News

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wajah estetika Kota Bandung yang selama ini dibanggakan sebagai “Paris van Java” kini harus rela menyandang predikat baru sebagai “Laboratorium Kegagalan Konstruksi”.

Setelah Walikota Bandung, Muhammad Farhan, mengambil langkah ekstrem membekukan izin proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya per Maret 2026, borok pengerjaan di lapangan kian hari kian terlihat nyata.

Salah satu titik yang paling memprihatinkan terpantau di kawasan Jalan H. Ibrahim Adjie (Kiaracondong), tepatnya di depan Borobudur Market (Borma). Lokasi ini kini menjadi sorotan tajam dari Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kota Bandung.

Kado Kemacetan untuk Rakyat

Ketua BPKP Kota Bandung, Heri Irawan, menyatakan bahwa penghentian pengerjaan oleh Walikota seharusnya diikuti dengan langkah pembenahan cepat, bukan pembiaran. Berdasarkan pantauan BPKP di depan Borma Kiaracondong, proyek yang mangkrak tersebut justru menyisakan pemandangan yang merusak estetika dan menjadi biang kerok kemacetan horor setiap harinya.

“Penampakan di depan Borma ini adalah bukti nyata pengerjaan yang tidak profesional. Proyek dihentikan, tapi sisa galian dan material dibiarkan begitu saja. Ini bukan lagi membangun transportasi, tapi sedang membangun ‘ranjau’ kemacetan bagi warga,” ujar Heri Irawan dengan nada satir.

Proyek Strategis Nasional dengan Standar ‘Kelas Kelurahan’

Keputusan Walikota untuk membekukan izin diambil setelah pengamatan menunjukkan bahwa proyek berlabel “Strategis Nasional” ini justru dikerjakan dengan standar yang bahkan lebih rendah daripada proyek perbaikan selokan di tingkat kelurahan.

Heri Irawan menambahkan bahwa pengerjaan di titik-titik vital seperti Dago, Jalan Merdeka, dan Riau sudah cukup membuktikan kehancuran trotoar yang ada. Namun, pembiaran di jalur padat seperti Ibrahim Adjie adalah bentuk penghinaan terhadap kenyamanan publik.

Baca juga Prestasi Gemilang: 16 ‘Pahlawan Penagih’ Berhasil Mengubah Honda Brio Menjadi Barang Rongsokan di Denpasar

Bukan Modernisasi, Tapi Perusakan Kota

Walikota Farhan sebelumnya telah mengungkapkan kekecewaan mendalam, menyebut hasil proyek tersebut “sangat jelek dan berantakan”.

Halte yang dibangun asal-asalan dinilai bukan sebagai langkah maju transportasi massal, melainkan perusakan ruang publik secara terstruktur.

Langkah pembekuan izin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi tamparan keras bagi kontraktor pemenang tender yang dinilai amatir.

BPKP Kota Bandung mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi total kontraktor tersebut agar tidak terus-menerus meninggalkan “warisan” galian yang membahayakan nyawa pengguna jalan.

Monumen Ambisi yang Dipaksakan

DPRD Kota Bandung melalui Komisi III turut mendukung langkah tegas Walikota. Proyek BRT ini dinilai terlalu dipaksakan demi mengejar target administratif tanpa memedulikan aspek teknis di lapangan.

Kini, warga Bandung—khususnya yang melintasi jalur Kiaracondong—hanya bisa mengelus dada melihat “monumen kegagalan” yang dibiarkan begitu saja di tengah jalan.

BPKP Kota Bandung menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada pertanggungjawaban nyata atas kerusakan estetika dan kerugian waktu warga akibat kemacetan yang ditimbulkan.

Pewarta : Her

Editor: Azi

Bandung, JURNAl TIPIKOR – Kematian anak Harimau Benggala bernama Hara di Bandung Zoo kembali menampar wajah pengelolaan konservasi di negeri ini. Namun yang lebih memprihatinkan, bukan hanya satwa yang kehilangan nyawa—melainkan juga akal sehat dalam tata kelola.

Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kota Bandung menilai kematian Hara bukan sekadar insiden, melainkan cermin buram dari konflik kepentingan yang tak kunjung selesai. Di tengah tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, satwa justru menjadi “tumbal administratif”.

“Ini ironi. Kebun binatang ditutup, tapi masalahnya tetap berkeliaran bebas. Yang dikurung justru transparansi,” ujar Ketua BPKP Kota Bandung, Heri Irawan dalam pernyataan resminya, Kamis (26/3/2026).

Baca juga BADAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (BPKP) “Tiang Listrik Ambruk di Bandung: Alarm Keras Bagi Pengawasan Infrastruktur Publik”

Menurut BPKP, pengelolaan Bandung Zoo saat ini lebih menyerupai arena perebutan kendali daripada ruang konservasi. Narasi pelestarian terdengar nyaring di atas kertas, namun nyaris tak bergaung dalam praktik.

