Arsip Kategori: Lintas Daerah

PEKANBARU, JURNAL TIPIKOR– Direktur Pengawas Teritorial Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Provinsi Riau, Farizal, melontarkan kritik pedas terhadap kemelut kesehatan yang melanda Kabupaten Siak.

Menurutnya, RSUD Tengku Rafi’an kini bukan lagi tempat mencari kesembuhan, melainkan telah resmi berubah fungsi menjadi “Monumen Pengabaian” dan bukti nyata kegagalan manajemen fiskal di bawah komando Bupati Afni Zulkifli, Ungkap Farizal kepada Jurnal Tipikor, Selasa (17/3).

Logika “Amnesia Fiskal” Pemkab Siak

Farizal menyoroti dalih “efisiensi anggaran” yang dipakai Pemkab Siak untuk menunggak Uang Kelangkaan Profesi puluhan dokter spesialis sejak September 2025 hingga Februari 2026.

Ia menilai alasan tersebut hanyalah lelucon birokrasi yang tidak lucu bagi masyarakat yang butuh pelayanan medis.

“Kita sedang menyaksikan fenomena amnesia fiskal yang luar biasa. Di satu sisi, Pemkab Siak memotong hak dokter spesialis di RSUD Tengku Rafi’an dengan alasan hemat. Tapi di sisi lain, RSUD Tualang justru asyik menambah dokter kontrak baru. Ini efisiensi atau memang ada diskriminasi dalam tata kelola anggaran?” sindir Farizal dengan nada tajam.

Bupati Siak: Juara Dunia Lari dari Tanggung Jawab

Kritik Farizal semakin memanas saat menyinggung absennya Bupati Afni Zulkifli dalam dua kali audiensi krusial. Baginya, aksi “petak umpet” sang bupati di tengah ancaman lumpuhnya layanan medis adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

“Bupati Afni Zulkifli dan Kadis Kesehatan dr. Handry seolah sedang mengikuti lomba lari dari tanggung jawab. Dua kali audiensi, dua kali pula mereka tidak menampakkan batang hidung. Bahkan saat dipanggil ke rumah dinasnya sendiri oleh Sekda, beliau tetap memilih menghilang. Mungkin jeritan ribuan pasien rawat jalan dianggap hanya kebisingan latar belakang saja,” tegas Farizal.

Baca juga Air Keras untuk Aktivis, Demokrasi Disiram Ketakutan: Sekjen Komunitas Peci Hitam Kutuk Serangan terhadap Aktivis KontraS

RSUD Tengku Rafi’an: Titik Nadir Pelayanan Publik

Sejak Selasa (17/3), pendaftaran rawat jalan resmi ditutup. Daftar mosi tidak percaya yang ditandatangani puluhan dokter spesialis—mulai dari spesialis kandungan, anak, bedah, hingga kejiwaan—menjadi saksi bisu betapa muaknya garda terdepan kesehatan terhadap manajemen daerah.

Farizal memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, Siak akan dikenal sebagai daerah yang lebih mementingkan “gengsi proyek” ketimbang nyawa rakyatnya.

“Jika bupati lebih suka bersembunyi di balik tameng efisiensi ketimbang membayar hak tenaga ahli, maka RSUD Tengku Rafi’an tidak lagi butuh dokter. Rumah sakit itu butuh mukjizat atau mungkin papan nisan sebagai simbol matinya pelayanan publik di Negeri Istana,” pungkasnya.

Tentang BPKP Riau:

Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Provinsi Riau adalah lembaga independen yang berfokus pada pengawasan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah di wilayah Riau demi kepentingan masyarakat luas.(*)

BHATIN SOLAPAN – JURNAL TIPIKOR –
Bukan sekadar formalitas, PT Sri Ulina Ersada Karina (SUEK) kembali membuktikan komitmen kemanusiaannya.

Di bawah komando langsung sang pemilik, Bapak Iwan Ginting, perusahaan pengolahan kelapa sawit ini menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa ratusan paket sembako kepada warga Desa Petani dan Desa Buluh Manis, Kamis (12/3).

Lonjakan Penerima Manfaat: Dari 380 ke 510 KK

Ada yang berbeda pada penyaluran tahun ini. Jika pada tahun 2025 perusahaan menyasar 380 Kepala Keluarga (KK), di tahun 2026 ini jumlah penerima manfaat melesat tajam menjadi 510 KK.

