Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Upaya hukum Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, untuk menggugurkan status tersangkanya resmi kandas.

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung secara tegas menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Erwin terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dalam persidangan yang digelar pada Senin (12/1/2026), Hakim Tunggal Agus Komarudin menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

“Mengadili, menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” tegas Agus saat membacakan amar putusan di PN Bandung.

Baca juga Ilegal dan Tanpa Izin, Wali Kota Bandung Pastikan Teras Cihampelas Segera Rata dengan Tanah!

Prosedur Jaksa Dinilai Matang dan Sesuai Hukum

Dalam pertimbangannya, hakim menilai Kejari Kota Bandung telah menjalankan tahapan penyidikan secara komprehensif.

Hakim mematahkan dalil pemohon dengan membeberkan fakta bahwa penyidik telah mengantongi bukti-bukti kuat sebelum menetapkan status tersangka.

Berdasarkan fakta persidangan, pihak termohon (Kejari) telah melakukan langkah-langkah berikut:

• Pemeriksaan Saksi: Memeriksa empat orang saksi dan satu orang ahli.
• Tindakan Paksa Sah: Melakukan penggeledahan dan penyitaan yang telah mendapatkan persetujuan pengadilan.
• Penguatan Bukti: Melakukan uji digital forensik untuk memperkuat konstruksi perkara penyalahgunaan wewenang tersebut.

Minimal Dua Alat Bukti Terpenuhi
Putusan ini sekaligus mempertegas posisi hukum Erwin dan Rendiana Awangga dalam perkara ini.

Baca juga DOKTER SPESIALIS VS ADVOKAT: Peradi Bandung Desak Polisi Seret dr. JSS ke Sel Tahanan!

Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan pihak Erwin tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena penyidik telah melampaui ambang batas minimal alat bukti.

“Tindakan penetapan tersangka telah memenuhi minimal dua alat bukti, sehingga dalil praperadilan pemohon ditolak,” pungkas Hakim Agus Komarudin.

Adanya putusan ini, Kejari Kota Bandung kini memiliki lampu hijau untuk melanjutkan proses hukum Erwin ke tahap penuntutan dan persidangan pokok perkara.

(Red)

BANDUNG, JIRNAL TIPIKOR – Kasus dugaan penganiayaan brutal yang melibatkan oknum dokter spesialis radiologi, dr. JSS, terhadap advokat Sandy Prananta, kini berada di titik didih.

Jajaran pengurus DPC Peradi Bandung dan dihadiri pula Dr. Ondang Surjana penasehat media jurnal Tipikor mendatangi Mapolsek Sukajadi pada Senin (12/1/2026) untuk menuntut transparansi penuh dan mendesak kepolisian segera menahan terlapor.

Proses Hukum Dinilai Lamban, Visum Jadi Sorotan

Meski mengapresiasi kenaikan status perkara ke tingkat penyidikan (sidik) sejak 30 Desember lalu, tim kuasa hukum korban melontarkan kritik pedas terkait birokrasi hasil medis.
DR. Marnaek Hasudungan Siagian, S.H., M.H., CLI., menyatakan keheranannya atas keterlambatan hasil Visum et Repertum yang baru keluar hari ini, padahal pemeriksaan dilakukan sesaat setelah kejadian pada 16 Desember 2025.

“Keterlambatan ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kecepatan penyidik sangat krusial agar pelaku tidak memiliki celah untuk melarikan diri,” tegas Marnaek di hadapan awak media.

“Tidak Ada Profesi yang Kebal Hukum!”
Ketua DPC Peradi Bandung, Mohamad Ali Nurdin, S.H., M.H., M.Kn., melalui perwakilannya, menegaskan bahwa status profesi kedokteran tidak boleh menjadi tameng untuk mendapatkan perlakuan istimewa di mata hukum.

