Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

Tangerang Selatan, JURNAL TIPIKOR – Dugaan aksi brutal oknum debt collector kembali mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia. Seorang advokat menjadi korban penusukan setelah menolak penarikan kendaraan yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum di wilayah Tangerang Selatan.

Peristiwa bermula ketika tiga pria yang mengaku sebagai debt collector dari mendatangi kediaman korban dengan dalih hendak menarik satu unit mobil. Korban menolak menyerahkan kendaraan tersebut karena menilai mekanisme penarikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penolakan itu memicu cekcok. Situasi memanas hingga berujung dugaan penusukan terhadap korban. Para pelaku kemudian melarikan diri, sementara korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Baca juga Calon Direktur PT KITB Berstatus Terlapor, Publik Desak Digugurkan: “Jangan Jadikan BUMD Tameng Kepentingan”

Kecaman Keras KAI Jawa Barat

Melalui pesan singkat WhatsApp (24/2), Sekretaris DPD Jawa Barat (KAI), Adv. Aa Jaelani, S.H., M.H., CLD, melontarkan kecaman keras atas insiden tersebut.

“Intinya kami menegaskan, debt collector harus dibubarkan jika praktiknya terus mengarah pada kekerasan dan intimidasi. Pelaku pengeroyokan dan penusukan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” tegasnya.

Menurutnya, praktik penagihan dengan cara memaksa masuk pekarangan rumah dan disertai kekerasan bukan lagi persoalan perdata, melainkan telah menjadi tindak pidana serius.

“Jangan berlindung di balik istilah penagihan. Jika sudah memaksa masuk pekarangan rumah, melakukan tekanan, bahkan menganiaya, itu bukan penagihan — itu premanisme. Negara tidak boleh memberi ruang bagi tindakan seperti ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan tidak boleh lepas tangan atas tindakan pihak yang membawa nama institusinya.

“Perusahaan pemberi kuasa wajib bertanggung jawab secara moral dan hukum. Jika terjadi kekerasan, ada kelalaian dalam sistem pengawasan. Itu harus dievaluasi secara menyeluruh.”

Aa Jaelani menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa rekan sejawatnya.

“Kami Advokat Jawa Barat turut prihatin atas tragedi yang menimpa rekan kami di Banten. Kami mendoakan agar saudara kami segera pulih dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.”

Pasal Baru KUHP 2023

KAI Jawa Barat mendesak aparat penegak hukum menerapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Baca juga Tindak Lanjuti Instruksi Plt. Bupati, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Layangkan Surat Desak Permintaan Hasil Audit BUMD Ke Inspektorat

Dalam KUHP 2023:

• Pasal 466 mengatur tentang penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun.
• Pasal 262 mengatur tentang kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan), dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun atau denda kategori V hingga Rp500 juta.
• Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidana menjadi maksimal 9 tahun, dan jika menyebabkan kematian dapat dipidana hingga 12 tahun penjara.

“Kami mendesak kepolisian menerapkan pasal berlapis sesuai KUHP 2023. Jangan lagi menggunakan pasal lama jika sudah ada aturan baru yang lebih komprehensif. Penegakan hukum harus progresif dan tegas,” ujar Aa Jaelani.

Landasan Hukum Penarikan Kendaraan

Secara perdata, mekanisme penarikan objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan, maka eksekusi wajib melalui mekanisme pengadilan dan tidak dapat dilakukan secara sepihak.

Selain itu, praktik intimidasi dalam penagihan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak atas rasa aman, kenyamanan, dan perlakuan yang adil.

Desakan Pembubaran dan Evaluasi Nasional

DPD KAI Jawa Barat menilai maraknya kasus kekerasan oleh oknum debt collector menunjukkan adanya persoalan sistemik.

“Jika praktiknya terus melahirkan korban dan mengancam keselamatan warga, maka sudah saatnya negara mengevaluasi secara nasional, bahkan membubarkan kelompok debt collector ilegal yang beroperasi tanpa dasar hukum dan standar pengawasan ketat,” tegas Aa Jaelani.

Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibanding kepentingan penagihan utang.