Kenaikan signifikan ini menjadi sinyal kuat bahwa PT SUEK ingin keberadaannya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional pabrik.

“Kita sama-sama berdoa semoga perusahaan ini tetap berjaya dan mendapat keuntungan yang lebih baik lagi. Harapan kami, tahun depan jumlah penerima bantuan ini bisa terus bertambah,” ujar Bapak Iwan Ginting, pemilik PT SUEK, saat menyerahkan bantuan secara simbolis.

Sinergi Lintas Sektoral

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh berbagai elemen penting sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi penyaluran, di antaranya:

•  Surya Riski: Anggota DPRD Bengkalis (Fraksi PAN).
• Aparat Keamanan: Serma Lase (Babinsa 0303 Koramil Mandau) dan Aiptu Hidayat (Bhabinkamtibmas Polsek Mandau).
• Tokoh Masyarakat: Rasikun (Mantan Kades Desa Petani), Bambang (Ketua Gapoktan Desa Petani & Buluh Manis), tokoh agama, Kadus, RT/RW, serta Ketua SPTI.

Apresiasi untuk ‘Ujung Tombak’ Perusahaan

Dalam kesempatan tersebut, Surya Riski yang juga merupakan putra dari Bapak Iwan Ginting, memberikan pesan menyentuh. Ia menegaskan bahwa kejayaan perusahaan tidak lepas dari dedikasi para karyawan.

“Tanpa karyawan, perusahaan ini tidak mungkin bisa bangkit dan berjaya. Terima kasih kepada seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan kontribusi besar memajukan PT SUEK. Mari kita doakan agar seluruh keluarga besar perusahaan selalu diberikan kesehatan,” tutur Anggota DPRD Bengkalis tersebut.

Baca juga Ramadhan Ternoda: Bupati Rejang Lebong Diduga Kantongi Rp980 Juta dari ‘Ijon’ Proyek Infrastruktur

Komitmen Berkelanjutan

PT Sri Ulina Ersada Karina meyakini bahwa hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar adalah kunci keberlangsungan bisnis.

Dengan penyaluran sembako ini, perusahaan berharap dapat meringankan beban ekonomi warga sekaligus mempererat tali silaturahmi yang sudah terjalin baik selama ini.

(Irwansyah Siregar)

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR — Suasana Ramadhan di Rutan Kelas IIB Manna tak sekadar diwarnai puasa, tetapi juga lonjakan aktivitas keagamaan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sejak awal Ramadhan, kegiatan mengaji, salat berjamaah, hingga ibadah sunnah digiatkan sebagai bagian dari pembinaan rohani. (03/03/2026)

Program ini diarahkan untuk memperkuat iman dan takwa WBP agar mampu menjalani masa pidana dengan lebih bermakna serta mempersiapkan diri kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Kepala Rutan Manna, Muhamad Nur, menegaskan bahwa peningkatan kegiatan keagamaan merupakan strategi pembinaan mental dan spiritual.
“Kami memberikan ruang seluas-luasnya bagi WBP untuk memperbaiki diri melalui ibadah selama Ramadhan. Harapannya, mereka menjadi pribadi yang lebih taat dan sadar hukum,” ujar Muhamad Nur.

Baca juga KDM Cukup Marahi Anak Buah, Rakyat Disikat: Supremasi Hukum Dipertanyakan di Kasus PJU Jabar

Ia menambahkan, kegiatan keagamaan juga berdampak pada meningkatnya disiplin serta kepatuhan WBP terhadap aturan rutan.
“Kesadaran spiritual berbanding lurus dengan kesadaran hukum. Ini yang terus kami dorong,” katanya.

Setiap hari, WBP mengikuti kegiatan belajar mengaji dan salat berjamaah dengan pendampingan petugas pembinaan dan pengamanan. Selain itu, mereka juga diberi kesempatan mengikuti salat tarawih, tadarus Al-Qur’an, serta bimbingan keagamaan secara rutin. Petugas turut berperan aktif memberikan arahan agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan khusyuk.

“Kami berharap Ramadhan menjadi momentum perubahan bagi WBP, bukan hanya rutinitas tahunan,” tambah Muhamad Nur.