• Tuntutan Penahanan: Peradi mendesak penyidik melakukan penahanan objektif dan subjektif saat pemanggilan dr. JSS pada Rabu mendatang.
• Bukti Brutalitas: Luka 16 jahitan di bagian vital korban akibat hantaman benda tumpul menjadi bukti bahwa aksi ini bukan penganiayaan ringan.
• Dugaan Perencanaan: Pelaku diduga telah menyiapkan stik besi di dalam mobilnya saat kejadian di Kumala Garden, mengindikasikan adanya unsur kesengajaan.

Baca juga Persib Bandung Bungkam Persija Jakarta 1-0: Maung Bandung Kunci Gelar Juara Paruh Musim Super League 2025/2026

Ancaman Pencabutan Izin Praktik

Tak hanya jalur pidana Pasal 351 KUHP, tim hukum juga membidik posisi dr. JSS dari sisi profesionalisme medis. Marnaek mengungkapkan pihaknya tengah bersurat kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menuntut pemeriksaan etik.

“Sangat berbahaya jika seorang dokter spesialis tidak mampu menguasai emosi. Kami meminta agar praktik yang bersangkutan dihentikan sementara sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap,” tambah Marnaek.

Respons Kepolisian dan Pihak RS

Kapolsek Sukajadi, Kompol Edy Kusmawan, S.H., M.H., memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur (due process of law). Pihak kepolisian menjadwalkan pemeriksaan dr. JSS pada Rabu pekan ini.

Di sisi lain, RS Melinda 3, tempat dr. JSS bertugas, mulai mencuci tangan. Manajemen menyatakan bahwa insiden tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi terlapor karena terjadi di luar jam dinas dan di luar lingkungan rumah sakit.

(Red)

BHATIN SOLAPAN | JURNAL TIPIKOR – Aroma tak sedap tercium dari proyek peningkatan jalan cor beton di Jalan H. Ilyas, RT 03/RW 11, Desa Simpang Padang, Kecamatan Bhatin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

Proyek yang baru saja rampung ini dituding sebagai “proyek siluman” karena ketidakterbukaan informasi dan kualitas pengerjaan yang dinilai asal-asalan.

Papan Informasi Dinilai Manipulatif
Meski papan informasi terpasang dengan mencantumkan Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Pertamanan (Perkimtan) Bengkalis serta anggaran APBD 2025 senilai Rp 199.900.000, warga menemukan kejanggalan fatal.

Baca juga DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Di Jum’at Ke-2 Tahun 2026

Dalam papan tersebut, tidak dicantumkan spesifikasi teknis seperti panjang, lebar, maupun ketebalan volume jalan yang dibangun.

“Kami hanya tahu ini proyek Perkimtan dari papan itu. Tapi ukurannya berapa tidak ada tertulis. Ini kan aneh, seolah-olah sengaja disembunyikan,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media, Sabtu (10/1/2026).

Kualitas Bobrok: Semen Tipis, Pasir Berserakan

Ironisnya, meski usia bangunan belum genap satu bulan, kondisi fisik jalan sudah mulai memprihatinkan. Pantauan di lapangan menunjukkan:

• Permukaan jalan sudah mulai berlubang.
• Material pasir muncul ke permukaan (mropol) meski sudah disiram aspal cair.
• Diduga kuat campuran material tidak sesuai standar (lebih banyak pasir daripada semen).
• Dugaan Praktik Korupsi dan Permainan Oknum

Kondisi ini memicu kekhawatiran adanya upaya sistematis untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengurangi volume dan mutu bangunan. Nama PT Sera Rora Abadi Konsultan pun ikut terseret dalam sorotan warga.

“Jangan sampai ini hanya akal-akalan oknum perusahaan untuk membohongi masyarakat. Kalau spesifikasi di papan informasi saja tidak jelas, sangat mudah bagi oknum untuk mengurangi ketebalan cor beton. Ini jelas potensi korupsi,” tegas warga tersebut.

