Arsip Kategori: Seputar Jawa Barat

Sukabumi,.jurnaltipikor.com/,-Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., menghadiri acara peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-61 Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, yang berlokasi di Ponpes modern Assalam Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu (22/11/2025).

Acara peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-61 mengusung tema "Generasi Sehat, Masa Depan Hebat".

Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M.,mengatakan bahwa, Kesehatan merupakan pondasi utama dalam membangun sumberdaya manusia unggul, generasi muda hari ini adalah pemimpin masa depan, mereka harus tumbuh dalam lingkungan sehat, mendapatkan gizi yang cukup serta memiliki kesadaran untuk menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan mental.

Baca juga Kejaksaan Agung Periksa Puluhan Saksi dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Ekspor POME

Menurut H. Asep Japar, tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat” merupakan sebuah pesan sederhana namun penuh makna. Dimana tema itu menegaskan akan masa depan bangsa yang kuat hanya dapat terwujud bila rakyatnya Sehat, Cerdas dan Produktif.

“Di era digital saat ini, tantangan kesehatan semakin komplek dan kemudahan akses tekhnologi membuat masyarakat terutama anak muda lebih banyak duduk didepan layar Handphone atau Komputer dan kurang beraktivitas diluar, hal ini beresiko menyebabkan obesitas dan juga gangguan penglihatan serta penyakit lainnya seperti diabetes serta hypertensi dimasa muda,” ungkapnya.

Lanjutnya, pemerintah melalui berbagai program seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( GERMAS ), Imunisasi Rutin Lengkap, Posyandu Remaja dan Layanan Kesehatan Sekolah, terus mendorong lahirnya generasi Sehat. Selain itu, cek kesehatan Gratis ( CKG ) untuk anak sekolah dan program Prioritas dan Unggulan Fenomental, yaitu Makan Bergizi Gratis ( MBG ) menjadi fokus utama dalam mempersiapkan generasi masa depan yang maju berbudaya dan unggul.

“Dengan Semangat Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini, saya mengajak mari bersama-sama menanamkan budaya sehat dalam setiap aspek sekaligus titik tolak menuju Kabupaten Sukabumi yang lebih sehat, lebih sejahtera, lebih hebat dan Mubarakah,” tegasnya.

Baca juga IWO l DPD Kabupaten Sukabumi Gelar Kegiatan Rutin Dihari Jum’at, Santuni Anak-Anak Yatim Piatu

Dilokasi yang sama, Plt. Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menyampaikan bahwa, kegiatan memperingati hari kesehatan Nasional ke-61 bertujuan mengajak masyarakat meningkatkan gaya hidup sehat secara menyeluruh, baik fisik maupun mental, menumbuhkan kesadaran nasional akan pentingnya kesehatan sebagai modal pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat melalui gerakan hidup sehat, dan mewujudkan generasi yang tangguh dan produktif.

“Peringatan HKN ke-61 digelar dengan berbagai kegiatan kreasi seni serta berbagai lomba, Juga diadakan cek kesehatan gratis di masing-masing Puskesmas se-Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.

Dalam Kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan berbagai penghargaan, bantuan kacamata dan santunan yatim.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,- Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia ( DPD IWO I ) Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan rutin dhari Jumat yaitu pemberian santunan bagi anak-anak yatim piatu di kantor DPD IWO I yang beralamat di Perum Pusaka Bumi Parungkuda Blok A‑06, Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jum'at (21/11/2025).

Acara diisi dengan pembacaan tahlil, sholawat dan juga doa bersama ini dihadiri oleh Ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, beserta jajaran pengurus, serta puluhan anak-anak yatim piatu yang tampak berseri‑seri menerima bantuan.

Ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menekankan tentang makna spiritual dari aksi sosial yang digelar dengan mengutip ayat Al‑Qur’an "Dan mereka memberi makan orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan karena (menjaga) keimanan (QS. 76:8) serta hadits Nabi Muhammad SAW "Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini (dua jari yang disandingkan berdampingan) dalam surga (HR Bukhari).

Baca juga Baznas Kabupaten Sukabumi Serahkan Alat Bantu Gerak untuk Mustahik

Heriyadi pun menambahkan, bahwa menyantuni anak-anak yatim piatu bukan sekedar amal, melainkan wujud kepatuhan kita pada perintah Allah dan sunnah Rasulullah.