Baca juga Kapolres Sukabumi Beberkan Penyidikan Ilmiah Kasus Kematian NS Dalam RDP di Komisi III DPR RI

Salah satu WBP yang enggan disebutkan namanya mengaku merasakan dampak positif dari program tersebut.
“Saya merasa lebih dekat dengan Allah dan lebih kuat menghadapi proses pembinaan di sini. Kegiatan ini membantu saya berpikir ulang tentang masa depan,” ungkapnya.

Rutan Manna menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, termasuk di bidang keagamaan. Melalui pendekatan spiritual, diharapkan WBP tidak hanya selesai menjalani hukuman, tetapi juga pulang ke masyarakat sebagai individu yang lebih sadar hukum dan bermoral.

(Jusri)

KOTA BENGKULU – JURNAL TIPIKOR – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini sorotan tajam datang dari Ketua Dewan Pengurus Provinsi Bengkulu organisasi kemasyarakatan (ABRI-1), Ujang Mulkati, M.Pd, yang menilai kebijakan MBG di bulan Ramadhan sebagai langkah yang “tidak mendidik” dan perlu segera dievaluasi oleh pemerintah pusat.

Menurut Ujang, program yang sejak awal menuai pro dan kontra ini tidak hanya menyisakan persoalan kualitas makanan, tetapi juga menyimpan dugaan penyimpangan anggaran. Ia menyoroti perbedaan signifikan antara alokasi biaya per porsi yang disebut mencapai Rp15.000 dengan realisasi di lapangan yang, menurut temuan mereka, kerap berada di bawah Rp10.000.

“Program MBG ini seharusnya dikaji ulang oleh Presiden. Banyak laporan yang menunjukkan adanya dugaan mark-up oleh pengelola SPPG. Dampaknya, makanan yang sampai ke sekolah justru tidak layak konsumsi dan tidak higienis,” ujar Ujang kepada jurnaltipikor.com/, Selasa (25/2/2026).

Baca juga “Mess PT Darmali Digerebek! Dugaan Peredaran Sabu Terbongkar di Wilayah Hukum Polsek Mandau”

Ia menegaskan, kebijakan ini justru lebih menguntungkan pelaku usaha dibandingkan melindungi hak gizi anak-anak. “Yang dikorbankan justru anak-anak bangsa, calon tulang punggung negeri ini,” katanya.

Masalah kian pelik ketika MBG tetap dibagikan selama bulan Ramadhan. Meski dikemas dalam bentuk makanan kering untuk dibawa pulang, kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai pendidikan puasa bagi anak-anak Muslim.

“Di bulan Ramadhan, anak-anak dilatih menahan lapar dan haus. Tapi di sekolah mereka tetap diberi menu MBG seperti jeruk, kurma, dan kacang. Namanya anak-anak, dikasih makanan ya dimakan. Mereka tidak paham sedang puasa. Ini jelas memengaruhi mental dan semangat ibadah mereka,” keluh Ujang.

Baca juga “Dari Neraka Macet ke Surga Pantai: Tol Getaci Siap Pangkas Waktu ke Pangandaran Jadi 2 Jam!”

Ia mempertanyakan urgensi distribusi MBG di bulan suci. “Kenapa MBG masih dibagikan saat Ramadhan?” ujarnya.

Sebagai solusi, Ujang mengusulkan agar anggaran MBG selama Ramadhan dialihkan sementara. “Lebih baik dananya ditabung di SPPG untuk menu setelah Lebaran, atau diserahkan langsung ke orang tua. Saya yakin orang tua tidak akan korupsi untuk makan anaknya sendiri,” tegasnya.

ABRI-1 Bengkulu mendesak agar pemerintah pusat, khususnya Presiden , segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan MBG, baik dari sisi anggaran, kualitas makanan, hingga dampaknya terhadap pendidikan karakter anak di bulan suci Ramadhan.

(Jusri)

BENGKULU, JURNAL TIPIKOR – Sejumlah massa menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Senin (23/2/26). Dalam orasinya, massa menyampaikan aspirasi secara tertib dan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan persoalan dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2013.

Koordinator aksi, Lufti menyampaikan agar Kejati menindaklanjuti laporan dan informasi yang berkembang terkait dugaan keterlibatan mantan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, saat menjabat di Bengkulu.

