Arsip Kategori: Opini

Mari kita bayangkan sebuah grup WhatsApp rahasia bernama “Paguyuban Balik Modal Sejahtera”. Isinya? Tentu saja para pejabat yang sedang pusing tujuh keliling menghitung cicilan kursi singgasananya.

Begini kira-kira skenario leluconnya:
Judul: Kursus Singkat “Manajemen Kardus”

Seorang Pejabat Baru (PB) sedang curhat serius dengan Pejabat Senior (PS) di sebuah kantin belakang gedung mewah.
PB: “Bang, saya pusing. Modal kampanye kemarin habis 50 miliar. Jual sawah mertua, gadai SK, sampai pinjol atas nama sopir. Kalau cuma ngandelin gaji, anak cucu saya baru lunas bayar utang pas zaman koloni di Mars!”
PS: (Sambil menyeruput kopi saset harga hotel bintang lima) “Tenang, Dek. Rumusnya gampang. Jabatan itu kayak Paket Promo Internet. Kuotanya terbatas, masa aktifnya pendek, jadi kamu harus tancap gas sebelum sinyalnya diputus KPK.”
PB: “Caranya, Bang?”
PS: “Ada tiga fase suci dalam karier kita:
* Tahun Pertama: Fase Recovery. Fokus cari proyek aspal yang tipisnya kayak dompet rakyat di akhir bulan. Ini buat bayar utang ke tim sukses.
* Tahun Kedua & Ketiga: Fase Setoran Induk. Kamu harus jadi ‘Sinterklas’ buat partai. Ingat, kursi empuk itu ada uang sewanya, bukan hak milik.
* Tahun Keempat & Kelima: Fase Hari Tua. Kumpulin buat beli pulau atau apartemen di luar negeri. Biar nanti pas sudah jadi rakyat biasa, kamu nggak kaget kalau harga beras naik. Kamu kan rakyat biasa yang punya helikopter pribadi.”
PB: “Tapi Bang, kemarin teman kita kena OTT pas lagi terima ‘kue’ di dalam kardus durian. Kok bisa?”
PS: (Tertawa terbahak-bahak) “Itu dia kesalahannya! Dia kurang estetik. Zaman sekarang jangan pakai kardus durian, baunya menyengat. Pakai kotak skincare mahal atau bungkus makanan diet. Siapa yang curiga kalau pejabat bawa kotak salad organik? Isinya? Tentu saja ‘vitamin’ pecahan seratus ribuan!”
Tiba-tiba…
Ponsel si Pejabat Senior berdering. Ada notifikasi berita: “Pejabat Inisial PS Terjaring OTT Saat Sedang Makan Salad Organik.”
Si Pejabat Senior pucat pasi. Si Pejabat Baru langsung berdiri dan menjauh.
PB: “Waduh Bang, maaf ya. Saya baru ingat, saya belum bayar parkir pesawat di depan. Saya duluan!”
PS: “Woi! Tunggu! Ini saladnya belum habis!”
Moral Ceritanya:
Di negeri ini, banyak pejabat yang takut hantu, tapi anehnya mereka nggak takut sama rompi oranye. Mungkin karena mereka pikir oranye itu warna yang fresh untuk foto profil LinkedIn mereka pasca-pensiun dari penjara.

Ada sebuah pepatah kuno yang dimodifikasi di negeri antah-berantah: “Hukum itu seperti pisau dapur sang Penguasa.”

Begini ceritanya:

Suatu hari, sang Penguasa memanggil si Tukang Asah Pedang karena merasa senjatanya sudah mulai aneh.
“Wahai Tukang Asah,” gertak sang Penguasa, “Kenapa setiap kali aku mengeluarkan titah untuk rakyat, kata-kataku begitu tajam sampai mereka teriris kemiskinan dan denda? Tapi begitu aku bicara pada menteri-menteriku yang korupsi, kata-kataku jadi tumpul seperti punggung parang?”

Si Tukang Asah tersenyum tipis sambil terus menggosok batu asahannya. “Itu bukan salah asahannya, Baginda. Itu masalah fisika politik.”
“Maksudmu?” tanya Penguasa bingung.
“Begini, Baginda…” jelas si Tukang Asah. “Titah Baginda itu kalau ke arah rakyat posisinya menurun, jadi gravitasi membantu ketajamannya. Sekali lepas, langsung menusuk sampai ke tulang mereka.”
“Lalu kenapa ke bawahanku tumpul?”
“Oh, kalau ke bawahan itu bukan karena tumpul, Baginda. Tapi karena bawahan Baginda semuanya pakai baju zirah yang terbuat dari ‘Emas Murni’ dan ‘Kartu AS’ milik Baginda. Jangankan pedang, logika saja sering mental kalau kena lapisan itu.” Sang Penguasa terdiam sebentar, lalu berbisik, “Bisa kau buatkan aku pedang yang tajam ke segala arah?”
Si Tukang Asah menggeleng, “Bisa saja, Baginda. Tapi masalahnya satu: Kalau pedang itu tajam ke segala arah, nanti saat Baginda mau menyarungkannya kembali, tangan Baginda sendiri yang berdarah.”

