yang tertinggal jauh oleh laju pembangunan.

“Kami merekomendasikan pemerintah untuk segera menerapkan disaster-based spatial planning. Zona merah jangan hanya jadi coretan di peta, tapi harus benar-benar dikosongkan dari bangunan permanen jika kita tidak ingin terus-menerus memanen bencana,” tutup A. Tarmizi.

Pewarta : Heryanto

Editor : Azi

BANDUNG BARAT, JURNAL TIPIKOR – Suasana duka menyelimuti Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pasca dentuman keras menyerupai bom pada Jumat dini hari pukul 02.00 WIB yang meluluhlantakkan pemukiman warga. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke medan bencana untuk meninjau proses evakuasi dan menyoroti akar masalah yang memicu tragedi ini.

Alih Fungsi Lahan: “Hutan Hilang, Bencana Datang”

Di tengah lumpur dan puing bangunan, Gubernur Dedi Mulyadi tidak dapat menyembunyikan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa bencana ini bukan sekadar faktor alam, melainkan dampak nyata dari kerusakan ekosistem di lereng Gunung Burangrang.

Gubernur menunjuk langsung kondisi perbukitan yang kini gundul dan berubah wajah. Vegetasi penahan tanah yang seharusnya kokoh menjaga lereng, kini telah lenyap berganti menjadi komoditas ekonomi jangka pendek.

“Daerah ini seharusnya berisi pohon penahan tanah dan air, tapi kawasannya diubah menjadi kebun bunga dan sayuran. Ini mungkin salah satu faktor penyebab tanah longsor,” tegas Dedi Mulyadi dengan nada bicara yang dalam.

Video Gubernur Jawa Barat sedang Meninjau Musibah Longsor di Kabupaten Bandung Barat

Menurutnya, transformasi hutan pegunungan menjadi taman bunga dan kebun sayur membuat struktur tanah kehilangan "jangkar" alaminya, sehingga menjadi sangat labil saat diguyur hujan deras.

Moratorium dan Evaluasi Total

Merespons kehancuran ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas. Dedi Mulyadi menyatakan komitmennya untuk segera memutus rantai alih fungsi lahan di wilayah rawan bencana.

• Stop Alih Fungsi: Larangan keras bagi perubahan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan di seluruh area perbukitan Jawa Barat.
• Kembalikan Fungsi Hutan: Instruksi kepada jajaran terkait untuk mengevaluasi asal-usul lahan dan mengembalikan fungsinya sebagai hutan pelindung.
• Audit Lingkungan: Peninjauan kembali izin-izin pemanfaatan lahan di lereng gunung untuk memastikan keamanan warga di masa depan.

Baca juga LUMPUHNYA SURGA PAPRIKA: Longsor Maut Terjang Cisarua, 6 Tewas dan 84 Warga Masih Tertimbun

Update Evakuasi: 17 Keluarga Tertimbun

Hingga saat ini, Tim SAR masih berpacu dengan waktu untuk mencari warga yang hilang. Tangis pecah di posko pengungsian, salah satunya dari Ai Siti Jubaedah, warga selamat yang menyaksikan detik-detik mengerikan tersebut. Ia melaporkan sedikitnya 17 keluarga tertimbun material longsor.
Fokus pencarian saat ini tertuju pada satu rumah yang dihuni keluarga Pak Jajang.

Sebanyak 5 orang anggota keluarga, termasuk anak dan cucu, hingga kini belum ditemukan keberadaannya.
Bencana ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa eksploitasi lahan yang mengabaikan keselamatan ekologis harus segera dihentikan sebelum lebih banyak nyawa menjadi taruhannya.(*)

Tim Redaksi

Editor : Azi