Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan paksa di kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI), Jakarta Selatan, Jumat (23/1). Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari penyidikan besar-besaran terkait dugaan skandal fraud yang merugikan ribuan investor hingga triliunan rupiah.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, mengonfirmasi operasi tersebut.

“Benar, sore ini tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di kantor Dana Syariah Indonesia,” tegas Ade Safri di Jakarta.

Baca juga Gubernur Jabar “Meledak”! Dedi Mulyadi Semprot BUMN Penunggak Rp3,7 Triliun di Bank BJB: “Harusnya Bantu Daerah, Bukan Bebani!”

Detik-Detik Penggeledahan

Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan penyidik berseragam rompi hitam ‘Bareskrim’ merangsek masuk ke gedung perkantoran PT DSI sekitar pukul 15.00 WIB. Tim penyidik tampak membawa sejumlah peralatan pendukung, termasuk alat pencetak (printer) dan perangkat digital forensik.

Tak hanya penyidik Subdit Perbankan, personel Inafis Bareskrim Polri juga diterjunkan ke lokasi untuk melakukan identifikasi dan olah TKP. Hingga berita ini diturunkan, proses penggeledahan masih berlangsung guna mengamankan dokumen serta bukti elektronik penting.

Jejak Kerugian Fantastis

Kasus ini mencuat setelah Paguyuban Lender PT DSI melaporkan adanya gagal bayar masif. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI, Kamis (15/1), Ketua Paguyuban Lender Ahmad Pitoyo mengungkapkan data mencengangkan:

• Total Lender Terdampak: 14.098 orang.
• Estimasi Kerugian: Mencapai Rp1,470 triliun.
• Anggota Paguyuban: 4.898 lender (mewakili Rp1,408 triliun atau 95% total kewajiban).

Brigjen Pol. Ade Safri menjelaskan bahwa penggeledahan ini adalah langkah krusial untuk mengumpulkan alat bukti guna menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Tujuannya membuat terang tindak pidana yang terjadi dan segera menemukan tersangkanya,” tambahnya.

Baca juga Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Rakor Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah

Rekening Diblokir, Sisa Saldo Miris
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak akan tinggal diam. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aliran dana.

Hasilnya mengejutkan, dari total kerugian triliunan rupiah tersebut, PPATK telah memblokir 33 rekening yang terafiliasi dengan PT DSI.

Namun, sisa saldo yang berhasil diamankan hanya berkisar Rp4 miliar, angka yang sangat timpang dibandingkan total kewajiban perusahaan kepada para investor.

Sumber : Antara

Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemberian perlindungan hukum kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas equality before the law.

Sebaliknya, perlindungan tersebut merupakan instrumen konstitusional yang bersifat afirmatif untuk menjamin kebebasan pers dan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia.

Penegasan ini tertuang dalam amar Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Senin (19/1/2026) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Baca juga KPK ‘Babat’ Dinasti Korupsi di Madiun: Wali Kota Maidi Resmi Tersangka Pemerasan Proyek dan Dana CSR

Mencegah Pembungkaman Kritik

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyoroti kerentanan posisi wartawan saat berhadapan dengan kekuatan politik, ekonomi, maupun sosial.

MK menilai, penggunaan instrumen hukum pidana maupun perdata secara serampangan terhadap jurnalis yang menjalankan tugas sah sangat berisiko memicu kriminalisasi pers.

“Pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum, melainkan justru instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif,” tegas Guntur Hamzah.

Baca juga NYAWA BAYI MELAYANG, RS PERMATA HATI DURI DISENTIL: EVALUASI TOTAL ATAU TERUS MEMAKAN KORBAN?

MK memperingatkan bahwa proses hukum sering kali disalahgunakan bukan untuk mencari keadilan, melainkan sebagai alat untuk membungkam kritik, membatasi arus informasi, dan menekan kebebasan berekspresi.

Urgensi Kepastian Hukum Pasal 8 UU Pers

Perkara ini diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) melalui Ketua Umum Irfan Kamil dan Sekretaris Jenderal Ponco Sulaksono. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang selama ini dinilai multitafsir dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi jurnalis di lapangan.

MK berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan tidak hanya melindungi individu jurnalis, tetapi juga menjaga hak publik untuk mendapatkan informasi yang valid, akurat, dan berimbang sebagai fondasi demokrasi yang sehat.