“Kalau konservasi hanya jadi jargon, lalu bisnis jadi tujuan utama, jangan heran jika yang dilindungi justru mati perlahan,” tegasnya.

BPKP juga menyoroti minimnya keterbukaan terkait kronologi kematian Hara. Informasi mendasar seperti kondisi kesehatan sebelum kematian, penanganan medis, hingga lokasi kematian masih menjadi tanda tanya besar.

“Publik tidak butuh jawaban normatif yang ditunda dengan alasan nekropsi. Yang dibutuhkan adalah kejujuran sejak awal—bukan setelah semuanya terlambat,” lanjut pernyataan tersebut.

Baca juga BPKP Pertanyakan Transparansi KPK: ‘Sakit’ atau Strategi Hindari Sel Tikus?

Lebih jauh, BPKP menilai bahwa konflik yang terjadi bukan sekadar persoalan koordinasi antar lembaga, melainkan indikasi kuat adanya tarik-menarik kepentingan ekonomi dalam pengelolaan.

“Ketika kebijakan dipenuhi kepentingan, yang lahir bukan solusi—melainkan korban. Dan kali ini, korban itu bernama Hara,” ujarnya.

BPKP menegaskan akan terus mendesak klarifikasi terbuka serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Bandung Zoo. Mereka juga mengingatkan bahwa dalam setiap konflik kebijakan, selalu ada pihak yang paling dirugikan—dan seringkali, pihak itu tidak bisa bersuara.

“Satwa tidak bisa protes. Tapi kematian mereka adalah bentuk kritik paling keras terhadap manusia,” tutupnya.

(Yazid)

Bandung, JURNAL TIPIKOR — Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) menyoroti serius insiden ambruknya dua tiang listrik di kawasan Taman Pramuka, Jalan L. L. R.E. Martadinata, Kota Bandung, yang terjadi pada Selasa, (24/3) siang, dan menyebabkan gangguan signifikan terhadap arus lalu lintas serta aktivitas masyarakat.

Peristiwa yang terjadi di ruang publik, tepat di depan gerai Marugame Udon tersebut, tidak dapat dipandang sebagai kejadian teknis semata. Insiden ini merupakan indikasi kuat adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur publik.

BPKP menilai bahwa sebagai penyelenggara layanan ketenagalistrikan nasional, memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan seluruh jaringan listrik dalam kondisi aman, layak, dan terpantau secara berkala. Kegagalan dalam memenuhi standar tersebut berpotensi masuk dalam kategori kelalaian yang berdampak pada kepentingan publik.

Baca juga BPKP Pertanyakan Transparansi KPK: ‘Sakit’ atau Strategi Hindari Sel Tikus?

Lebih jauh, insiden ini tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi, gangguan mobilitas, serta risiko keselamatan masyarakat. Dalam perspektif hukum, kondisi ini membuka ruang terhadap:

• Tuntutan tanggung jawab perdata atas kerugian masyarakat
• Evaluasi kepatuhan terhadap regulasi ketenagalistrikan
• Hingga potensi konsekuensi hukum apabila ditemukan unsur kelalaian

BPKP menegaskan bahwa pola penanganan yang hanya berfokus pada perbaikan fisik tanpa evaluasi menyeluruh merupakan pendekatan yang tidak menyelesaikan akar persoalan. Penggantian tiang tidak serta-merta memperbaiki sistem jika pengawasan tetap lemah.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP menyampaikan beberapa sikap dan rekomendasi:

Sikap BPKP:

1. Insiden ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan terkait pengelolaan infrastruktur publik.
2. Publik berhak mendapatkan jaminan keamanan, bukan sekadar respons setelah kejadian.
3. Setiap bentuk kelalaian yang merugikan masyarakat harus ditindak secara transparan dan akuntabel.

Rekomendasi BPKP:

1. Audit menyeluruh terhadap kondisi jaringan listrik di wilayah Kota Bandung
2. Transparansi hasil investigasi kepada publik secara terbuka
3. Peningkatan standar inspeksi dan pemeliharaan berkala
4. Penegakan tanggung jawab hukum apabila terbukti adanya kelalaian
5. Penyusunan sistem early warning terhadap infrastruktur berisiko

BPKP menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap layanan negara tidak hanya dibangun dari kecepatan perbaikan, tetapi dari kepastian bahwa kejadian serupa tidak akan terulang.

Insiden ini harus menjadi momentum untuk berbenah, bukan sekadar peristiwa yang dilupakan setelah lalu lintas kembali normal.

(Her)