Baca juga Pemerintah Ultimatum Penerima LPDP: “Jangan Makan Uang Pajak Tapi Menghina Negara!”

Ujian Supremasi Hukum

KAI Jawa Barat mendesak kepolisian segera menangkap dan menahan para pelaku, menerapkan pasal berlapis berdasarkan KUHP 2023, serta mengusut kemungkinan tanggung jawab pihak pemberi kuasa.

Kasus ini menjadi ujian nyata bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum secara adil dan tanpa kompromi.

Publik kini menanti: apakah negara benar-benar hadir melindungi warganya, atau praktik kekerasan berkedok penagihan akan terus berulang tanpa pembenahan sistemik.

(Red)

Bekasi, jurnaltipikor.com/,-Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Kabupaten Bekasi resmi melayangkan surat prihal permintaan hasil audit BUMD Kabupaten Bekasi untuk keterbukaan informasi dan audiensi kepada Inspektorat Daerah serta Kabag Ekonomi Kabupaten Bekasi, Selasa (24/02/2026).

Langkah ini diambil guna menuntut transparansi penuh terkait hasil audit sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah tersebut.

​Ketua DPD IWOI Kabupaten Bekasi melalui Sekretarisnya, Karno Syarifudinsyah, menyatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan resmi Plt. Bupati Bekasi di media massa pada 19 Februari lalu. Dalam pernyataan tersebut, Plt. Bupati mempersilakan elemen masyarakat dan media untuk mengonfirmasi hasil audit langsung ke instansi terkait yaitu Inspektorat dan Kabag Ekonomi Kab. Bekasi.

"Kami memegang teguh intruksi Plt. Bupati. Rakyat Bekasi berhak mengetahui kondisi kesehatan finansial dan manajerial BUMD mereka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi terkait pengelolaan aset daerah," tegas Karno dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Baca juga Ketua Umum IWO Indonesia Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama KPK RI

​Poin Utama Tuntutan IWOI Kabupaten Bekasi:
1. ​Meminta penjelasan rinci mengenai hasil audit yang telah selesai dilakukan terhadap PT Bekasi Putera Jaya (BPJ) dan PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM).
2. ​Mempertanyakan perkembangan proses audit yang tengah berjalan pada PDAM Tirta Bhagasasi.
3. ​Memastikan tidak adanya praktik penyimpangan (fraud) guna menjamin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dikelola secara optimal.
4. ​Mendesak Inspektorat dan Kabag Ekonomi untuk segera menjadwalkan pertemuan guna memaparkan data tersebut kepada publik melalui insan pers.

​DPD IWOI Kabupaten Bekasi menilai bahwa keterbukaan informasi ini adalah mandat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penutupan informasi mengenai BUMD hanya akan memperkuat kecurigaan publik terkait adanya inefisiensi atau potensi kerugian negara.

​”Kami memberikan waktu bagi pihak Inspektorat dan Kabag Ekonomi untuk segera merespons permohonan audiensi ini. Ini adalah bentuk kepatuhan instansi terhadap instruksi Kepala Daerah,” tambah Karno.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak DPD IWOI Kabupaten Bekasi masih menunggu konfirmasi jadwal resmi dari pihak terkait untuk melakukan pemaparan hasil audit secara transparan.

​Kontak Media:
Sekretariat DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi
Karno Syarifudinsyah (Sekretaris)
WhatsApp: 0858-1016-0998

(DPD IWOI Kab. Bekasi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, bereaksi keras atas tragedi penganiayaan yang melibatkan oknum anggota Brimob, Bripda Mesias Victoria Sahaya (MS), hingga mengakibatkan tewasnya Arianto Tawakal (14), seorang pelajar di Tual, Maluku. Sahroni menegaskan bahwa tindakan brutal tersebut merupakan penghinaan terhadap instruksi Kapolri tentang Polri yang humanis.

“Ini peristiwa yang sangat menyedihkan dan wajib diusut tuntas. Pak Kapolri sudah sangat tegas dan clear: anggota Polri harus humanis dan mengutamakan langkah preventif. Artinya, setiap keputusan di lapangan harus terukur dan profesional,” tegas Sahroni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (23/2).