Baca juga Gagal Bayar Rp621 Miliar: BPKP Sebut Manajemen Fiskal Pemprov Jabar “Rapuh” dan Lampu Kuning Kepemimpinan Gubernur

Desak Inspektorat dan Kejari Bertindak

Masyarakat Desa Simpang Padang kini menuntut pertanggungjawaban nyata dari pihak kontraktor dan instansi terkait.

Ketidakjelasan status proyek dan buruknya hasil kerja dianggap telah merugikan keuangan negara dan hak masyarakat selaku penerima manfaat.

“Kami meminta Inspektorat dan Kejari Bengkalis segera turun ke lapangan. Audit ulang proyek Jalan H. Ilyas ini. Jangan biarkan uang rakyat menguap begitu saja untuk bangunan yang kualitasnya nol,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, pihak Dinas Perkimtan Bengkalis maupun kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga dan dugaan penyimpangan tersebut.

Laporan: Irwansyah Siregar

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung secara resmi meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Nadiem Anwar Makarim beserta tim penasihat hukumnya.

Permohonan ini disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek yang digelar pada Kamis (8/1).

Poin Utama Tanggapan Jaksa

Dalam persidangan tersebut, Ketua Tim JPU Roy Riady menegaskan bahwa surat dakwaan yang disusun telah memenuhi standar hukum yang berlaku. Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan Jaksa:

• Dakwaan Sesuai Prosedur: JPU menyatakan surat dakwaan atas nama Nadiem Anwar Makarim telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan KUHAP.
• Eksepsi Melampaui Ranah: Jaksa menilai eksepsi terdakwa sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Menurut hukum acara, kebenaran materiil tersebut seharusnya diuji dalam pembuktian persidangan, bukan pada tahap keberatan.
• Ketidaksesuaian Hukum: Keberatan yang diajukan dinilai tidak sesuai dengan lingkup Pasal 164 KUHAP juncto Pasal 75 ayat (2) huruf b KUHAP.

“Kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum dan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya,” ujar Roy Riady di hadapan Majelis Hakim.

Baca juga Potensi Terjadinya Korupsi, Proyek TPT Di Kampung Ciwangun Desa Palasari Girang Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi/RAB

Latar Belakang Kasus

Kasus ini berfokus pada program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Pasal yang Disangkakan

Atas dugaan tindakan tersebut, Nadiem didakwa melanggar:

1. Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU berharap Majelis Hakim dapat segera memberikan putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian guna mengungkap fakta-fakta hukum secara terang benderang.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A. Tarmizi, mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya indikasi praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah provinsi maupun daerah pasca perhelatan Pilkada Serentak 2024. BPKP menilai fenomena ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan “Patologi Birokrasi” paling mematikan yang meruntuhkan fondasi meritokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.

Dalam keterangan resminya, A. Tarmizi Kepada Jurnal Tipikor, Rabu (7/1) menegaskan bahwa berdasarkan kajian dan analisa hukum komprehensif BPKP, praktik jual beli jabatan memenuhi unsur Kejahatan Jabatan (Ambtsdelict) Sempurna. Hal ini dikarenakan adanya pertemuan niat jahat (mens rea) yang jelas antara pemberi dan penerima.

Konstruksi Hukum: Suap dan Gratifikasi

“Jangan main-main. Dalam perspektif hukum, jual beli jabatan adalah Tindak Pidana Korupsi murni. Ini adalah pelanggaran berat terhadap UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan UU Tipikor,” tegas Tarmizi.

BPKP membedah konstruksi pidana kasus ini menjadi dua delik utama:

• • Delik Suap (Bribery): Transaksi “Ada Uang, Ada Jabatan”. Penerima (Kepala Daerah/PPK) dijerat Pasal 12 huruf a/b atau Pasal 11 UU Tipikor, sementara Pemberi dijerat Pasal 5 ayat (1).
  • Delik Gratifikasi: Pemberian “uang terima kasih” pasca pelantikan. Jika tidak dilaporkan dalam 30 hari, ini dianggap suap sesuai Pasal 12B UU Tipikor, dengan beban pembuktian terbalik.

