Kejati Aceh Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat di Aceh Jaya

BANDA ACEH, JURNAL TIPIKOR – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Jaya tahun anggaran 2019-2023. Kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp38,4 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, di Banda Aceh, Jumat, mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Ketiga tersangka dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini.

Tiga tersangka yang ditetapkan adalah:

•  S, Ketua Koperasi Pertanian Sama Mangat Kabupaten Aceh Jaya, yang juga menjabat sebagai Anggota DPRK Aceh Jaya periode 2024-2029.
• TM, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya periode 2017-2020 dan Plt. Kepala Dinas Pertanian pada 2023-2024.
• TR, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya periode Maret 2021-2023, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Baca juga Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK, Tiba di Gedung Merah Putih dengan Koper Hitam

Kronologi Kasus

Ali Rasab menjelaskan, kasus ini bermula saat tersangka S selaku Ketua Koperasi Pertanian Sama Mangat pada tahun 2019-2021 mengajukan proposal bantuan dana peremajaan sawit kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya.

Proposal tersebut mencantumkan data peremajaan tanaman sawit untuk 599 pekebun dengan luas lahan mencapai 1.536,7 hektare.

Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya, yang saat itu dipimpin oleh tersangka TM dan TR pada periode berbeda, kemudian melakukan verifikasi dan menerbitkan rekomendasi teknis.

Baca juga Bantah Terjaring OTT KPK, Bupati Kolaka Timur Sebut Sedang Berada di Kendari

Berdasarkan rekomendasi tersebut, BPDPKS menyalurkan dana sebesar Rp38,4 miliar lebih kepada Koperasi Pertanian Sama Mangat.

Namun, penyelidikan Kejati Aceh menemukan fakta bahwa lahan yang diajukan bukan milik para pekebun, melainkan lahan eks PT Tiga Mitra yang berada dalam Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kementerian Transmigrasi RI. Selain itu, berdasarkan citra satelit, lahan yang diusulkan untuk program PSR tidak ditanami sawit, melainkan merupakan kawasan hutan dan semak-semak.

Akibat perbuatan tersebut, kerugian negara dalam kasus ini mencapai total kerugian (total lost) sebesar Rp38,4 miliar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

(Antara/red)