Perlindungan Tidak Bersifat Absolut

Meski memberikan jaminan perlindungan yang kuat, MK menggarisbawahi bahwa perlindungan ini tidak bersifat absolut.

Baca juga DLH Kabupaten Sukabumi Babad Habis Sampah Di jalur Lingkar Selatan, Kadis DLH “Stop Buang Sampah Sembarangan”

Jaminan hukum hanya berlaku selama wartawan:

1. Menjalankan tugas jurnalistik secara sah.
2. Mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
3.  Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara dan masyarakat kini memiliki kewajiban konstitusional untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, intimidasi, maupun langkah represif yang dapat menghambat kerja-kerja jurnalistik.

Dengan putusan ini, MK memosisikan pers sebagai pilar demokrasi yang harus diproteksi dari segala bentuk upaya kriminalisasi yang berlindung di balik instrumen hukum.(*)

DURI, BENGKALIS, JURNAL TIPIKOR– Duka mendalam menyelimuti keluarga Bapak Samosir dan Ibu Lubis. Buah hati yang dinanti selama sembilan bulan harus meregang nyawa tak lama setelah dilahirkan di Rumah Sakit (RS) Permata Hati, Duri, pada Jumat (16-01-2026).

Tragedi ini memicu gelombang desakan agar rumah sakit swasta tersebut melakukan evaluasi besar-besaran terhadap komitmen pelayanan dan kelengkapan alat medisnya.

Kronologi yang Memilukan

Ibu Lubis, dalam kondisi setengah sadar saat persalinan, menceritakan pengalaman traumatisnya. Ia menyaksikan petugas medis menekan perutnya dengan sangat kuat dengan dalih bayi sulit dikeluarkan.

“Saya sempat mikir apakah pada saat mereka menekan perut saya, itu yang menyebabkan ada bekas memerah di bagian rusuk anak saya,” ungkap Ibu Lubis sambil terisak.

Baca juga NYAWA BAYI MELAYANG, RS PERMATA HATI DURI DIDUGA ABAL-ABAL DALAM PENANGANAN DARURAT

Keluarga menduga adanya ketidakprofesionalan dan penanganan yang tidak sesuai prosedur (SOP) yang menyebabkan kematian bayi mereka. Atas kejadian ini, Bapak Samosir meminta pihak berwenang memberikan sanksi tegas kepada oknum dokter dan tenaga medis yang terlibat.

DPRD Bengkalis: Jangan Bedakan Pasien, Segera Berbenah!

Menanggapi isu ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Syafroni Untung, S.H., M.H., angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh tebang pilih antara pasien BPJS maupun umum.

Syafroni menyoroti dua poin krusial:

1. Komitmen SOP: RS Permata Hati harus mengevaluasi kembali standar operasional mereka.
2. Kecepatan Rujukan: Jika alat medis tidak memadai untuk kondisi kritis, rumah sakit wajib mengambil langkah cepat merujuk pasien ke fasilitas yang lebih lengkap, bukan membiarkan kondisi memburuk.

“Kita akan segera turunkan tim dari Dinas Kesehatan untuk cek kebenaran dan fakta di lapangan, apakah sudah sesuai dengan SOP,” tegas Syafroni melalui sambungan telepon.

Baca juga DLH Kabupaten Sukabumi Babad Habis Sampah Di jalur Lingkar Selatan, Kadis DLH “Stop Buang Sampah Sembarangan”

Dinkes Bengkalis Janjikan Investigasi dan Sanksi

Menanggapi perkembangan pemberitaan diatas, Plt.Kepala Dinas Kesehatan (KaDisKes) Bengkalis, Ermanto, SKM, MKM, memberi tanggapan atas berita tersebut.

Ermanto juga mengatakan akan Lakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pihak manajemen RS Permata hati.

“Kita kumpulkan semua data baru dapat ditindaklanjuti,” terangnya. (Selasa,20/01/26)

Jika memang ditemukan adanya kelalaian petugas atau pelanggaran prosedur operasional standar (SOP), Ermanto menegaskan, akan ditindaklanjuti merekomendasikan ke Dinas Kesehatan Propinsi.

“Nantinya dari Dinas akan turun mengumpulkan data,dan melakukan kordinasi dengan pihak RS Permata Hati”ujarnya.