Evaluasi Total: Jangan Tunggu Korban Berikutnya

Sahroni menyoroti berulangnya kekerasan oleh oknum aparat yang salah sasaran, terutama terhadap anak di bawah umur.

Ia mendesak agar kasus ini tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi menjadi momentum evaluasi menyeluruh di tubuh Polri, mulai dari tingkat Polda hingga unit terkecil.

“Tidak boleh melakukan kekerasan kecuali memang benar-benar mendesak atau mengancam nyawa. Apalagi terhadap anak di bawah umur. Ini sudah beberapa kali terjadi, harus ada evaluasi internal tentang bagaimana cara berinteraksi dalam penegakan hukum,” tambah Politisi NasDem tersebut.

Baca juga Sapu Bersih Internal! Kapolres Sukabumi Bakal ‘Sikat’ Anggota yang Berani Main Narkoba

Update Penanganan Kasus: Tersangka & Sidang Etik

Menanggapi desakan publik dan legislatif, institusi Polri telah mengambil langkah cepat:

• Status Tersangka: Polres Tual resmi menetapkan Bripda MS sebagai tersangka pada 21 Februari 2026, dua hari setelah korban dinyatakan meninggal dunia.
• Sidang Kode Etik: Bidpropam Polda Maluku menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri hari ini di Ambon. Sidang dipimpin oleh Kombes Pol Indera Gunawan dengan menghadirkan 14 saksi (termasuk keluarga korban dan personel kepolisian).
• Ancaman PTDH: Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, secara terbuka memohon maaf kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa Bripda MS terancam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Pengawasan Ketat

Sidang etik ini dipantau langsung oleh pengawas eksternal, termasuk Komnas HAM Maluku dan Yayasan Lingkar Perlindungan Perempuan dan Anak, guna memastikan proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan bagi almarhum Arianto Tawakal.

Sahroni menutup pernyataannya dengan peringatan keras agar seluruh jajaran Polda di Indonesia memastikan penggunaan kekuatan di lapangan tetap terukur agar tidak ada lagi nyawa warga sipil yang hilang sia-sia.

(Red)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Nasib tragis menimpa Didin Haerudin, seorang pemuda yatim piatu di Kampung Leuwidulang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Niat hati ingin menyambung hidup dengan menjual rumah peninggalan orang tua, ia justru terjebak dalam dugaan penipuan yang membuatnya kehilangan tempat tinggal.

Kini, Didin bersama istri dan adik kandungnya yang baru berusia 10 tahun terpaksa bertahan hidup di sisa reruntuhan bangunan yang lebih menyerupai kandang ternak daripada hunian manusia.

Baca juga Habiburokhman Murka! Komisi III DPR RI Kawal Kasus Bocah 12 Tahun di Sukabumi yang Tewas di Tangan Ibu Tiri

Kronologi: Janji Manis yang Berujung Nestapa

Petaka bermula saat seorang pria bernama Ade Supriatna menyatakan minat membeli rumah Didin senilai kurang lebih Rp300 juta.

Setelah menyerahkan sejumlah uang muka (DP), Ade menjanjikan pelunasan dalam waktu dua hingga tiga hari. Percaya pada janji tersebut, Didin menyerahkan sertifikat asli tanah dan bangunannya.

“Karena percaya, saya serahkan sertifikat. Katanya mau dilunasi dalam dua atau tiga hari,” ungkap Didin dengan nada lirih.

Namun, janji tinggal janji. Delapan bulan berlalu, pelunasan tak kunjung datang. Alih-alih mendapatkan sisa uang, nomor kontak Didin justru diblokir oleh terduga pelaku.

Puncaknya, saat Didin sekeluarga sedang menginap di rumah mertuanya selama satu minggu, rumah peninggalan orang tuanya tersebut dibongkar paksa oleh orang yang mengaku suruhan pembeli.

“Tiba-tiba dapat kabar rumah sudah dirobohkan. Hanya disisakan satu kamar untuk simpan barang,” tutur Didin sambil menahan tangis.

Baca jugaKPK: Miskinkan Koruptor Harga Mati, RUU Perampasan Aset Jangan Ditunda Lagi!

