Arsip Kategori: Seputar Jawa Barat

Sukabumi,jurnalyipikor.com,-Sejumlah wartawan yang tergabung dalam komunitas Wartawan Utara Kabupaten Sukabumi menggelar aksi Penggalangan Dana untuk membantu korban bencana banjir bandang di Sumatra.

Aksi peduli ini dipimpin langsung oleh Isep Panji, jurnalis dari Tatarmedia, yang sejak awal menginisiasi gerakan solidaritas tersebut. Penggalangan Dana tersebut difokuskan di Depan Kecamatan Cibadak,Kabupaten Sukabumi, pada Rabu, (03/12/2025).

Kegiatan tersebut rencananya digelar selama satu minggu dari tanggal 03 Desember sampai 09 Desember 2025.

Baca juga Arogan, Kades Keban Agung Dorong Wartawan Saat Sedang Bertugas

Wartawan Utara Sukabumi menggalang bantuan berupa logistik kebutuhan pokok, perlengkapan kebersihan, serta bantuan finansial yang akan disalurkan langsung kepada warga terdampak melalui jaringan relawan di lokasi bencana.

Isep Panji, mengatakan bahwa aksi ini merupakan wujud kepedulian dan juga Cinta wartawan terhadap sesama, sekaligus bentuk nyata bahwa insan pers bukan hanya peliput berita, tetapi juga bagian dari masyarakat yang siap turun tangan saat bencana melanda.

“Kami wartawan bukan hanya hadir membawa kamera dan menulis berita. Saat saudara-saudara kami terkena musibah, kami punya tanggung jawab moral untuk ikut membantu. Semoga bantuan ini bermanfaat dan meringankan beban para korban,” ujar Isep Panji.

Baca juga SENGKETA BERDARAH DI SUKAHAJI BANDUNG! SHM vs. HAK RAKYAT: INKRACHT VS. INTENSITAS KEKERASAN

Sementara di tempat terpisah,Ketua JBN (Jurnalis Bela Negara) Sukabumi Raya, Budi Arya, menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi atas aksi kemanusiaan yang dilakukan para rekan-rekan wartawan yang menggelar aksi kemanusiaan bagi sodara-sodara kita di wilayah Sumatera yang sedang terkena musibah banjir bandang hingga menimbulkan banyak korban jiwa.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan rekan-rekan wartawan utara yang begitu peduli terhadap saudara kita yang tertimpa musibah banjir bandang. Semoga kegiatan ini menjadi contoh positif bagi pihak lain baik itu dari instansi pemerintah, swasta ataupun masyarakat secara umum,”pungkasnya.

(Rama)

Soreang, JURNAL TIPIKOR – Inovasi Si Pintar Online (Sistem Penarikan Retribusi Pasar Secara Online) yang dikembangkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung berhasil meraih Juara Ke-2 dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2025, pada kategori Kelompok Peserta Inovasi Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Penghargaan diberikan pada acara Pemberian Penghargaan KIJB Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BP2D Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 3 Desember 2025.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah, SH., M.Si, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melakukan digitalisasi pelayanan publik, khususnya di sektor pengelolaan retribusi pasar rakyat.

“Si Pintar Online, kami hadirkan sebagai solusi nyata untuk mengatasi kebocoran penerimaan retribusi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pasar. Dengan sistem non-tunai dan pelaporan real time, pungutan retribusi dapat dilakukan secara akuntable, aman, dan transparan dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Dicky.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung selama ini menghadapi tantangan dalam pemungutan retribusi pasar yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan karcis, sehingga potensi penerimaan belum optimal.

Sejak penerapan Si Pintar Online pada tiga pasar yang dikelola pemerintah—Pasar Baleendah, Pasar Ciwidey, dan Pasar Margahayu—realisasi penerimaan retribusi mencapai 136,29% dari target pada tahun 2024, karena seluruh transaksi tercatat otomatis ke server dan dapat dipantau langsung oleh UPTD Pasar, dan Dinas terkait.

“Penghargaan ini bukan hanya apresiasi, tetapi menjadi semangat bagi kami untuk memperluas penerapan Si Pintar Online ke seluruh pasar rakyat di Kabupaten Bandung,” tambah Dicky.

Ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan sejalan dengan arah transformasi digital daerah serta Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT). Dengan semakin meratanya pemanfaatan sistem digital, pasar rakyat Kabupaten Bandung diharapkan semakin modern, kompetitif, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

(Azi)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Camat Parungkuda, Asep Somantri, S.IP.,M.Si., menyambut hangat silaturahmi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I) Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, beserta jajaran pengurus di ruang kerjanya, Selasa (02/12/2025).

Suasana pertemuan terasa akrab, dengan tawa dan obrolan ringan yang mengalir antara camat dan Ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi beserta jajaran.

Heriyadi, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Camat Parungkuda, Asep Somantri, mengingat IWO I Kabupaten Sukabumi rutin menggelar aksi sosial seperti "Jumat Berkah" melalui santunan anak yatim.

"Kegiatan kami tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan pemerintah daerah dan para donatur lainnya," ujarnya.

Baca juga GELEMBUNG DATA FIKTIF 881 SISWA: BPKP LAPORKAN PKBM KE KEJATI JABAR!

Heriyadi pun berharap, kegiatan rutin “Jum’at Berkah” ini dapat menginspirasi semua pihak agara banyak Anak-Anak yatim yang belum tersentuh dapat terbantu.

Sementara itu, Camat Parungkuda, Asep Somantri, S.IP.,M.Si.,mngatakan ucapan syukur atas kunjungan silaturahmi Ketua beserta jajaran di DPD IWO I Kabupaten Sukabumi yang kebetulan berkantor di wilayah Kecamatan Parungkuda.

“Saya selaku Camat Parungkuda selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun, apalagi ini demi kesejahteraan warga khususnya di wilayah Kecamatan Parungkuda,” ucapnya.

Baca juga “SETELAH DIJAJAH HAMPIR 10 TAHUN, SAAT INI DENGAN KOMISARIS YG BARU, PT. BSP ZAPIN SIAP BERKARYA UNTUK NEGERI”

Lanjut Asep, Silaturahmi seperti ini mampuh memperkuat koordinasi dalam program‑program sosial, pendidikan, dan juga kesehatan.

Asep pun menambahkan, bahwa kehadiran IWO I akan menjadi motivasi tambahan bagi jajaran kecamatan untuk terus berinovasi kedepannya.

“Semoga silaturahmi ini dapat menumbuhkan semangat kebersamaan yang terus dapat terjaga. Siapa tau kedepannya pihak Kecamatan Parungkuda dan DPD IWO I Kabupaten Sukabumi dapat berkolaborasi mengadakan kegiatan sosial bersama-sama,” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat mediasi bersama 13 kepala desa dari Kecamatan Cikidang dan Cibadak terkait proses pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN Sukamaju, Selasa (25/11/2025).

Mediasi ini digelar menyusul adanya desakan dari para kepala desa yang menilai HGU perusahaan tersebut telah kadaluarsa sejak 2005.

Kita ketahui kementrian ATR/BPN terus menyeruarakan tentang plasma 20% dari total luas HGU lahan yang harus di keluarkan untuk kepentingan masyarakat dari perpajangan HGU baik swasta ataupun yang di kelola BUMN karna dasar tanah nya sama dan mengacu pada aturan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga GEGER! BPKP SOROT ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG RANGKAP JABATAN DI ORGANISASI PENERIMA HIBAH APBD: “POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN DAN KKN!”

Dimana, dalam Pasal 58 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa “Perusahaan perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari : (a) area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau (b). areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen dari luas lahan tersebut.

Aturan dasar pokok pokok agraria (UUPA) aturan baru yang lagi di godog sekarang plasma bertambah 30% kementerian ATR/BPN menjelaskan jangka waktu HGU dari sebelumnya 25 tahun perpanjangan 35 tahun total waktu HGU 60 tahun, menjadi 25 tahun dan perpajangan ke dua 35 tahun dan perpajangan ke tiga, 35 tahun menjadi 95 tahun jangka waktu HGU. Tentu plasma juga ikut bertambah dari sebelumnya 20% pada perpanjangan ke dua bertambah 10% pada perpanjangan ke tiga jadi total plasma yang harus di keluarkan adalah 30% dari total luas lahan HGU, swasta ataupun PTPN (BUMN).