Pewarta : Irwansyah Siregar

Editor : Azi

KAUR, BENGKULU, JURNAL TIPIKOR – Ratusan massa yang tergabung dalam Organisasi DPD ABRI-1 (Amanah Bangsa Rakyat Indonesia Bersatu) Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin, 19 Januari 2026.

Aksi ini menyasar operasional Perkebunan Kelapa Sawit PT. DSJ di Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, yang dituding telah mengeruk kekayaan alam Bumi Se’ase Seijean selama 19 tahun tanpa memiliki dokumen Hak Guna Usaha (HGU).

Dugaan Skandal Pembiaran dan Indikasi Suap

Ketua DPD ABRI-1 Kabupaten Kaur, Amli, SE, dalam orasi mautnya menegaskan bahwa keberadaan PT. DSJ adalah bentuk pelecehan terhadap hukum di Indonesia. Ia merujuk pada Instruksi Presiden terkait penindakan perusahaan ilegal.

“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Kaur segera menutup PT. DSJ! Bagaimana mungkin perusahaan bisa beroperasi hampir dua dekade tanpa HGU? Kami mendesak Polres Kaur menyelidiki adanya dugaan suap kepada oknum-oknum tertentu yang menyebabkan terjadinya pembiaran sistematis selama belasan tahun ini,” tegas Amli di hadapan massa.

Senada dengan itu, Ketua ABRI-1 Bengkulu Selatan, Herman Lufti, meminta pihak Kepolisian menjadi jembatan tegas agar Pemerintah Daerah tidak lagi “tutup mata” terhadap persoalan ini

Baca juga Wali Kota Madiun Maidi Terjaring OTT KPK, Langsung Digelandang ke Jakarta Terkait Korupsi Proyek dan Dana CSR

Respon Cepat Kapolres Kaur

Menanggapi tuntutan massa, Kapolres Kaur, AKBP Alam Bawono, S.I.K, M.Tr, Opsla, menyatakan sikap tegasnya. Beliau berkomitmen untuk segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut ke tingkat pemerintah daerah dan melakukan penyelidikan internal.

“Kami akan menyampaikan tuntutan ini kepada Pemerintah Daerah. Saya secara pribadi akan segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas,” ujar AKBP Alam Bawono di hadapan para pengunjuk rasa.

Sejalan dengan Kebijakan Pusat (Menteri ATR/BPN)

Aksi massa ini bertepatan dengan semangat bersih-bersih yang diusung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Dalam arahannya, Menteri Nusron fokus menertibkan 537 badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) namun tidak memiliki HGU.

Baca juga Awal Tahun Berdarah Koruptor, KPK Ringkus Bupati Pati Sudewo dalam OTT Ketiga 2026!

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 atas UU No. 39 Tahun 2014, perusahaan kelapa sawit wajib memiliki IUP sekaligus HGU untuk dapat beroperasi secara legal.

Menteri Nusron menegaskan bahwa perusahaan yang membandel akan dikenakan sanksi denda pajak melalui perhitungan BPKP, dan pembayaran denda tidak otomatis menjamin terbitnya izin HGU jika tidak ada itikad baik dari perusahaan.

Tuntutan Masyarakat

Masyarakat dan DPD ABRI-1 menuntut tiga poin utama:

1. Penghentian Operasional: Tutup total aktivitas PT. DSJ hingga seluruh izin terpenuhi.
2. Audit Investigasi: Periksa aliran dana dan dugaan “beking” oknum pejabat di balik operasional ilegal selama 19 tahun.
3. Sanksi Tegas: Terapkan denda administratif dan pidana sesuai regulasi terbaru Kementerian ATR/BPN.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT. DSJ belum memberikan keterangan resmi terkait aksi unjuk rasa dan tudingan ketiadaan HGU tersebut.
ni?

(Jusri)

DURI, JURNAL TIPIKOR– Isak tangis menyelimuti kediaman keluarga Bapak Samosir. Bayi mungil yang baru saja menyapa dunia harus meregang nyawa setelah melalui proses perawatan yang dinilai penuh kejanggalan di Rumah Sakit (RS) Permata Hati Duri, Kecamatan Mandau.

Kematian buah hati mereka di RS Awal Bros Pekanbaru pasca-rujukan menyisakan luka mendalam dan kecaman keras terhadap sistem pelayanan RS Permata Hati yang diduga lamban dan tidak profesional.

