Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tabir gelap dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019-2022 kian benderang.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/2), Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SMA, Dhany Hamiddan Khori, secara blak-blakan mengaku menerima uang panas senilai total Rp701 juta.

Uang tersebut diakuinya berasal dari Susy Mariana, rekanan salah satu perusahaan pemenang tender. Dhany merinci bahwa gratifikasi tersebut terdiri dari USD 30.000 (setara Rp501 juta) dan Rp200 juta tunai.

Baca juga KPK Bidik Peran Eks Kepala Balai Jatim: Usut Tuntas Gurita Suap Proyek Jalur Kereta Api

Aliran Dana: Bagi-Bagi Dolar dan “Kebaikan” Pakai Uang Haram

Dalam kesaksiannya, Dhany mengungkapkan bahwa uang suap tersebut tidak dinikmati sendiri, melainkan mengalir ke beberapa pihak dan digunakan untuk kepentingan kantor:

• Pejabat Lain: Sebanyak USD 7.000 diserahkan kepada Pak Purwadi dan USD 7.000 kepada Pak Suhartono.
• Operasional: Digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran.
• Fasilitas Staf: Secara ironis, Dhany mengaku menggunakan sebagian uang tersebut untuk membelikan laptop bagi stafnya yang membutuhkan.

“Namun demikian, uang yang saya terima tersebut kini sudah dikembalikan kepada negara,” tegas Dhany di hadapan majelis hakim.

Baca juga HUT SMA N 8 Kaur Dengan Slogan SMA Berdasi (Bertaqwa Disiplin Aman Sejuk Serta Indah)

Pusaran Korupsi Rp2,18 Triliun: Menyeret Nama Nadiem

Kesaksian Dhany ini menjadi bagian dari kasus megakorupsi digitalisasi pendidikan yang diduga merugikan negara sebesar Rp2,18 triliun. Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, didakwa melakukan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada Tahun Anggaran 2020-2022.

Beberapa poin krusial dalam dakwaan meliputi:

• Pelanggaran Prinsip: Pengadaan tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Kerugian Negara: Meliputi Rp1,56 triliun dari program digitalisasi dan USD 44,05 juta dari pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat.
• Aliran Dana ke Terdakwa: Nadiem diduga menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang bersumber dari investasi raksasa teknologi Google melalui PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB).
• Lonjakan Harta: Jaksa menyoroti kekayaan Nadiem dalam LHKPN 2022 yang mencatatkan kepemilikan surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Ancaman Pidana

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Skandal ini mencoreng upaya digitalisasi pendidikan yang seharusnya menjadi tonggak kemajuan sekolah-sekolah di Indonesia.

(AZI)

Madina, JURNAL TIPIKOR– Gelombang perlawanan terhadap dugaan praktik maladminstrasi dan ketidakberesan di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai memuncak.

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal Anti Korupsi (AMP-MANDAKOR) secara resmi menyatakan sikap untuk mengawal tuntas carut-marut serapan anggaran pendidikan di Bumi Gordang Sambilan.

AMP-MANDAKOR merupakan koalisi taktis yang menggabungkan kekuatan Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) di bawah pimpinan Andris Sumarlin, DPD Pemuda Lira Madina yang dikomandoi Asron Nasution, serta dua kekuatan intelektual muda: IMA Madina Pekanbaru (Gusti Pardamean Nasution) dan AMP2K Madina (Pajarur Rohman).

Baca juga Songsong Usia Sewindu, IWO Indonesia Usung Tema Strategis : “Mengukuhkan Pers Online yang Berintegritas, Membangun Ekonomi Kuat, Menjaga Kedaulatan Bangsa”

Aksi Massa 04 Februari: Kepung Kejari dan Kantor Bupati

Koordinator Aksi, Andris Sumarlin, menegaskan bahwa pihaknya telah menjadwalkan aksi unjuk rasa damai besar-besaran pada:

• Hari/Tanggal: Rabu, 04 Februari 2026
• Waktu: 11.00 WIB s/d Selesai
• Titik Aksi: Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina dan Kantor Bupati Madina.

“Ini bukan sekadar gertakan. Kami datang untuk menyuarakan masa depan pendidikan anak cucu kita di Madina yang terancam oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tegas Andris Sumarlin.

Baca juga Rp. 499 Juta Digelontorkan Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Untuk Proyek Pemasangan Pipa HDPE Di Ciutara-Cicurug

Fokus Tuntutan: Copot Riswan Halim Batubara

Fokus utama gerakan ini adalah mendesak aparat penegak hukum untuk mengaudit investigatif program di Bidang Sarana Prasarana (Sapras) dan bidang lainnya pada Dinas Pendidikan Madina Tahun Anggaran 2025.