Ancaman Pidana dan Jerat Hukum

Menanggapi kasus ini, praktisi hukum Banelaus Naipospos, SH, MH, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius. Secara legal, peralihan hak atas tanah hanya sah jika dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT.

“Selama belum ada AJB dan pelunasan, hak atas tanah tetap milik penjual. Pembongkaran tanpa hak bisa dipersoalkan secara pidana maupun perdata,” tegas Banelaus.

Berdasarkan fakta yang ada, kasus ini berpotensi menjerat pelaku dengan pasal berlapis dalam KUHP yang baru:

• Penipuan (Pasal 492): Ancaman pidana 4 tahun penjara.
• Penggelapan (Pasal 486): Ancaman pidana 4 tahun penjara.
• Perusakan Barang (Pasal 521): Ancaman maksimal 2 tahun 6 bulan penjara atau denda Rp50 juta.

Baca juga Lawan Arus Dekadensi Nasionalisme, Komunitas Peci Hitam Resmi Lahir di Bandung: “Bukan Sekadar Penutup Kepala, Ini Simbol Perlawanan!”

Menanti Keadilan bagi Rakyat Kecil

Kini, di tengah puing bangunan yang tak layak huni, Didin hanya bisa berharap ada keadilan. Tanpa biaya untuk menyewa pengacara, ia sangat membutuhkan pendampingan hukum dan berharap aparat penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Bandung segera turun tangan mengusut tuntas dugaan penipuan dan perusakan ilegal ini.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat luas untuk tidak sekali-kali menyerahkan sertifikat asli sebelum adanya pelunasan resmi di hadapan pejabat berwenang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pembeli (Ade Supriatna) belum dapat dikonfirmasi terkait keberadaan dan pertanggungjawabannya. (Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan komitmen institusinya untuk mengawal ketat proses hukum atas kasus kematian tragis NS (12), bocah asal Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga tewas akibat penganiayaan berat oleh ibu tirinya.

Habiburokhman mengutuk keras tindakan keji tersebut, terlebih korban yang seharusnya menikmati masa libur pesantren justru meregang nyawa dengan luka lebam dan luka bakar di sekujur tubuh.

Desak Hukuman Maksimal: 15 Tahun Penjara

Secara tegas, Habiburokhman menyarankan agar penyidik Polres Sukabumi menjerat pelaku dengan pasal berlapis guna memastikan keadilan bagi almarhum dan keluarganya.

“Kami menyarankan Polres Sukabumi untuk mengenakan Pasal 76C Jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kepada pelaku. Ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara,” tegas Habiburokhman di Jakarta, Minggu (22/2).

Soroti Potensi Perbuatan Berlanjut
Lebih lanjut, legislator ini meminta pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan mendalam secara teliti.

Ia menaruh perhatian pada kemungkinan adanya pola kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap korban.

“Jika perbuatannya terbukti dilakukan secara berkelanjutan, hal itu harus menjadi faktor pemberat hukuman bagi pelaku penganiayaan,” tambahnya.

Baca juga Polres Sukabumi periksa 16 Saksi Terkait Kasus Kematian Bocah di Jampang Kulon

Kronologi Singkat Kejadian

Peristiwa memilukan ini terungkap saat korban sedang pulang ke rumah dari pesantren untuk menyambut awal bulan suci Ramadan.

Ayah korban, yang sedang bekerja di Kota Sukabumi, mendadak diminta pulang oleh istrinya dengan dalih korban sakit.

Nahas, meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Jampang Kulon, nyawa NS tidak tertolong. Temuan luka fisik yang tidak wajar pada tubuh korban memicu kecurigaan adanya tindak pidana kekerasan.

“Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke meja persidangan. Jangan sampai ada ruang bagi pelaku kekerasan terhadap anak untuk lolos dari jerat hukum yang setimpal,” tutup Habiburokhman.

Sumber : Antara

Editor: Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, melayangkan kecaman keras atas insiden penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob berinisial MS di Tual, Maluku, yang mengakibatkan seorang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) berinisial AT (14) meninggal dunia.