“Kami berharap, kegiatan rutin dihari jum’at ini dapat menumbuhkan rasa empati, mempererat silaturahmi, serta memberi motivasi bagi anak-anak yatim untuk terus berprestasi,” pungkasnya.

DPD IWO I Kabupaten Sukabumi menyampaikan terima kasih kepada para donatur, terutama untuk Dewan Penasihat Teddy Setiadi, yang selalu mendukung terlaksananya acara rutin dihari Jumat ini.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sukabumi, baru saja menyalurkan alat bantu gerak berupa Tongkat Kruk dan Kaki Palsu kepada mustahik/penerima manfaat. Acara penyerahan yang berlangsung di kantor Baznas Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (20/11/2025), dihadiri oleh para penerima manfaat, tokoh agama, serta jajaran Baznas.

Wakil Ketua 1 Baznas Kabupaten Sukabumi, H. Muh. Afrizal Adhi P, menjelaskan bahwa bantuan alat bantu gerak ini merupakan bagian dari program Gerak Berkah yang digulirkan Baznas untuk meningkatkan mobilitas warga kurang mampu.

"Kami (Baznas) ingin setiap langkah mereka menjadi lebih ringan, sehingga mereka bisa tetap produktif dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, ujarnya.

Baca juga Pembukaan LDK Angkatan III MTs Negeri 4 Bengkalis Berjalan Sukses: Cetak Calon Pemimpin Muda Madrasah

Lanjutnya, bantuan yang diberikan berupa tongkat kruk dan kaki palsu, disesuaikan dengan kebutuhan masing‑masing penerima. mustahik mengaku sangat terbantu karena dulu mereka harus bergantung pada orang lain untuk bepergian terutama ke pasar. Sekarang, dengan tongkat kruk dan kaki palsu mereka bisa berjalan sendiri lagi.

“Alhamdulillah, bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi mustahik,” ucapnya.

Sebagai Wakil Ketua 1, Afrizal memang ditunjuk dalam kepengurusan Baznas periode 2025‑2030, sebagaimana tercatat dalam pelantikan yang dipimpin Bupati Asep Japar pada September 2025.

Ia menegaskan, komitmen Baznas untuk terus menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran, terutama dalam bidang kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.

Baca juga Saksi Beberkan Unsur Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Kaur

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang siap mendukung program rehabilitasi lanjutan.

Baznas berharap, dengan bantuan alat bantu gerak ini, para mustahik dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

(Rama)

Bandung, JURNAL TIPIKOR  – Kekisruhan dualisme kepengurusan di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat (Jabar) dinilai sudah mencapai titik kritis.

Presidium Corong Jabar, perhimpunan yang mewadahi politisi, profesi, akademisi, kepala daerah, tokoh, dan budayawan Jawa Barat, mendesak Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, untuk segera turun tangan dan bersikap tegas.

Dualisme ini muncul dari dua hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) yang berbeda: satu menetapkan Almer (Musprov Bogor) dan satu lagi menetapkan Nizar (Musprov Bandung) sebagai Ketua KADIN Jabar terpilih.

Baca juga Rutan Kelas II.B Bengkulu Selatan Optimalkan Pelayanan Kesehatan dengan Pemeriksaan ke Setiap Hunian

Ketua Umum Presidium CORONG JABAR, Yusuf Sumpena, S.H., S.Pm., atau yang akrab disapa Kang Iyus, menyampaikan kekhawatiran mendalamnya terhadap kondisi ini.

“KADIN Jabar adalah mitra strategis utama Pemerintah Provinsi Jabar, khususnya dalam industri, perdagangan, dan pembangunan ekonomi. Kekisruhan dualisme yang berlarut-larut ini sangat menghambat kontribusi positif yang seharusnya diberikan oleh KADIN kepada Pemprov Jabar,” tegas Kang Iyus.

Desakan Sikap Tegas dari KADIN Pusat
Kang Iyus menegaskan bahwa ini adalah kali kedua kekisruhan serupa terjadi di tubuh KADIN Jabar.

