Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Kawasan pergudangan Pasar Induk Gedebage, Kota Bandung, kini diselimuti kesunyian yang mencurigakan.Aktivitas distribusi barang impor yang biasanya riuh, dilaporkan terhenti total selama hampir tujuh bulan.

Namun, di balik pintu-pintu gudang yang tertutup, ribuan bal pakaian impor masih tertumpuk rapi, menyisakan tanda tanya besar bagi publik mengenai legalitas dan status barang-barang tersebut.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Senin (16/02/2026), khususnya di Blok A25, terlihat jelas tumpukan bal pakaian impor yang sebagian sudah terbuka. Tidak ada lagi deru mesin truk atau hilir mudik pekerja bongkar muat yang dahulu menjadi pemandangan harian.

Seorang pemilik  kantin di sekitar area pergudangan yang namanya kami rahasiakan, membenarkan situasi janggal ini.

“Sudah hampir tujuh bulan tidak ada pengiriman. Dulu truk keluar masuk terus, sekarang kosong,” ungkapnya kepada awak media.

Baca juga Nasionalisme Bukan Aksesoris Tahunan: A. Tarmizi Ingatkan Bangsa Agar Tak Menjadi “Yatim Piatu” Budaya

Intimidasi di Lapangan dan Sikap Tertutup

Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media justru berujung pada ketegangan. Seorang penjaga gudang mengklaim bahwa barang-barang tersebut adalah milik “orang luar”.

Alih-alih memberikan klarifikasi, petugas tersebut justru melarang peliputan dan mendesak awak media untuk menghapus dokumentasi serta segera meninggalkan lokasi.

Sikap tertutup dan intimidatif ini memicu kecurigaan: Jika aktivitas tersebut legal, mengapa dokumentasi harus dilarang?

Baca juga INTEGRASI MBG, KDMP, DAN ALUMNI IKOPIN: MOMENTUM REKONSTRUKSI EKONOMI DESA SKALA NASIONAL DENGAN PENGELOLAAN PROFESIONAL

Konsekuensi Hukum dan Kerugian Negara

Persoalan ini bukan sekadar masalah gudang yang sepi. Secara hukum, setiap barang impor yang masuk ke Indonesia wajib tunduk pada UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Hal ini mencakup prosedur pemberitahuan pabean, pembayaran bea masuk, hingga pengawasan ketat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Merujuk pada Pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan negara bersifat memaksa. Keberadaan barang impor yang “mengendap” tanpa kejelasan distribusi menimbulkan spekulasi adanya upaya penghindaran kewajiban terhadap negara.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya telah menegaskan bahwa pengawasan arus barang impor adalah harga mati untuk melindungi industri tekstil dalam negeri yang kian terhimpit, sekaligus memastikan penerimaan negara tetap optimal.

Baca juga Polsek Muara Sahung Pimpin Pelaksanaan Pengamanan Pembukaan LATBER GRASSTRACK 2026.

Tiga Pertanyaan Besar untuk Otoritas
Publik kini mendesak transparansi terkait tiga poin krusial:

1. Apakah tumpukan bal pakaian tersebut telah melewati proses kepabeanan yang sah?
2. Sudahkah kewajiban bea masuk dan pajak atas barang-barang tersebut dipenuhi?
3. Apa alasan mendasar distribusi terhenti selama tujuh bulan sementara stok barang tetap tersimpan?

Menanti Ketegasan Aparat

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pengelola gudang maupun otoritas terkait di Kota Bandung.

Penghentian aktivitas yang dibarengi dengan penyimpanan stok dalam waktu lama memperkuat dugaan adanya masalah dalam administrasi atau perizinan.

Jika ditemukan unsur pelanggaran, aparat penegak hukum dan Bea Cukai wajib bertindak tegas. Kejelasan status barang-barang di Gedebage bukan hanya soal kepastian hukum, tapi juga soal keadilan bagi pelaku usaha lokal yang bermain jujur.

Tim redaksi akan terus mengawal dan menelusuri fakta di balik misteri bal impor di Gedebage hingga mendapatkan jawaban pasti.

(Red)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menegaskan bahwa era penegakan hukum kesehatan di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih manusiawi.