Hetifah menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar insiden hukum biasa, melainkan sebuah tragedi yang mencoreng komitmen negara dalam melindungi hak anak dan menjamin rasa aman bagi para pelajar.

“Kekerasan oleh aparat terhadap warga sipil, terlebih terhadap anak yang masih berstatus pelajar, tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Ini adalah tamparan keras bagi kita semua,” tegas Hetifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/2).

Baca juga KPK: Miskinkan Koruptor Harga Mati, RUU Perampasan Aset Jangan Ditunda Lagi!

Menuntut Transparansi dan Hapus Impunitas

Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa ruang publik seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk tumbuh, bukan tempat di mana nyawa mereka terancam oleh tindakan represif aparat. Ia meminta agar proses hukum terhadap Bripda MS dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa kompromi.

“Tidak boleh ada impunitas atas pelanggaran yang mengakibatkan kematian. Penegakan hukum, baik melalui mekanisme pidana maupun kode etik, harus dilakukan setegas mungkin demi rasa keadilan keluarga korban,” ujarnya.

Evaluasi Standar Operasional Aparat

Terkait kronologi kejadian di mana korban meninggal setelah terkena ayunan helm taktikal saat patroli pada Kamis (19/2) dini hari, Hetifah mendesak adanya evaluasi total di tubuh institusi kepolisian, khususnya mengenai:

• Pembinaan dan Pengawasan: Meninjau kembali mentalitas aparat di lapangan.
• SOP Penggunaan Kekuatan: Memastikan interaksi dengan warga sipil, terutama anak-anak, mengedepankan prinsip humanis.
• Perlindungan Anak: Memastikan kejadian serupa tidak terulang di wilayah mana pun di Indonesia.

Baca juga Lawan Arus Dekadensi Nasionalisme, Komunitas Peci Hitam Resmi Lahir di Bandung: “Bukan Sekadar Penutup Kepala, Ini Simbol Perlawanan!”

Duka Mendalam dan Pengawalan Kasus

Mengakhiri pernyataannya, Hetifah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga almarhum AT.

Ia berkomitmen bahwa Komisi X akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas.

“Kami meminta seluruh pihak terkait untuk mengawal penanganan kasus ini. Keadilan harus tegak demi melindungi masa depan pelajar Indonesia,” tutupnya.

Konteks Peristiwa:

Saat ini, Polres Tual telah menetapkan Bripda MS sebagai tersangka. Tersangka dijerat dengan Pasal Perlindungan Anak serta Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Korban AT meninggal dunia pada Kamis siang di RSUD Karel Sadsuitubun setelah sempat kritis akibat luka di pelipis.

Sumber : Antara

Editor : Azi

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Polres Sukabumi terus memperdalam penyidikan kasus kematian N (13), bocah asal Jampang Kulon yang diduga menjadi korban kekerasan.

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa belasan saksi baru untuk menyusun kepingan fakta di balik sederet luka yang dialami korban.

Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian, S.H.,S.I.K.,M.Si.,menegaskan bahwa kepolisian bekerja secara profesional dan sangat hati-hati dalam menangani kasus ini. Penyelidikan tidak hanya bersandar pada keterangan saksi mata, tetapi juga pada bukti-bukti medis yang valid.

"Saat ini total 16 saksi telah kami mintai keterangan secara mendalam. Saksi-saksi tersebut mencakup keluarga, saksi yang melihat kondisi TKP, hingga saksi ahli dari tenaga medis atau dokter yang menangani korban," ungkap AKBP Samian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/02/2026).

Baca juga Mimpi Jadi Kiai Terbakar Paksa: Misteri Luka Bakar Bocah 12 Tahun di Sukabumi, Ibu Tiri Dibidik?

Samian menjelaskan, bahwa pihaknya mengedepankan pembuktian ilmiah untuk menentukan arah kasus ini.

“Kami tidak ingin berspekulasi. Setiap keterangan saksi yang masuk akan kita kroscek secara teliti dengan hasil visum dan otopsi guna memastikan apakah luka-luka tersebut memiliki persesuaian dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, pemeriksaan luar jenazah menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Hartono memaparkan adanya berbagai jenis luka di sekujur tubuh korban, mulai dari wajah hingga kaki.