Secara spesifik, AMP-MANDAKOR menyoroti kinerja Kabid Dikdas, Riswan Halim Batubara, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdapat dugaan kuat adanya sejumlah pekerjaan fisik yang mangkrak atau tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak.

Tuntutan Utama Aliansi:

1. Mendesak Kejari Madina melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh anggaran Dinas Pendidikan Madina T.A 2025 sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat.
2. Mendesak Bupati Madina untuk segera mengevaluasi dan mencopot Riswan Halim Batubara dari jabatannya sebagai Kabid Dikdas.
3. Meminta Pertanggungjawaban atas dugaan kelalaian pengawasan yang menyebabkan kerugian pada progres pembangunan fasilitas pendidikan di Madina.

“Kami menduga ada kelalaian jabatan yang fatal. Banyak pekerjaan tidak tuntas sesuai kontrak, dan ini bukti nyata kurangnya tanggung jawab sebagai PPK. Kami minta Bupati segera bertindak tegas sebelum kepercayaan masyarakat runtuh total,” pungkas Andris Nst.

(Siregar)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,- Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Nagrak Madani yang berlokasi di Jl. Cihanyawar RT  03/1, Desa Cihanyawar, Kabupaten Sukabumi, diduga memotong secara sepihak hak siswa berupa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan tunai pendidikan dari pemerintah pusat untuk siswa dari kalangan keluarga miskin/rentan miskin agar tetap bisa bersekolah tanpa terhambat oleh masalah biaya guna mencegah putus sekolah. Dana PIP sendiri disalurkan langsung ke rekening siswa untuk membeli keperluan sekolah.

Melalui bantuan langsung berupa dana pendidikan, PIP diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan membuka jalan bagi generasi muda Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Baca juga Komut BPR Christa Jaya Tersangka Korupsi Bank NTT, Jaksa Cium Aroma Kredit Fiktif Rp5 Miliar!

Dengan dukungan PIP, anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang, belajar, dan bersaing di dunia yang semakin kompetitif.

Namun yang terjadi di sekolah Madrasah Aliyah Nagrak Madani, diduga hak siswa yang berupa PIP dilakukan pemotongan secara sepihak tanpa memberikan pemberitahuan melalui rapat dengan orangtua siswa ataupun lewat surat.

Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, bahwa saat pencairan PIP yang mengambil ke Bank siswa didampingi pihak sekolahsekolah. Namun, uang PIP yang sudah diambil di Bank dikumpulkan oleh pihak sekolah dan setelah beberapa hari berlalu baru dibagikan tapi tidak full Rp. 1,8 juta.

“Pemotongan tidak jelas buat apa, hanya ada info untuk pemotongan administrasi 100 ribu tapi anak-anak hanya nerima cuma 400,” ujarnya.

Baca juga DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Di Jum’at Ke-5 Tahun 2026

Saat awak media jurnaltipikor.com/ datang ke sekolah MA Nagrak Madani mencoba mengkonfirmasi pihak sekolah, namun kepala sekolah sedang tidak ada. Dicoba dihubungi melalui sambungan Telpon dan chat Whatsapp pun tidak mendapat jawaban.

Guru-guru yang ada disekolah pun tidak bisa memberikan keterangan dan mencoba menghubungi kepala sekolah via sambungan Telpon tapi tak kunjung mendapat jawaban.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak sekolah Madrasah Aliyah Nagrak Madani belum memberikan tanggapannya terkait dugaan pemotongan PIP yang merupakan hak siswa.

(Rama)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) resmi melakukan transformasi besar dalam sistem pengawasan pelayanan publik di tanah air.

Mulai tahun 2025, penilaian kepatuhan yang telah berjalan sejak 2013 resmi berganti menjadi Penilaian Malaadministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Transformasi ini melahirkan Opini Ombudsman RI, sebuah instrumen baru yang dirancang untuk memastikan instansi pemerintah tidak hanya patuh secara administratif, tetapi benar-benar bersih dari praktik malaadministrasi.

Baca juga

Wamenkum Beri Peringatan Keras: Pengakuan Bersalah Bukan “Tiket Bebas” Sidang!

Bukan Sekadar Formalitas Administrative

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan bahwa perubahan ini didasari oleh realitas di lapangan. Selama ini, banyak instansi yang tampak baik secara dokumen (pemenuhan 14 komponen standar pelayanan), namun pada praktiknya masih ditemukan penyimpangan yang merugikan masyarakat.