Dalam acara Simposium Meet The Professors and Friends (Me-Prof) di Bandung, Sabtu (14/2), ia menekankan bahwa Keadilan Restoratif (Restorative Justice) harus menjadi ruh dalam penyelesaian sengketa medis guna mencegah kriminalisasi terhadap tenaga medis.

Langkah ini sejalan dengan transformasi besar dalam sistem hukum pidana nasional, terutama pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) per 2 Januari 2026 dan UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP).

Baca juga Misteri Hilangnya Ganti Rugi Rp400 Juta di Cigugur, Kuasa Warga Seret DPKP Cimahi ke Ombudsman

Pemulihan, Bukan Sekadar Penghukuman

Otto Hasibuan menjelaskan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan mandat bagi penyelesaian sengketa medis yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara dokter dan pasien.

“Pendekatan ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara secara lebih konstruktif, adil, dan humanis. Kita ingin mencegah kriminalisasi tenaga medis yang sudah bekerja sesuai standar profesi, sembari memastikan hak pasien tetap terlindungi secara optimal,” tegas Otto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/2).

Memperkuat Peran Majelis Disiplin Profesi (MDP)

Untuk menghindari ketidakpastian hukum, pemerintah melalui Kemenko Kumham Imipas tengah mendorong harmonisasi kebijakan lintas sektor. Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain:

• Rekomendasi MDP sebagai Dasar Hukum: Menjadikan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai rujukan utama bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kelanjutan sebuah perkara.
• Pedoman Nasional Terintegrasi: Menyusun panduan baku bagi penegak hukum agar penerapan restorative justice berjalan konsisten, transparan, dan tidak multitafsir.
• Dua Instrumen Kepatuhan: Menekankan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga medis bersandar pada kepatuhan terhadap undang-undang dan ketaatan pada kode etik profesi.

Baca juga INTEGRASI MBG, KDMP, DAN ALUMNI IKOPIN: MOMENTUM REKONSTRUKSI EKONOMI DESA SKALA NASIONAL DENGAN PENGELOLAAN PROFESIONAL

Misi Strategis Dekolonialisasi Hukum

Otto menambahkan bahwa reformasi hukum pidana nasional saat ini membawa misi dekolonialisasi untuk mengganti regulasi peninggalan kolonial dengan nilai-nilai Pancasila.

Paradigma baru ini mengedepankan tiga pendekatan utama: Korektif, Rehabilitatif, dan Restoratif..

“Paradigma hukum pidana kita tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman atau retributif, tetapi pada kepastian hukum yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara menyeluruh,” tambahnya.

Acara yang diselenggarakan oleh Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Universitas Padjadjaran ini dihadiri oleh jajaran profesor, dokter spesialis, dan akademisi.

Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara dunia medis dan sistem hukum nasional demi menciptakan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber : Antara

Editor : Azi

CIMAHI, JURNAL TIPIKOR – Proyek normalisasi sungai di kawasan Cigugur, Kota Cimahi, yang seharusnya menjadi solusi banjir, kini justru menyisakan polemik hukum yang memanas.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi diduga kuat melakukan praktik maladministrasi terkait raibnya dana kompensasi non-fisik bagi warga terdampak dengan nilai fantastis, yakni lebih dari Rp400 juta.

Kuasa hukum warga terdampak, Anton Sugianto, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas ketidakjelasan nasib hak kliennya. Anton mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap bungkam yang ditunjukkan pihak DPKP Cimahi selama ini.

“Tanah warga sudah diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan negara, namun hak mereka justru dikebiri. Ada dana senilai Rp400 juta lebih untuk kompensasi non-fisik yang tiba-tiba ‘diuapkan’ tanpa alasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan oleh DPKP Cimahi,” tegas Anton Sugianto dalam keterangan persnya hari ini.

Baca juga INTEGRASI MBG, KDMP, DAN ALUMNI IKOPIN: MOMENTUM REKONSTRUKSI EKONOMI DESA SKALA NASIONAL DENGAN PENGELOLAAN PROFESIONAL

Kronologi Kejanggalan Pembayaran

Persoalan ini bermula ketika kesepakatan awal antara warga dan pemerintah telah menetapkan bahwa skema pembayaran ganti rugi mencakup dua aspek utama: aspek fisik (bangunan/tanah) dan aspek non-fisik (dampak ekonomi/sosial).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan:

• Realisasi: Hanya komponen fisik yang dibayarkan kepada warga.
• Kejanggalan: Komponen non-fisik yang menjadi hak konstitusional warga terdampak justru tidak dicairkan tanpa ada dasar hukum atau penjelasan resmi dari instansi terkait.