Kronologi Penderitaan: Dari Memar Biru hingga Kritis

Peristiwa memilukan ini bermula saat istri Bapak Samosir menjalani operasi Caesar Eracs pada Kamis pagi (15/01/2026).

Kegembiraan keluarga seketika berubah menjadi kekhawatiran saat sang ayah melihat adanya memar membiru di bagian dada bayinya sesaat setelah lahir.

“Saya sempat tanya soal memar itu, tapi pihak medis bilang tidak ada masalah,” kenang Samosir dengan nada getir.

Baca juga Polres Mandailing Natal Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Lingga Bayu

Namun, firasat seorang ayah tak bisa berbohong. Kondisi bayi justru kian memburuk. Badan membiru dan napas mulai sesak.

Alih-alih mendapatkan tindakan darurat, keluarga mengaku hanya mendapat jawaban formalitas. Bahkan, permintaan keluarga untuk memindahkan bayi ke kamar VVIP demi penanganan intensif ditolak oleh dokter dengan alasan keterbatasan alat medis.

Rujukan yang Dinilai Terlambat:

“Hanya Ingin Lepas Tanggung Jawab”
Kekecewaan keluarga memuncak saat RS Permata Hati baru memutuskan untuk merujuk bayi tersebut ke Pekanbaru pada Jumat sore (16/01/2026), ketika kondisi bayi sudah kritis dan sempat memuntahkan cairan cokelat.

“Kalau alat tidak lengkap, kenapa baru diberitahu saat anak saya sudah kritis di hari Jumat? Kenapa tidak dari awal saat badan anak saya membiru?” cecar Samosir.

Baca juga Polres Mandailing Natal Ungkap Dua Kasus Peredaran Narkotika di Kecamatan Natal dan Panyabungan

Tak hanya soal keterlambatan medis, proses rujukan pun dinilai tidak manusiawi. Sepanjang perjalanan jauh menuju Pekanbaru, bayi yang sedang berjuang melawan maut tersebut hanya diletakkan di dalam box bayi tanpa pengawasan yang memadai dari perawat pendamping.

“Bisa dibayangkan penderitaan bayi baru lahir dalam perjalanan jauh hanya diletakkan di box. Andai saja anak kami digendong atau didekap, mungkin rasa sakitnya sedikit berkurang,” tambahnya penuh kekesalan.

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Biaya Ambulans Rp 1,5 Juta

Penderitaan keluarga Samosir tak berhenti di situ. Di tengah duka mendalam setelah dokter RS Awal Bros menyatakan bayi mereka meninggal dunia hanya dua jam setelah tiba, pihak keluarga masih dibebankan biaya ambulans sebesar Rp 1.500.000 untuk kepulangan jenazah ke Duri.

“Kami merasa pihak RS Permata Hati hanya ingin lepas tanggung jawab dengan merujuk anak kami di saat kondisi sudah di ujung tanduk,” keluh Samosir.

Baca juga Pecah Misteri Bulusaraung: Satu Jasad Korban Pesawat IAT Ditemukan di Jurang 200 Meter

Tanggapan Pihak Rumah Sakit

Saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp, Kabag Humas RS Permata Hati, Maspal Yopi, SKM, belum memberikan jawaban pasti terkait dugaan kelalaian ini.

“Saya belum bisa menjawab, nanti saya konfirmasi dan saya telusuri dulu kronologisnya kepada anggota yang terkait,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, keluarga masih menunggu keadilan dan kejelasan atas hilangnya nyawa buah hati mereka yang diduga akibat kelalaian dan lambannya penanganan medis di RS Permata Hati Duri.

Reporter: Irwansyah Siregar
Editor: Azi

INDRAMAYU, JURNAL TIPIKOR – Tabir gelap pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Indramayu akhirnya tersingkap.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu resmi menetapkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif berinisial HH sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun Anggaran 2023.

Kepala Kejari Indramayu, Muhammad Fadlan, menegaskan bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil penyidikan mendalam yang berhasil mengumpulkan sedikitnya dua alat bukti sah.

Baca juga GURITA KORUPSI BEKASI: KPK Endus Aliran Uang Panas ke Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono!