Modus Operandi: Dari “Ijon” hingga Manipulasi Open Bidding

Berdasarkan pemantauan BPKP, A. Tarmizi menyoroti empat modus operandi yang kerap terjadi pasca Pilkada:

1. 1. Ijon Jabatan: Uang muka disetor bahkan sebelum proses seleksi dimulai.
   2. Manipulasi Open Bidding: Lelang jabatan hanya formalitas (kamuflase prosedural), pemenang ditentukan oleh setoran tertinggi, bukan kompetensi.
   3. Upeti Harian: Pejabat terlantik wajib menyetor upeti berkala untuk “mengamankan kursi”.
   4. Mahar Politik: Dana jual beli jabatan digunakan untuk menutup biaya kampanye (balik modal) sang Kepala Daerah.

Dampak Mengerikan: Kriminalisasi Kebijakan

“Pejabat yang naik karena menyuap, pasti akan korupsi saat menjabat untuk balik modal. Mereka akan melakukan mark-up proyek, memotong anggaran, atau mempersulit perizinan. Ini lingkaran setan yang menyengsarakan rakyat,” ujar Tarmizi.

Selain itu, BPKP mengingatkan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat hasil suap memiliki cacat hukum dan dapat digugat keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ancaman Sanksi Berlapis

A. Tarmizi mengingatkan para Kepala Daerah dan ASN yang terlibat bahwa sanksi yang menanti sangat berat:

• Pidana: Penjara minimal 4 tahun hingga maksimal seumur hidup.
• Denda: Hingga Rp 1 Miliar.
• Administratif: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai ASN.
• Politik: Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Rekomendasi BPKP

Menutup pernyataannya, Ketua Umum BPKP mendesak langkah konkret untuk menghentikan praktik kotor ini:

1. 1. Penerapan pengawasan seleksi jabatan yang melibatkan pihak eksternal independen secara ketat.
   2. Penguatan peran lembaga pengawas untuk menjaga sistem merit.
   3. Penegakan Whistleblowing System yang menjamin keamanan pelapor.

“BPKP akan terus memantau. Kami tidak segan melaporkan temuan lapangan kepada aparat penegak hukum. Birokrasi kita harus bersih dari benalu jual beli jabatan,” pungkas Tarmizi.

Tentang Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP):

BPKP adalah lembaga independen yang berfokus pada pengawasan, analisis, dan advokasi kebijakan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

(Her)

KOTA BENGKULU, JURNAL TIPIKOR– Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pertambangan batu bara yang merugikan negara sebesar Rp1,8 triliun, Selasa. Persidangan ini beragendakan pembacaan dakwaan terhadap 12 orang terdakwa yang berasal dari kalangan korporasi hingga pejabat kementerian.

“Agenda utama dalam persidangan perdana ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap para terdakwa,” ujar Ketua Majelis Hakim, Achmadsyah Ade Muri, saat memimpin persidangan di PN Tipikor Bengkulu.

Daftar 12 Terdakwa

Ke-12 terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan tersebut mencakup jajaran direksi perusahaan swasta dan pejabat pemerintahan, yakni:

1.  Imam Sumantri (Kepala Cabang PT Sucofindo Bengkulu)
2. Edhie Santosa (Direktur PT Ratu Samban Mining)
3. Bebby Hussy (Komisaris PT Tunas Bara Jaya)
4. Saskya Hussy (General Manager PT Inti Bara Perdana)
5. Julius Soh (Direktur Utama PT Tunas Bara Jaya)
6. Agusman (Marketing PT Inti Bara Perdana)
7. Sutarman (Direktur PT Inti Bara Perdana)
8. David Alexander (Komisaris PT Ratu Samban Mining)
9. Sunindyo Suryo Herdadi (Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM periode April 2022 – Juli 2024)
10. Nazirin (Inspektur Tambang Bengkulu)
11. Awang (Keluarga Bebby Hussy)
12. Andy Putra (Keluarga Bebby Hussy)