Langkah Hukum ke Ombudsman

Lantaran tidak adanya itikad baik dan transparansi dari pihak dinas, Anton Sugianto memastikan akan menyeret persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia.

Baca juga Polsek Muara Sahung Pimpin Pelaksanaan Pengamanan Pembukaan LATBER GRASSTRACK 2026.

Langkah ini diambil guna membongkar dugaan penyimpangan prosedur dan memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran proyek normalisasi tersebut.

“Kami menuntut transparansi. Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Jika DPKP tidak mampu menjelaskan ke mana aliran dana tersebut, biarkan lembaga pengawas yang bekerja mengaudit kejanggalan ini,” tambah Anton.

Kasus ini kini menjadi sorotan tajam publik Cimahi, mengingat besarnya nilai kerugian warga di tengah pengorbanan mereka melepaskan aset tanah demi proyek strategis pemerintah.

Sampai berita ini diturunkan, Jurnal Tipikor belum konfirmasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi.

(Her)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Muhammad Kerry Andrianto Riza, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023, menyampaikan permohonan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kerry berharap orang nomor satu di Indonesia tersebut melihat kasus yang menjeratnya secara jernih, objektif, dan terbebas dari upaya kriminalisasi.
Harapan ini mencuat setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan yang dinilai sangat berat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat (13/2) malam.

Kerry dituntut 18 tahun penjara, denda Rp2 miliar, serta uang pengganti fantastis senilai Rp13,4 triliun.

Baca juga Gurita Bisnis di Balik Meja Pajak: KPK Bidik Modus Rangkap Jabatan 12 Perusahaan Tersangka Mulyono

Mengabaikan Fakta Persidangan?
Menurut Kerry, tuntutan tersebut sangat mengejutkan karena dianggap mengesampingkan fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan. Ia menegaskan bahwa seluruh saksi yang dihadirkan justru memberikan keterangan yang meringankan dirinya.

“Semua saksi yang dihadirkan sudah menyatakan saya tidak terlibat dalam perkara ini. Saya mohon keadilan untuk saya. Pak Prabowo adalah negarawan yang hebat dan bijaksana, yang saya yakin tidak ingin ada kriminalisasi di negara ini,” ujar Kerry dengan nada tegar usai persidangan.

Putra dari pengusaha Riza Chalid ini meyakini bahwa di balik kesulitan yang ia hadapi saat ini, akan ada jalan keluar yang terang. “Saya berharap Allah melindungi kita semua,” tambahnya.

Baca juga Skandal Korupsi Rp285 Triliun: Eks Dirut PIS Yoki Firnandi Dituntut 14 Tahun Penjara!

Rincian Tuntutan yang Fantastis

Dalam amar tuntutannya, JPU meyakini Kerry bersalah melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c KUHP Nasional jo. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain pidana badan 18 tahun, berikut adalah rincian beban finansial yang dituntut kepada Kerry:

• Denda: Rp2 miliar (subsider 190 hari kurungan).
• Uang Pengganti: Total Rp13,4 triliun, yang terdiri dari:
  * Rp2,9 triliun atas kerugian keuangan negara.
  * Rp10,5 triliun atas kerugian perekonomian negara.
  * Jika tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 10 tahun.
  Duduk Perkara

Kerry Riza, dalam kapasitasnya sebagai pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa, sebelumnya didakwa melakukan pengaturan dalam pengadaan sewa kapal dan sewa TBBM Merak.

Jaksa menuding adanya kerugian negara yang masif, termasuk dugaan memperkaya diri sendiri dan pihak lain, termasuk Mohammad Riza Chalid melalui jaringan perusahaan terkait.

Namun, kubu Kerry tetap pada pendirian bahwa fakta hukum di persidangan tidak mendukung konstruksi dakwaan tersebut.