Baca juga TNI AD Kerahkan 21.707 Prajurit, Perkuat Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Tiga Provinsi Sumatra

Ketua JWI sukabumi raya, Lutfi Yahya, melontarkan statmentnya, bahwa Reforma agraria tentang plasma HGU mewajibkan perusahaan perkebunan sawit untuk menyisihkan minimal 20% dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) mereka untuk masyarakat sekitar sebagai kebun plasma. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan hak atas tanah yang sudah di kuasai masyakarat baik untuk kawasan pemukinan dan kawasan kebun masyarakat , sehingga mereka dapat memiliki dan mengelola lahan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan ini menjadi bagian dari program Reforma Agraria dan perusahaan yang tidak patuh dapat dikenai sanksi pencabutan HGU.

“Seperti hal nya HGU PT. panyinangan yang di akuisisi oleh PT. DSN tbk. pada saat perpanjangan HGU tahun 2023 mereka tidak menyerahkan plasma sesuai aturan, menurut pengakuan mereka untuk HGU yang berada di kecamatan cikidang 190 hektar sementara mereka menyerahkan plasma hanya 17 hektar terbagi dari dua lokasi desa cikidang dan desa cijambe kecamatan cikidang , yang seharusnya 38 hektar mengacu pada aturan plasma 20% untuk di berikan kepada masyarakat, masih ada kurang sekitar 21 hektar yang belom di keluarkan oleh PT. Panyinangan, saya meminta pihak terkait mencabut ijin HGU PT. Panyinangan karna tidak mentatati aturan mengenai plasma,” Ujar Lutfi.

Pertemuan berlangsung di aula Bidang SDA dan dipimpin langsung jajaran Komisi I DPRD, para Kepala Desa, yang dikomandoi oleh Suhendi, Kepala Desa Cijambe.

Baca juga Kapolri Pastikan Bantuan Logistik dan Personel Berhasil Jangkau Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera

Suhendi pun menegaskan, bahwa kedatangan mereka bukan untuk meminta perpanjangan, melainkan mendesak pembaharuan HGU yang dianggap telah terlalu lama dibiarkan tanpa kepastian.

“HGU PTPN Sukamaju ini sudah habis sejak 2005. Jadi yang terjadi hari ini bukan perpanjangan, tetapi pembaharuan. Kami bersikap tegas meminta perusahaan mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Perpres 2023 terkait kewajiban plasma atau penyisihan lahan minimal 20 persen,” ujar Suhendi.

Suhendi menambahkan, masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian manfaat dari keberadaan perkebunan tersebut. Suhendi juga menyoroti persoalan CSR yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dana bagi hasil sawit DBH sawit merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak dari perkebuna sawit yang berada di wilayah Kecamatan Cikidang dan Cibadak namun kenyataanya pembangunan malah di arahkan ke Kecamatan lain yang tidak terdampak oleh aktifitas aktifitas perkebunan yang merugikan masyarakat , seperti jalan rusak, kelangkaan air, dan permasalahan lingkungan lainnya dari aktifitas perkebunan.

“Masa kita yang berada di lingkar perkebunan sawit justru tidak mendapatkan program CSR, sementara wilayah lain mendapatkannya. Ini tidak adil. Kami meminta CSR diberikan sesuai aturan dan tepat sasaran, apa perlu kami bersurat kepada bapak presiden agar hak-hak masyarakat yang sudah menempati tanah PTPN ini segera di berikan hak atas tanah untuk masyarakat dan memberikan tanah tersebut kepada masyarkat, ada yang sudah di jadikan kebun oleh masyarakat ada yang di jadikan tempat pemukiman oleh masyarakat dan ada juga yang di jadikan fasilitas umum oleh masyarakat. Sekarang begini, kalau tanah PTPN di berikan kepada masyarakat mengacu pada plasma 20% dari total tanah, lantas masyarakat bisa memiliki sertifikat tanah, maka masyarakat bisa memperbaiki ekonominya kenapa mereka bisa menjaminkan tanah nya untuk modal usaha mereka ke Bank, UMKM bisa meningkat di cikidang dan perekonomian akan bergeliat menuju kesejahteran sesuai amanat bapak presiden Prabowo Subianto, rakyat harus kita pentingkan dan kita sejahterakan,” tegasnya.

Baca juga Menhut Raja Juli Antoni Tinjau Langsung Bencana Sumatera: Fokus Utama Evakuasi dan Penyelamatan, Evaluasi Dilakukan Pasca Tanggap Darurat

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak PTPN Sukamaju yang diwakili Aldi, bagian pertanahan PTPN I Regional II, menyampaikan bahwa perusahaan siap memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia mengakui bahwa masa HGU memang sudah habis dan perusahaan sedang menyiapkan proses pembaharuan sesuai regulasi terbaru.