Pelajaran Singkat:
“Keadilan yang tebang pilih sebenarnya bukan sedang memotong masalah, tapi sedang mengasah revolusi.”

Wah, kalau Amerika sama Iran beneran “gelut” lagi, biasanya kan urusannya berat tuh—minyak lah, nuklir lah, atau sanksi ekonomi. Tapi mari kita geser sedikit ke arah yang lebih receh tapi krusial bagi harga diri bangsa.
Berikut adalah beberapa skenario humor kalau mereka perang memperebutkan hal-hal yang tidak terduga:

1. Rebutan Hak Paten “Nasi Kebuli vs Nasi Biryani”
   Bayangkan intelijen CIA dikerahkan bukan untuk cari uranium, tapi untuk nyuri resep rahasia rempah-resep keluarga di Tehran.
   Amerika: “Kami butuh demokrasi di dapur Anda! Nasi ini terlalu enak untuk tidak dipasarkan lewat fast food chain!”
   Iran: “Langkahi dulu piring kami! Kalian cuma tahu cara pakai saus tomat dan keju lembaran!”
   Hasilnya: Perang urat syaraf di kolom komentar Instagram, penuh emoji bendera dan foto makanan yang bikin laper seluruh dunia.
2. Memperebutkan “Username” Media Sosial
   Perang pecah gara-gara akun @RealPersia atau @TheBestEagle ternyata sudah di-tag sama remaja di Isfahan, sementara Pentagon mau pakai nama itu buat akun divisi baru mereka.
   Strategi: Amerika meluncurkan serangan cyber berupa spam iklan diskon burger, dibalas Iran dengan memutus koneksi dan menggantinya dengan video tutorial bikin karpet terbang (secara metaforis).
3. Rebutan Siapa yang Paling “Drama” di Berita
   Dua negara ini kan hobi banget bikin pernyataan yang jeder-jeder di TV.
   Pentagon: “Kami punya kapal induk!”
   Tehran: “Kami punya rudal yang namanya lebih keren dari nama anak kalian!”
   Plot Twist: Ternyata mereka cuma rebutan rating jam tayang utama di CNN dan Al Jazeera. Siapa yang paling banyak dapet headline, dia yang menang.
4. Perang Memperebutkan Kucing Persia vs Kucing Garong Amerika
   Iran: “Kucing kami anggun, berbulu lebat, dan punya silsilah kerajaan!”
   Amerika: “Kucing kami… eh… bisa main skateboard dan punya akun TikTok dengan 10 juta pengikut!

Konflik: Gencatan senjata terjadi karena kedua belah pihak              akhirnya sibuk nonton video                kucing lucu masing-masing.

Catatan: Sebenarnya, kalau mereka mau damai, kuncinya simpel: Duduk bareng, buka bungkusan kebab, terus minum es teh manis. Masalah nuklir langsung terasa seperti urusan cicilan motor yang bisa dibicarakan baik-baik.

Siang itu, di persimpangan jalan, Lampu Merah lagi curhat ke UU Lalu Lintas.

Lampu Merah:
“Eh, Undang-Undang… aku capek tahu nggak? Tiap hari aku teriak berhenti, tapi yang dengar cuma motor tua sama becak.”

UU Lalu Lintas:
“Sabar, Merah… kamu itu simbol hukum di jalan.”

Lampu Merah:
“Simbol doang, tapi nasib kayak hiasan Natal. Mobil mewah lewat, motor ngebut nerobos, yang patuh malah diklaksonin. Aku ini lampu atau pajangan taman kota?”

UU Lalu Lintas:
“Kan sudah jelas aturannya. Merah berhenti, kuning siap, hijau jalan.”

Lampu Merah:
“Iya di buku. Di lapangan?
Merah = ‘ah, masih sempat’.
Kuning = ‘gas pol’.
Hijau = ‘yang penting saya duluan’.”

UU Lalu Lintas:
“Hukum itu dibuat supaya tertib.”

Lampu Merah:
“Masalahnya, di sini tertib itu opsional, tapi klakson wajib.
Yang patuh dibilang lemot, yang melanggar dibilang jago nyetir.”

UU Lalu Lintas:
“Kalau semua taat, kecelakaan berkurang.”

Lampu Merah:
“Betul. Tapi kalau semua nekat, aku cuma jadi saksi bisu:
saksi tabrakan, saksi makian, saksi ‘maaf Pak, nggak lihat lampu’.”