“Jika pelayanan publik dinilai baik tetapi masih ditemukan malaadministrasi, maka terdapat kesenjangan serius. Inilah yang ingin kami tutup.

Opini Ombudsman RI bergeser pada tata kelola yang substansial: kompetensi, transparansi, akuntabilitas, hingga kepercayaan masyarakat,” ujar Najih di Jakarta, Kamis (29/1).

Baca juga Penerima Manfaat MBG Di Simpenan Sukabumi Diduga Keracunan, Camat “Jangan Main-Main, Ini Menyangkut Nyawa”

Indikator Baru: Fokus pada Kepuasan Rakyat

Berbeda dengan penilaian sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menekankan bahwa opini ini berbasis citizen-centric. Suara masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi variabel penentu yang sangat krusial.

Empat dimensi utama yang akan diukur meliputi:

1. Dimensi Input: Pengetahuan pelaksana, perencanaan, dan pengawasan internal.
2. Dimensi Proses: Persepsi pelaksana dan pengguna terhadap potensi malaadministrasi.
3. Dimensi Output: Kolaborasi data sekunder dari BPS, KemenPANRB, Kemendagri, dan Bappenas.
4. Dimensi Pengaduan: Budaya pengelolaan aduan serta kepatuhan instansi terhadap produk pengawasan Ombudsman (tindakan korektif dan rekomendasi).

Target Luas di Tahun 2025

Langkah berani ini diambil setelah data tahun 2024 menunjukkan 84,16% (494 entitas) berada di Zona Hijau. Meski angka ini tinggi, Ombudsman ingin menggali lebih dalam untuk mengeliminasi potensi maladministrasi yang masih tersembunyi.

Pada tahun 2025, penilaian ini akan menyasar 310 lokus, yang terdiri dari:

• 38 Kementerian & 8 Lembaga.
• 38 Pemerintah Provinsi.
• 56 Pemerintah Kota & 170 Pemerintah Kabupaten.

“Kepatuhan hukum atas produk pengawasan kami adalah bukti nyata kepedulian penyelenggara layanan terhadap kehidupan masyarakat yang bermartabat,” tutup Najih.
Sumber : Antara

Editor : Azi

​JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa mekanisme pengakuan bersalah (plea bargain) dalam UU KUHAP yang baru bukan berarti terdakwa bisa melenggang bebas dari meja hijau. Hal ini disampaikan untuk meluruskan persepsi keliru yang beredar di masyarakat.

​“Di dalam benak orang yang suka protes dan omon-omon enggak jelas itu, dia pikir bahwa yang namanya pengakuan bersalah ini tidak disidang. Salah! Pengakuan bersalah ini tetap diadili,” tegas pria yang akrab disapa Eddy ini dalam Sosialisasi KUHAP di Gedung Kementerian Hukum RI, Jakarta, Kamis (29/1).

Baca juga Mantan Kades Karangtengah Korupsi BLT DD Rp. 1,35 Miliar, Kejari “Digunakan Untuk Nyaleg, Kebutuhan Sehari-Hari Dan Beli Mobil”

​Penyederhanaan Prosedur, Bukan Penghapusan

Eddy menjelaskan bahwa pengakuan bersalah hanya mengubah prosedur pemeriksaan dari acara biasa menjadi acara singkat. Terdakwa tetap wajib menghadap hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

​Keuntungan bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya adalah adanya pengurangan tuntutan pidana oleh Jaksa. Sebagai ilustrasi, Eddy mencontohkan kasus penganiayaan dengan ancaman hukuman tiga tahun yang bisa turun menjadi satu tahun karena adanya pengakuan dan pembayaran ganti rugi.

​Syarat Ketat Plea Bargain

Berdasarkan Pasal 78 UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru), mekanisme ini tidak berlaku bagi semua orang. Syaratnya mencakup:

1. ​Baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. ​ Tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun atau denda kategori V.
3. ​Bersedia membayar ganti rugi atau restitusi.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa personel kepolisian yang viral karena melakukan tindakan represif dan tuduhan tak berdasar terhadap pedagang es gabus akan diproses secara tegas.

Yusril menjamin bahwa hukum akan berlaku adil, baik bagi masyarakat maupun aparat yang menyalahi wewenang.

“Baik ditindak dengan penegakan disiplin maupun pelanggaran etik, sampai kepada kemungkinan juga akan diambil satu langkah hukum terhadap hal itu,” ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/01).