Dalam orasinya orator Amli menyampaikan dalam penegakkan Hukum tidak boleh tembang Pilih, meminta kepada Kejati Bengkulu tidak berhenti disini, Harus usut tuntas siapapun yang terlibat.

Baca juga Sapu Bersih Internal! Kapolres Sukabumi Bakal ‘Sikat’ Anggota yang Berani Main Narkoba

Massa menegaskan aksi dilakukan secara damai sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

Mereka berharap proses hukum berjalan profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berakhir dalam situasi aman serta kondusif.

(Jusri)

SIAK, JURNAL TIPIKOR – Jajaran Polsek Sei Apit mengeluarkan peringatan keras bagi siapa pun yang masih nekat terlibat dalam praktik judi online dan penyalahgunaan narkoba.

Penegasan ini disampaikan dalam sosialisasi intensif bersama Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kabupaten Siak dan Pemerintah Kampung Kayu Ara Permai, Jumat (13/2/2026), di Aula Teras Balai Desa Mangrove.

Dalam forum tersebut, pihak Kepolisian menekankan bahwa judi online dan narkoba bukan lagi sekadar masalah sosial biasa, melainkan predator ekonomi dan penghancur masa depan yang memicu berbagai tindak kriminalitas di tengah masyarakat.

Baca juga AHMAD TARMIZI: REFORMIS BERDARAH PRAJURIT YANG TOLAK KOMPROMI DENGAN KORUPSI

Tanpa Kompromi, Tanpa Ruang bagi Pelanggar

Perwakilan Polsek Sei Apit menyatakan komitmen penuh untuk menyapu bersih segala bentuk praktik terlarang di wilayah hukumnya. Polisi memastikan tidak akan ada “ruang bernapas” bagi bandar maupun pengguna.

“Kami tegaskan, siapa pun yang terlibat judi online atau narkoba akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan coba-coba bermain api. Dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga keluarga dan masa depan anak-anak kita,” ujar perwakilan Polsek Sei Apit dengan nada tegas.

Pihak kepolisian juga membongkar mitos “cepat kaya” yang kerap ditawarkan oleh situs judi. Polisi mengingatkan bahwa sistem tersebut dirancang untuk merugikan masyarakat. “Tidak ada yang namanya untung dalam judi. Yang ada hanya kerugian dan penyesalan,” pungkasnya.

Baca juga Perkuat Sinergitas, SPRI Kaur Silaturahmi ke Kapolres Kaur

Sinergi Masyarakat: Kunci Memutus Mata Rantai

Ketua BPKP Kabupaten Siak, Farizal, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengajak seluruh elemen masyarakat—mulai dari perangkat desa hingga pemuda—untuk menjadi “mata dan telinga” bagi aparat penegak hukum.

• Pengawasan Aktif: Masyarakat diminta segera melapor jika menemukan indikasi transaksi narkoba atau aktivitas judi di lingkungannya.
• Pencegahan Dini: Edukasi terus diperkuat agar warga paham risiko hukum dan kerusakan sosial yang ditimbulkan.
• Sinergi Kelembagaan: Melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bapekam, dan lembaga kampung lainnya untuk menciptakan benteng pertahanan sosial.

Menuju Kampung Bebas Penyakit Sosial

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh elemen Pemerintah Kampung Kayu Ara Permai ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan aman.

Melalui sinergi antara BPKP, Kepolisian, dan Pemerintah Desa, diharapkan Kayu Ara Permai dapat menjadi contoh wilayah yang berani mengambil sikap tegas menolak judi online dan narkoba demi kesejahteraan warga.(*)

KAUR, BENGKULU, JURNAL TIPIKOR – Marwah DPRD Kabupaten Kaur sebagai representasi rakyat kini dipertaruhkan. Hingga memasuki Februari 2026, lembaga legislatif tersebut dituding “buang muka” terhadap aspirasi masyarakat.

Pasalnya, permohonan Hearing (Rapat Dengar Pendapat) yang telah dilayangkan hampir satu bulan lamanya tak kunjung mendapat jawaban pasti.

Keterlambatan ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: Ada apa dengan DPRD Kaur? Apakah mekanisme internal yang rumit di Sekretariat menjadi penghambat, ataukah ada keengganan politis untuk membahas isu-isu krusial yang menyentuh kepentingan rakyat?