Akhirnya Lampu Merah menarik napas panjang:
“Undang-Undang, kita ini pasangan serasi:
kamu kuat di kertas,
aku kuat di tiang…
tapi sama-sama sering diabaikan.”

Dan sejak itu, setiap persimpangan jadi panggung sandiwara:
UU Lalu Lintas berwibawa di pasal,
Lampu Merah berwibawa… kalau ada polisi. 🚦😏

Kebijakan dan peraturan itu ibarat celana dalam yang kekecilan: bikin nggak nyaman, membatasi gerak, tapi kalau nggak dipakai nanti malah kena pasal eksibisionisme.

Berikut adalah beberapa “kebenaran pahit” tentang dunia regulasi yang seringkali lebih lucu (dan tragis) daripada komedi tunggal:

1. Kitab Suci yang Fleksibel
Peraturan itu seringkali dibuat seserius mungkin, tapi implementasinya sebercanda mungkin.

• Teorinya: Aturan dibuat untuk menertibkan masyarakat.
• Praktiknya: Aturan dibuat untuk melihat sejauh mana kreativitas kita dalam mencari “lubang tikus” atau celah hukum.

Lucunya: Kita punya peraturan yang tebalnya mengalahkan novel Harry Potter, tapi penegakannya setipis tisu dibagi dua.

2. Kebijakan “Satu Pintu” (Tapi Banyak Jendela)
Pernah dengar istilah kebijakan satu pintu? Itu adalah sistem di mana Anda masuk lewat satu pintu, lalu di dalam Anda disuruh keluar lagi lewat jendela, manjat atap, dan masuk ke basement hanya untuk minta stempel yang tintanya habis.

 “Kebijakan dibuat untuk mempermudah urusan rakyat—terutama rakyat yang punya akses orang dalam.”

3. Hierarki Larangan

Di sini, aturan itu punya strata sosial:

• Rakyat jelata: Melanggar sedikit, langsung kena “skakmat”.

Elit: Melanggar banyak, kebijakannya langsung “direvisi” supaya pelanggarannya jadi legal.
Ini bukan sulap, ini namanya harmonisasi regulasi.

4. Kebijakan “Pilot Project”

Banyak kebijakan baru yang diluncurkan dengan gagah berani, tapi nasibnya seperti kembang api: meledak sekali, bikin silau sebentar, lalu jadi sampah yang berserakan di tanah. Kita lebih jago bikin peraturan baru daripada merawat peraturan lama yang sebenarnya sudah bagus tapi malas dikerjakan.

Kesimpulannya:

Jangan terlalu stres dengan peraturan. Ingat, peraturan dibuat untuk dilanggar? Salah. Peraturan dibuat agar kita tahu berapa biaya “damai” yang harus disiapkan.

Si A lagi puasa, si B nggak puasa.
Si A bilang: “Aku kuat nahan lapar.”
Si B jawab: “Aku kuat nahan tatapan bersalah waktu makan di depanmu.”

Orang yang berpuasa itu ujiannya bukan cuma haus dan lapar,
tapi juga godaan:
bau gorengan,
iklan es teh manis,
dan teman yang sok baik nanya,
“Eh, mau nyium aroma bakso nggak?”

Yang tidak berpuasa juga punya ujian sendiri:
makan harus sembunyi-sembunyi,
minum harus nengok kanan-kiri,
dan setiap kunyahan rasanya kayak lagi ngelakuin kejahatan ringan.

Akhirnya mereka sepakat:
yang puasa belajar sabar,
yang tidak puasa belajar tenggang rasa.
Karena di bulan puasa,
bukan cuma perut yang dikosongkan,
tapi juga ego…
(terutama ego buat pamer martabak jam 12 siang). 😄

Oleh: L. Johan Ichsan

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pernyataan pejabat publik yang optimistis bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan otomatis menyingkirkan dominasi Alfamart dan Indomaret menuai kritik tajam. Harapan tersebut dinilai lebih bersifat retorika politik ketimbang analisis bisnis yang masuk akal.

Pemerhati Koperasi dan Pertanian sekaligus Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga IKA Ikopin University, menyoroti bahwa semangat saja tidak cukup untuk meruntuhkan efisiensi sektor swasta yang telah teruji puluhan tahun.

Bukan Sekadar Toko, Tapi Disiplin Sistem

Publik seringkali terjebak melihat minimarket hanya sebagai toko sederhana. Padahal, di balik satu rak mi instan terdapat disiplin operasi yang sangat ketat.

“Ritel modern hidup dari perputaran barang yang cepat. Tanpa skala dan disiplin sistem, akumulasi uang di koperasi justru rawan menimbulkan fraud,” tegasnya.