Pihaknya kini menaruh harapan besar pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hukum tegak tanpa ada intervensi yang merugikan hak warga negara.
Sumber : Antara

Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menuntut mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) periode 2022–2024, Yoki Firnandi, dengan hukuman 14 tahun penjara.

Tuntutan ini dibacakan dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023 yang ditaksir merugikan negara hingga angka fantastis, Rp285,18 triliun.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (13/2), JPU Triyana Setia Putra menyatakan bahwa Yoki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Baca juga IAktor Intelektual Terakhir Ditangkap! Bareskrim Tahan Eks Direktur PT Dana Syariah Indonesia Atas Penipuan Rp2,4 Triliun

Tuntutan Berlapis dan Denda Miliaran
Selain hukuman badan, Yoki juga dihadapkan pada sanksi finansial yang berat:

• Denda: Rp1 miliar (subsider 190 hari kurungan).
• Uang Pengganti: Rp5 miliar. Jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.
• Subsider Uang Pengganti: Jika harta benda tidak mencukupi, maka akan diganti dengan tambahan pidana penjara selama 7 tahun.

Jeratan Serupa untuk Petinggi PT KPI

Tak hanya Yoki, dua petinggi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) juga menerima tuntutan serupa dalam berkas terpisah namun dibacakan secara bersamaan. Mereka adalah:

1. Agus Purwono (VP Feedstock Management PT KPI 2023–2024).
2. Sani Dinar Saifudin (Direktur Feedstock and Product Optimalization PT KPI 2022–2025).

Keduanya dituntut hukuman identik: 14 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban uang pengganti Rp5 miliar subsider 7 tahun penjara.

Baca juga KPK Desak Revisi UU Tipikor: Tak Ada Celah Bagi Penyuap Asing Jika Indonesia Ingin Masuk OECD

Rincian Kerugian Negara yang Fantastis

Kasus ini menjadi sorotan tajam karena nilai kerugiannya yang masif, yang mencakup:

• Kerugian Keuangan Negara: USD 2,73 miliar dan Rp25,44 triliun (termasuk inefisiensi impor BBM dan penjualan solar nonsubsidi).
• Kerugian Perekonomian Negara: Rp171,99 triliun akibat beban ekonomi dari harga pengadaan BBM yang tidak wajar.
• Keuntungan Ilegal: USD 2,62 miliar yang berasal dari selisih harga impor BBM melebihi kuota.

Para terdakwa dinilai melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf C KUHP Nasional jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Praktik melawan hukum ini diduga dilakukan demi memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional.(**)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, Immanuel “Noel” Ebenezer Gerungan, melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah bergulirnya sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya.

Noel secara terbuka meminta agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir langsung di persidangan, alih-alih hanya berfokus pada keterlibatan partai politik.
Pernyataan “panas” ini disampaikan Noel di sela persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (13/2).

Menjawab pertanyaan awak media terkait urgensi kehadiran mantan Menaker periode 2019–2024, Ida Fauziyah, Noel justru memberikan jawaban menohok.

“Harapan saya, jangan partai yang hadir, pimpinan KPK harus hadir,” tegas Noel di hadapan wartawan.

Baca juga Satu Bulan Bungkam! Ada Apa dengan DPRD Kaur? Rapor Merah Respon Hearing Jadi Sorotan

Meski menantang kehadiran pimpinan lembaga antirasuah tersebut, ia tetap mengakui bahwa kewenangan pemanggilan saksi sepenuhnya berada di tangan majelis hakim.

Aliran Dana ke Eks Menaker dan Skandal Sertifikasi K3

Nama Ida Fauziyah mencuat dalam persidangan setelah saksi Dayoena Ivon Muriono (PPPK Biro Umum Kemenaker) mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar Rp50 juta kepada mantan menteri tersebut terkait kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam perkara ini, Noel didakwa melakukan aksi pemerasan sistematis terhadap pemohon lisensi K3 dengan total nilai mencapai Rp6,52 miliar.

Tidak sendirian, Noel diduga beraksi bersama 10 terdakwa lainnya, termasuk nama-nama seperti Temurila, Miki Mahfud, hingga Sekarsari Kartika Putri.