Baca juga Sikat Korupsi! Polresta Pati Pasang Badan Kawal OTT KPK terhadap Bupati

Wewenang Besar, Tanggung Jawab Besar

Yusril menekankan bahwa meskipun polisi memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan penangkapan, penahanan, hingga penyidikan, kewenangan tersebut tidak boleh disalahgunakan secara sewenang-wenang.

• Tindakan Internal: Aparat yang melakukan kesalahan, tindakan berlebihan, atau aksi di luar hukum akan ditindak sesuai tingkat kesalahannya.
• Himbauan Masyarakat: Menko meminta warga tetap menghormati institusi penegak hukum, namun tidak perlu khawatir jika terjadi malapraktik tugas di lapangan.
• Keadilan Prosedural: “Penahanan itu adalah kewenangan kepolisian, namun jika ada kesalahan, mereka pun dapat ditindak,” tegasnya.

Fakta Lapangan: Es Gabus Aman, Tuduhan “Spon” Terbantah

Kasus ini bermula saat anggota TNI-Polri di Johar Baru menangkap pedagang es gabus bernama Suderajat karena dituduh menjual produk berbahan spon PU Foam.

Namun, hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Polri menyatakan:

• Negatif Bahan Berbahaya: Tidak ditemukan material spon atau bahan kimia berbahaya.
• Layak Konsumsi: Produk dinyatakan aman bagi masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri, mengonfirmasi bahwa pedagang telah dipulangkan dan diberikan ganti rugi atas barang dagangan yang disita.

Baca juga Wamenkum Tegaskan Korban Tabrak Jambret di Sleman Adalah Pembelaan Terpaksa: “Barang Masih di Tangan Pelaku, Selesai Cerita!”

Pihak aparat yang terlibat pun telah menyampaikan permohonan maaf terbuka atas kesimpulan prematur yang merugikan martabat pedagang tersebut.

Tentang Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan:
Lembaga ini berfungsi mengoordinasikan penguatan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, memastikan setiap tindakan penegakan hukum berjalan sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku.(*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, memberikan pernyataan tegas terkait insiden viral di Sleman, DIY, di mana seorang korban menabrak pelaku jambret hingga tewas.

Pria yang akrab disapa Eddy ini menilai tindakan tersebut secara hukum masuk dalam kategori pembelaan terpaksa (noodweer).

Dalam sosialisasi KUHP dan KUHAP baru bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri) di Jakarta, Rabu, Eddy mematahkan keraguan publik mengenai status hukum korban yang melawan.

Properti adalah Hak yang Dilindungi
Menurut Eddy, pembelaan diri tidak melulu soal nyawa atau serangan fisik. Hukum memberikan ruang bagi warga negara untuk mempertahankan hak miliknya.

“Pembelaan terpaksa itu kan tidak hanya terhadap tubuh, tidak hanya terhadap nyawa, tapi juga terhadap properti atau hak milik,” tegas Eddy.

Beliau menjelaskan kunci utama dari legalitas tindakan tersebut adalah posisi barang bukti:

• Masih dalam Kekuasaan Pelaku: Jika barang korban masih dibawa lari oleh jambret, maka tindakan mengejar dan melumpuhkan adalah sah secara hukum pidana.
• Pengecualian: Jika pelaku sudah membuang barang curian namun tetap diserang secara fatal, maka situasinya bisa berubah secara hukum.

Baca juga Sapu Bersih Oknum Jaksa: Kejagung Tunjuk Plh. Gantikan Tiga Kajari yang Terjaring Satgas SIRI

Rujukan Hukum Klasik

Eddy memperkuat argumennya dengan merujuk pada literatur hukum pidana klasik, Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht.

Ia mengilustrasikan kasus ini seperti pemilik rumah yang memergoki pencuri. Selama pencuri membawa lari barang milik tuan rumah, pengejaran dan upaya paksa untuk mengambil kembali barang tersebut adalah tindakan yang wajar dan dilindungi undang-undang.

Kilas Balik Kasus

Peristiwa ini bermula saat Hogi Minaya, yang mengendarai mobil Xpander, mengejar dua penjambret (RDA dan RS) yang merampas barang milik istrinya di Sleman. Aksi kejar-kejaran tersebut berakhir dengan kedua pelaku menabrak tembok dan tewas di tempat.

Meskipun sempat memicu polemik hukum, pihak kepolisian kini telah menempuh mekanisme Restorative Justice (RJ) dan melakukan mediasi antar pihak guna menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara berkeadilan.