Beliau menambahkan bahwa ritel bukan soal menebak permintaan, melainkan menghitungnya dengan algoritma distribusi dan data historis yang presisi.

Belajar dari Kegagalan Masa Lalu

Sejarah mencatat banyak jaringan ritel berbasis semangat komunal, seperti “Koperasi Jaringan 212”, yang akhirnya terseok-seok. Hal ini bukan karena niat yang buruk, melainkan akibat rapuhnya pengelolaan sistem dan arus kas.

Kekuatan Alfamart dan Indomaret terletak pada ekosistem raksasa di belakang layar:

• Integrasi ERP dan pengisian ulang otomatis.
• Skala Ekonomi: Semakin besar skala, semakin murah harga beli dari principal.
• Power of Negotiation: Kemampuan mendapatkan rebate volume dan promosi nasional yang “mengunci” pemasok.

Koperasi APBN vs Mental Wirausaha

Kritik keras juga ditujukan pada sumber pendanaan. Jika Koperasi Desa hanya mengandalkan suntikan APBN tanpa mentalitas kewirausahaan yang kuat dari pengurusnya, maka proteksi regulasi sekalipun tidak akan menjamin efisiensi.

“Kalau dengar omongan pejabat, jelas menunjukkan mereka tidak paham bagaimana sebenarnya bisnis akal sehat. Yang ada hanya retorika,” ungkapnya.

Solusi: Ekosistem untuk “Warung Madura” dan UKM

Daripada memaksakan model koperasi yang dipacu dari atas (top-down), pemerintah disarankan untuk mendukung ekosistem yang sudah teruji secara alami, seperti Jaringan Toko Madura.”Mereka sudah terlatih puluhan tahun bertarung dan bertahan hidup (survival).

Pemerintah seharusnya membangun ekosistem pendukung seperti:

• Warehouse B2B di setiap wilayah.
• Sistem Resi Gudang dan database IT untuk inventori.
• Supply Chain Financial yang terintegrasi digital.

Dengan ekosistem ini, biarkan proses kompetisi berjalan secara natural. Yang disiplin akan maju, yang tidak akan tersingkir.

Pengelolaan distribusi yang efisien adalah kunci ritel yang berkelanjutan, bukan sekadar ganti papan nama menjadi koperasi.”

Penulis:
Pemerhati & Pelaku Koperasi dan Pertanian. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga GOV-NGO-LN IKA Ikopin University.

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Fenomena kepemimpinan “jauh panggang dari api” yang seringkali menjebak daerah dalam disorientasi kebijakan menjadi sorotan tajam Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A. Tarmizi.

Di tengah maraknya kepala daerah yang terjebak dalam janji manis kampanye namun berakhir pada kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, muncul sebuah anomali kepemimpinan yang radikal dari Kota Astaloka.

A.Tarmizi,  memberikan sebuah ilustrasi di sebuah kota bernama Kota Astaloka.

Menurutnya, Di bawah komando Aris Sandiaga, era “pembangunan kosmetik” yang hanya memoles wajah kota dengan lampu neon dan fasad mewah resmi dihentikan.

Aris melakukan perombakan total pada struktur prioritas pembangunan, mengalihkan fokus dari kemegahan fisik menuju kesejahteraan fundamental masyarakat.

Baca juga ASN Dinas Pendidikan Indramayu “Main Mata” Anggaran PKBM, Negara Rugi Rp1,4 Miliar!

Radikalisme Anggaran: Rakyat Sebelum Estetika

Langkah awal Aris yang menghentak publik adalah pembatalan proyek renovasi Gedung Balai Kota pada minggu pertama ia menjabat.

Tanpa kompromi, seluruh anggaran tersebut dialihkan untuk membangun infrastruktur pipa air bersih di wilayah timur Astaloka.

“Tidak ada diskusi soal estetika gedung selama rakyat saya masih membeli air jeriken,” tegas Aris Sandiaga di hadapan jajaran pejabat kota.

Baginya, produktivitas dan kesehatan warga adalah magnet investasi yang jauh lebih kredibel dibandingkan sekadar gedung pencakar langit yang berdiri di atas kemiskinan sistemik.

Melawan Arus Kapitalisme Eksklusif
Ketegasan Aris kembali teruji saat ia secara terang-terangan menolak pembangunan mal mewah yang mengancam eksistensi pasar tradisional.

Aris justru memilih jalur revitalisasi pasar rakyat dengan tiga pilar transparansi:

1. Satu Pedagang, Satu Lapak: Memutus rantai dominasi tengkulak dan mafia lapak.
2. Digitalisasi Retribusi: Menghapus celah pungutan liar (pungli) secara permanen.
3. Proteksi Stok Lokal: Menjamin petani dan pengrajin lokal menjadi tuan rumah di tanah sendiri.