Dakwaan Berlapis

Selain tindak pidana korupsi sebagai kasus pokok, para terdakwa juga dijerat dengan dakwaan berlapis. JPU menyertakan sangkaan terkait:

• Kasus Suap dan Gratifikasi
• Perintangan Penyidikan (Obstruction of Justice)
• Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Dari total terdakwa, sembilan orang didakwa atas kasus pokok korupsi tambang, sementara lima nama lainnya telah dilimpahkan terkait perkara suap dan perintangan penyidikan.

Baca juga Sinergi Hukum 2026: Pemkab Madina dan Kejari Teken MoU Bidang Datun untuk Kawal Pembangunan

Tanggapan Kuasa Hukum

Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum dari terdakwa Bebby Hussy dan Saskya Hussy, Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa pihak kliennya memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan).

“Kami tidak mengajukan eksepsi dan akan fokus pada pembuktian pada persidangan nanti,” kata Yakup.

Ia juga memberikan catatan kritis terhadap nilai kerugian negara yang disebutkan JPU. Menurutnya, angka Rp1,8 triliun tersebut sangat fantastis namun diduga tidak didasari oleh perhitungan resmi dari lembaga yang berwenang.

“Ada beberapa hal lain juga seperti perhitungan kerugian negara yang cukup fantastis, tidak didasari oleh perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tutup Yakup.

Persidangan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi guna mendalami peran masing-masing terdakwa dalam sengkarut korupsi tambang tersebut.(*)

KAB.BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Lingkungan RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung, diguncang aksi kekerasan mematikan. Seorang petugas kebersihan, Fikri Ardiansyah (24), ditemukan tewas di gudang rumah sakit pada Minggu (4/1) pagi, setelah dianiaya oleh atasannya sendiri yang berinisial R (43).

Kronologi Kejadian

Peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu (3/1/2026) malam sekitar pukul 19.30 WIB di lantai 2 gedung RSUD Majalaya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penganiayaan dipicu oleh konflik personal terkait utang piutang sebesar Rp 5 juta yang tak kunjung dilunasi oleh korban kepada pelaku.

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya pada Minggu pagi pukul 04.30 WIB di dalam gudang penyimpanan alat kebersihan. Pihak rumah sakit segera melaporkan temuan tersebut kepada kepolisian yang langsung menurunkan tim Inafis untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Baca juga Sidang Dakwaan Korupsi Chromebook: JPU Sebut Nadiem Makarim Buka Celah Intervensi Pengadaan untuk Eks Anggota DPR

Pelaku Menyerahkan Diri

Setelah sempat memicu kegemparan di lingkungan rumah sakit, pelaku R yang menjabat sebagai kepala petugas kebersihan memutuskan untuk menyerahkan diri secara sukarela ke Polresta Bandung.

“Pelaku menyerahkan diri ke Polresta Bandung dan mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban,” ungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, dalam keterangan resminya, Senin (5/1).

Langkah Hukum dan Tindak Lanjut

Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman untuk memastikan apakah ada unsur perencanaan dalam aksi kekerasan tersebut. Beberapa saksi, termasuk rekan kerja dan manajemen rumah sakit, telah dipanggil untuk memberikan keterangan.

Baca juga Indonesia Masuki Era Baru Hukum Pidana: Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional Mulai Diberlakukan

Atas perbuatannya, pelaku R terancam dijerat pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian atau pembunuhan, dengan ancaman hukuman penjara yang signifikan.