Baca juga Jaksa Agung Semprot Jajaran: Jangan Biarkan Barang Sitaan Jadi Rongsokan!

Rincian Dakwaan Fantastis

Berdasarkan berkas dakwaan, hasil pemerasan tersebut diduga dinikmati secara berjamaah oleh para terdakwa dan sejumlah pejabat Kemenaker lainnya:

• Immanuel Noel Ebenezer: Diduga menikmati Rp70 juta.
• Irvian Bobby Mahendro Putro: Diduga menerima bagian terbesar senilai Rp978,35 juta.
• Pejabat Lain: Nama-nama seperti Haiyani Rumondang dan Ida Rochmawati juga disebut ikut mencicipi aliran dana hingga ratusan juta rupiah.

Tak hanya pemerasan, Noel juga dijerat pasal gratifikasi. Selama menjabat sebagai Wamenaker, ia diduga menerima uang tunai sebesar Rp3,36 miliar dan satu unit motor mewah Ducati Scrambler warna biru dongker dari ASN Kemenaker dan pihak swasta.

Ancaman Pidana Berat

Atas tindakan tersebut, Noel terjerat pasal berlapis, yakni Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor. Mantan aktivis ini terancam hukuman penjara maksimal di bawah koridor hukum nasional yang baru.

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik mengingat posisi Noel yang sebelumnya dikenal sebagai sosok vokal dalam mendukung pemerintahan, namun kini justru terjerumus dalam pusaran korupsi alat pelindung nyawa pekerja (K3).

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, memberikan teguran keras sekaligus nasihat hukum dalam sidang uji materi yang diajukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/02/2026).

Saldi menegaskan bahwa konstitusi tidak bekerja untuk kepentingan satu-dua orang, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perkara nomor 50/PUU-XXIV/2026, Roy Suryo dkk. menggugat sejumlah pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE yang saat ini menjerat mereka sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Namun, MK mengingatkan bahwa permohonan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada “nasib” kasus konkret yang sedang mereka hadapi.
Poin Utama Sidang:

• Putusan MK Bukan untuk Kasus Perorangan: Saldi Isra menyatakan dengan tegas bahwa putusan Mahkamah tidak akan mengabdi pada kasus konkret. “Putusan Mahkamah bersifat erga omnes atau berlaku bagi siapa saja,” ujarnya.
• Bahaya Ketidakpastian Hukum: Jika MK hanya memutus berdasarkan kasus spesifik pemohon, hal itu dikhawatirkan akan menutup pintu keadilan bagi pihak lain di masa depan.
• Kelemahan Posita: Hakim meminta pemohon memperkuat bagian alasan permohonan (posita) agar pemaknaan baru yang diminta benar-benar memiliki landasan konstitusional yang luas, bukan sekadar strategi untuk lolos dari jeratan hukum saat ini.

“Jangan sampai kasus ini bisa dijawab, tapi kasus lain tidak bisa diselesaikan setelah ada pemaknaan itu. Di posita itu harus jelas mengapa pemaknaan tersebut konstitusional,” tegas Saldi Isra.

Baca juga KPK Bidik Proyek Stadion Swarnabhumi: Dugaan Korupsi Gubernur Jambi Al Haris Masuk Meja Telaah

Latar Belakang Perkara

Pemohon (Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Hasiholan) merasa dikriminalisasi terkait penelitian ijazah mantan Presiden Joko Widodo.

Melalui kuasa hukumnya, Refly Harun, mereka meminta MK memberikan limitasi pada pasal-pasal pencemaran nama baik agar tidak menyentuh ranah kritik terhadap pejabat publik atau urusan publik (public affairs).

Pasal yang Digugat:

• KUHP Lama: Pasal 310 ayat (1) dan 311 ayat (1).
• KUHP Baru: Pasal 433 ayat (1) dan 434 ayat (1).
• UU ITE: Pasal 27A, 28 ayat (2), 32 ayat (1) & (2), serta Pasal 35.

Harapan Mahkamah

Saldi Isra menyarankan para pemohon untuk segera memperbaiki permohonan dengan memperjelas argumentasi dan hubungannya dengan petitum (tuntutan).

MK menekankan bahwa kemanfaatan hukum yang dihasilkan dari sidang ini harus dirasakan oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali, guna menjaga prinsip keadilan yang universal.