Baca juga Jaksa Agung Semprot Jajaran: Jangan Biarkan Barang Sitaan Jadi Rongsokan!

Dua Isu “Panas” yang Terabaikan
Ketegasan DPRD sangat dinantikan untuk mengusut dua persoalan besar yang menjadi materi pengajuan hearing tersebut:

• Misteri 19 Tahun PT DSJ Tanpa HGU: Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tanjung Kemuning ini telah beroperasi hampir dua dekade, namun terindikasi belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Muncul dugaan kuat adanya aliran dana ke oknum tertentu atau potensi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian daerah.
• Kontroversi Dana Hibah PUPR: Di tengah potret buram fasilitas umum dan gedung sekolah yang memprihatinkan, Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR justru menggelontorkan dana hibah yang dinilai tidak mendesak.

Baca juga Tak Berizin, Satpol PP Kota Bandung ‘Ratakan’ Bangunan Ilegal di Pandanwangi!

Masyarakat Kecewa, Ancaman “Geruduk” Kantor Dewan Mencuat

Amli, perwakilan masyarakat yang vokal mengawal isu ini, menyatakan kekecewaannya yang mendalam. Menurutnya, jika DPRD Kaur terus menutup telinga, kepercayaan publik akan berada di titik nadir.

“DPRD memiliki tugas pokok menyerap dan menindaklanjuti aspirasi. Jika di tingkat kabupaten saja kami diabaikan, haruskah kami membawa jeritan rakyat ini langsung ke DPR RI di Senayan?” tegas Amli.

Kekecewaan ini bukan sekadar gertakan. Keterlambatan respon tersebut kini memicu gelombang kemarahan yang berpotensi berakhir pada aksi massa atau demonstrasi “geruduk” kantor DPRD sebagai bentuk tekanan nyata.

Baca juga Sikat Habis! Jaksa Agung Beri Peringatan Keras: Oknum Jaksa ‘Penjarah’ Aset Sitaan Bakal Dipidana!

Pelanggaran Kode Etik dan Langkah Hukum

Lambannya respon pimpinan dan anggota dewan dianggap bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pelanggaran kode etik dalam menjaga citra dan kredibilitas lembaga.

Amli menekankan dua langkah strategis yang akan diambil jika situasi tetap stagnan:

1. Laporan ke Badan Kehormatan (BK): Mengusut dugaan kelalaian pimpinan dewan dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.
2. Aksi Massa Besar-besaran: Sebagai jalan terakhir untuk menuntut transparansi dan fungsi kontrol legislasi yang efektif.

“Jangan biarkan masalah daerah terabaikan hanya karena prosedur yang berbelit atau adanya kepentingan tertentu. Kami butuh jawaban, bukan aksi bungkam,” pungkas Amli.

Pewarta : Jusri

Editor : Azi

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kabupaten Kaur melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Kaur, Kamis (12/2/26).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono, S.I.K., M.Tr.Opsla di ruang media center Polres Kaur didampingi Kasihumas Polres Kaur.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Selain sebagai ajang perkenalan, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergitas antara kepolisian dan insan pers dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Kaur.

Baca juga Bukan Sekadar Janji! Surya Riski “Gempur” Keluhan Warga Desa Petani dengan Solusi Nyata

Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menyampaikan bahwa media merupakan mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, peran pers tidak hanya memberitakan peristiwa, tetapi juga memberikan edukasi serta membangun pemahaman publik terhadap hukum dan keamanan.

“Media adalah mitra strategis Polri. Kami berharap hubungan komunikasi yang baik terus terjalin sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat, berimbang dan menyejukkan,” ujar Kapolres.

Ia juga menegaskan komitmen Polres Kaur untuk terbuka terhadap komunikasi dan kolaborasi bersama insan pers guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Baca juga Sumba Timur Bukan Lagi Penonton: KKP Gebrak NTT dengan 3.000 Lowongan Kerja di ‘Lumbung Udang’ Raksasa!

Sementara itu, perwakilan SPRI Kabupaten Kaur menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan langkah awal memperkuat kemitraan dengan Polres Kaur. SPRI siap mendukung penyebaran informasi yang edukatif, konstruktif serta berperan aktif dalam menjaga kondusifitas daerah.