Ia menuntut agar Ketua Umum KADIN Pusat beserta jajarannya segera mengambil keputusan final, yaitu memutuskan dan menetapkan secara definitif salah satu dari dua kepengurusan hasil Musprov tersebut.

“Ketua Umum KADIN Pusat, Bapak Anindya Bakrie, harus bersikap tegas. Jangan biarkan kekisruhan ini berlarut-larut, menjadi liar, dan menimbulkan konflik internal organisasi yang semakin buruk,” ujarnya.

“Ketidaktegasan ini berbahaya. KADIN Pusat harus mampu menyelesaikan konflik internal ini. Jangan sampai urusan KADIN Jabar masuk ke ranah hukum yang akan membuat penyelesaiannya semakin berlarut-larut.”

Baca juga Lokakarya Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya

Insiden Unjuk Rasa Wujud Ketidakpastian

Puncak dari ketidakpastian ini terlihat pada Rabu, 19 November 2025, di mana terjadi unjuk rasa di kantor KADIN Jabar, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, oleh salah satu pengurus hasil Musprov.

“Unjuk rasa hari ini, yang menuntut kepastian dan penguasaan kantor KADIN Jabar, adalah perwujudan nyata dari ketidakpastian yang diciptakan oleh KADIN Pusat. Ini semua adalah akibat dari ketidaktegasan Ketua Umum KADIN Pusat dan jajarannya dalam menyelesaikan dualisme kepengurusan KADIN Jabar,” tutup Kang Iyus.

CORONG JABAR berharap KADIN Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang sah agar kepemimpinan KADIN Jabar kembali solid, profesional, dan dapat fokus menjalankan perannya sebagai induk organisasi dunia usaha.

(Her)

Sukabumi,.jurnaltipikor.com/,-Kepala Desa Warnajati, Hilmi Nurhikmat, memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang bertempat di Aula Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (19/11/2025).

Acara ini mengangkat tiga agenda utama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Perubahan, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026, serta Daftar Usulan RKPDesa (DU‑RKPDesa) Tahun 2027.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Warnajati, Hilmi Nurhikmat, menekankan akan pentingnya menyesuaikan RPJMDesa agar dapat menyerap aspirasi terbaru warga dan mendukung program pemerintah pusat dan juga daerah.

"Perubahan RPJMDesa menjadi landasan bagi kami untuk menyusun RKPDesa tahun 2026 yang lebih terarah, sekaligus menyiapkan usulan DU‑RKPDesa tahun 2027 agar pembangunan desa tetap berkelanjutan," ujarnya.

Baca juga Lokakarya Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya

Musrenbang Desa Warnajati dihadiri oleh Camat Cibadak, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua MUI, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat dan perangkat desa. Diskusi berlangsung interaktif, dengan masukan mengenai peningkatan infrastruktur jalan, pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Desa, dan program kesehatan berbasis posyandu.

Hilmi berharap, kegiatan Musrenbang ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparat keamanan dalam mewujudkan Warnajati yang lebih maju dan sejahtera.

“Semoga, kegiatan ini dapat menghasilkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan warga masayrakat,” pungkasnya.

(Rama)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Persoalan sampah di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya, terus menjadi polemik yang tak terhindarkan.

Menanggapi kondisi kritis ini, Presidium Corong Jabar, Yusuf Sumpena S.H., yang akrab disapa Kang Iyus, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota/Kabupaten di Bandung Raya untuk serius mencari solusi berkelanjutan dan menghentikan praktik saling lempar tanggung jawab.

Krisis Sampah di Bandung Raya:

Kebutuhan TPA Berkelanjutan
Kota Bandung, dengan populasi sekitar 2.591.763 jiwa dan luas wilayah 167,31 km², tidak terhindarkan menghasilkan sekitar 1.800 ton sampah setiap hari.

Angka fantastis ini jelas menuntut adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mampu menampung sampah secara berkelanjutan.

“Kuota ritasi di Sarimukti sudah mulai dibatasi. Kepala Daerah Provinsi Jabar dan Kepala Daerah Bandung Raya harus segera mencari solusi terbaik. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, baik rumah tangga, pengusaha, maupun perkantoran,” tegas Kang Iyus.