“Hasil visum menunjukkan adanya luka lecet di beberapa bagian wajah, leher, hingga anggota gerak. Selain itu, ditemukan luka bakar derajat 2A di beberapa titik tubuh dan lebam merah keunguan yang mengindikasikan adanya trauma tumpul,” jelas Hartono.

Baca juga Siswa Libur, Maut Nyaris Menjemput: Tiga Ruang Kelas SDN Jomin Barat 3 Karawang Roboh Mendadak!

Saksi-saksi baru dari pihak medis, termasuk dokter puskesmas dan RSUD Jampang Kulon, turut memberikan keterangan terkait kondisi awal korban saat pertama kali dibawa untuk mendapatkan perawatan.

Pendalaman Status Terduga

Terkait keterlibatan ibu tiri korban (TR) yang saat ini berstatus terlapor, polisi masih melakukan sinkronisasi data. Hartono menyebut, meskipun ada video viral berisi pengakuan korban sebelum meninggal, polisi tetap menunggu hasil laboratorium definitif.

“Penyidik sedang bekerja keras melakukan sinkronisasi antara keterangan 16 saksi ini dengan temuan di lapangan. Terkait sebab pasti kematian, kami masih menunggu hasil laboratorium Patologi Anatomi dan Toksikologi Forensik terhadap sampel organ dalam korban,” tambah Hartono.

Polisi memastikan penanganan kasus ini berjalan sesuai prosedur UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal bagi siapapun yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur.

(Rama)

SUKABUMI, JURNAL TIPIKOR – Sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan mengguncang Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi.

NS, seorang bocah berusia 12 tahun yang dikenal saleh dan menyimpan cita-cita mulia menjadi seorang kiai, mengembuskan napas terakhir dengan kondisi tubuh yang mengerikan.

Kematiannya kini menyisakan tanda tanya besar dan dugaan kuat adanya kekerasan domestik yang brutal.

Baca juga Diplomasi “Ujung Bayonet”: Bung Karno Tembus Blokade Demonstran dan Gas Air Mata di Buenos Aires

Kesalehan yang Terenggut

NS bukan sekadar remaja biasa. Di usianya yang baru menginjak kelas 1 SMP, ia telah memantapkan hati menimba ilmu di pesantren demi mengejar mimpinya berdakwah. Ayah korban, Anwar Satibi (38), mengenang putra sulungnya sebagai sosok yang luar biasa rendah hati.

“Dia ingin jadi kiai, beda dengan anak lain. Setiap diberi uang bekal, meski cuma Rp50 ribu, dia selalu bersyukur dan menempelkan uang itu ke jidatnya. Katanya, ‘Alhamdulillah untuk bekal di pesantren’,” ungkap Anwar dengan isak tangis saat ditemui awak media di RS Bhayangkara TK II Setukpa Polri Kota Sukabumi, Jumat (20/2/2026) siang.

Luka Bakar Misterius dan Aroma Kekerasan

Mimpi besar itu kini terkubur bersama tubuh NS yang dipenuhi luka bakar misterius. Keceriaan sang calon kiai sirna, berganti dengan luka-luka fisik yang memicu dugaan adanya penganiayaan berat.

Fokus penyelidikan kini mengarah pada dugaan keterlibatan ibu tiri korban, sebuah kecurigaan yang menyayat hati keluarga besar Anwar.

Demi menyingkap tabir gelap di balik kematian putranya, Anwar telah memberikan izin penuh kepada kepolisian untuk melakukan otopsi.

“Saya ingin keadilan. Siapapun pelakunya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada yang ditutup-tupi,” tegas Anwar.

Baca juga Kegiatan Muhibah Ramadhan 1447 H Digelar Di 12 Lokas Meliputi 10 Kecamatan, Kecamatan Mana Saja ? Ini Dia

Menanti Hasil Forensik

Saat ini, jenazah NS telah selesai menjalani proses otopsi. Pihak kepolisian dan keluarga kini tengah menunggu hasil laboratorium forensik untuk memastikan penyebab pasti kematian serta asal-usul luka bakar yang menyiksa tubuh korban sebelum ajal menjemput.