Sumber : Antara

Editor : Azi

Mandailing Natal, JURNAL TIPIKOR— Dugaan pencemaran lingkungan kembali mencuat di Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Warga menduga aktivitas Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Palmaris Raya telah mencemari Daerah Aliran Sungai (DAS), setelah air sungai setempat berubah warna menjadi hitam dan mengeluarkan bau tak sedap.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa perubahan kondisi air sungai tersebut terjadi secara mencurigakan dan tidak wajar. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada wartawan dan ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung ke lokasi pada Senin (5/1/2025).

“Air sungai tampak menghitam dan berbau menyengat. Saya turun langsung ke lapangan untuk menelusuri penyebabnya. Dari hasil pengamatan, terdapat indikasi kuat adanya aktivitas yang berpotensi mencemari aliran sungai,” ujarnya.

Baca juga Polres Sukabumi Ungkap Dugaan Korupsi BLT Desa Karangtengah Cibadak priode 2020-2022, Kerugian Negara Capai Rp1,35 Miliar

Kecurigaan warga semakin menguat setelah ditemukan terminal akhir sistem perpipaan limbah PMKS PT Palmaris Raya yang berada tepat di kawasan tepian DAS. Lokasi tersebut dinilai sangat berisiko karena memungkinkan limbah masuk ke badan sungai, baik secara langsung maupun saat terjadi peningkatan debit air.

Masyarakat menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sekadar masalah teknis. Penempatan ujung pipa limbah di area DAS dianggap bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan dan harus diselidiki secara serius oleh pihak berwenang.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua LSM Nasional Lembaga Pemantau Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI), Muhammad Siregar, menekankan pentingnya penegakan hukum lingkungan secara tegas.

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas melarang pembuangan limbah ke media lingkungan tanpa izin.

Baca juga Wujud Kepedulian Dan Cinta Terhadap Olahraga, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Berikan Bantuan Peralatan Latihan

Jika terbukti, tindakan tersebut dapat melanggar Pasal 69 dan dikenai sanksi pidana maupun administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99,” tegasnya.

Ia mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan lapangan, uji laboratorium kualitas air secara independen, serta audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan limbah perusahaan.

“Penegakan hukum tidak boleh menunggu hingga dampaknya meluas. Negara harus hadir untuk melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan pada Selasa (27/1/2026), pihak manajemen PT Palmaris Raya belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pencemaran lingkungan tersebut, meski upaya konfirmasi terus dilakukan.

(Siregar)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, melempar bom waktu di tengah persidangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat dirinya.

Noel secara terang-terangan menyebut adanya keterlibatan partai politik dan organisasi masyarakat (ormas) yang ikut menikmati aliran dana haram dari pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam pernyataannya sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/1), Noel memberikan petunjuk (clue) yang memancing teka-teki publik mengenai identitas partai tersebut.

“Sudah, itu dulu clue-nya: memiliki huruf ‘K’ di dalam namanya,” ujar Noel singkat.

Meski didesak, Noel masih menutup rapat apakah huruf “K” tersebut berada di awal, tengah, atau akhir nama partai, termasuk enggan membocorkan warna kebesaran partai yang dimaksud.

Baca juga Bungkam Usai 7 Jam Dicecar KPK, Tersangka Korupsi Haji ‘Gus Alex’ Lempar Bola Panas ke Penyidik

Bantah Keterlibatan Ormas Berbasis Agama

Tak hanya partai politik, Noel juga mengungkap peran ormas dalam skema pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia memastikan bahwa ormas yang menerima aliran dana tersebut bukan organisasi yang berlandaskan sentimen keagamaan.”Ormas-nya yang jelas tidak berbasis agama,” tegasnya.

Rincian Dakwaan: Dari Uang Miliaran hingga Moge Ducati

Berdasarkan berkas dakwaan, Noel dituduh melakukan pemerasan terhadap pemohon sertifikasi K3 dengan total kerugian mencapai Rp6,52 miliar.

Aksi ini diduga dilakukan secara berjamaah bersama 10 terdakwa lainnya, termasuk nama-nama seperti Temurila, Miki Mahfud, hingga Sekarsari Kartika Putri.

Baca juga Gus Falah Pasang Badan: Taruh Polri di Bawah Kementerian Adalah Pengkhianatan Amanat Reformasi!