Modus Operandi: Data Fiktif dan Verifikasi “Asal-asalan”

Tersangka HH, yang menjabat sebagai tim operator bidang Pendidikan Nonformal (PNF) sekaligus tim verifikasi, diduga menyalahgunakan kewenangannya secara sengaja. Bukannya melakukan sortir ketat, HH justru meloloskan data-data yang tidak valid.

• Manipulasi Dapodik: Tersangka tidak menghapus data siswa yang tidak memenuhi syarat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
• Sekolah “Hantu”: Sejumlah PKBM tetap menerima kucuran dana bantuan meskipun secara faktual tidak ada kegiatan belajar-mengajar di lapangan.
• Pembiaran: Kondisi data yang carut-marut tersebut tidak dilaporkan kepada pimpinan dinas, sehingga anggaran negara terus mengalir ke pihak yang tidak berhak.

“Logikanya, kalau ada warga belajar, proses belajar-mengajar pasti berjalan. Fakta di lapangan, kegiatan itu tidak ada,” tegas Muhammad Fadlan dalam keterangannya, Kamis (15/1).

Baca juga KDM “Meledak” di Kaki Ciremai: Tak Peduli Orang Besar, Perusak Alam Sikat!

Kerugian Negara & Pemulihan Aset

Aksi lancung ini menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,4 miliar. Meski demikian, pihak Kejari Indramayu berhasil mengupayakan pemulihan aset secara penuh selama proses penyidikan:

Ancaman Pidana dan Penahanan
Atas perbuatannya, HH dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal terkait dalam KUHP.

Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut dan mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, Kejari Indramayu melakukan langkah tegas.

“Saat ini, tersangka telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu selama 20 hari ke depan,” pungkas Fadlan.

Sumber : Antara

Editor : Azi

BANDARLAMPUNG, JURNAL TIPIKOR– Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung resmi menahan tiga petinggi PT Lampung Energi Berjaya (LEB) terkait skandal dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera (WK OSES).

Kasus yang menyeret jajaran direksi dan komisaris ini mencatatkan angka kerugian negara yang fantastis, yakni mencapai Rp268,76 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Bandarlampung, Baharuddin M, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung pada Kamis (15/1).

“Kami telah menerima pelimpahan tahap kedua. Ketiga terdakwa adalah BK (Direktur Operasional), HW (Komisaris), dan MHE (Direktur Utama),” ujar Baharuddin.

Baca juga Skandal Upeti TKA: Eks Sekjen Kemenaker Hery Sudarmanto Diduga ‘Palak’ Agen Rp12 Miliar Sejak 2010

Modus Operandi: Dana Titipan Jadi “Bancakan” Pribadi

Berdasarkan hasil penyidikan, para terdakwa diduga kuat mengelola dana PI 10 persen secara ilegal tanpa persetujuan Menteri ESDM. Alih-alih digunakan sesuai peruntukan, dana tersebut justru dikelola layaknya milik pribadi sebelum adanya legalitas resmi.

Beberapa modus “culas” yang ditemukan penyidik antara lain:

1. Manipulasi Pendapatan: Mengakui dana PI sebagai pendapatan riil perusahaan meski bukan berasal dari unit usaha utama.
2. Permainan Kurs: Melakukan konversi mata uang asing ke rupiah tanpa menggunakan kurs aktual.
3. Fasilitas Mewah: Menggunakan dana PI untuk pembagian tantiem, kenaikan gaji, tunjangan, hingga fasilitas pribadi lainnya.
4. Pelanggaran Dividen: Pendepositoan dividen PT Lampung Jasa Utama ke rekening PT LEB secara tidak sah.

Ancaman Penjara dan Penahanan

Akibat perbuatan tersebut, audit BPKP Perwakilan Provinsi Lampung menyatakan negara tekor hingga Rp268.761.516.000.

Baca juga Kebijakan RKAB 2026 Dinilai Amburadul, Dr. Suriyanto: Pemerintah Tidak Cermat dan Ancam Ekonomi Sektor Tambang!

Para terdakwa kini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ketiga terdakwa langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 14 Januari hingga 2 Februari 2026,” tegas Baharuddin.

Kejaksaan memastikan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk memulai proses persidangan.

Pihak Korps Adhyaksa berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Sumber : Antara

Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, melontarkan gagasan tajam terkait evaluasi sistem demokrasi di Indonesia.

Ia menilai pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan jauh lebih efektif dalam mempermudah pengawasan dan meminimalisir praktik politik uang (money politics).