“Tadi sudah dibahas terkait Perpres, dan tentu PTPN akan mengacu pada aturan tersebut. PTPN Sukamaju memang sedang mengajukan proses pembaharuan HGU, bukan perpanjangan. Insya Allah semua akan kami penuhi sesuai ketentuan,” kata Aldi.

Mediasi ini menjadi langkah awal bagi penyelesaian sengketa administratif dan pemenuhan hak masyarakat desa sekitar perkebunan.

Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi berkomitmen, untuk mengawal proses ini hingga seluruh pihak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum yang adil. Dan tentunya, akan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan hak masyarakat terhadap lahan plasma yang peruntukan nya buat masyarakat.

(Rama)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I) Kabupaten Sukabumi kembali menggelar aksi sosial rutin "Jumat Santuni Anak-Anak Yatim Piatu" yang berlokasi di Kantor DPD IWO I Kabupaten Sukabumi, Jalan Parungkuda‑Parakansalak, Perum Pusaka Bumi Parungkuda Blok A‑06, Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda. Kegiatan kali ini menghadirkan 40 anak yatim piatu, jum'at (28/11/2025).

Ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menyampaikan rasa syukur karena acara yang telah menjadi agenda mingguan itu dapat berjalan lancar.

"Alhamdulillah, Jumat ini kami dapat kembali berbagi kebahagiaan dengan anak‑anak yatim. Semoga kebaikan ini menjadi berkah bagi semua yang terlibat," ujarnya dengan senyum.

Baca juga KPK Panggil Tersangka Kasus Korupsi Bansos Beras, Komisaris Utama DNR Logistics Diperiksa sebagai Saksi

Selain penyerahan santunan berupa makanan dan uang, para relawan IWO I juga mengadakan doa bersama serta sesi silaturahmi.

“Kegiatan ini bukan hanya soal memberi materi, tapi juga menumbuhkan rasa empati dan kebersamaan,” tambah Heriyadi, mengacu pada semangat Indahnya Berbagi yang selalu digaungkan organisasi ini.

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPD IWO I Kabupaten Sukabumi dan 40 anak-anak yatim piatu. Mereka berharap, agenda “Jumat Santuni Anak-Anak Yatim Piatu” ini dapat terus berlanjut sebagai wujud kepedulian sosial di Kabupaten Sukabumi.

(Rama)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Persatuan Wartawan Sejahtera Indonesia (PWSI) Kabupaten Sukabumi menggelar audensi dengan Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi pada 27 November 2025. Pertemuan ini menjadi angin segar bagi upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Dalam audiensi yang berlangsung hangat, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, Sigit Wirdamadi, didampingi oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial, Teddy Kuswandi, dan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Endang Sofyan, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh PWSI terkait perlindungan tenaga kerja.

Pertemuan ini merupakan respons cepat Disnakertrans atas surat permohonan audiensi yang diajukan PWSI pada 24 November 2025. PWSI, melalui surat bernomor 006/PWSI/XI/2025, mengangkat sejumlah isu krusial terkait penegakan hak-hak tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi. Di antaranya adalah masalah upah murah, PHK sepihak melalui PKWT, kondisi kerja yang tidak layak, serta berbagai pelanggaran hak-hak pekerja.

Baca juga “PENUNJUKAN PLT. DIRUT PERUMDA TIRTAWENING EKS-PENSIUNAN: ANCAMAN MAL ADMINISTRASI! BPKP Tuntut KPM Batalkan Keputusan yang Diduga Kuat Menyalahi Aturan”

Ketua Umum PWSI, Junaidi Tanjung, menyambut baik respons positif yang ditunjukkan oleh Disnakertrans Kabupaten Sukabumi.

“Kami sangat mengapresiasi kesediaan Bapak Kadis dan jajaran untuk mendengarkan aspirasi kami. Kami berharap, janji ini dapat segera direalisasikan demi terwujudnya perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.

PWSI menyampaikan sejumlah aspirasi penting yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi. Aspirasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan regulasi hingga peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.

Baca juga Bentuk Cinta Dan Kepedulian Tim SKD Sukabumi Raya Sambangi Warga Yang Sakit di Kampung Cicuol Desa Nyangkowek

PWSI Gelar Audensi Dengan Disnakertrans Sukabumi Terkait Pungli Loker, Perlindungan Pekerja dan Pengangguran konkret.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi. Kami pun akan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan aspirasi ini,” tegasnya.