Khusus untuk Noel, jaksa memaparkan rincian keuntungan pribadi yang diraup:

• Hasil Pemerasan: Rp70 juta (sebagai bagian dari total Rp6,52 miliar).
• Gratifikasi: Uang tunai senilai Rp3,36 miliar.
• Aset Mewah: Satu unit sepeda motor Ducati Scrambler berwarna biru dongker yang diduga berasal dari ASN Kemenaker dan pihak swasta.

Korban dan Pasal Berlapis

Para korban pemerasan mencakup sejumlah individu pemohon lisensi K3, di antaranya Fanny Fania Octapiani, Fransisca Xaveriana, hingga Sri Enggarwati.

Atas perbuatannya, eks Wamenaker ini terancam hukuman berat berdasarkan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor. Noel juga dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

Kasus ini menjadi sorotan tajam mengingat posisi Noel yang sebelumnya merupakan pejabat tinggi negara yang seharusnya mengawasi standarisasi keselamatan kerja, namun justru diduga menjadikannya ladang pungutan liar demi keuntungan pribadi dan kelompok tertentu.

(AZI)

SUKABUMI, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) secara resmi mengeluarkan peringatan keras terhadap proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Proyek prestisius di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai kontrak fantastis Rp 6.586.161.000 dari APBD 2025 ini diduga kuat mengalami kemacetan pembangunan (mangkrak) yang mencederai hak pendidikan rakyat.

Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, menegaskan bahwa keterlambatan pengerjaan oleh CV. Putra Putri Mandiri bukan sekadar kendala teknis biasa, melainkan potensi skandal besar yang merugikan keuangan negara.

Indikasi Wanprestasi dan Ancaman Pidana

Berdasarkan kajian hukum awal BPKP, proyek dengan durasi 140 hari kalender ini menunjukkan deviasi negatif yang signifikan antara realisasi lapangan dengan target kurva-S. Tarmizi memperingatkan bahwa jika target gagal terpenuhi, proyek ini akan bertransformasi menjadi pintu masuk penyelidikan tindak pidana korupsi.

“Kami mencium adanya Red Flags atau sinyal bahaya. Jika ada pencairan termin yang tidak sesuai dengan progres fisik di lapangan, atau pembayaran dilakukan mendahului prestasi pekerjaan, itu adalah delik pidana korupsi yang nyata sesuai UU No. 31 Tahun 1999,” tegas A. Tarmizi dalam keterangan persnya hari ini, Jumat (23/1).

Baca juga Gubernur Jabar “Meledak”! Dedi Mulyadi Semprot BUMN Penunggak Rp3,7 Triliun di Bank BJB: “Harusnya Bantu Daerah, Bukan Bebani!”

Desak Sanksi Daftar Hitam dan Denda Harian

Sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, BPKP mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk bertindak tegas dan tidak berkompromi dengan kontraktor “nakal”.

BPKP menuntut langkah ekstrem:

• Sanksi Denda: Pemberlakuan denda keterlambatan sebesar 1/1000 per hari, atau setara Rp 6,5 juta per hari.
• Putus Kontrak: Segera memutus kontrak jika penyedia terbukti tidak memiliki kapasitas manajerial dan finansial.
• Blacklist: Memasukkan CV. Putra Putri Mandiri ke dalam Daftar Hitam nasional agar tidak lagi “memangsa” proyek negara lainnya di masa depan.

Tiga Titik Kritis yang Dibidik

BPKP meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi maupun Unit Tipikor Polres Sukabumi, untuk segera memeriksa tiga poin krusial:

1. Kredibilitas Penyedia: Apakah CV. Putra Putri Mandiri memiliki modal kerja asli atau hanya sekadar praktik “pinjam bendera”?
2. Audit Progres Fisik: Memastikan tidak ada selisih (mark-up progres) antara uang negara yang telah cair dengan nilai bangunan yang berdiri.
3. Manipulasi Alasan: Memastikan kendala cuaca di Sukabumi tidak dijadikan “tameng hukum” atas mismanajemen proyek.

Rekomendasi Tegas: Audit Tujuan Tertentu

BPKP merekomendasikan agar Inspektorat dan BPK RI segera melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong segera melakukan klaim Jaminan Pelaksanaan guna menyelamatkan uang rakyat.

“Jangan sampai anggaran miliaran rupiah dari pajak rakyat hanya menjadi puing-puing beton tak bertuan, sementara anak bangsa di Cibitung kehilangan kesempatan belajar di gedung yang layak.

Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja hijau jika ditemukan indikasi kerugian negara,” tutup Tarmizi dengan nada tinggi.

Pewarta: Rama

Editor : Azi