Menurut Yusril, secara teknis pengawasan akan jauh lebih fokus dan efisien jika pemilihan dilakukan oleh parlemen daerah.

“Apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD, hanya akan terdapat sekitar 20-35 orang yang diawasi selama proses pilkada berjalan. Mengawasi orang se-kabupaten itu tidak mudah dan kemungkinan terjadinya money politics jauh lebih besar dalam pilkada langsung,” tegas Yusril saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/1).

Baca juga Melawan “Penyiksaan” Psikologis: Mahasiswa Hukum Gugat Aturan Pidana Mati KUHP ke Mahkamah Konstitusi

Memutus Dominasi Popularitas Kosong

Selain isu finansial, Yusril menyoroti fenomena “demokrasi popularitas” yang selama ini dianggap menghambat munculnya pemimpin berkualitas.

Ia berpendapat bahwa Pilkada langsung cenderung menjebak masyarakat untuk hanya memilih sosok yang populer, seperti artis atau selebritas, tanpa mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan.

Hal ini, menurutnya, menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat di mana calon potensial yang cerdas namun tidak populer atau tidak memiliki modal besar justru tersingkir.

Baca juga Pemkab Bandung Segel Sementara Proyek Perumahan Soreang demi Cegah Bencana

Poin Utama Evaluasi Menko Yusril:

• Efisiensi Pengawasan: Jauh lebih mudah mengawasi segelintir anggota DPRD daripada jutaan pemilih di satu kabupaten/kota.
• Kualitas Pemimpin: Membuka peluang bagi figur potensial yang memiliki kemampuan manajerial namun kurang dalam hal popularitas atau logistik.
• Kesehatan Demokrasi: Menggeser fokus dari sekadar “adu tenar” menjadi “adu gagasan” di tingkat perwakilan.

Konstitusionalitas Tetap Terjamin

Meski menawarkan opsi Pilkada melalui DPRD, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil keputusan sepihak.

Keputusan final tetap berada di tangan pemerintah dan DPR RI setelah melalui evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada langsung selama ini.

Yusril menekankan bahwa publik tidak perlu mempertentangkan kedua metode tersebut dari sisi legalitas.

“Mekanisme mana pun yang dipilih, dua-duanya itu adalah sah dan demokratis. Baik pilkada langsung maupun tidak langsung, dua-duanya sejalan dengan konstitusi kita, yakni UUD 1945,” pungkas sang Menko.

Sumber : Antara

Editor: azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Delapan mahasiswa Ilmu Hukum dari Universitas Terbuka resmi melayangkan uji materi terhadap Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para pemohon mendesak penghapusan ketidakpastian hukum dalam masa percobaan pidana mati yang dinilai menciptakan fenomena “Lorong Kematian” (death row phenomenon).

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 281/PUU-XXIII/2025, para pemohon menyoroti Pasal 100 ayat (1) dan (4) KUHP yang mengatur masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati.

Baca juga AS Resmi Tetapkan Cabang Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania sebagai Organisasi Teroris

Meski semangatnya adalah rehabilitasi, konstruksi hukum saat ini dianggap cacat karena tidak memiliki parameter yang objektif.

Poin-Poin Utama Gugatan:

• Penyiksaan Mental di “Lorong Kematian”: Perwakilan pemohon, Vendy Setiawan, menegaskan bahwa menunggu eksekusi selama satu dekade tanpa kejelasan nasib merupakan bentuk penderitaan mental yang intens.
• Istilah “Karet” dalam Norma Hukum: Para pemohon mengkritik penggunaan frasa subyektif seperti “rasa penyesalan”, “harapan memperbaiki diri”, dan “perbuatan terpuji” yang tidak didefinisikan secara tegas dalam undang-undang.
• Risiko Penyalahgunaan Wewenang: Tanpa indikator penilaian yang terukur (prinsip lex certa), penentuan apakah seseorang layak diubah statusnya menjadi penjara seumur hidup menjadi sangat rentan terhadap manipulasi dan ketidakadilan.

“Negara tidak boleh membiarkan seseorang hidup dalam ketidakpastian yang tidak rasional. Setiap norma pidana harus jelas dan dapat diprediksi akibat hukumnya,” tegas Sofia Arfind Putri, salah satu pemohon dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta (14/1).