PWSI berharap, komitmen Disnakertrans Kabupaten Sukabumi ini dapat menjadi momentum perubahan positif dalam perlindungan hak-hak tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi, sehingga tercipta iklim kerja yang lebih adil, aman, dan sejahtera bagi seluruh pekerja.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Tim Soulmate Kang Dedi Mulyadi (SKD) Sukabumi Raya kembali menebar kebaikan, kali ini dengan menjenguk warga yang sedang sakit di Kampung Cicuol, RT 04/RW 04, Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (27/11/2025).

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Budi Arya selaku Ketua Tim SKD ( Soulmate Kang Dedi Mulyadi) Raya tersebut tidak hanya sekedar memberi semangat, tetapi juga menyalurkan bantuan praktis berupa paket sembako, boneka dan uang.

"Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat Sukabumi, terutama yang sedang membutuhkan dukungan. Alhamdulillah, semoga bantuan yang kami bawa ini bisa membantu sedikit kebutuhan keluarga," ujar Budi Arya, ketua tim SKD Sukabumi Raya saat ditemui di lokasi.

Baca juga “PENUNJUKAN PLT. DIRUT PERUMDA TIRTAWENING EKS-PENSIUNAN: ANCAMAN MAL ADMINISTRASI! BPKP Tuntut KPM Batalkan Keputusan yang Diduga Kuat Menyalahi Aturan”

Budi Arya pun menegaskan komitmen timnya untuk terus mendekatkan diri dengan warga Sukabumi. Ia pun mengharapkan warga masyarakat dapat menghidupkan kembali gotongroyong, rasa kepedulian kepada sesama dan saling membantu pada yang membutuhkan seperti halnya yang dicontohkan oleh Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat.

“Saya beserta tim sudah tidak terhitung banyaknya daerah di Sukabumi yang sudah kami kunjungi. Ini semua tentang silaturahmi, Cinta dan kepedulian,”katanya dengan senyum.

Lanjut Budi Arya, kunjungan ini semoga menambah semangat keluarga yang kami datangi. Tim SKD Sukabumi Raya berharap, aksi sosial semacam ini dapat menginspirasi pihak lain untuk ikut berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Sukabumi.

Baca juga PROSES BODONG DIRUT PERUMDA TIRTAWENING, JAJARAN DIREKSI SERTA DEWAN PENGAWAS: BPKP DESAK WALIKOTA BANDUNG BUKA-BUKAAN! DUGAAN PELANGGARAN HUKUM DAN KKN MENGANCAM!

Dilokasi yang sama, Ibu Elis selaku nenek yang cucunya mengalami sakit menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada Soulmate Kang Dedi Mulyadi yang sudah peduli dengan hadir menjenguk dan juga memberikan bantuan.

“Terimakasih banyak kepada tim soulmate Kang Dedi Mulyadi yang sudah menjenguk cucu saya dan memberikan bantuan. Semoga, Allah memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda, Aamiin,” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Pemerintah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, bersama Kementerian Desa PDT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, dan Keluarga SIGAP menyelenggarakan Lokakarya Keberlanjutan Program Keluarga SIGAP. Acara berlangsung di Ballroom Hotel Santika Premiere Hills Resort Cibadak-Sukabumi, Rabu (26/11/2026).

Kegiatan ini bertujuan mendorong integrasi Program Keluarga SIGAP ke dalam perencanaan dan penganggaran desa sebagai bagian dari pencapaian Generasi Emas 2045.

Program Keluarga SIGAP merupakan kampanye perubahan perilaku dengan mempromosikan tiga perilaku utama yaitu Imunisasi rutin lengkap dan sesuai jadwal, Cuci tangan pakai sabun (CTPS), Pemberian makanan bergizi dan camilan sehat.

Baca juga Tuduhan Lemah, Pengacara Tiga Tersangka Kasus Hibah Pramuka Bandung Sebut Honor Representatif Sah dalam Mekanisme Regulasi

Program ini telah menjangkau keluarga dengan anak usia 0-24 bulan melalui pelatihan kader, kunjungan rumah, kelas ibu baduta dan penggunaan media interaktif seperti poster dan alat permainan sebagai sarana komunikasi antara kader dan orang tua baduta, termasuk memanfaatkan media sosial. Sebagai tindak lanjut dari uji coba pada tahun 2023, pada tahun 2025 ini Keluarga SIGAP diimplementasikan pada 3 wilayah scale up, yaitu Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, Kabupaten Brebes di Jawa Tengah dan Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan.