Baca juga CORONG JABAR: RUPS BANK BJB HARUS TEMPATKAN DIREKSI DAN KOMISARIS PROFESIONAL, BEBAS DARI UNSUR POLITIS!

Ia menekankan bahwa polemik ini harus segera diselesaikan di tingkat pemerintahan.

“Saya mengingatkan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi Jabar jangan sampai saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Saya harap pemerintah provinsi dan daerah Bandung raya duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Ini harus serius ditindaklanjuti demi kepentingan rakyat,” lanjutnya.

Kang Iyus juga menyarankan agar kepala daerah segera berkonsolidasi dengan para tokoh dan ahli sampah yang kompeten untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dan solutif.

Baca juga Disdikbud Bengkulu Segera Buka Seleksi Kepala Sekolah Non-Reguler

Pertanyaan Besar Mengenai Aset TPPAS Jabar

Corong Jabar menyoroti lambatnya tindak lanjut terhadap aset-aset TPPAS (Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah) yang sudah direncanakan sejak lama.

• Legok Nangka: Proyek TPPAS seluas sekitar 82,5 Ha yang telah menguras APBD Provinsi Jabar hampir Rp 2 triliun. Infrastruktur sudah siap sejak 2019, namun proyek ini baru diprediksi aktif pada tahun 2029.

• Leuwi Gajah dan Jelekong: Dua lokasi lain yang telah direncanakan namun hingga kini tidak ada tindak lanjut yang jelas.

Urusan TPAS tidak hanya berfokus pada Sarimukti saja. Jawa Barat memiliki aset yang sudah direncanakan sejak beberapa tahun, di antaranya lokasi Leuwi Gajah, Legok Nangka, dan Jelekong. Ini harus ditindaklanjuti,” ujar Kang Iyus.

Lamanya proses aktivasi TPPAS Legok Nangka yang melewati masa dua Gubernur menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai keseriusan dan efektivitas perencanaan di tingkat provinsi dan daerah.

Baca juga Pemerintah Provinsi Bengkulu Usulkan Tambahan Kuota Gas LPG 3

Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam UU No. 18 Tahun 2008

Kang Iyus mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, kewenangan dan tanggung jawab berada di tangan pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah.

1. Masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar retribusi kepada pemerintah melalui dinas terkait.
2. Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai regulator harus turut bertanggung jawab dan memberikan solusi, bukan hanya memberikan punishment (hukuman).

“Pemerintah Pusat dan provinsi harus turut bertanggung jawab juga dan memberikan solusi, jangan hanya bisa memberikan punishment saja tidak mempertimbangkan fakta sosial dan demografis, dan geografis serta kondisi lapangan,” tegas Kang Iyus menutup pernyataannya.

(Her)

Bandung,  JURNAL TIPIKOR – Lembaga Perhimpunan Corong Jabar (Politisi, Kepala Daerah, Akademisi, Profesi, dan Tokoh Jawa Barat) mendesak para pemegang saham Bank BJB untuk memastikan bahwa penempatan jajaran Direksi dan Komisaris yang baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang dilakukan secara profesional dan transparan, serta terlepas dari intervensi atau unsur politis apapun.

Desakan ini disampaikan menyusul kekosongan posisi Direktur Utama Bank BJB, serta posisi direksi dan dua komisaris yang dikembalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memerlukan perhatian serius dari pemegang saham.

BJB: Uang Rakyat, Tanggung Jawab Moral dan Profesional

Ketua Presidium Corong Jabar, Yusuf Sumpena, S.H., Spm., atau yang akrab disapa Kang Iyus, menekankan bahwa Bank BJB adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) vital milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang harus dijaga bersama.

“BJB adalah milik kita semua, mayoritas pemegang saham tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Jabar (38.52%) dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat (24.15%). Ini artinya uang rakyat yang dikelola. Bank BJB bukanlah perusahaan firma atau koperasi, jadi penempatan pemimpinnya jangan asal-asalan dan jangan ada unsur politis maupun titipan politisi,” tegas Kang Iyus.

Baca juga Mutasi, Sekda Lantik Kadis PMD dan 2 Pejabat Fungsional Pemkab Kepahiang

Kriteria Pemimpin BJB yang Harus Dipenuhi

Kang Iyus menambahkan bahwa kekosongan jabatan saat ini, serta permasalahan yang terjadi sebelumnya, harus menjadi pelajaran. Ia berharap RUPS menempatkan pemimpin yang memiliki standar tinggi dan kapabilitas yang teruji.