Baca juga Pemkab Bandung Segel Sementara Proyek Perumahan Soreang demi Cegah Bencana

Tuntutan Pemohon

Para mahasiswa meminta Mahkamah Konstitusi untuk menambah ketentuan dalam Pasal 100 ayat (7) KUHP, yang mewajibkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) guna mengatur indikator penilaian yang objektif serta menentukan lembaga berwenang yang melakukan evaluasi selama masa percobaan 10 tahun tersebut.

Tanggapan Mahkamah

Sidang panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan catatan terkait legal standing atau kedudukan hukum para pemohon.

Hakim Enny Nurbaningsih meminta para pemohon memperjelas kerugian konstitusional spesifik yang dialami sebagai mahasiswa hukum dalam perkara ini.

Majelis hakim memberikan waktu 14 hari bagi para pemohon untuk melakukan perbaikan berkas.

Gugatan ini menjadi sorotan penting dalam transisi hukum pidana Indonesia, karena menyentuh aspek paling fundamental dari hak asasi manusia: kepastian atas hidup dan keadilan di hadapan hukum.

Sumber : Antara

Editor : Azi

MUARA ENIM, JURNAL TIPIKOR – Pengadilan Negeri Muara Enim mencatatkan sejarah baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Belum genap satu minggu sejak pemberlakuan KUHP dan KUHAP Nasional yang baru, Hakim PN Muara Enim telah mengimplementasikan konsep Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anak.

Pada persidangan yang digelar Kamis (8/1), Hakim Tunggal Dr. Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., menjatuhkan putusan pemaafan terhadap seorang anak (pelaku) dengan tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan apa pun, meskipun anak tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pencurian dengan keadaan memberatkan.

Baca juga Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan dan BPP Kecamatan Ciwaru Laksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama Tikus pada Tanaman Padi di Desa Sagaranten

Keadilan Restoratif: Korban Pulih, Masa Depan Anak Terjaga

Dalam pertimbangannya, Hakim Rangga menyatakan bahwa langkah berani ini diambil berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan (2) KUHP, serta Pasal 1 angka 19 dan Pasal 246 ayat (1) KUHAP.

Ada beberapa poin krusial yang menjadi dasar pertimbangan hukum:

• • Pemulihan Korban (Victim Justice): Telah terjadi perdamaian antara keluarga anak dengan korban, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Kerugian korban telah diganti sepenuhnya oleh ayah sang anak.
  • Peran Pasif Pelaku: Anak tersebut bukan merupakan inisiator atau otak kejahatan, melainkan hanya ikut-ikutan atas arahan orang dewasa (Saudara Noval).
  • Faktor Psikologis & Sosialis: Sebagai pelaku yang belum dewasa, anak dianggap belum memiliki kematangan berpikir untuk memahami konsekuensi jangka panjang. Selain itu, ini merupakan perbuatan pertama kali dan anak bersikap kooperatif (tidak melarikan diri).
  • Komitmen Orang Tua: Ayah anak menyatakan kesanggupan penuh untuk membina dan mendidik anaknya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

“Putusan pemaafan ini dijatuhkan demi kepentingan terbaik bagi anak. Karena korban telah mendapatkan keadilannya melalui ganti rugi, maka fokus hukum kini beralih pada upaya memastikan masa depan anak tidak hancur oleh label pidana,” ujar Hakim Rangga dalam persidangan.

Baca juga Wakil Ketua DPRD Bengkalis Arsya Fadillah Resmi Tutup Turnamen Bola Voli Dana Bermasa Cup I di Desa Petani

Implementasi Nyata Semangat Hukum Baru

Putusan ini menjadi salah satu preseden penting di awal tahun 2026, yang menunjukkan bahwa semangat hukum nasional kini tidak lagi sekadar menghukum (retributif), tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif dan kemanusiaan.

Sidang tersebut turut dihadiri oleh:

• Dicky Jafar Mulyadi, S.H. (Penuntut Umum)
• Hamseh, S.H. (Advokat Anak)
• Muhammadun Habibur Rozak (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Lahat)
• Orang tua dari anak yang bersangkutan.

Dengan adanya putusan ini, diharapkan institusi peradilan di Indonesia semakin progresif dalam memandang perkara anak, sehingga fungsi hukum sebagai alat pendidikan dan pemulihan dapat tercapai.

Sumber:

Humas Pengadilan Negeri Muara Enim