Di Kabupaten Sukabumi sendiri, Program Keluarga SIGAP hingga Oktober 2025 telah menjangkau 53.456 baduta dari 285 desa. Sebanyak 3.876 kader dari 2.670 posyandu telah diberikan pelatihan dan telah melakukan 52.805 kunjungan rumah pertama, dilanjutkan dengan 2.963 Kelas Ibu Baduta di Posyandu.

“Kami melihat SIGAP sebagai pendekatan yang konkret dan berdampak langsung pada keluarga. Ini bukan sekadar program, tapi gerakan masyarakat,” ujar Nuwirman, Penasihat Advokasi Keluarga SIGAP, fasilitator utama kegiatan lokakarya.

Baca juga Kejari Medan Tahan Eks Sekretaris Dinas Koperasi Terkait Dugaan Korupsi Medan Fashion Festival 2024

Ardi Prastowo, Team Leader Program Keluarga SIGAP, menyampaikan, “Kami berharap desa-desa di Sukabumi dapat melanjutkan program ini secara mandiri. Dukungan Dana Desa sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan. Kami mengajak para kepala desa untuk berkomitmen bersama dalam mendukung keberlanjutan program ini.”

Sappe MP Sirait, Analisis Kebijakan Ahli Madia pada Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa (DD), dari Kementerian Desa PDT sebagai salah satu narasumber kegiatan ini, juga menyampaikan “Melalui lokakaya ini, kami berharap pemanfaatan Dana Desa untuk kesehatan dasar dapat dipahami dan diterapkan secara optimal. Komitmen kami adalah memastikan setiap desa memiliki akses layanan kesehatan yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan program Keluarga SIGAP (Imunisasi, cuci tangan pakai sabun, makanan bergizi dan camilan sehat),”Ucapnya.

Andriyansyah Subandi, S.TP, M.Si, Sekretaris Dinas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukabumi, juga menyampaikan “Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada para kepala desa yang akan mengalokasikan dana desa untuk keberlanjutan Program Keluarga SIGAP. Dukungan ini sangat penting karena program mencakup imunisasi, cuci tangan pakai sabun, serta penyediaan makanan pendamping ASI bernutrisi. Kami berkomitmen mendukung keberlanjutan program ini bersama kementerian dan dinas terkait agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat,”katanya

Baca juga PENGACARA EKS DIREKSI PT ASDP SAMPAIKAN TERIMA KASIH MENDALAM KEPADA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO ATAS PEMBERIAN REHABILITASI

Dr. Mulus Wijaya Kusuma, Ketua Tim Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi, menyatakan “Program Keluarga SIGAP sejalan dengan Skema Program Sukabumi Sakti, yang berfokus pada pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat. Program ini secara khusus mendukung peningkatan pengetahuan warga mengenai imunisasi dasar lengkap, cuci tangan pakai sabun, serta penyediaan makanan pelengkap bergizi. Kami mendukung keberlanjutan program ini karena sejalan dengan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurunkan stunting, dan membangun fondasi kesehatan keluarga yang kuat.”

H. Cucu Sumintardi, SKM, MKM, Kepala Bidang Upaya dan Pembiayaan Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sukabumi juga menegaskan, “Kami telah melakukan berbagai intervensi spesifik, sebagai upaya menurunkan angka stunting. Program Keluarga SIGAP sejalan dengan upaya tersebut, sehingga memberikan dampak nyata yang tercermin dalam tren penurunan stunting di Kabupaten Sukabumi,”benernya.

Baca juga KEKERINGAN KINERJA: REGULASI BARU HANYA TEORI? PERUMDA TIRTAWENING BANDUNG DI AMBANG KOLEPS ORGANISASI!

Kegiatan lokakarya ini berlangsung selama tiga hari, pada 25, 26 dan 27 November 2025, serta mengundang 285 kepala desa. Menyasar kesiapan masing-masing daerah dalam mengadopsi program Keluarga SIGAP.