“Saya berharap penempatan Dirut dan jajaran direksi serta komisaris harus profesional, paham banking business and banking management, memiliki integritas tinggi, kapabilitas, dedikasi, dan track record yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Hal ini krusial karena dana yang dikelola adalah uang rakyat, dan nasabahnya mayoritas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya masyarakat Jawa Barat.

Baca juga Pasar Wisata Desa Pangalengan Raih Sertifikat SNI Pasar Rakyat, Wujud Peningkatan Kualitas Pelayanan

Apresiasi untuk OJK dan Harapan ke Depan

Dalam kesempatan ini, keluarga besar Corong Jabar juga menyampaikan duka cita mendalam: “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kami turut berduka cita atas wafatnya Direktur Utama BJB Bapak Yusuf Sa’adudin. Semoga almarhum husnul khotimah,” ucap Kang Iyus.

Kang Iyus memberikan apresiasi tinggi kepada OJK atas tindakannya yang selektif dalam menentukan jajaran direksi dan komisaris BJB sebelumnya.

“Saya memberikan apresiasi kepada OJK yang telah selektif. Dan saya berharap BJB, dengan kepemimpinan yang profesional nanti, harus mampu memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat Jawa Barat,” tutup Kang Iyus.

Tentang Bank BJB:

Bank BJB (Bank Jabar Banten) didirikan pada 20 Mei 1961, berkantor pusat di Bandung, dan saat ini memiliki 65 kantor cabang, 314 kantor cabang pembantu, dan lebih dari 1.500 ATM, melayani masyarakat Jawa Barat dan Banten.

Tentang Corong Jabar:

Lembaga Perhimpunan yang terdiri dari Politisi, Kepala Daerah, Akademisi, Profesi, dan Tokoh Jawa Barat, berfokus pada pengawasan dan kontribusi terhadap pembangunan dan tata kelola di Jawa Barat.

(Azi)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia ( DPD IWO I ) Kabupaten Sukabumi kembali mengadakan acara syukuran sekaligus santunan kepada anak‑anak yatim piatu dikantor barunya yang beralamat di Perum Pusaka Bumi Parungkuda Blok A 06, Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, pada Jum'at (14/11/2025).

Ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT salah satunya yaitu DPD IWO I Kabupaten Sukabumi kini memiliki kantor baru dan sekaligus merupakan bentuk kepedulian dan juga kecintaan terhadap anak-anak yatim piatu.

"Semoga kegiatan pemberian santunan ini dapat menumbuhkan rasa empati serta mempererat tali silaturahmi antara wartawan, pejabat daerah, dan juga masyarakat," ucapnya.

Baca juga Taman Kolam Wisata Desa Lokasi Baru Diduga Mangkrak Habiskan Anggaran Ratusan Juta Kepala Desa dan Pengurus Bumdes Tidak Sejalan Negara Dirugikan

Lanjut Heriyadi, DPD IWO I Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan sosial secara rutin.

“Do’akan kami, agar kami bisa istiqomah dalam menjalankan kegiatan ini. Semoga, kegiatan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk bisa berbagi kebaikan sehingga menjadikan Sukabumi lebih bersinergi serta penuh keberkahan,” harapnya.

Tidak lupa, selaku ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi, Heriyadi pun mengucapkan banyak terimakasih kepada para donatur yang sudah peduli kepada anak-anak yatim piatu. Ia pun mendoakan para donatur semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah serta penuh keberkahan.

“Terimakasih banyak kepada para donatur yang sudah sayang kepada anak-anak yatim piatu, semoga Allah membalas dengan berlipat ganda apa yang sudah diberikan untuk anak-anak yatim piatu,” pungkasnya

Acara pun ditutup dengan do’a dan sesi foto bersama serta meninggalkan kesan hangat dan semangat kebersamaan yang kuat di antara semua yang hadir.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Kepala Desa Langensari, Anda Supriadi, menggelar acara Musyawarah Desa (Musdes) Tahun 2025 terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Aula Desa, pada Kamis (13/11/2025).