Tragedi ini menjadi pengingat keras bagi publik mengenai kerentanan anak terhadap kekerasan di dalam rumah tangga.

Masyarakat Jampang Kulon kini menuntut transparansi total agar nyawa NS tidak melayang sia-sia.

(Kun)

SUBANG, JURNAL TIPIKOR – Suasana di Lembur Pakuan mendadak memanas, Kamis (19/2/2026). Kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang biasanya tenang, berubah menjadi palagan ketegangan setelah ratusan massa aksi merangsek mendekati gerbang utama.

Ironisnya, kali ini demonstran tidak hanya berhadapan dengan barikade petugas, melainkan langsung dengan warga sekitar yang turun tangan melakukan penghadangan.

Ketegangan di Gerbang Utama

Pantauan di lokasi menggambarkan situasi yang cukup genting. Massa yang tergabung dalam LSM Pemuda bersama sejumlah mahasiswa terus merangsek hingga ke bibir gerbang.

Dalam aksi yang dramatis, beberapa demonstran bahkan nekat merangkak melewati celah pagar yang dijaga ketat oleh warga setempat.

Baca juga Khianati Institusi Demi Bandar Narkoba dan Skandal Asusila, Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro Dipecat Tidak Hormat!

Adu argumen panas meledak di lokasi.

Warga yang merasa ketenangan lingkungannya terusik berdiri berlapis di depan gerbang, menciptakan pemandangan tak biasa: rakyat berhadapan dengan rakyat, sementara aparat keamanan berupaya keras meredam situasi agar tidak pecah menjadi bentrok fisik.

Sengkarut Jalan Rusak dan Isu “Mafia” Proyek

Bukan tanpa alasan massa memilih Lembur Pakuan sebagai titik tekan. Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri SH, menegaskan bahwa aksi ini adalah puncak gunung es dari kekecewaan terhadap kinerja Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dua isu utama yang dibawa massa adalah:

• Kegagalan Konstruksi: Proyek jalan provinsi diduga kuat dikerjakan asal-asalan. “Banyak proyek yang baru selesai tapi sudah rusak. Ini patut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan cacat konstruksi,” tegas Andri.
• Dugaan “Orang Dalam”: Massa melempar isu sensitif mengenai keterlibatan pihak berinisial DK, H.U, dan HD yang disebut-sebut mampu “mengatur” proyek di Dinas Pendidikan Jabar dengan mencatut nama Gubernur (KDM).

“Kritik di kantor dinas tidak pernah mendapat respons konkret. Kami datang ke sini karena Lembur Pakuan adalah simbol keterbukaan, tapi kami butuh jawaban, bukan sekadar janji,” tambah Andri.

Baca juga KPK “Gulung” Tiga Korporasi Tambang: Jejak Hitam Gratifikasi Dolar di Lingkaran Rita Widyasari

Benteng Warga: Perlindungan atau Spontanitas?

Langkah warga sekitar yang memasang badan membela kediaman KDM menjadi catatan menarik. Bagi warga, aksi unjuk rasa di lingkungan tempat tinggal pribadi telah melampaui batas kenyamanan.

Namun di sisi lain, massa menilai ini adalah satu-satunya cara agar suara mereka didengar langsung oleh sang pemangku kebijakan.

Ujian Bagi Citra Keterbukaan KDM
Peristiwa ini menjadi kontradiksi bagi citra Dedi Mulyadi yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang gemar “blusukan” dan terbuka terhadap kritik.

Pertanyaan besar kini menggantung di ruang publik:

• Benarkah ada praktik perantara proyek (makelar) yang bermain di balik layar pemerintahan Jabar?
• Sejauh mana pengawasan Pemprov terhadap proyek infrastruktur yang dinilai cepat rusak?

Situasi di Lembur Pakuan mungkin telah mereda menjelang sore hari, namun bara isu dugaan korupsi dan kegagalan konstruksi ini dipastikan akan terus menggelinding jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak segera memberikan klarifikasi transparan dan langkah konkret di lapangan.

(Red)