Baca juga GURITA KORUPSI BEKASI: KPK Endus Aliran Uang Panas ke Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono!

Antitesis Pemimpin Seremonial

Berbeda dengan tipikal pemimpin yang gemar prosesi gunting pita, Aris Sandiaga lebih sering ditemukan di lapangan.

Dengan kemeja putih lengan digulung, ia memantau langsung kualitas aspal di gang sempit hingga ketersediaan obat di Puskesmas terpencil.

Prinsip yang dipegangnya teguh adalah: “Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dampaknya terasa langsung di piring makan rakyat.”

Capaian Nyata di Balik Kerja Senyap

Transformasi fundamental di Astaloka mulai membuahkan hasil signifikan yang melampaui sekadar narasi media sosial:

• Penurunan Angka Stunting: Berkat akses air bersih dan perbaikan gizi yang masif.
• Penguatan Ekonomi Mikro: Tingkat pengangguran menyusut seiring hidupnya ekosistem pasar tradisional.
• Restorasi Kepercayaan Publik: Kebijakan yang transparan dan berpihak pada rakyat kecil menciptakan stabilitas sosial yang kuat.

Aris Sandiaga telah membuktikan bahwa kepemimpinan yang jujur pada realitas—meski pahit bagi para elite—adalah kunci kemajuan kota yang sesungguhnya.

Di Astaloka, pembangunan bukan lagi soal bedak dan gincu, melainkan soal hak dasar yang terpenuhi.

Tentang Kota Astaloka:

Kota Astaloka adalah kota pelabuhan yang tengah menjalani transformasi besar di bawah kepemimpinan Aris Sandiaga. Fokus utamanya adalah pembangunan berbasis realitas masyarakat, transparansi ekonomi lokal, dan penghentian proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

(Red)

JURNAL TIPIKOR – SEKOLAH PEMIKIRAN HATTA, DAN MATA KULIAH KOPERASI
“ Kurir : Maaf, dengan pak Awi.
Aku : Betul?.

Dialog singkat saya dengan seorang kurir (Senin, Siang (23 /12-25). Saya, baca pengirimnya Hendarsama Marantoko. Seorang kawan, politisi, lawyer dan aktivis muda. Wajahnya, sangat dekat jika ada perbincangan terkait situasi politik nasional, terutama jika bicara masalah Partai gerindra dan Sang Presiden. Hadiah tutup tahun dan menjelang tahun yang baru.

Tidak pikir lama, plastiknya langsung saya buka. “Wau, sebuah buku Karya Lengkap Bung Hatta, jilid 6 dengan judul; Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, terbitan LP3ES”. Buku, yang berisikan pemikiran-pemikiran ekonomi koperasi dari sang Bapak Koperasi Muhammad Hatta.

Sekelumit, cerita senin siang penuh kejutan dan mendorongku untuk mengambil laptop Acer usang. Jari, jemariku langsung bersetuhan dengan tuts-tuts yang sudah mulai hilang hurufnya. Angan, ku menerawang pada dua sahabat lama dalam perjuangan “Margono – Hatta”. Margono-Hatta, dua tokoh pemikir ekonomi koperasi.

Siapa Margono ?
Margono, adalah tokoh pendiri Yayasan Hatta tahun 1950 lalu. Yayasan yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, untuk mneningkatkan kecerdasan generasai penerus bangsa. Kita tahu, Margono juga adalah tokoh bangsa yang mendirikan Bank BNI Margono. Margono lahir di Purbalingga 16 Mei 1894, wafat di Jakarta 25 Juli 1978 di makamkan di Pemakaman Keluarga di Dawuhan Banyumas.

Lalu, muncul pertanyaan Margono memahami semangat dari ekonomi koperasi darimana?. Margono, adalah pejuang diplomasi ulung dan tokoh ekonomi nasional. Selama, pendudukan Jepang, Margono bekerja di Shomin Ginko (cikal bakal BRI). Saat, di Shomin Ginko, Margono bertugas mengurus bahan makanan, penyuluhan petani, dan mengawasi rumah gadai. Pekerjaannya di Shomin Ginko inilah yang membawanya sering berdiskusi dengan Bung Hatta, tokoh nasional yang konsen dalam pergerakan ekonomi rakyat.