Duka di Lingkungan Kerja

Tragedi ini menjadi catatan kelam di awal tahun 2026 bagi RSUD Majalaya. Manajemen rumah sakit diharapkan dapat melakukan evaluasi internal guna memastikan lingkungan kerja yang aman dan mencegah konflik personal antarpegawai berujung pada tindakan anarkis.(*)

WAJO, JURNAL TIPIKOR – Lembaga Badan Pemantau Kebijakan Publik (L-BPKP) Kabupaten Wajo melontarkan kritik pedas terhadap kinerja DPRD Kabupaten Wajo. Sorotan tajam ini dipicu oleh dugaan buruknya kualitas proyek rekonstruksi jalan beton ruas Talagae–Kading di Desa Balielo, Kecamatan Bola, yang dinilai jauh dari standar spesifikasi teknis.

Proyek yang menelan anggaran fantastis senilai Rp10,3 miliar dari APBD Perubahan TA 2025 ini ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Hasil pantauan lapangan menunjukkan pekerjaan rabat beton tampak rapuh, permukaan tidak rata, dan sudah mengalami keretakan di beberapa titik meski baru saja dikerjakan.

Kritik Keras terhadap Legislatif

L-BPKP Wajo menegaskan bahwa rusaknya kualitas proyek ini merupakan cermin nyata dari kegagalan fungsi pengawasan di tingkat legislatif.

> “Ini bukan sekadar soal kualitas pekerjaan, tetapi juga kegagalan fungsi pengawasan legislatif. Komisi DPRD yang membidangi infrastruktur patut dipertanyakan, ke mana mereka saat proyek berjalan? Jika komisi DPRD hanya hadir saat pembahasan anggaran namun absen dalam pengawasan lapangan, maka fungsi checks and balances patut disebut lumpuh,” tegas perwakilan L-BPKP Wajo.

Baca juga Sidang Dakwaan Korupsi Chromebook: JPU Sebut Nadiem Makarim Buka Celah Intervensi Pengadaan untuk Eks Anggota DPR

Detail Proyek dan Pelaksana

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek ini dikerjakan oleh CV Yusma Perdana yang beralamat di Jalan Andi Jaja No. 36, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua. Dengan nilai kontrak mencapai belasan miliar rupiah, L-BPKP menilai tidak ada ruang toleransi bagi kontraktor untuk menghasilkan pekerjaan yang mengecewakan publik.

Tuntutan Audit Investigatif

L-BPKP Wajo menilai pembiaran ini berpotensi merugikan keuangan negara dan menghilangkan asas manfaat bagi masyarakat luas. Sebagai langkah konkret, L-BPKP Wajo mengeluarkan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh terhadap fisik proyek.
2. Menuntut Pertanggungjawaban DPRD Wajo atas lemahnya pengawasan yang menyebabkan ruang penyimpangan anggaran terbuka lebar.
3. Laporan Resmi: L-BPKP akan segera melaporkan temuan ini secara formal dan membuka hasil temuan lapangan kepada publik sebagai bentuk tekanan moral.

“Uang rakyat bukan untuk proyek coba-coba. Jika DPRD gagal mengawasi, maka publik berhak menuntut pertanggungjawaban,” tutup pernyataan resmi tersebut. (Tim)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Memasuki awal tahun 2026, Indonesia secara resmi memulai babak baru dalam sejarah yurisprudensi nasional dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Langkah ini menandai berakhirnya ketergantungan hukum pidana Indonesia pada warisan kolonial dan beralih ke sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Pembaruan hukum yang disebut sebagai “Indonesian Way” ini mengedepankan pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif. Hukum kini diposisikan bukan sekadar sebagai alat penghukum, melainkan sarana pemulihan relasi sosial dan perlindungan martabat manusia.