Para peserta lokakarya diharapkan semakin memahami urgensi program Keluarga SIGAP dalam percepatan penurunan stunting serta berkomitmen mengintegrasikan upaya tersebut ke dalam perencanaan desa, termasuk pengalokasian anggaran. Dukungan teknis dari Kementerian Desa, Dinas PMD, dan Bappeda turut memperkuat langkah menuju Generasi Emas 2045.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) memulai pekerjaan rekonstruksi ruas Jalan Parungkuda‑Bojongpari, Kecamatan Parungkuda, Minggu (23/11/2025).

Paket pekerjaan ini masuk dalam Anggaran Perubahan 2025 dengan nomor paket RKP2 dan SPK 000.3.2.03SPK/RKP.62/DPU/2025. Nilai kontrak mencapai Rp.  294.805.000,20 yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi TA 2025. Adapaun waktu pelaksanaan selama 40 hari kalender yang dikerjakan oleh CV. Bungsu Putra Konstruksi.

Foksay, selaku pelaksana dilapangan menyampaikan, bahwa saat ini sedang dilaksanakan pekerjaan rabat beton jalan Parungkuda-Bojong Pari. Dimana ruas Jalan ini yang sudah mengalami kerusakan dalam waktu dekat akan menjadi nyaman dan aman untuk dilalui para pengguna jalan yang melintas.

"Alhamdulillah, hari ini kami sedang melaksanakan pekerjaan rekontruksi jalan dengan rabat beton. InsyaAllah, tidak akan lama lagi para pengguna jalan akan nyaman dan aman dalam melakukan aktifitas keseharian," ujarnya.

Baca juga Pemkab Bengkulu Tengah Usulkan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Lanjut foksay, pekerjaan rabat beton ini membutuhkan waktu selama 40 hari kerja karena setelah coran digelar harus menunggu pengerasan dulu secara maksimal agar pemanfaatannya akan dirasakan dalam jangka waktu yang lama.

“Kami memohon maaf bagi para pengguna jalan karena selama masa pekerjaan aktifitas para pengguna jalan akan sedikit terganggu. Kami berharap, untuk bersabar sementara waktu selama masa pekerjaan berlangsung,” ucapnya.

Ruas jalan parungkuda-bojongpari sebelumnya mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga membuat masyarakat yang setiap hari menggunakan akses jalan tersebut merasa tidak nyaman dan tidak aman saat melintasi jalur tersebut.

Baca juga Gerindra Tolak Pemangkasan TPP ASN Kota Bengkulu hingga 40 Persen

Ucup, selaku pengguna jalan menyambut gembira perbaikan ini. Ucup berharap, jalan yang lebih baik akan dapat memperlancar aktivitas sehari‑hari dan meningkatkan perekonomian lokal.

“Akhirnya, jalan yang setiap hari kami lalui tidak lagi berlubang dan akan nyaman dilalui. terima kasih Pemkab Sukabumi beserta jajaran,”ujar ucup, salah satu pengguna jalan.

Pemkab Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan penghargaan kepada Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, sebagai desa dengan capaian kinerja terbaik dalam penanganan stunting tingkat nasional tahun 2025. Penyerahan penghargaan berlangsung di Aula Pondok Pesantren modern Assalam, Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu (22/11/2025).

Kepala Desa Purwasari, Agus Setia Gunawan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sukabumi, Pemerintah Kecamatan Cicurug, serta Dinas Kesehatan Sukabumi atas dukungan dan kolaborasi yang telah membuat program penurunan stunting di desa kami berhasil, ujarnya.

Baca juga Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Buka Rapat Evaluasi Program Pelita Hati: Perkuat Layanan Akta Kematian yang Responsif dan Humanis

Ia menambahkan, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor, mulai dari kader kesehatan, tokoh masyarakat, hingga warga setempat.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas upaya konsisten Purwasari dalam menurunkan angka stunting, termasuk implementasi program gizi berbasis posyandu, edukasi gizi bagi ibu hamil, serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin.

Acara dihadiri oleh Forkopimda yang bersama-sama menyaksikan penyerahan piala dan sertifikat kepada Desa Purwasari.

Baca juga Isu PHK Honorer Menguat, Bupati Seluma Ungkap Aturan Baru 2026

Bupati Sukabumi pun menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung inovasi dan kolaborasi dalam upaya menurunkan stunting di seluruh wilayah kabupaten.

Dengan pencapaian ini, Purwasari diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa‑desa lain dalam mempercepat penurunan stunting, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

(Rama)