Persahabatan, keduanya mengibaratkan dua tokoh ini seakan tak terpisahkan, jika berbicara tentang ekon0omi berbasis kepentingan rakyat. Dan, tentu kesamaan pemikiran ini, menyatukan hati keduanya untuk menyusun upaya konkret untuk kedaulatan ekonomi bangsa, dengan usaha koperasi. Untuk, didikasinya pada sang sahabat, Margono menginisiasi berdirinya Yayasan Hatta tahun 1950. Yayasan Hatta, memiliki perpustakaan modern yang dilengkapi lebih dari 30.000 eksemplar buku koleksif Bung Hatta, karya dan lainnya

Komitmen Margono, pada pemberdayaan ekonomi rakyat, makin terbukti ketika dia terlibat pada upaya diplomasi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional, mulai dari pengiriman beras ke India oleh Perdana Menteri Syahrir. Puncak karyanya, adalah ketika terjadi Agresi Militer Belanda II tahun 1948, dengan menjual sekitar 7 ton emas ke Macau untuk membiayai kkebutuhan pangan, biaya diplomasi, dan persediaan perang melawan Belanda. Margono berperan hingga tercapainya pengakuan Indonesia secara de facto dan de jure.

Koperasi Merah Putih, Inspirasi Dari Margono Hatta
Hadirnya Program Koperasi Merah Putih Presiden Prabowo Subianto (PS) tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran dan komitmen dari sang kakek kepada pertumbuhan ekonomi berbasis kemandirian rakyat. Sehingga, untuk mewujudkan cita-cita luhur sang kakek, sang cucunya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Kopdes/Kelurahan Merah Putih, Kamis (8/5).
Dalam program ini, presiden tidak tanggung tanggung melibatkan semua kementerian dan badan, dibawah koordinasi dari Menko Pangan. Sedangkan, leading sektor )PIC) dari program ini adalah menteri koperasi.
Prabowo memiliki kemiripan pemikiran dengan sang kakek dan Bung Hatta. Dimana, untuk menjadi bangsa yang kuat harus dimulai dari kedaulatan ekonomi bangsa di garis akar rumput–perdesaan. Hal ini pula, maka pembentukan koperasi merah putih didorong ada di tingkat terendah pemerintahan, yakni desa dan kelurahan. Mengingat, badan usaha koperasi yang dirasa sesuai dengan sistem dan kepribadian bangsa, yang kuat semangat tolong menolong, gotong royong, dan tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa, baik secara kultural, budaya, sosiologis dan antropologis.
Bahkan, Bung Hatta, dalam buku “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun”, menyatukan kepribadian bangsa itu dalam kosa kata Social Capital. Modal Sosial merupakan konsep multidipliner yang dikajian melalui penelitian, baik secara sosilogis, antropologis, ekonomi dan kebudayaan menekankan kepribadian bangsa. Konsepsi Social capital ini, oleh Bung Hatta dijadikan tujuh (7) nilai dasar sebagai spirit koperasi. Dimana, Koperasi lahir sebagai thesis kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan (trust); Koperasi hadir sebagai penjewantahan keadilan dalam usaha bersama; Koperasi ada untuk perwujudan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran; Koperasi ada untuk penegasan rasa tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas; Koperasi untuk teguhkan pepahaman yang sehat, cerdas, dan tegas; Koperasi untuk kuatkan komitmen kemauan diri setiap individu untuk menolong diri sendiri; dan Koperasi yang menggerakkan keswasembadaan serta otoaktiva. Dan, yang ketujuh adalah Koperasi adalah perwujudan pada kesetiaan dalam kekeluargaan.

Untuk mewujudkan 7 nilai dasar itu, tentu membutuhkan kemampuan Sumber daya Manusia (SDM). SDM koperasi yang mengerti, memahami dan memiliki kekuatan empati sosial untuk kedaulatan rakyat. Tata kelola, koperasi tidak bisa disamakan dengan tata kelola manajemen usaha lainnya. Kita tahu, koperasi memiliki keunikan, Keunikan itu, mulai dari tata manajemen (administrasi, pembukuan, akuntasi, leadership), Jenis Usaha, dan kekuatan pasar. Koperasi, sesungguhnya sangat naif bila tidak majuatau tidak mampu bersaingan dengan jenis usaha lain. Jika pemahaman dan edukasi itu telah menjadsi roh dari rakyat.

Satu dari kekuatan dari koperasi adalah adnya istilah dual identity (identitas ganda), dimana koperasi telah memiliki pasar captive (tetap) yakni anggota, yang sekaligus sebagai pemilik dari koperasi. Kekuatan ini, seharusnya mutlak disadari dari setiap anggota dan manajemen. Inilah, keyword utama dan penting dari “Koperasi”.

