PURWAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Setahun kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta memasuki fase krusial setelah Wakil Bupati melontarkan pengakuan terbuka yang menggegerkan publik.
Melalui kolom komentar akun Instagram @urangpurwakarta.id, Abang Ijo menyatakan dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis sejak dilantik mendampingi Bupati .
“Dimulai dilantik sampe detik ini yang namanya wakil bupati tidak pernah dilibatkan,” tulisnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu perbincangan luas di media sosial dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai soliditas kepemimpinan di Kabupaten .
Baca juga Kasad Resmikan Taman Merdeka serta Beri Pengarahan kepada Prajurit dan PNS Kodam III/Slw
Sejumlah pengamat menilai kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih rakyat dalam satu paket. Dengan demikian, mandat politik sejatinya melekat pada keduanya.
“Dalam sistem pemerintahan daerah, wakil kepala daerah memiliki fungsi membantu kepala daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan program. Sinergi adalah kunci,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Purwakarta.
Jika minim pelibatan benar terjadi, kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di tingkat daerah.
Dinamika kepemimpinan ini menguat setelah mencuat kasus dugaan pungutan liar saat momen Lebaran di kawasan Waduk Cirata. Sejumlah pemudik mengaku dimintai uang parkir dengan tarif tidak lazim, meski hanya berhenti untuk beristirahat. Keluhan itu viral di media sosial dan memicu reaksi luas warganet.
Baca juga “BGN Bantah Isu Rp15 Ribu per Porsi: Anggaran Bahan Makanan MBG Hanya Rp8–10 Ribu”
Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Satreskrim mengamankan delapan orang terduga pelaku pungli di bahu jalan kawasan Cirata usai Lebaran. Para terduga pelaku dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Abang Ijo menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menilai praktik pungli itu mencoreng nama baik Purwakarta, terlebih terjadi pada momen arus mudik ketika banyak warga luar daerah melintas.
Perbedaan pendekatan kepemimpinan juga terlihat dalam penanganan dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di salah satu SMP negeri di wilayah Sukasari. Abang Ijo tampil terbuka menyoroti laporan masyarakat. Sementara itu, Bupati Saepul Bahri Binzein disebut memilih pendekatan berbeda dengan menekankan proses internal dan mekanisme birokrasi.
Di tengah polemik tersebut, sempat berkembang persepsi di publik bahwa bupati “mengampuni” terduga pelaku. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang merinci langkah administratif yang telah atau sedang ditempuh.
Rangkaian peristiwa ini memunculkan penilaian adanya perbedaan gaya kepemimpinan: wakil bupati dinilai lebih vokal dalam merespons isu sosial secara langsung, sedangkan bupati dianggap lebih menekankan stabilitas dan prosedur pemerintahan.
Dalam pernyataannya, Abang Ijo juga menantang digelarnya dialog terbuka demi kepentingan masyarakat. Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk transparansi sekaligus sinyal perlunya komunikasi internal yang lebih solid di lingkungan pemerintahan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Saepul Bahri Binzein terkait pengakuan wakilnya maupun tanggapan atas dinamika yang berkembang.
Masyarakat berharap perbedaan pendekatan tidak berkembang menjadi hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi, soliditas pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas serta kualitas pelayanan publik.
Kini, publik menunggu klarifikasi dan langkah konkret dari kedua pimpinan daerah agar roda pemerintahan Kabupaten Purwakarta tetap berjalan harmonis sesuai harapan rakyat.
(Red)