Sumber : Antara

Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR  – Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto, mengeluarkan peringatan keras menyusul Operasi Tangkap Tanggan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui Juru Bicara MA, Yanto, di Media Center MA, Jakarta, Senin (9/2), Mahkamah Agung menegaskan bahwa era “belas kasih” bagi perusak integritas peradilan telah berakhir.
Pilihan Tunggal: Integritas atau Jeruji Besi

Menanggapi skandal suap sengketa lahan yang menjerat Ketua, Wakil Ketua, hingga Juru Sita PN Depok, Sunarto menekankan bahwa harga diri institusi tidak boleh dikorbankan demi melindungi segelintir oknum.

“Terlalu mahal harga yang harus dibayar negara dan institusi MA jika hakim-hakim yang bermain dengan transaksi kotor masih dilindungi. Pilihannya hanya dua: berhenti atau dipenjarakan,” tegas Yanto menyampaikan pesan Ketua MA.

Baca juga Ketua Umum Komunitas Peci Hitam: “Pers Bukan Pemuas Syahwat Kekuasaan, Independensi Adalah Harga Mati!”

Kekufuran Nikmat di Tengah Kenaikan Kesejahteraan

Mahkamah Agung menyoroti bahwa tindakan koruptif ini terjadi di tengah komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan hakim.

Mengacu pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan tunjangan, Ketua MA menyebut praktik transaksional ini sebagai bentuk keserakahan yang tidak berdasar.

• Sentilan Keras: Tindakan para oknum disebut sebagai “kekufuran nikmat”.
• Logika Kesejahteraan: Negara telah memberikan perhatian lebih dari cukup, sehingga tidak ada lagi alasan ekonomi untuk menggadaikan integritas.
• Musuh Dalam Selimut: Intervensi terberat bukan berasal dari pihak luar, melainkan dari ketidakmampuan diri menahan godaan materi.

Baca juga Ketua Umum Komunitas Peci Hitam: “Pers Bukan Pemuas Syahwat Kekuasaan, Independensi Adalah Harga Mati!”

Sebagai bentuk respons cepat, Mahkamah Agung resmi mengumumkan pemberhentian sementara bagi tiga aparatur PN Depok yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK:

• I Wayan Eka Mariarta (EKA) – Ketua PN Depok.
• Bambang Setyawan (BBG) – Wakil Ketua PN Depok.
•  Yohansyah Maruanaya (YOH) – Juru Sita PN Depok.

Ketiganya diduga terlibat dalam penerimaan janji atau suap terkait pengurusan sengketa lahan yang melibatkan pihak swasta, yakni petinggi PT Karabha Digdaya.

Seruan Pengawasan Publik
Mahkamah Agung meminta agar peristiwa memilukan ini dijadikan momentum untuk memperkuat komitmen, bukan melemahkan semangat peradilan.

Sunarto juga mengajak masyarakat luas untuk tidak ragu melaporkan dan mengawasi perilaku hakim serta aparatur di lapangan..

“Jangan biarkan ruang peradilan menjadi pasar transaksi. Kami mendorong masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan,” tutup Yanto.

Red.

INDRAMAYU, JURNAL TIPIKOR – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas praktik korupsi di tingkat desa.

Langkah tegas diambil dengan memberhentikan sementara Kepala Desa (Kuwu) Sukadadi, Kecamatan Arahan, berinisial C, setelah hasil audit Inspektorat mengonfirmasi adanya indikasi kerugian negara yang signifikan.

Keputusan ini resmi dikukuhkan melalui penandatanganan surat pemberhentian sementara oleh Bupati pada Sabtu (7/2/2026).

Baca juga Kejari Batang “Selamatkan” Rp7,3 Miliar Uang Rakyat dari Kelebihan Bayar Listrik PLN

Langkah ini menjadi sinyal keras bagi seluruh jajaran birokrasi di Indramayu bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan anggaran negara.