Sekolah Pemikiran Bung Hatta dan Mata Kuliah Koperasi
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa mahasiswa perlu dibekali nilai, prinsip, dan praktik koperasi sejak di bangku kuliah (Kompas.Com, 22/12/25). Brian, menyatakan bahwa koperasi bukan sekadar konsep ekonomi lama, melainkan instrumen strategis yang relevan untuk menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan pembangunan berbasis masyarakat. Mendikti akan kembali memasukan koperasi sebagai mata kuliah utama disetiap jurusan di perguruan tinggi.
Brian menyampaikan bahwa nilai-nilai koperasi akan diintegrasikan ke dalam sejumlah mata kuliah wajib di perguruan tinggi, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi Pancasila. Demi wujudkan itu Mendikti akan membangun kerjasama lintas kementerian untuk perkuat peran koperasi, mulai dari menghidupkan lagi koperasi mahasiswa (kopma) dan koperasi siswa (kopsis) dan koperasi Santri (Kopsantri) di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.
Komitmen tersebut, telah ditanda tangani nota kesepahaman bersama beberapa kementerian terutama Kementerian Koperasi.
Sementara, kementerian koperasi telah lebih dahulu merencanakan mendirikan sekolah pemikiran Bung Hatta, dengan Yayasan Bung Hatta yang ditanda tangai oleh Halida Hatta dan Ferry Joko Juliantono. Sekolah Pemikiran Bung Hatta ini, sebagai bentuk penjawantahan pengejawantahan terhadap pemikiran-pemikiran konstruktifnya, khususnya terkait dengan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.

Ferry Juliantono mengatakan bahwa Bung Hatta merupakan tokoh pendiri koperasi nasional yang terbukti mampu membangun perekonomian rakyat melalui koperasi. Ferry menilai Kemenkop sangat membutuhkan masukan atau dukungan dari Yayasan Hatta agar dalam menjalankan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan koperasi sebagai tumpuan ekonomi rakyat dapat berjalan dengan baik.

“Kami dari Kemenkop akan mendukung Yayasan Hatta, karena buah pikiran dari Bung Hatta sarat dengan ideologi koperasi dan kebetulan kami di Kemenkop punya gerakan koperasi sehingga ada benang merahnya,” kata Ferry dikutip dari keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Direktur Yayasan Hatta Halida Nuriah Hatta mengatakan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia memiliki banyak gagasan dalam membangun kemajuan bangsa melalui koperasi. Untuk itu sudah sepantasnya semua gagasan tersebut dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil khususnya bagi masyarakat desa. “Kolaborasi ini sangat penting agar kita bisa menjangkau lebih banyak lagi,” kata Halida menutup perbincangan di Gedung Sekolah Paska Sarjana (MM) Unpad beberapa waktu kebelakang.

Ikopin Apa Kabarmu, Kini ?
Ikopin apa kabarmu?. Apakah engkau baik-baik saja atau lagi alergi diri. Sudah, setahun semua elemen negeri berbicara tentang koperasi. Terlibat dalam diskusi dan diskursus terkait koperasi. Program Koperasi merah Putih Pemerintahan Prabowo. Atau, penulis yang selalu terlewatkan perbincangan dan pernyataan dari kita yang melekat nama koperasi di jarinya.
Lalu, “anganku”, melayang ke tahun 90-an (terutama 92–98), saat kita masih sering hilir mudik menghitung anak tangga kampus. Kala, itu rasanya kita masuk dalam sebuah Indonesia mini. Kita bisa ketemu dan bercengkrama, dengan anak negeri dari Sabang–Merauke, Miangas–Pulau Rote. Semua, ada ribuan anak negeri dengan jaket kuning–melambangkan kemakmuran mencolok keluar masuk pintu gerbang gedung megah itu.
Kini, keriuhan itu makin meredup. Gedung megah itu, tidak lagi jadi magnet anak negeri. Hingga, muncul sebuah tanya “apa kabarmu, Ikopin?”. Sisi yang lain, di group-group alumni, bermunculan dialektika akademis dan penuh nuansa kita “hebat dan besar”. Namun, saat kita menjelajah media, atau lembaga-lembaga negara ternyata perbincangan yang penuh kebanggaan di group medsos itu, sudah lama tak terdengar lagi, nama kita.
Kenyataanya, kita tidak sadar sesungguhnya jauh hari, kita telah terlibas jaman. Bisa, kita kini hanya ada seputaran jatinangor/ Bandung Raya, dengan sedikit kaget “emang Ikopin masih ada?”. Kondisi, tanya ini makin memprihatinkan, ketika kita berani beranjak meninggalkan Pulau Jawa untuk sedikit menjelajah indahnya negeri. Nama besar itu, makintak terdengar. Yang tersisa, imbuhan “oh, Ikopin atau dilembaran kertas kurikulum vitae”.
Kehadiran Program Koperasi Merah Putih yang seharusnya jadi momentum kita kembali mengibarkan bendera kebanggaan iitu. Koperasi. Kita, seakan gagap untuk mengambil momentum itu, agar kembali mengembalikan memori pemanggil kebijakan di republik ini. Program diluncurkan, kita tak dilirik. Lirikan ada secara personal, dengan bendera personal akademisi. Contoh, kala penyusunan “roadmapp” yang infonya, akan dilauching dengan kepres medio awal tahun 2026. Emang, ada keterlibatan alumni Ikopin. Bukan Institusi Ikopin.