Baca juga.Anggota DPR Azis Subekti: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transparansi Penanganan Perkara

Poin-Poin Utama Pembaruan Hukum:

• Pidana Alternatif: Melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, Indonesia memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok bagi tindak pidana ringan. Penjara kini menjadi pilihan terakhir (ultimum remedium), terutama bagi pelaku pertama kali atau perkara dengan dampak terbatas.
• Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM): UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP baru) mewajibkan penggunaan kamera pengawas (CCTV) dalam proses pemeriksaan tersangka untuk mencegah intimidasi dan penyiksaan.
• Keadilan Restoratif: Adanya pengakuan eksplisit terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan yang fokus pada pemulihan korban dan keseimbangan masyarakat.
• Akses Bantuan Hukum: Memperkuat peran advokat sejak tahap awal pemeriksaan untuk menjamin hak-hak tersangka terlindungi secara maksimal.

Raihan Muhammad, pegiat HAM dan pemerhati kebijakan publik, menyatakan bahwa keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum di lapangan.

“Tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi. ‘Indonesian Way’ akan kehilangan maknanya jika pidana alternatif dan keadilan restoratif hanya diterapkan secara selektif. Konsistensi aparat dan pengawasan publik adalah kunci agar hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan, melainkan pelindung masyarakat,” ujar Raihan dalam keterangannya.

Baca juga Warga Desak Polres Kaur Tuntaskan ‘Utang’ Kasus OTT Dinas Pendidikan Tahun 2017

Pemerintah melalui Kemenko Kumham Imipas sebelumnya telah melakukan serangkaian langkah internalisasi dan pengawalan indeks pembangunan hukum guna memastikan keseragaman pemahaman antarlembaga penegak hukum sebelum undang-undang ini berlaku sepenuhnya.

Pembaruan ini diharapkan tidak hanya menjadi perubahan teks undang-undang semata, tetapi menjadi instrumen transformatif yang memperkuat demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan meneguhkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia melalui sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.(*)

KAUR, BENGKULU, JURNAL TIPIKOR – Masyarakat Kabupaten Kaur kembali menyoroti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan pada tahun 2017 lalu. Hingga memasuki awal tahun 2026, kasus yang melibatkan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Kaur tersebut dinilai masih menyisakan “rahasia” yang belum terungkap sepenuhnya.

Meskipun saat itu pihak kepolisian berhasil mengamankan A (Kepala Sekolah Dasar) dan J (Konsultan), warga menilai penegakan hukum berhenti di tingkat bawah. Muncul pertanyaan besar di tengah publik mengenai keterlibatan oknum petinggi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur kala itu yang hingga kini seolah tak tersentuh hukum.

Tuntutan Keadilan dan Transparansi

Kulman, salah seorang warga Kabupaten Kaur, secara tegas meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Kaur, untuk membuka kembali berkas perkara tersebut. Ia menilai ada ketimpangan dalam penyelesaian kasus yang sudah berjalan hampir sembilan tahun ini.

“Kenapa hanya kepala sekolah dan konsultan yang terkena, sedangkan petinggi di Dinas Pendidikan tidak ada yang kena? Kami berharap pihak berwajib dapat menindaklanjuti kasus ini dan memastikan semua pihak yang terlibat diadili sesuai hukum yang berlaku,” ujar Kulman dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).

Rekam Jejak Penindakan

Berdasarkan catatan masyarakat, Polres Kaur sebenarnya memiliki rekam jejak yang cukup baik dengan melakukan tiga kali OTT pada periode tersebut. Dua di antaranya dinilai sukses dan memuaskan publik. Namun, OTT di sektor pendidikan tahun 2017 ini justru menjadi pengecualian yang meninggalkan kekecewaan mendalam bagi warga.

Harapan Pemulihan Kepercayaan Publik

Penyelesaian kasus ini dianggap krusial bukan hanya demi hukum, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan penegak hukum di Kabupaten Kaur.

“Kami ingin melihat keadilan dan transparansi yang nyata dalam pengelolaan pendidikan. Kami berharap pihak berwajib dapat memenuhi harapan kami agar integritas daerah ini tetap terjaga,” pungkas Kulman.

Koresponden: Jusri