Turut hadir dalam acara tersebut Camat Parungkuda, Asep Sumantri, S.IP.,M.Si.,Kepala Desa beserta jajaran, Ketua BPD, Ketua MUI Desa Langensari, Tokoh Masyarakat, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, serta tamu undangan dari berbagai unsur masyarakat.

Acara yang berlangsung hangat ini mengangkat dua agenda utama yaitu review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mencakup usulan penambahan masa jabatan kepala desa, serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun anggaran 2026.

Baca juga Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Desak Kejari Segera Periksa Walikota Bandung dan PERUMDA Pasar Juara

Kedua dokumen tersebut menjadi landasan strategis bagi pembangunan desa, menyesuaikan visi jangka menengah dengan kebijakan kabupaten dan nasional, serta memastikan alokasi dana desa yang tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Camat Asep menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses perencanaan.

“Dengan menambah masa jabatan kepala desa, kita berharap kepemimpinan dapat berlanjut dan program‑program pembangunan dapat dijalankan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga Kades Sumber Makmur Laporkan Beberapa Oknum Wartawan Ke APH

Sementara itu, Kepala Desa Langensari, Anda Supriadi, menambahkan bahwa RKPDes 2026 akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Musyawarah ditutup dengan diskusi terbuka, di mana tokoh MUI, Bhabinkamtibmas, dan Bhabinsa memberikan masukan terkait prioritas program.

Kesepakatan akhir akan dituangkan dalam peraturan desa tentang perubahan RPJMDes dan penetapan RKPDes 2026.

Acara ini menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan Langensari yang lebih maju, bersinergi, dan penuh keberkahan.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., melakukan groundbreaking pembangunan Gedung Karlinah Rumah Sakit (RS) DKH Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Senin, (10/11/2025). Bangunan yang direncanakan akan rampung di akhir 2026, untuk meningkatkan kapasitas layanan.

Dalam kesempatan tersebut, H. Andreas, S.E., mengatakan bahwa RS DKH Cibadak telah menjadi mitra strategis pemerintah. Terutama, dalam memperkuat sistem layanan kesehatan.

"Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan cepat, ramah, dan profesional, RS DKH Cibadak telah menunjukan dedikasi dan komitmen yang luar biasa," ujarnnya.

Baca juga PENANAMAN POHON SERENTAK POLSEK MANDAU BERSAMA PRAMUKA SAKA BHAYANGKARA BENGKALIS

Kehadiran RS DKH menjadi momentum peningkatan pelayanan kesehatan di Sukabumi.

“Kehadiran RS DKH menjadi momentum pelayanan kesehatan di Sukabumi yang semakin meningkat, terjaga,dan terjamin,” ucapnya.

Lanjutnya, kehadiran Gedung Karlinah diharapkan dapat memperluas layanan, menambah fasilitas unggulan, dan memberikan pelayanan yang lebih cepat, nyaman, dan profesional.

“Semoga pembangunan ini berjalan lancar, tepat waktu,dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Baca juga KPK Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Enam Jabatan PNS, Tahap Selanjutnya Penulisan Makalah

Di lokasi yang sama, Direktur Utama DKH Hospitals Group, Satria Muhammad Wilis menyampaikan, pembangunan gedung ini diyakini akan berdampak luar luar biasa bagi masyarakat Sukabumi khususnya.

“Pembangunan gedung ini impactnya akan luar biasa,” ungkapnya.

Dirinya pun bercerita, nama Karlinah di gedung tersebut merupakan neneknya yang sekaligus istri Wakil Presiden RI ke 4 Umar Wirahadi Kusumah.

“Karlinah ini merupakan nama nenek kami. Secara kebetulan, Sukabumi merupakan kampung halaman beliau,” bebernya

Sementara itu, Direktur RS DKH Cibadak, dr. Nadya Yosvara menambahkan, pembangunan gedung ini sebagai wujud nyata untuk terus maju dan berkembang memberikan pelayanan kesehatan di Sukabumi.

“Melihat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi, kami ingin terus meningkatkan mutu pelayanan. Salah satunya, memberikan kenyaman pasien yang lebih baik lagi,” pungkasnya.

(Rama)