Poin Utama Tindakan Tegas Bupati:

• Indikasi Kerugian Negara: Audit Inspektorat menemukan dana sekitar Rp150 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa Sukadadi.
• Efek Jera: Pemberhentian sementara ini dimaksudkan sebagai peringatan keras agar integritas pengelolaan dana desa tetap terjaga.
• Komitmen Anti-Korupsi: Ini merupakan kali keempat Bupati Lucky Hakim menonaktifkan kepala desa yang tersandung masalah anggaran, setelah sebelumnya melakukan hal serupa di Desa Kedokan Agung, Anjatan Utara, dan Sukaslamet.

“Hari ini sudah saya tandatangani surat pemberhentian sementara untuk Kuwu Sukadadi. Ada sekitar 150 juta dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sangat tidak dibenarkan karena merugikan masyarakat langsung,” tegas Lucky Hakim dalam pernyataan resminya.

Peringatan Bagi Seluruh Kepala Desa
Bupati Lucky Hakim menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati dalam kepemimpinannya.

Baca juga Kiamat Nuklir Menghantui Dunia: Indonesia Kecam Berakhirnya Perjanjian New START, Desak AS-Rusia Hentikan Kegilaan Perlombaan Senjata

Ia memberikan warning (peringatan) kepada seluruh kepala desa dan pejabat di bawah naungannya agar tidak “bermain-main” dengan uang rakyat.

“Saya harap ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan ada lagi yang mencoba-coba menyelewengkan anggaran. Masyarakat butuh pembangunan, bukan penggelapan,” pungkasnya.

Pemkab Indramayu akan terus melakukan pengawasan ketat melalui Inspektorat untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar kembali dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bumi Wiralodra.(*)

BENGKALIS, JURNAL TIPIKOR– Komitmen Polres Bengkalis dalam memberantas praktik perdagangan manusia kembali membuahkan hasil. Dalam sebuah operasi senyap pada Selasa (3/2/2026) dini hari, petugas berhasil membongkar jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang beroperasi di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana.

Empat orang tersangka yang diduga kuat sebagai otak dan penyedia jalan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tak berkutik saat diringkus polisi. Selain para pelaku, petugas juga menyelamatkan 12 orang calon korban yang terjebak dalam pusaran pengiriman tenaga kerja ilegal tersebut.

Berawal dari Laporan Warga Melalui Jalur “Hotline”

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas AIPDA Julianda Bazrah, S.Pd., mengungkapkan bahwa keberhasilan ini bermula dari kepedulian masyarakat.

“Informasi masuk melalui nomor WhatsApp Kapolres dan layanan darurat 110. Masyarakat melaporkan adanya aktivitas mencurigakan terkait penempatan PMI ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia,” ujar AIPDA Julianda.

Baca juga Bukan Sekadar Penutup Kepala: Manifesto ‘Pejuang Peci Hitam’ Tantang Arus Globalisasi, Deklarasikan Kedaulatan Identitas Bangsa!

Penggerebekan Dini Hari di Desa Sepahat

Tim Opsnal Polres Bengkalis bergerak cepat melakukan penyelidikan di Jalan Intan Baiduri. Tepat pukul 03.00 WIB, petugas melakukan penggerebekan di beberapa rumah yang dicurigai sebagai tempat penampungan.

Hasilnya, polisi mengamankan empat terduga pelaku berinisial:

• Z (44)
• MR (54)
• SS (25)
• C (27)

Di lokasi yang sama, ditemukan pula para calon PMI yang tidak memiliki dokumen resmi. Menariknya, dari daftar korban yang diamankan, terdapat satu warga negara asing asal Myanmar (Rohingya) yang turut menjadi korban sindikat ini.

Barang Bukti dan Jerat Hukum
Dalam penggeledahan yang disaksikan warga setempat, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa:

• 8 unit telepon genggam (digunakan untuk koordinasi penyelundupan).
• 1 buah paspor milik salah satu korban.

“Para tersangka kini terancam hukuman berat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” tegas Kasi Humas.

“Jangan biarkan nyawa manusia diperdagangkan. Kami mengimbau masyarakat untuk terus aktif melapor melalui layanan 110 jika melihat praktik PMI ilegal di lingkungannya,” tutup AIPDA Julianda.

Saat ini, kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/04/II/2026/SPKT/RIAU/RES-BKS. Seluruh pelaku dan korban telah berada di Mapolres Bengkalis untuk proses hukum lebih lanjut.

(Irwansyah Siregar)