Melalui silaturahmi ini diharapkan sinergi antara Polres Kaur dan media semakin solid sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat Kabupaten Kaur.

(Jusri )

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, terus menghimbau kepada masyarakat khususnya Kecamatan Luas, untuk upaya penertiban hewan ternak yang berkeliaran bebas di area fasilitas umum maupun jalan-jalan utama. Karena Pemda akan adakah razia gabungan untuk ternak yang tidak di kandang. Sabtu ( 07-02-2026 ).

Langkah ini sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman. Tertib dan nyaman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Baca juga Hanya Butuh 60 Menit: Restu Kilat Mahkamah Agung untuk KPK Jebloskan Pimpinan PN Depok ke Sel

Camat Luas, Rina Aryani,S.Sos, menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para peternak. Hal ini dilakukan agar mereka lebih bertanggung jawab terhadap hewan ternak miliknya.

“Ia menegaskan bahwa penertiban ini bukan semata-mata untuk membatasi kegiatan berternak, tetapi lebih kepada menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ruang publik yang aman dan tertib. Semua ini tertulis dengan aturan Perda No 04 Tahun 2025 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak,” ungkapnya.

Pemerintah Kecamatan Luas berharap langkah-langkah yang diambil ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat jangka panjang dan menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan bersih.

(Jusri)

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 SMA Negeri 8 Kaur berlangsung meriah di halaman sekolah, Senin (2/2/2026).

Kegiatan ini mengusung slogan “SMA BERDASI” (Bertaqwa, Disiplin, Aman, Sejuk, dan Indah) sebagai identitas dan semangat pembangunan sekolah.

Acara tersebut dihadiri sejumlah tamu penting dari berbagai unsur, di antaranya Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Dispora Kabupaten Kaur, DPRD Kabupaten Kaur, Camat Muara Sahung, Polsek Muara Sahung, Babinsa, Kepala Puskesmas Kecamatan Muara Sahung, BKKBN, Kepala KUA Kecamatan Muara Sahung, kepala sekolah se-Kecamatan Muara Sahung, serta berbagai elemen masyarakat.

Baca juga Pembangunan Gedung KDMP Desa BojongkokosanHampir Rampung, Kades “Optimis, Akan Memperkuat Kemandirian Desa”

Untuk memeriahkan HUT sekolah, panitia penyelenggara menggelar beragam perlombaan dan kegiatan hiburan. Di antaranya lomba tari dan mewarnai lukisan yang diikuti peserta dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan MTs, serta turnamen bola voli putra dan putri. Seluruh kegiatan berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari warga sekolah maupun masyarakat Kecamatan Muara Sahung.

Kepala SMA Negeri 8 Kaur, Asmawi, M.Pd.I, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia serta warga sekolah yang telah bekerja keras menyukseskan rangkaian kegiatan HUT ke-14 ini.

“Momen bahagia ini patut kita syukuri bersama. Peringatan HUT SMA Negeri 8 Kaur juga menjadi sarana promosi slogan SMA BERDASI, yaitu bertaqwa, disiplin, aman, sejuk, dan indah,” ujarnya.

Baca juga Guncang Struktur Pasar Modal, Danantara Buka Pintu Asing Kuasai Saham Bursa Efek Indonesia

Ia berharap, dengan terwujudnya nilai-nilai BERDASI, prestasi siswa dapat terus meningkat. Selain itu, ke depan peringatan HUT sekolah diharapkan dapat dilaksanakan dengan skala yang lebih besar serta mendapat dukungan lebih luas dari masyarakat.

“Melalui HUT ini, kami berharap SMA Negeri 8 Kaur semakin dikenal dan mendapat dukungan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan sekolah,” tambahnya.

Sementara itu, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang diwakili oleh Pengawas SMA Negeri 8 Kaur, Ghozali, M.Pd, yang dipercaya membuka secara resmi kegiatan HUT tersebut, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara dengan sukses.

“Semoga melalui peringatan HUT ini dapat terjaring bakat-bakat peserta didik dan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMA Negeri 8 Kaur,” tutupnya.

Peringatan HUT ke-14 SMA Negeri 8 Kaur ini menjadi momentum kebersamaan sekaligus penguatan komitmen seluruh pihak dalam memajukan dunia pendidikan di Kecamatan Muara Sahung.

(Jusri)