Kita, masih ingat dulu ketika bicara koperasi, kita sering menemukan karya tulis dan narasumber sebagai acuan penguatan dari media dan negara. Ya, kita ingat nama Prof Yuyun Wirasasmita, Prof Herman Suwardi, Dr.Suwandi, atau aktivis Lapenkop Yuzri Suhud. Kala itu, media masih mengejar mereka sebagai narasumber untuk dimintai tanggapannya.

Kini…..?.
Ada kesan, kita alergi berhubungan dengan media: alergi menyampaikan ide, gagasan, konsep, kajian, aktivitas atau sekedar ikut untuk dibully. Ya, “quo vadis kita?”, aja deh.

(Red)

Oleh : Pantun Buntu Angin
Direktur Exekutif The Rochdale Institute

The Rochdale Institute Ingatkan Bahaya Intervensi Politik di Balik Program KDKMP

SUMEDANG, JURNAL TIPIKOR – Penetapan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memicu kritik tajam dari kalangan akademisi dan praktisi perkoperasian.

Pantun Buntu Angin, Direktur Eksekutif The Rochdale Institute, mencium adanya indikasi pemanfaatan institusi Ikopin University hanya sebagai alat legitimasi akademik demi memuluskan program pemerintah yang dinilai belum memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas.

Dalam keterangannya, Pantun menyoroti posisi Ikopin yang kini berada dalam pusaran kepentingan. Di satu sisi, negara melalui Kementerian Koperasi membutuhkan kekuatan kajian akademik untuk menjalankan program KDKMP. Di sisi lain, Ikopin sedang berjuang menghadapi dinamika internal antara Yayasan dan Universitas.

“Ikopin jangan sampai hanya dijadikan bidak permainan atau sekadar objek untuk memberi stempel legalitas pada program yang dipaksakan. Ada kesan ‘launching dulu, baru dilengkapi’. Pertanyaannya, apakah kita cukup puas hanya berswafoto dengan kementerian sementara independensi kampus digadaikan?” ujar Pantun Buntu Angin.

Kritik Terhadap Intervensi dan Kebebasan Akademik

The Rochdale Institute menekankan bahwa institusi pendidikan tinggi tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan. Menurut Pantun, Ikopin yang secara historis lahir dari semangat gerakan koperasi dan dukungan negara, harus tetap berdiri di atas pondasi moral etis, bukan otoritas struktural.
Beberapa poin krusial yang disoroti dalam rilis ini antara lain:

1.  Lemahnya Legitimasi Akademik KDKMP: Program tersebut dinilai terburu-buru dan belum memiliki roadmap yang matang, sehingga membutuhkan “wajah” institusi seperti Ikopin untuk validasi.
2. Ancaman Independensi Kampus: Adanya kekhawatiran bahwa gerakan politik tertentu mencoba menggeser kewenangan Yayasan Pendidikan Koperasi (YPK) demi kepentingan jangka pendek.
3. Peran Alumni: Alumni diharapkan memiliki “visi diri”, bukan sekadar menjadi media atau alat untuk mewujudkan ambisi pihak tertentu yang berpotensi memecah belah internal institusi.

Koperasi Alumni dan Integritas Institusi

Selain masalah intervensi negara, Pantun juga mempertanyakan urgensi pembentukan Koperasi Alumni yang saat ini tengah bergulir.

Ia memperingatkan agar pembentukan koperasi tersebut tidak menjadi sumber friksi baru sebelum pondasi dan prinsip dasarnya tuntas dibicarakan.

“Jangan sampai alumni terjebak dalam political games. Jika Ikopin ditarik ke dalam jurang kepentingan politik praktis dan meninggalkan etika kebebasan akademik, maka institusi ini akan semakin terpuruk dan ditinggalkan masyarakat,” tegasnya.

Seruan Kolaborasi Bijak

The Rochdale Institute mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Ikopin University, IKA Ikopin, dan Pemerintah, untuk mengedepankan “Kolaborasi Bijak”.

Kolaborasi ini harus menghormati supremasi hukum yang menempatkan YPK sebagai pemegang mandat sah, serta menjaga jarak yang sehat antara intervensi negara dan otonomi kampus.

Ikopin harus tetap tegak sebagai institusi merdeka dan pusat studi perkoperasian yang bermartabat, bukan sekadar pelengkap administratif bagi agenda politik temporer.

Kontak Media:
The Rochdale Institute
Email: info@rochdaleinstitute.id
Website: www.rochdaleinstitute.id

Tentang The Rochdale Institute:
Lembaga kajian independen yang berfokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan, prinsip-prinsip koperasi murni, dan penguatan sumber daya manusia di sektor perkoperasian Indonesia.